1. BAHAN_TAYANG_KPI Kelembagaan SDA _1_JULI_2022.pdf

Kelembagaan SDA

1. KELEMBAGAAN PENGELOLA
IRIGASI
D I R E K TO R AT B I N A O P E R A S I DA N P E M E L I H A R A A N
D I R E K T O R A T J E N D E R A L S U M B E R D A Y A A I R
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan pada acara:
Pembinaan Unit Pengembangan Tata Guna Air ( PTGA)
27 Juni - 1juli Tahun 2022

2.  UU No.17 Tahun 2019 ttg Sumber Daya Air
 UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 PP No.23 Tahun 1982 ttg Irigasi
 Inpres No:2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A
Permen PUPR No.8/PRT/M/2015 ttg Sempadan Jaringan Irigasi
 Permen PUPR No.30/PRT/M/2015 ttg Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
 Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 ttg E&P Irigasi
Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 ttg Kriteria dan Penetapan
Status Daerah Irigasi
Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 ttg Komisi Irigasi
DASAR HUKUM

3. 1. Kelembagaan pengelola irigasi, meliputi :
•Instansi Pemerintah yang membidangi
irigasi
•Perkumpulan Petani Pemakai Air
•Komisi Irigasi
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI
2. P3A (wajib) GP3A  IP3A
3. Komisi Irigasi :
•Kabupaten/Kota
•Provinsi
•Antar Provinsi

4. KABUPATEN
KABUPATEN
seluruh
daerah
irigasi
INSTANSI
PEMERINTAH YANG
MEMBIDANGI IRIGASI

P3A/GP3A/IP3A

KOMISI IRIGASI
TUJUAN : MEWUJUDKAN TERTIB PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI YANG DIBANGUN
PEMERINTAH
PUSAT
PROVINSI
ANTAR PROV.
PROVINSI
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

5. KELEMBAGAAN :
INSTANSI PEMERINTAH YANG
MEMBIDANGI IRIGASI

6. 1.TINGKAT PUSAT :
DITJEN SDA, KEMEN PUPR

2.TINGKAT PROVINSI :
DINAS YG MEMBIDANGI IRIGASI

3.TINGKAT KABUPATEN:
DINAS YG MEMBIDANGI IRIGASI

7. KELEMBAGAAN DI TINGKAT PUSAT
1. Dalam melaksanakan pengembangan pengelolaan sistem irigasi ,
direktorat yang terkait di Kementerian PUPR , Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air antara lain:
a. Direktorat Bina Teknik SDA,
b.Direktorat Pengembangan Jaringan SDA,
c.Direktorat Irigasi dan Rawa,
d.Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
e.Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Balai Wilayah Sungai atau Balai Besar
Wilayah Sungai (BWS/BBWS)

2. Tiga kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan sistim
irigasi yaitu
a. Bappenas,
b. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah (Bangda) terkait kelembagaan dan
masyarakat, dan
c.Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal
Penyediaan Sarana Pertanian terkait dengan pemanfaatan air irigasi.

8. KELEMBAGAAN DITINGKAT PEMERINTAH PROVINSI
1. Pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan
tanggungjawab pemerintah provinsi pada prinsipnya
dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dengan nama seperti Dinas PU, PU-Pengairan,
Kimpraswil, Pengelolaan SDA, dan sebagainya. Umumnya
SKPD yang dibentuk bukan hanya untuk pengelolaan irigasi
saja, akan tetapi lebih luas lagi seperti pengelolaan SDA,
pengelolaan bidang pekerjaan umum, dan bahkan
pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
2. Unit yang menangani pengelolaan irigasi berada pada Kepala
(Bidang/Subdinas O&P dan Kepala Seksi OP) dan untuk
melaksanakan tugas-tugas OP di lapangan sehari-hari di
sebagian provinsi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) yang dikenal dengan Balai Pengelolaan SDA
(BPSDA).

9. KELEMBAGAAN DITINGKAT PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
1. Pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan
tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota pada prinsipnya
sama dengan pelaksanaan pengelolaan irigasi di tingkat
provinsi, yaitu dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan nama yang berbeda-beda dan tidak
hanya untuk lingkup pengelolaan irigasi saja, akan tetapi lebih
luas lagi.
2. Unit yang menangani pengelolaan irigasi berada pada Kepala
(Bidang/Subdinas O&P dan Kepala Seksi OP) dan untuk
melaksanakan tugas-tugas OP di lapangan sehari-hari di
sebagian kabupaten/kota dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) yang dikenal dengan
Mantri/Pengamat/Kepala Ranting yang dibantu para Juru
Pengairan para penjaga bendung, penjaga pintu air dan pekerja
O&P.

10. 10
WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN
IRIGASI

11. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH (PUSAT)
a.Menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi.
b. Menetapkan status daerah irigasi yang sudah dibangun
dengan melibatkan pemerintah daerah terkait.
c. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi pimer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari
3000 ha, atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah
irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis
nasional.
d. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih besar
3000 ha, atau pada daerah irigasi yang lintas provinsi,
daerah irigasilintas negara dan daerah irigasi strategis
nasional.

12. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH (PUSAT)
e.Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
f.Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya lebih besar 3000 ha, atau
pada daerah irigasi yang lintas provinsi, daerah irigasi
lintas negara dan daerah irigasi strategis nasional.
g.Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota
h.Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas
permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.

13. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
a.Menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan
mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya.
b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dengan luas 1.000 – 3.000 ha.
c. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya antara 1000-3000 ha, atau pada daerah
irigasi yang lintas kabupaten/kota.
d. Memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas
penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi.
e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

14. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
f. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya antara 1000-3000 ha, atau pada daerah
irigasi yang lintas kabupaten/kota.
g. Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah
kabupaten/kota
h. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas
permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
i. Membentuk komisi irigasi provinsi

15. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam
pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan
pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan
memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
b.melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota
yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
c.Menetapkan kebijakan kabupaten/kota pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi.
d. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi dalam satu kab/kota yang
luasnya dibawah 1000 ha.

16. e.Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi
yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan
dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
f. Melaksanakan pemberdayaan P3A.
g. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam
pengembangan dan pengelolaansistem irigasi yang
menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas
permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
h. Membentuk komisi irigasi kabupaten/kota ;

17. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI (P3A)
1.melaksanakan pengelolaan sistem irigasi
tersier;
2.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi tersier
yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3.memberikan persetujuan pembangunan,
pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
pembongkaran bangunan dan/atau saluran
irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan
pendekatan partisipatif.

18. KELEMBAGAAN :
PENGELOLA OP DILAPANGAN

19. A. KEPALA RANTING/PENGAMAT/UPTD
a). Kegiatan Operasi :

1.MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN RTTG DAN RTTD SESUAI USULAN PETANI
P3A/GP3A/IP3A,
2.MENETAPKAN BESARNYA FAKTOR – K UNTUK PEMBAGIAN AIR JIKA DEBIT
SUNGAI MENURUN,
3.RAPAT DIKANTOR RANTING/PENGAMAT/UPTD/CABANG DINAS/KORWIL
SETIAP MINGGU UNTUK MENGETAHUI PERMASALAHAN OPERASI, HADIR
PARA MANTRI/JURU PENGAIRAN, PETUGAS PINTU AIR (PPA), PETUGAS
OPERASI BENDUNG SERTA P3A/GP3A/IP3A,
4.MENGHADIRI RAPAT DI KECAMATAN DAN DINAS PSDA KABUPATEN,
5.MEMBINA P3A/GP3A/IP3A UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN
OPERASI,
6.MEMBANTU PROSES PENGAJUAN BANTUAN BIAYA OPERASI YANG
DIAJUKAN P3A/GP3A/IP3A,
7.MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN OPERASI KE DINAS.


1/2
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS OPERASI
DAN PEMELIHARAAN DI LAPANGAN

20. A.KEPALA RANTING/PENGAMAT/UPTD

b). Kegiatan Pemeliharaan :

1.Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan
pemeliharaan, hadir para mantri/juru pengairan, petugas
pintu air (PPA), petugas operasi bendung (POB) serta
P3A/GP3A/IP3a.
2.Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas/pengelola irigasi
dalam kegiatan pemeliharaan
3.Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam
kegiatan pemeliharaan
4.Membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan
yang diajukan P3A/GP3A/IP3A
5.Membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke Dinas


2/2

21. MEMBUAT LAPORAN OPERASI :
PENGUMPULAN DATA DEBIT ,
PENGUMPULAN DATA TANAMAN & KERUSAKAN TANAMAN ,
PENGUMPULAN DATA CURAH HUJAN ( SESUAI KEBUTUHAN DAERAH),
MEYUSUN DATA MUTASI BAKU SAWAH ( SESUAI KEBUATUHAN DAERAH),
MENGUMPULKAN DATA USULAN RENCANA TATA TANAM ,
MELAPORAKAN KEJADIAN BENJIR KEPADA RANTING/PENGAMAT ,
MELAPORAKAN JIKA TERJADI KEKURANGAN AIR YANG KRITIS KEPADA
PENGAMAT
MEMBANTU KEPALA RANTING/PENGAMAT/UPTD :
a). Kegiatan Operasi :

MELAKSANAKAN INSTRUKSI DARI RANTING/PENGAMAT/UPTD
TENTANG PEMBERIAN AIR PADA TIAP BANGUNAN PENGATUR ,
MEMBERI INSTRUKSI KEPADA PPA UNTUK MENGATUR PINTU AIR
SESUAI DEBIT YANG DITETAPKAN ,
MEMBERI SARAN KEPADA PETANI TENTANG AWAL TANAM & JENIS
TANAMAN,
PENGATURAN GILIRAN ,
MENGISI PAPAN OPERASI/EKSPLOITASI .

B. PETUGAS MANTRI /JURU PENGAIRAN 1/2

22. Membuat laporan pemeliharaan :
Kerusakan saluran dan bangunan,
Realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala
Menaksir biaya pemeliharaan berkala,
MEMBANTU KEPALA RANTING/PENGAMAT/UPTD :
b). Kegiatan Pemeliharaan :

Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan oleh
pekerja saluran (PS) dan PPA
Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh
pemborong
Melakukan penelusuran jaringan irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A
Menyusun / memilih secara bersama kebutuhan beaya pada
kerusakan yang dipilih atau disepakati.
B. PETUGAS MANTRI /JURU PENGAIRAN
2/2

23. a). Kegiatan Operasi :
MEMBUKA DAN MENUTUP PINTU AIR SHG DEBIT YANG
MENGALIR SESUAI D ENGAN PERINTAH JURU/MANTRI
PENGAIRAN

b). Kegiatan Pemeliharaan :
MEMBERI PELUMAS PADA PINTU AIR ,
MELAKSANKAN PENGECATAN PINTU DAN RUMAH PINTU SECARA
PERIODIK,
MEMBERSIHKAN ENDAPAN SAMPAH DI SEKITAR BANUNAN
SADAP/BAGI SADAP DAN SEKITAR ALAT PENGUKUR DEBIT ,
MENCATAT KERUSAKAN BANGUNAN AIR/ PINTU AIR PADA
BLANKO PEMELIHARAAN ,
MEMELIHARA SALURAN SEPANJANG 50 M DI SEBELAH HILIR
BANGUNAN SADAP .

C. PETUGAS PINTU AIR (PPA)

24. a). Kegiatan Operasi :
MELAKSANAKAN PENGATURAN PINTU PENGURAS BENDUNG THD
BANJIR YANG DATANG
MELAKSANAKAN PENGURASAN KANTONG LUMPUR ,
MEMBUKA/MENUTUP PINTU PENGAMBILAN UTAMA, SESUAI DEBIT
DAN JADWAL YANG DIRENCANAKAN
MENCATAT BESARNYA DEBIT YANG MENGALIR / ATAU MASUK KE
SALURAN INDUK PADA BLANGKO OPERASI
MENCATAAT ELEVASI MUKA AIR BANJIR

b). Kegiatan Pemeliharaan :
MEMBERI MINYAK PELUMAS PADA PINTU -PINTU AIR,
MELAKSANAKAN PENGECATAN PINTU DAN RUMAH PINTU SECARA
PERIODIK,
MENCATAT KERUSAKAN BANGUNAN DAN PINTU AIR PADA BLANKO
PEMELIHARAAN ,
MEMBERSIHKAN SEMAK BELUKAR DISEKITAR BENDUNG .


D. PETUGAS OPERASI BENDUNG (POB)

25. a). Kegiatan Pemeliharaan :

MEMBERSIHKAN SALURAN DARI GANGGUAN RUMPUT,
SAMPAH, DLL ,
MEMBERSIHKAN ENDAPAN DAN SAMPAH DI SEKITAR
BANGUNAN PENTING (BANGUNAN BAGI, SIPHON, TALANG
DLL),
MENUTUP BOCORAN KECIL DISEPANJANG SALURAN
TERMASUK PENGAMBILAN AIR TANPA IZIN ( LIAR),
MERAPIKAN KEMIRINGAN TALUD SALURAN ,
MENGHALAU TERNAK SUPAYA TIDAK MASUK DAN MERUSAK
SALURAN,
MELAPORKAN KALAU ADA KERUSAKAN SALURAN YANG
CUKUP PARAH.


E. PEKERJA/PEKARYA SALURAN (PS)

26. KEPALA RANTING/PENGAMAT/UPTD/CABANG
DINAS/KORWIL :
1 ORANG + 5 STAFF PER 5.000 – 7.500 HA
MANTRI/JURU PENGAIRAN : 1 ORANG PER 750 – 1.500 HA
PETUGAS OPERASI BENDUNG (POB) : 1 ORANG PER
BENDUNG, DAPAT DITAMBAH BEBERAPA PEKERJA UNTUK
BENDUNG BESAR
PETUGAS PINTU AIR (PPA) : 1 ORANG PER 3 – 5
BANGUNAN SADAP DAN BANGUNAN BAGI PADA SALURAN
BERJARAK ANTARA 2 – 3 KM ATAU DAERAH LAYANAN 150
SD. 500 HA
PEKARYA : 2-3 KM PANJANG SALURAN


KEBUTUHAN TENAGA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

27. JABATAN KOMPETENSI
PENDIDIKAN
MINIMAL
FASILTAS
KEPALA
RANTING/PENGAMA
T/UPTD/CABANG
DINAS/KORWIL/PE
NGAMAT
MAMPU MELAKSANAKAN
TUPOKSI UNTUK AREAL
IRIGASI 5.000 – 7.500
HA
SARJANA
MUDA/ D-III
TEKNIK SIPIL
MOBIL PICK UP
RUMAH DINAS
ALAT KOMUNIKASI
JURU/MANTRI
PENGAIRAN
MAMPU MELAKSANKAN
TUPOKSI UNTUK AREAL
IRIGASI 750 – 1.500 HA
STM
BANGUNAN
SEPEDA MOTOR
ALAT KOMUNIKASI

PETUGAS OPERASI
BENDUNG
MAMPU MELAKSANKAN
TUPOKSI
STM, SMP SEPEDA
ALAT KOMUNIKASI
PETUGAS PINTU
AIR
MAMPU MELAKSANAKAN
TUPOKSI
STM, SMP SEPEDA
ALAT KOMUNIKASI
PEKERJA/PEKARYA
SALURAN
MAMPU MELAKSANAKAN
TUPOKSI
SD ALAT KERJA
POKOK
KOMPETENSI PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

28. Gambar: Struktur Organisasi Petugas O&P

29. KELEMBAGAAN :
P3A/GP3A/IP3A

30. PENGERTIAN
1.Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara
langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi
pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap, penyakap sawah,
pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang
pertanian yang memanfaatkan air irigasi
2.Perkumpulan petani pemakai air (P3A) adalah kelembagaan pengelola
irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah
pelayanan irigasi /petak tersier atau desa yang dibentuk secara
demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola air
irigasi
3.Gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) adalah wadah
kelembagaan dari sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama
memanfaaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok
sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
4.Induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) adalah wadah
kelembagaan dari sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk
memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada layanan blok primer,
gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

31. PERUBAHAN DASAR HUKUM : terkait P3A
NO. PERIODE UU PP INPRES/PERMEN Pelaksana
Pemberdayaan
1
1974-2000

UU 11/1974 : PENGAIRAN
(BLM OTONOMI)
PP 23/1982 : IRIGASI

INPRES 2/1984

1.Dagri (kelemb)
2.PU (OPTersier)
3.Pertanian
(pemanfaatan
air di Kwarter)
2
2000-2004
UU 11/1974 : PENGAIRAN
UU 22/1999 : PEMDA
PP 77/2001 : IRIGASI
PP 25/2000 :
URUSAN
INPRES 3/1999
PERMENDAGRI
50/2001
1.Dagri
2.PU
3.Pertanian

3 2004-2014
UU 7/2004 : SDA



UU 32/2004 : PEMDA
PP 20/2006 : IRIGASI



PP 38/2007 :
URUSAN
PERMEN PU
33/2007


PERMENTAN
79/2012
1.Dagri
2.PU
3.Pertanian

1. Pertanian
4 20014-
2019
UU 11/1974 : PENGAIRAN
UU 23/2014 : PEMDA
PP 23/1982
PP 38/2007 ??
Inpres No.2/1984
1.Dagri
2.PU
3.Pertanian
5 2019-…... UU 17/2019 : SDA ….......... ….......... 1.Dagri
2.PU
3.Pertanian

32. Perkumpulan Petani Pemakai Air
kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah
petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi
yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara
demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi
(PP 20/2006)
IP3A
GP3A
P3A -Kelembagaan Pengelola Irigasi &wadah
petani pemakai air
-Daerah layanan/Petak tersier
-Dibentuk secara demokratis oleh petani
-Kelembagaan Sejumlah P3A
-Daerah layanan blik sekunder, gabungan
beberapa blok sekunder
-Kelembagaan Sejumlah GP3A
-Daerah layanan blok Pimer, gabungan
beberapa blok Primer

33. Status Organisasi P3A
PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI
AIR (P3A)
GABUNGAN
PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI
AIR (GP3A)
INDUK PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR
(IP3A)
•P3A :ISTILAH UMUM / GENERIK AD/ART : DIKETAHUI OLEH KADES, CAMAT DAN
DISYAHKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
• STATUS HUKUM : DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI
• BADAN HUKUM : DIDAFTARKAN DI KUMHAM


P3A
GP3A
IP3A

34. KEPENGURUSAN
a.Kepengurusan P3A dipilih dari anggota P3A
dalam rapat anggota;
b. Kepengurusan GP3A dipilih dari wakil unit P3A
pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan
irigasi sekunder di wilayah kerjanya;
c.Kepengurusan IP3A dipilih dari wakil unit GP3A
yang berada pada satu daerah irigasi atau
jaringan primer / induk di wilayah kerjanya;
d.Susunan pengurus tergantung kebutuhan yang
dikehendaki oleh anggota; dan
e.Lama kerja kepengurusan, susunan, kewajiban,
tugas dan tanggung jawab diatur dalam AD dan
ART.

35. KEANGGOTAAN
Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapatkan manfaat
secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan
irigasi perdesaan yang mencakup :
a.Pemilik atau penggarap sawah;
b.Penyewa atau penyakap sawah;
c.Pemilik atau pengelola kolam ikan ;
d.Pengelola sawah bengkok;
e.Pengguna air irigasi lainnya;
f.Anggotan GP3A adalah wakil-wakil unit P3A yang berada
pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok
sekunder atau satu daerah irigasi; dan
g. Anggota IP3A adalah wakil-wakil GP3A yang berada pada
daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer
atau satu daerah irigasi dan ditambah wakil dari sekurang-
kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah P3A pada setiap gabungan
P3A.

36. WILAYAH KERJA

1. Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A dapat mengikuti
batas wilayah hidrologis atau wilayah desa;
2. Wilayah kerja P3A didasarkan pada daerah
layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu
daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
3. Wilayah kerja GP3A didasarkan pada daerah
layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai
dengan kesepakatan para anggota; dan
4. Wilayah kerja IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi
secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

37. KETUA
PELAKSANA TEKNIS/
ULU-ULU
BENDAHARA SEKRETARIS
RAPAT
ANGGOTA
KETUA BLOK/
KUARTER

KETUA BLOK/
KUARTER
KETUA BLOK/
KUARTER

KETUA BLOK/
KUARTER

ANGGOTA / PETANI
STRUKTUR ORGANISASI P3A

38. GAMBAR: CONTOH STRUKTUR ORGANISASI GP3A

39. GAMBAR: CONTOH STRUKTUR ORGANISASI IP3A

40. HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi koordinatif dan
konsultatif sesuai tanggung jawab masing-masing :
a.Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten/kota bersifat fungsional
dan/atau konsultatif (termasuk Desa, Kecamatan) meliputi :
pemberian bantuan atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A,
pemberian bimbingan teknis,
partisipasi dalam evaluasi PAI.
penentuan prioritas penggunaan dana O&P dan Rehabilitasi

b.Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Lembaga non pemerintah bersifat kooperatif
dan konsultatif untuk mendapat bantuan serta fasilitas tidak mengikat

c.Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Komisi Irigasi untuk menyalurkan aspirasi dan
memperjuangkan haknya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
termasuk usaha pertanian termasuk usulan rencana tata tanam

d.Disamping itu juga harus menjaga hubungan baik dengan :
Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani;
Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi;
Kelompok Pendamping Lapangan dan Komisi Irigasi Kabupaten; dan

41. KELEMBAGAAN :
KOMISI IRIGASI

42. •Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air
untuk berbagai fihak dan mewujudkan tertib
dalam pengelolaan irigasi yang dibangun
pemerintah diperlukan adanya suatu wadah
yang mengkoordinasikan berbagai
kepentingan terkait pemanfaatan air irigasi
atau dengan nama Komisi irigasi (Komir).
•Wadah koordinasi yg dikenal dengan Komisi
Irigasi (komir) diatur lebih lanjut, Permen
PUPR No. 17/PRT/M/2015 tentang Komisi
Irigasi.

43. Komir
Kab/Kota
Komir
Provinsi
Komir antar
Provinsi
1.DI <1000 ha 1. DI. 1000-3000 ha
1.DI Lintas provinsi
yg sudah atau
belum di TP oleh
Pem.ke Pemprov
terkait
2. DI 1000-3000 yg sdh di TP
kan oleh Pemprov ke
Pemkab.
2. DI. yang lintas kab/kota
3. DI Stranas & DI > 3000 dlm
satu kab/kota baik yg sdh
di TP kan oleh Pem.ke
Pemkab atau blm di TP
kan
3. DI Stranas & DI > 3000 ha
yg lintas kab/kota baik
sdh di TP kan atau belum
di TP Pem. ke Pemprov.
4. DI Perdesaan
WILAYAH KERJA KOMIR

44. URAIAN
Komir
kab/kota
Komir
provinsi
Komir antar
prov
SIFAT.
NON STRUKTURAL
(TIDAK TERMSK
SKPD)
NON STRUKTURAL
(TIDAK TERMSK
SKPD)
NON STRUKTURAL
(TIDAK TERMSK
SKPD)
Bertanggung
Jawab kepada:
Bupati/
Walikota
Gubernur
Gubernur-2 ybs.
Tempat
Kedudukan
(Sekretariat) Ibu Kab/kota Ibu Kota Prov
Salah satu ibu
kota Prov (dapat
bergantian)
SIFAT DAN KEDUDUKAN KOMIR

45. Keanggotaan
Komir
kab/kota
Komir
provinsi
Komir antar
prov
1. Wakil
pemerintah.
Kab/kota Provinsi Kab/kota terkait
2. Wkl P3A*)
Tingkat DI
(IP3A),
GP3A,P3A

Tingkat DI
(IP3A),
GP3A,P3A

Tingkat DI (IP3A),
GP3A,P3A
3. Wkl pengguna
JI pada :*) Kab/kota Kab/kota terkait Pada JI lintas prov
4. Wakil komir Tidak ada
Kab/Kota dlm
prov **)
Kab/Kota terkait

*) Dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
**) wakil komir kab/kota yg terdapat DI kewenangan provinsi

46. •Anggota dari unsur pemerintah terdiri atas wakil-wakil instansi
sekretariat daerah, bappeda, dinas teknis yang membidangi irigasi,
dinas teknis yang membidangi pertanian dan dinas teknis lain yang
berkaitan dengan pengelolaa irigasi.
•Anggota dari unsur wakil perkumpulan petani pemakai air sesuai
wilayah kerja komisi irigasi, dipilih oleh anggotanya secara
demokratis dengan memperhatikan keterwakilan daerah irigasi
hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan

•Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya terdiri dari
anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota
kelompoknya secara demokratis

•Anggota dari unsur non pemerintah berhenti apabila : (1)
mengundurkan diri. (2) meninggal dunia. (3) ditarik oleh organisasi
yang diwakilinya.
KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI

47. 1. KETUA;
2. KETUA HARIAN;
3. SEKRETARIS I;
4. SEKRETARIS II;
(bila perlu)
5.KETUA BIDANG
(bila perlu) ;
6. Anggota


1.Dijabat Kepala Bappeda
2.Dijabat kepala dinas yg
membidangi irigasi
3.Dijabat ka.bidang yang
membidangi irigasi
4.Dijabat kabid/seksi yg
membidangi pemanfaatan air
(pertanian)
5.Diketuai wakil/unsur non
pemerintah/P3A/pengguna
lainnya
6.Dapat dikelompokan sesuai
bidang
7.Dapat Dibantu Tenaga Ahli
PENGURUS KOMIR
ANTAR PROVINSI,
PROVINSI &
KAB/KOTA

48. SUSUNAN ORGANISASI KOMISI IRIGASI
KETUA
KETUA BIDANG
ANGGOTA
Kepala
Sekretariat
Staf/Pelaksana
Sekretariat
KETUA
HARIAN
Narasumber
Sekretariat
Komisi Irigasi
TENAGA
AHLI
SEKRETARIS

49. Komisi Irigasi
HUBUNGAN KERJA
Komisi Irigasi
Provinsi
Komisi Irigasi
Antarprovinsi
Komisi Irigasi
Kabupaten/Kota
Dewan SDA di
Prov/Kab/Kota
dan Wilayah
Sungai
= Konsultatif & Koordinatif

50. PERMASALAHAN UMUM KOMIR :
1.BELUM TERBENTUK penyebabnya :
1) Belum tahu
2) Tahu, tapi belum tahu caranya membentuk Komir
3) Belum menjadi prioritas

2.SUDAH TERBENTUK kondisi :
a.Aktif
b.Kurang aktif, penyebabnya antara lain :
1)belum ada sekretariatnya
2)sekretariat ada tapi tidak punya ruang kerja dan
tenaga pendukung
3)belum punya program kerja
4)belum punya dana yg cukup
5)belum punya tata tertib komir
6)belum punya tenaga ahli
7)kemungkinan proses pembentukan tidak
demokratis dan non prosedural
8)merasa DI. yang ada bukan kewenangannya
1/2

51. PERMASALAHAN UMUM KOMIR :

2.SUDAH TERBENTUK kondisi :

c.Tidak aktif, penyebabnya antara lain :
1) tidak ada sekretariatnya
2) sekretariat ada tapi tidak punya ruang kerja dan
tenaga pendukung
3) belum punya program kerja
4) tidak punya dana (ketergantungan program
bantuan)
5) belum punya tata tertib komir
6) belum punya tenaga ahli
7) kemungkinan proses pembentukan tidak
demokratis dan non prosedural
8) kurang adanya komitmen para anggota Komir
9) merasa DI. yang ada bukan kewenangannya
2/2

52. TERIMA KASIH
WASSALAM