UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN
BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 25 1. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan . 2. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun . 3. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli .
BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 26 Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi , dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi . 2. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi .
BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 27 Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggungjawab dan dikenai ganti rugi .
BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 28 Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi , pelaksana konstruksi , dan Pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .
PENGERTIAN UMUM CACAT DAN KEGAGALAN KONSTRUKSI CACAT KONSTRUKSI : Suatu kondisi penyimpangan atau ketidak sempurnaan hasil dan atau proses pekerjaan konstruksi yang masih dalam batas toleransi . Artinya belum atau tidak membahayakan konstruksi secara keseluruhan KEGAGALAN KONSTRUKSI : Suatu kondisi penyimpangan , kesalahan dan atau kerusakan hasil pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkan keruntuhan konstruksi
CACAT KONSTRUKSI
KEGAGALAN KONSTRUKSI
KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI : ( MENURUT PP NO 29 TH 2000 ) Pasal 31 Kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa .
KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI : ( MENURUT PP NO 29 TH 2000 ) Pasal 32 ayat.1, Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa , pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi . Ayat.2 Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa , perencana konstruksi dan pengawas konstruksi . Ayat 3, Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa , perencana konstruksi dan pelaksana konstruksi . Ayat 4, Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri .
KEGAGALAN KONSTRUKSI : ( MENURUT PP NO 29 TH 2000 ) Pasal 33 Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum
KEGAGALAN BANGUNAN : ( MENURUT PP NO 29 TH 2000 ) Pasal 34 Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi , baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis , manfaat , keselamatan dan kesehatan kerja , dan , atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi .
KEGAGALAN KONSTRUKSI Sesuatu kebiasaan yang tidak terpuji tentang masalah kegagalan konstruksi di suatu proyek , pihak-pihak yang terkait selalu ada cara untuk memilih langkah - langkah mengamankan dan menyelamatkan orang - orangnya yang terlibat dari pada mengamankan atau menyelesaikan masalah - masalah itu sendiri . Tidak jarang kondisi alamlah yang dikambing hitamkan untuk menyelamatkan kecerobohan dan kelalaian manusia - manusia yang seharusnya bertanggung jawab dalam kegagalan konstruksi tersebut .
KEGAGALAN BANGUNAN Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan , yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada penguasa jasa , menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan / atau pengguna jasa .
KEGAGALAN BANGUNAN Menyamakan persepsi tentang ‘ kegagalan bangunan ’ sangat penting , istilah tersebut dapat berbeda antara satu profesi dengan yang lainnya . Menurut UU No.18 / 1999 tentang JASA KONSTRUKSI, Pasal 1 : “ Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan , yang setelah Diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa , menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan / atau pengguna jasa ”. Sedangkan menurut Pasal 6 : Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan / atau sipil dan / atau mekanikal dan / atau elektrikal dan / atau tata lingkungan , masing - masing beserta kelengkapannya
KEGAGALAN BANGUNAN Selanjutnya dalam konteks permasalahan ini akan diulas ‘ kegagalan bangunan ’ dari sudut pandang pekerjaan sipil / konstruksi . Dalam kaca mata profesi teknik sipil , fungsi utama bangunan adalah memikul beban-beban dan pengaruh lingkungan luar . Jadi bangunan yang gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh lingkungan luar . Adapun tolok ukurnya adalah kekuatan dan kekakuan struktur dan bahan dan tidak terbatas setelah waktu penyerahan saja tetapi telah dimulai sejak pelaksanaan .
Jangka Waktu Pertanggungjawaban Pasal 35 1. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun , sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi . 2. Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan , serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi . 3. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi .
Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 36 Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 ( satu ) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif , yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan . Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih , dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa . 3. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum , termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan , proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak .
Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 37 Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga .
Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 38 (1) Penilai ahli , bertugas untuk antara lain : a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan ; menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan ; c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan ; d. menetapkan besarnya kerugian , serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan ; menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian . (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun , paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah melaksanakan tugasnya .
Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 39 Penilai ahli berwenang untuk : a. menghubungi pihak-pihak terkait , untuk memperoleh keterangan yang diperlukan ; b. memperoleh data yang diperlukan ; c. melakukan pengujian yang diperlukan ; d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan .
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pasal 40 (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban , perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan , dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang , dilengkapi dengan penjelasannya . (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi , maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum / tidak diubah . (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi , maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi . (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi , maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi .
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pasal 41 (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian , bilamana terjadi kegagalan bangunan . (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungan , dengan maksimal lama pertanggungan selama 10 ( sepuluh ) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi .
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pasal 42 Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau adminsitratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan atau badan usaha penandatangan kontrak kerja konstruksi . Pasal 43 Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama .
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pasal 44 Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan , maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya . (2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi , dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 ( sepuluh ) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut .
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa Pasal 45 (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga . (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa .
Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan Pasal 46 (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi , dengan ketentuan : a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan ; b. premi dibayar oleh masing-masing pihak , dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi . (2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan / asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi .
Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan Pasal 47 Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat . Pasal 48 (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan . (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya , maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI BAB X SANKSI PASAL : 41, 42, dan 43
Contoh : KASUS KEGAGALAN BANGUNAN
KEGAGALAN BANGUNAN
KEGAGALAN BANGUNAN
KEGAGALAN BANGUNAN
PROSES RUNTUHNYA APARTMENT DI SHANGHAI BANGUNAN APARTMENT BERDIRI MEGAH
PROSES RUNTUHNYA APARTMENT DI SHANGHAI DIBUAT GALIAN UNTUK PRASARANA UMUM DISAMPING GEDUNG
PROSES RUNTUHNYA APARTMENT DI SHANGHAI KARENA GERUSAN AIR AKIBAT GALIAN, PONDASI GEDUNG PATAH AKHIRNYA GEDUNG APARTMENT AMBRUK
KONDISI RUNTUHNYA APARTMENT DI SHANGHAI
CACAT ATAU GAGAL KONSTRUKSI KASUS CGK PADA BANGUNAN GEDUNG : 1. KOMPONEN PONDASI : Struktur Pondasi Stabilitas dan Kekuatan Tanah Struktur Penunjang / pengaku Pondasi 2. STRUKTUR UTAMA BANGUNAN Kekuatan dan kekakuan Kolom dan dinding penopang Kekuatan dan kekakuan Balok dan Plaat 3. ATAP BANGUNAN Hubungan kolom dan kaki rangka atap Kekakuan , kekuatan dan keawetan rangka atap Pemasangan penutup atap ( genting , talang , dll ) 4. FINISHING BANGUNAN Kembang‐susut dinding Kualitas finishing permukaan
CACAT ATAU GAGAL KONSTRUKSI KASUS CGK PADA BANGUNAN JEMBATAN: 1. KOMPONEN STRUKTUR BAWAH : Struktur PondasI Pilar jembatan Stabilitas dan Kekuatan Tanah Stabilitas terhadap spesifikasi Aliran Air Sungai Struktur Perkuatan tanggul , kisdam , dll 2. STRUKTUR UTAMA JEMBATAN Kekuatan dan kekakuan Struktur Utama Jembatan Pemeliharaan dan keawetan Struktur Utama Jembatan Hubungan / tumpuan kaki struktur Utama pada Pilar Penumpu 3. BUILDING MAINTENANCE Pemeliharaan Rutin Thd Fenomena Alam Pemeliharaan Rutin Thd fungsi Waktu Pemeliharaan Rutin Thd Ulah Manusia 4. KASUS KERUSAKAN JEMBATAN : Jembatan PABELAN RUSAK akibat dihantam banjir lahar dingin , pilar penyangga jembatan di bagian tengah juga terkikis . Pilar tersebut terkikis setinggi 4,8 meter dari total ketinggian pilar 7,4 meter, dan lebar 1,8 meter dari total lebar 5,6 meter.
CACAT ATAU GAGAL KONSTRUKSI KASUS CGK PADA JALAN RAYA : 1. STRUKTUR TANAH : Stabilitas dan Kekuatan Tanah Stabilitas terhadap spesifikasi Aliran Air Drainasi Struktur Perkuatan tanggul , turap , sistem drainasi dll 2. STRUKTUR /KONSTRUKSI JALAN Kekuatan struktur perkerasan jalan terhadap beban rencana Kekuatan struktur jalan terhadap pergerakan tanah Kekuatan Struktur Jalan dikaitkan dgn kelengkapan sistem drainasi Kekuatan dan stabilitas turap penahan tanah 3. CONTOH Kasus Kerusakan Jalan : Jalan Mega Mall Pluit amblas (18/9/2011) diakibatkan oleh rusaknya gorong‐2 drainasi
K ASUS - KASUS CACAT DAN GAGAL KONSTRUKSI ( J alan dan jembatan ) Kasus longsornya struktur dinding penahan tanah dan Jalan amblong karena struktur jalan tidak kuat menahan beban Struktur bawah jembatan ini sangat rawan terhadap terkikisnya pilarpenyangga oleh Aliran air sungai dan Jembatan runtuh oleh sebab yang belum diketahui sebab yang belum diketahui (USA) Kasus longsornya struktur dinding penahan tanah & Jalan amblong karena struktur jalan tidak kuat menahan beban
CACAT DAN KEGAGALAN KONSTRUKSI PADA KOMPONEN BANGUNAN PONDASI : Banyak kasus kegagalan bangunan akibat kegagalan pondasi yang tidak dapat diperbaiki sehingga seluruh bangunan ( gedung atau jembatan ) tidak dapat berfungsi lagi , atau untuk perbaikannya harus memerlukan biaya tinggi . Untuk mencegah kegagalan pondasi , harus sejak dini diantisipasi yaitu dari tahap penyelidikan tanah di lapangan (in situ test) dan di lab mekanika tanah , perencanaan dan perhitungan daya dukung pondasi serta penurunannya dan tahapan pelaksanaan pondasi
CGK yang sering terjadi pada komponen pondasi bangunan (01) Terjadi patahan Biasanya kejadian patahan terjadi pada pondasi menerus dari bahan pasangan batu kali Patahan terjadi karena kurang baiknya daya dukung tanah dibawah pondasi dan tidak diantisipasi dengan luasan pondasi yang cukup . Patahan juga dapat terjadi apabila kekuatan sloof tidak cukup kuat dalam menunjang kekakuan pondasi . Patahan jg dapat terjadi pada kondisi tanah yang tdk homogen,misalnya adanya bagian-2 tanah yang gembur sedangkan bagian yg lain cukup keras Adukan pasangan pondasi yang kurang baik juga dpt memperparah kondisi patahan yang terjadi
CGK yang sering terjadi pada komponen pondasi bangunan (02) Penurunan /settlement - Pengertian “ penurunan pondasi ” yaitu amblasnya pondasi bangunan tanpa atau dengan disertai patahnya konstruksi pondasi , sehingga kondisi bangunan bisa turun lurus vertikal atau turun miring. - Penurunan pondasi menerus maupun titik dapat terjadi apabila kondisi tanah kurang stabil , tetapi struktur pondasi masih solid, sehingga bangunan menjadi miring kaku . - Pada sistem pondasi titik , penurunan yang tidak seragam dapat mengakibatkan patahnya ikatan / sloof pengaku pondasi . - Penurunan pondasi juga dpt disebabkan oleh kurang baiknya sistem drainasi dibawah bangunan , sehingga air tanah dpt menggerus kekuatan tanah pendukung pondasi .
CGK yang sering terjadi pada komponen upper structure beton Salah satu sifat penting dari struktur beton bertulangadalah keawetan , yaitu kemampuan resistensi terhadap bekerjanya pengaruh kimia , fisika , mekanis dan bakteri . Beberapa contoh dari pengaruh tersebut adalah : > erosi ( pengaruh dari cuaca dan angin , air yang mengalir dan lain-lain), > temperatur yang tinggi ( kebakaran ), > temperatur yang rendah ( sel-sel membeku ), > tumbukan atau lain kerusakan , > alga ( jamur dan sejenisnya ), > pengaruh bekerjaanya bahan agresif seperti sulfat dan chlorida .
CGK yang sering terjadi pada masing-masing tahap pekerjaan beton CGK pada tahapPerencanaan ke - tidakcukup -an gambaran tentang distribusi gaya atau pengabaian beberapa pengaruh tertentu ( misalnya : temperatur ) akan membawa ke - retak -an yang tidak diinginkan , > ke-tidak teliti -an detail, misalnya terlalu rapatnya tulangan akan mengakibatkan lubang-lubang , sangkar - sangkar atau beton porous, > kesalahan perhitungan , penyelimutan pada baja tulangan untuk pondasi beton , kelder (basement) dan lantai dasar gedung . Kurang cukupnya perhatian untuk detail sambungan struktural ( terutama untuk jalur daerah gempa bumi )
CGK beton pd tahap pelaksanaan : kurangnya kekokohan bekesting , kekurangan selimut pelindung beton terutama pada tempat-tempat genangan air ( saluran , dak atap , balkon dan tempat terbuka lainnya ) kurangnya perhatian pada sambungan pengecoran , tidak menggunakan jenis semen yang tepat ataupun bahan campuran beton yang tidak memenuhi syarat , penggunaan bahan kimia tambahan yang mengandung sulfat , terlalu besar tinggi penuangan bebas dari beton (mortar), terutama pada kolom-kolom dengan tulangan campuran tidak homogen , susunan dari campuran tidak tepat dan kadang-kadang kurang kepadatannya , terlalu tinggi atau terlalu rendah faktor air semen, Kurangnya perawatan kemudian sehingga porous kulit luar ( pengeringan ), dan sebagainya,.keranjang ( jaring-jaring ) dapat menimbulkan sangkar kerikil
CGK beton pd tahap pemakaian : Pembebanan yang berlebih pada struktur , contohnya : suatu bagian dari kantor yang digunakan untuk tempat arsip-arsip . Perubahan pada tujuan semula , contohnya : tempat tinggal di bagian bawah digunakan sebagai pertokoan atau tempat kerja . Perubahan pada lingkungan , contohnya : gudang mesin-mesin yang digunakan sebagai gudang pupuk . Bangunan baru terletak pada bangunan - bangunan yang ada ; peretakan akibat pelasakan tambahan .
Lapisan Perkerasan Jalan Pada Umumnya: Pembebanan yang berlebih pada struktur , contohnya : suatu bagian dari kantor yang digunakan untuk tempat arsip-arsip . Perubahan pada tujuan semula , contohnya : tempat tinggal di bagian bawah digunakan sebagai pertokoan atau tempat kerja . Perubahan pada lingkungan , contohnya : gudang mesin-mesin yang digunakan sebagai gudang pupuk . Bangunan baru terletak pada bangunan-bangunan yang ada ; peretakan akibat pelasakan tambahan .
Lapisan Perkerasan Jalan Pada Umumnya: Surface course ( flexible pavement ) Base course Sub base ( usually treated sub grade ) Sub grade ( existing soil )
Terima kasih
TUGAS SEMESTER CGK : Tugas dibuat kelompok , dengan anggota kelompok masing-masing 2 ( dua ) orang Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji suatu kasus CACAT ATAU GAGAL KONSTRUKSI pada suatu pekerjaan / obyek sipil / konstruksi Obyek bisa didapat dari : Majalah , Internet, suatu Artikel atau Kasus Nyata . Hasil kajian harus dipresentasikan dan didiskusikan di depan kelas . Hasil kajian berupa : 1). Identifikasi CGK, 2). Deskripsi teknis CGK, 3). Rumusan penyebab CGK, 4). Usulan solusi / pengatasan masalah .
Tinjauan Kasus CGK : KASUS CGK PADA BANGUNAN GEDUNG : KOMPONEN PONDASI : Struktur Pondasi Stabilitas dan Kekuatan Tanah Struktur Penunjang / pengaku Pondasi STRUKTUR UTAMA BANGUNAN Kekuatan dan kekakuan Kolom dan dinding penopang Kekuatan dan kekakuan Balok dan Plaat ATAP BANGUNAN Hubungan kolom dan kaki rangka atap Kekakuan , kekuatan dan keawetan rangka atap Pemasangan penutup atap ( genting , talang , dll ) FINISHING BANGUNAN Kembang‐susut dinding Kualitas finishing permukaan
Tinjauan Kasus CGK : KASUS CGK PADA BANGUNAN JEMBATAN: KOMPONEN STRUKTUR BAWAH : Struktur PondasI Pilar jembatan Stabilitas dan Kekuatan Tanah Stabilitas terhadap spesifikasi Aliran Air Sungai Struktur Perkuatan tanggul , kisdam , dll STRUKTUR UTAMA JEMBATAN Kekuatan dan kekakuan Struktur Utama Jembatan Pemeliharaan dan keawetan Struktur Utama Jembatan Hubungan / tumpuan kaki struktur Utama pada Pilar Penumpu BUILDING MAINTENANCE Pemeliharaan Rutin Thd Fenomena Alam Pemeliharaan Rutin Thd fungsi Waktu Pemeliharaan Rutin Thd Ulah Manusia KASUS KERUSAKAN JEMBATAN : Jembatan PABELAN RUSAK akibat dihantam banjir lahar dingin , pilar penyangga jembatan di bagian tengah juga terkikis . Pilar tersebut terkikis setinggi 4,8 meter dari total ketinggian pilar 7,4 meter, dan lebar 1,8 meter dari total lebar 5,6 meter.
Tinjauan Kasus CGK : KASUS CGK PADA JALAN RAYA : STRUKTUR TANAH : Stabilitas dan Kekuatan Tanah Stabilitas terhadap spesifikasi Aliran Air Drainasi Struktur Perkuatan tanggul , turap , sistem drainasi dll STRUKTUR /KONSTRUKSI JALAN Kekuatan struktur perkerasan jalan terhadap beban rencana Kekuatan struktur jalan terhadap pergerakan tanah Kekuatan Struktur Jalan dikaitkan dgn kelengkapan sistem drainasi Kekuatan dan stabilitas turap penahan tanah CONTOH Kasus Kerusakan Jalan : Jalan Mega Mall Pluit amblas (18/9/2011) diakibatkan oleh rusaknya gorong‐2 drainasi
Kasus‐kasus CGK pada jalan dan jembatan Kasus longsornya struktur dinding penahan tanah
Struktur bawah jembatan ini sangat rawan terhadap terkikisnya pilarpenyanggaoleh Aliran air sungai
Kasus‐kasus CGK pada jalan dan jembatan Jalan amblong karena struktur jalan tidak kuat menahan beban
Jembatan runtuh oleh sebab ‐ sebab yang belum diketahui (USA)
CACAT DAN KEGAGALAN KONSTRUKSI PADA KOMPONEN BANGUNAN PONDASI : Banyak kasus kegagalan bangunan akibat kegagalan pondasi yang tidak dapat diperbaiki sehingga seluruh bangunan ( gedung atau jembatan ) tidak dapat berfungsi lagi , atau untuk perbaikannya harus memerlukan biaya tinggi . Untuk mencegah kegagalan pondasi , harus sejak dini diantisipasi yaitu dari tahap penyelidikan tanah di lapangan (in situ test) dan di lab mekanika tanah , perencanaan dan perhitungan daya dukung pondasi serta penurunannya dan tahapan pelaksanaan pondasi
CGK yang sering terjadi pada komponen pondasi bangunan (01) Terjadi patahan Biasanya kejadian patahan terjadi pada pondasi menerus dari bahan pasangan batu kali Patahan terjadi karena kurang baiknya daya dukung tanah dibawah pondasi dan tidak diantisipasi dengan luasan pondasi yang cukup . Patahan juga dapat terjadi apabila kekuatan sloof tidak cukup kuat dalam menunjang kekakuan pondasi . Patahan jg dapat terjadi pada kondisi tanah yang tdk homogen,misalnya adanya bagian-2 tanah yang gembur sedangkan bagian yg lain cukup keras Adukan pasangan pondasi yang kurang baik juga dpt memperparah kondisi patahan yang terjadi
CGK yang sering terjadi pada komponen pondasi bangunan (02) Penurunan /settlement - Pengertian “ penurunan pondasi ” yaitu amblasnya pondasi bangunan tanpa atau dengan disertai patahnya konstruksi pondasi , sehingga kondisi bangunan bisa turun lurus vertikal atau turun miring. - Penurunan pondasi menerus maupun titik dapat terjadi apabila kondisi tanah kurang stabil , tetapi struktur pondasi masih solid, sehingga bangunan menjadi miring kaku . - Pada sistem pondasi titik , penurunan yang tidak seragam dapat mengakibatkan patahnya ikatan / sloof pengaku pondasi . - Penurunan pondasi juga dpt disebabkan oleh kurang baiknya sistem drainasi dibawah bangunan , sehingga air tanah dpt menggerus kekuatan tanah pendukung pondasi .
CGK yang sering terjadi pada komponen upper structure beton Salah satu sifat penting dari struktur beton bertulangadalah keawetan , yaitu kemampuan resistensi terhadap bekerjanya pengaruh kimia , fisika , mekanis dan bakteri . Beberapa contoh dari pengaruh tersebut adalah : > erosi ( pengaruh dari cuaca dan angin , air yang mengalir dan lain-lain), > temperatur yang tinggi ( kebakaran ), > temperatur yang rendah ( sel-sel membeku ), > tumbukan atau lain kerusakan , > alga ( jamur dan sejenisnya ), > pengaruh bekerjaanya bahan agresif seperti sulfat dan chlorida .
CGK yang sering terjadi pada masing-masing tahap pekerjaan beton CGK pada tahapPerencanaan ke - tidakcukup -an gambaran tentang distribusi gaya atau pengabaian beberapa pengaruh tertentu ( misalnya : temperatur ) akan membawa ke - retak -an yang tidak diinginkan , > ke-tidak teliti -an detail, misalnya terlalu rapatnya tulangan akan mengakibatkan lubang-lubang , sangkar - sangkar atau beton porous, > kesalahan perhitungan , penyelimutan pada baja tulangan untuk pondasi beton , kelder (basement) dan lantai dasar gedung . Kurang cukupnya perhatian untuk detail sambungan struktural ( terutama untuk jalur daerah gempa bumi )
CGK beton pd tahap pelaksanaan : kurangnya kekokohan bekesting , kekurangan selimut pelindung beton terutama pada tempat-tempat genangan air ( saluran , dak atap , balkon dan tempat terbuka lainnya ) kurangnya perhatian pada sambungan pengecoran , tidak menggunakan jenis semen yang tepat ataupun bahan campuran beton yang tidak memenuhi syarat , penggunaan bahan kimia tambahan yang mengandung sulfat , terlalu besar tinggi penuangan bebas dari beton (mortar), terutama pada kolom-kolom dengan tulangan campuran tidak homogen , susunan dari campuran tidak tepat dan kadang-kadang kurang kepadatannya , terlalu tinggi atau terlalu rendah faktor air semen, Kurangnya perawatan kemudian sehingga porous kulit luar ( pengeringan ), dan sebagainya,.keranjang ( jaring-jaring ) dapat menimbulkan sangkar kerikil
CGK beton pd tahap pemakaian : Pembebanan yang berlebih pada struktur , contohnya : suatu bagian dari kantor yang digunakan untuk tempat arsip-arsip . Perubahan pada tujuan semula , contohnya : tempat tinggal di bagian bawah digunakan sebagai pertokoan atau tempat kerja . Perubahan pada lingkungan , contohnya : gudang mesin-mesin yang digunakan sebagai gudang pupuk . Bangunan baru terletak pada bangunan-bangunan yang ada ; peretakan akibat pelasakan tambahan .
Lapisan Perkerasan Jalan Pada Umumnya: Surface course ( flexible pavement ) Base course Sub base ( usually treated sub grade ) Sub grade (existing soil)