1. Hukum Konstitusi Bagian Dari HTN.pptx

HUKUM KONSTITUSI BAGIAN DARI HTN

1. H UKUM KONSTITUSI BAGIAN DARI HUKUM TATA NEGARA Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. *) Guru Besar/Profesor Ilmu Hukum Konstitusi 1 *) Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . ( Cilacap , 2 April 1949) adalah pendiri Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of The Constitution ) pertama di Indonesia dan bahkan di dunia tanggal 6 Agustus 2007 yang kemudian memperoleh pengakuan nasional dan internasional . Guru Besar / Profesor Ilmu Hukum Konstitusi pertama di Indonesia dan bahkan di dunia tanggal 1 Januari 2008. Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila (UP) Jakarta , Indonesia (2015-2024). Pendiri ( bersama teman sejawat ) Konsentrasi Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan pada P S-M IH FH UP Jakarta pertama di Indonesia dan bahkan di dunia tanggal 19 September 2016. Hingga tanggal 26 Februari 2025 telah meluluskan 97 Magister Hukum (MH) bidang hukum konstitusi . Dosen Ilmu Hukum Konstitusi pada Konsentrasi Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (PS-MIH) FH UP Jakarta, Indonesia sejak tanggal 12 September 2018. Dosen Ilmu Hukum Konstitusi ini merupakan kelanjutan dari Dosen Hukum Konstitusi pada Program Strata Satu (S1), Program Strata Dua (S2), dan Program Strata Tiga (S3) pada beberapa Universitas di Indonesia sejak tanggal 1 Februari 1993. Pendiri ( bersama dengan teman sejawat dan alumni) Asosiasi Ahli Hukum Konstitusi Indonesia (AAHKI) tanggal 14 Agustus 2020 yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Ahli Hukum Konstitusi (PAHK) dengan Akta Notaris di Jakarta yang penandatanganannya dilaksanakan di kantor Program Studi Magister Ilmu Hukum (PS-MIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) Jakarta tanggal 27 November 2023. Pendiri Forum Ilmu Hukum Konstitusi /FIHK ( Science of The Law of The Constitution Forum/SCLF ) melalui Facebook Lite.Com tanggal 7 Agustus 2020. .

2. DAFTAR ISI Pendahuluan Arti Konstitusi S ejarah Konstitusi U ndang-undang Yang Bermuatan Konstitusi Konstitusi Modern Pengetahuan Hukum Konstitusi P engantar Studi Hukum Konstitusi Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu Penutup

3. Pendahuluan 1.

4. 1. Pendahuluan Hukum Konstitusi merupakan salah satu bagian dari Hukum Tata Negara, demikian rumusan pakar / begawan Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Bandung dan Indonesia Prof.Dr.R.Sri Soemantri Martosoewignjo,SH (1926-2016). Beliau menyatakan : ”… hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tata negara . Pernyataan beliau ini merupakan pintu masuk keilmuan ke arah kelahiran Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri pertama di Indonesia dan bahkan di dunia yang dideklarasikan oleh Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . ( Cilacap , 2 April 1949) yang dituangkan dalam makalah posisi dengan judul Hukum Konstitusi Bagian dari Hukum Tata Negara” pada suatu Universitas di Indonesia pada 6 Agustus 2007. Dengan kelahiran Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri , maka Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti luas mencakup di dalamnya : Ilmu Hukum Konstitusi , Ilmu Hukum Tata Negara ( dalam arti sempit ), dan Ilmu Hukum Administrasi Negara, yang masing-masing berdiri sendiri dan sederajat dengan urutan : Ilmu Hukum Konstitusi , Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum Administrasi Negara. Pendeklarasian Ilmu Hukum Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan makalah pidato ( orasi ) Pengukuihan Guru Besar / Profesor Ilmu Hukum Konstitusi dengan judul Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu ” di Universitas yang sama pada 22 Oktober 2008. Diikuti dengan keluar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . dalam jabatan fungsional akademik tertinggi sebagai Guru Besar / Profesor Ilmu Hukum Konstitusi di Indonesia bahkan di dunia pada 1 Januari 2008 selanjutnya .

5. Pada bagian lain, beliau mengemukakan : Dikatakan pend ekatan yuridik-konstitusional , karena sesuai dengan bidang studi penulis masalahnya terletak dalam bidang hukum , dalam hal ini hukum konstitusi , yang merupakan bagian dari hukum tata negara . Dalam hubungan dengan pendapat tersebut , Prof.Andre Mast merumuskan: ” Grondwettelijk Recht adalah cabang daripada hukum publik yang mempe l ajari undang-undang dasar ”. Dr.Max Boli Sabon,SH,MH . m erumuskan Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi atau undang-undang dasar . Dr.Suwarno Abadi,SH,M.Si . menyatakan : Pengertian penting yang tersirat di sini adalah sesuai dengan hakikat tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara , …”. Merujuk kepada Prof.Mr.Johannes van der Hoeven (1958), Prof.Dr.R.Sri Soemantri Martosoewignjo,SH . berpendapat : ” Penulis menggunakan istilah ’ konstitusi ’ ( constitutie ) sama dengan ’ undang-undang dasar ’ ( grondwet )”. Dr.Max Boli Sabon, SH,MH. menyatakan : ”... konstitusi atau undang-undang dasar”.

6. Arti Konstitusi 2 .

7. 2. Arti Konstitusi Dalam Hukum Konstitusi Dalam konteks hukum normatif , hukum konstitusi dalam arti luas , yaitu Hukum Dasar , yakni aturan-aturan dasar dalam pengorganisasian negara . Hukum Dasar terdiri atas Hukum Dasar tertulis ( written Basic Law ) dan Hukum Dasar tidak tertulis ( unwritten Basic Law ). Hukum Dasar tertulis adalah aturan-aturan dasar tertulis ( written fundamental rules ) dalam pengorganisasian negara . Hukum Dasar tertulis dalam arti luas sebagai aturan dasar tertulis dalam pengorganisasian negara bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif . a . Hukum Konstitusi dalam Arti Luas

8. Hukum Dasar tertulis dalam arti luas yang bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti luas meliputi : Undang-Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi (ditulis dengan huruf K besar) , Undang-Undang (UU) bermuatan konstitusi , Undang-Undang organik , Undang-Undang non organik , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ), Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden , Peraturan Menteri , Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksanaan , peraturan kebijakan , dan peraturan khusus dalam lapangan kenegaraan , ketatanegaraan , pemerintahan , kepemerintahan , dan keantarnegaraan sepanjang mengatur organisasi negara beserta subordinasinya .

9. Konstitusi dalam arti sempit atau Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit , yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi ( ditulis dengan huruf K besar ) . Jadi , Konstitusi dalam arti sempit sama dengan Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit , yaitu Undang-Undang Dasar , yakni aturan dasar tertulis dalam pengorganisasian negara . Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit yang bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi (ditulis dengan huruf K besar). b . Hukum Konstitusi dalam Arti Sempit

10. Sejarah Konstitusi 3.

11. 3. Sejarah Konstitusi Orang yang pertama kali dapat dipandang berjasa sebagai peletak dasar konstitusi ke dalam kajian keilmuan Hukum Konstitusi masa Yunani kuno adalah Aristoteles /Aristotle (384-322 sM ) mahasiswa Plato/ Aristokles (429-347 sM ) di Akademi Athena dari masa Yunani kuno . Beliau telah melakukan penyelidikan terhadap 158 konstitusi yang ketika itu dengan nama ” politeia ” negara kota ( polis , city state , stad staat ) dari 186 polis Yunani kuno dengan jalan mempelajari dan mencatat pembagian kekuasaan dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu yang masing-masing berpenduduk sekitar 300.000 jiwa . Meskipun penyelidikan yang dilakukan oleh Aristoteles /Aristotle (384-322 sM ) mengenai politeia ( constitution ), tetapi judul bukunya bukan Politeia ( Constitution ), melainkan Politica ( Politics ). Hal itu bisa dimengerti , karena dalam penyelidikan mengenai konstitusi ( politeia ) yang dilakukan oleh Aristoteles /Aristotle banyak berkaitan dengan politik ( politica ), lagi pula, dalam teori filsafatnya , Aristoteles /Aristotle menampilkan cabang filsafat praktis di mana dalam cabang filsafat praktis antara lain menampilkan politik ( politica ), sehingga judul bukunya menjadi Politica ( Politics ).

12. Undang-undang Yang Bermuatan Konstitusi 4 .

13. 4 . Undang-undang Yang Bermuatan Konstitusi Sejumlah peraturan setingkat undang-undang bermuatan konstitusi dapat dicatat yang mendorong ke arah terbentuknya konstitusi modern antara lain : Kerajaan Babilonia berdiri abad ke-19 sM yang pada abad ke-18 Raja Hammurabi membuat Undang-undang Lembaran Duabelas ( Lex Duodecim Tabularum ) yang sering disebut juga undang-undang Hammurabi ( abad ke-18 sM ), Undang-undang Solon ( abad ke-6 sM ) di mana Solon selaku kepala pemerintahan Archon memberikan undang-undang buatannya kepada negara kota ( polis ) Athena pada masa Yunani kuno , Shahifah Madinah / Piagam Madinah ( dibentuk pada abad ke-7 M antara tahun 622-624 M yang berlaku dari 624-661 M), dan Magna Charta / Piagam Besar (1215 M- kini ) di Inggris Raya ( Great Britain ).

14. Dari sejumlah undang-undang bermuatan konstitusi tadi , Shahifah Madinah / Piagam Madinah (624-661 M) dan Magna Charta / Piagam Besar (1215-kini) di Inggris Raya ( Great Britain ) sudah dalam bentuk naskah merupakan konstitusi tidak tertulis ( nonwritten constitution ) pertama di dunia . Selanjutnya , muncul naskah undang-undang bermuatan konstitusi di Inggris Raya ( Great Britain ) dengan nama The Instrument of Government of Great Britain of 1653 yang berlaku tujuh tahun hingga tahun 1660 selama Oliver Cromwell memegang pucuk pimpinan pemerintahan . The Intrument of Government of Great Britain of 1653 tersebut hapus oleh Reformasi di Inggris Raya yang bergabung 7 ( tujuh ) tahun dari 1653-1660. Sejak tahun 1660 itu , Inggris Raya ( Great Britain ) tidak lagi mempunyai konstitusi tertulis ( written constitution ) atau konstitusi bernaskah ( documentary constitution ). Hingga saat ini , Inggris Raya ( Great Britain ) dipandang menganut konstitusi tidak tertulis ( unwritten constitution ) atau konstitusi tidak bernaskah ( non documentary constitution ) dalam bentuk dan pada tingkatan undang-undang bermuatan konstitusi .

15. Konstitusi Modern 5.

16. Dalam zaman modern, muncul Konstitusi ( ditulis dengan huruf K besar ) modern pertama yang sudah dalam bentuk Konstitusi formal yang hingga sekarang masih berlaku adalah Konstitusi Amerika Serikat 1 787. Konstitusi Amerika Serikat itulah yang telah menginspirasi penyusunan Konstitusi-Konstitusi modern dari negara-negara lain. Setelah Konstitusi Amerika Serikat itu menyusul antara lain : Konstitusi Perancis 1791, Konstitusi Spanyol 1812, Konstitusi Norwegia 1814, Undang-Undang Dasar Belanda 1814, Konstitusi Italia 1848, Konstitusi Austria 1861, Konstitusi Swedia 1866, Konstitusi Swiss ( Switzerland ) 1874, Konstitusi Usmaniah 1876, Konstitusi Jepang 1889, Konstitusi Rusia 1918, Konstitusi Weimar Jerman 1919, Konstitusi Finlandia 1919 , Konstitusi Cekoslovakia 1920, Konstitusi Hongaria 1920, 5 . Konstitusi Modern Konstitusi Yugoslavia 1921, Konstitusi Belgia 1921, Konstitusi Uni Soviet 1924, Konstitusi Turki 1924, Konstitusi Libanon 1926, Konstitusi Portugal 1933, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 dengan nama lengkapnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku hingga sekarang yang sempat diselang oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 hingga 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 hingga 1959, Konstitusi Burma 1947, Konstitusi Sri Langka 1948, Konstitusi Jerman Barat 1948, dan Konstitusi India 1950.

17. Pengetahuan Hukum Konstitusi 6.

18. 6 . Pengetahuan Hukum Konstitusi Pengetahuan Hukum Konstitusi ialah segala sesuatu atau hal mengenai hukum konstitusi yang diketahui melalui tangkapan pancaindera, firasat, intuisi, rasio, pengalaman , dan pengetahuan siap mengenai hukum konstitusi yang dimiliki orang mengenai hukum konstitusi. Penangkapan atau Penyerapan pengetahuan hukum konstitusi itu sendiri diperoleh melalui cara membaca, menulis, meneliti, dan tukar pikiran . Pengetahuan konstitusi sudah diketahui oleh para ahli konstitusi dalam setiap kurun zaman sejak zaman kuno, zaman (abad) pertengahan, dan zaman modern. Zaman kuno berlangsung dari masa Kerajaan Babilonia di bawah wangsa Ham m urabi (1830-1530 sM) dengan Rajanya yang terkenal Ham m urabi (1792-1750 sM). Raja Ham m urabi (1792-1950 sM) terkenal dengan Undang-undang Ham m urabi sebagai undang-undang tertua yang paling penting dalam sejarah atau konstitusi ditulis ( written constitution ) sebelumnya berlaku konstitusi tidak tertulis ( unwritten constitution ) . Wilayah Kerajaan Babilonia terletak di lembah antara sungai Efrat dan sungai Tigris. Adapun undang-undang Ha m murabi berbentuk tulisan prasasti pada batu ini dianggap sebagai undang-undang tertua yang ditulis ( written ) dan dikenal orang. Perihal undang-undang yang dibuat orang sesudah itu dipengaruhi oleh undang-undang tersebut. Mengenai undang-undang Ham m urabi merupakan unifikasi dan kodifikasi hukum adat yang berlaku pada masa itu.

19. Pengantar Studi Hukum Konstitusi 7 .

20. 7 . Pengantar Studi Hukum Konstitusi Secara umum, yang dimaksud dengan ”pengetahuan” ( knowledge ) ialah segala sesuatu atau hal yang diketahui manusia melalui tangkapan pancaindera, firasat, intuisi, rasio, dan pengetahuan siap yang dimiliki manusia. Dalam sudut pandang keilmuan, pengetahuan ialah serangkaian data yang terhimpun secara sistematis yang diperoleh dengan cara atau alat tertentu. Pengetahuan dalam sudut pandang keilmuan bisa dinaikkan derajat keilmuannya menjadi Studi atau Studi Pengetahuan ( Study of Knowledge ), sehingga menjadi suatu Studi ( Study ) atau Studi Pengetahuan ( Study of Knowledge ) ialah serangkaian pengetahuan yang terhimpun dalam suatu body of knowledge yang mempunyai nilai kegunaan, tersusun sistematis, uraiannya logis, mempunyai pengertian khusus, dan mempunyai ahli seraya mempunyai ciri (sifat) rasional, empiris, dan umum tertentu. Suatu studi atas pengetahuan tertentu bisa dinaikkan derajat keilmuannya menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri bila memenuhi 8 (delapan) syarat dan 4 (empat) ciri (sifat) pokok ilmu atau ilmu pengetahuan berdiri sendiri yang berada pada cabang ilmu-ilmu kealaman ( natural sciences ), ilmu-ilmu sosial ( social sciences ), atau ilmu-ilmu budaya ( humanities ) tertentu pada pohon ilmu ( science tree ).

21. Ke-8 syarat suatu pengetahuan menjadi suatu ilmu atau ilmu pengetahuan berdiri sendiri, yaitu : mempunyai objek studi sendiri, mempunyai metode (cara kerja) sendiri mempunyai nilai kegunaan tersusun sistematis uraiannya logis memperoleh pengakuan universal ( universal ) mempunyai pengertian khusus mempunyai para ahli /pakar Ke-4 ciri (sifat) pokok suatu pengetahuan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan berdiri sendiri, yaitu : ilmu bersifat rasional ( rational ) ilmu bersifat empiris ( empiric ) ilmu bersifat umum ( general ) ilmu bersifat akumulatif ( accumulative )

22. Yang dimaksud dengan ilmu atau ilmu pengetahuan ( science ) ialah serangkaian pengetahuan yang terhimpun dalam suatu body of knowledge yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, diverifikasi, dan diinterpretasi menghasilkan kebenaran objektif yang teruji dan bisa diuji ulang secara ilmiah dengan teori dan fakta empirik, sehingga memenuhi persyaratan dan ciri (sifat) pokok suatu pengetahuan menjadi suatu ilmu atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang terdapat pada pohon ilmu ( science tree ). Dengan demikian, tidak semua pengetahuan ( knowledge ) adalah ilmu atau ilmu pengetahuan ( science ), tetapi semua ilmu atau ilmu pengetahuan pasti pengetahuan ( knowledge ).

23. Orang yang pertama kali mengangkat dan meletakkan pengetahuan konstitusi ( knowledge of constitution ) ke dalam Pengantar Studi Hukum Konstitusi ( Introduction to Study of The Law of The Constitution ) adalah Prof.Albert Venn Dicey (1835-1922) dalam bukunya An Introduction to Study of The Law of The Constitution (1885). Buku ini terbit setelah 23 abad (19 abad M + 4 abad sM ) dari penyelidikan konstitusi dari Aristoteles/Aristotle dan terbitnya buku beliau berjudul Politica ( Politics ) abad ke-4 sM. Berarti , Prof.Albert Venn Dicey dapat dipandang sebagai perintis ke arah terbentuknya Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of the Constitution ) melalui terbitnya buku beliau di atas . Sementara itu, sebelumnya Aristoteles/Aristotle (384-322 sM ) sebagai peletak dasar ke arah terbentuknya Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of The Constitution ) melalui terbitan buku beliau di atas.

24. Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu 8 .

25. 8 . Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu Kelahiran Hukum Konstitusi sebagai suatu ilmu ditandai dengan adanya deklarasi Ilmu Hukum Konstitusi berdisi sendiri dan adanya Revolusi Ilmu Hukum Konstitusi dalam kelompok Ilmu Hukum normatif di mulai Ilmu Hukum Konstitusi dengan Ilmu Hukum Normatif lain. Dengan berdiri sendiri Ilmu Hukum Konstitusi , maka Ilmu Hukum Normatif ada 7 ( tujuh ) ilmu , yaitu : Ilmu Hukum Konstitusi , Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara, Ilmu Hukum Pidana , Ilmu Hukum Perdata , Ilmu Hukum Dagang , dan Ilmu Hukum Internasional ( sebagai hukum positif suatu negara ). Yang dimaksud dengan Revolusi Ilmu Hukum Konstitusi adalah semula tidak ada kemudian jadi ada yang berdampak kepada masing-masing Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri dan sederajat yang tersusun secara primadial seperti tersebut di atas .

26. a. Deklarasi Ilmu Hukum Konstitusi Dalam konteks dan konstelasi pembahasan konstitusi dan hukum konstitusi menjadi suatu Ilmu Hukum Konstitusi , 122 tahun (1885-2007) kemudian dari tulisan berupa buku An Introduction to Study of The Law of The Constitution karangan dari Prof.Albert Venn Dicey (1885), penulis ( Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH ., lahir Cilacap , 2 April 1949) mengawalinya dengan menyusun karya tulis berupa buku dengan judul ” Teori Konstitusi ” ( Theory of Constitition ) (1993), maka pada Senin, 6 Agustus 2007 mendeklarasikan ” Hukum Konstitusi sebagai Suatu Ilmu ” melalui karya tulis berupa makalah posisi ( position paper ) dengan judul ” Hukum Konstitusi Bagian Dari Hukum Tata Negara” dipresentasikan di depan komunitas akademisi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Indonesia dipimpin oleh promotor ketika penulis menempuh program magister (lulus 1997) dan program doktor (lulus 2006) ilmu hukum tata negara serta menjadi pembimbing makalah posisi yang juga bertindak sebagai moderator oleh b egawan Ilmu Hukum Tata Negara Uiversitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan Indonesia Prof.Dr.R.Sri Soemantri Martosoewignjo,SH . (1926-2016).

27. Makalah posisi disusun dalam rangka Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . ( lahir Cilacap , 2 April 1949) memperoleh jabatan fungsional akademik tertinggi Guru Besar / Profesor Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara ( Science of Constitutional Law ) spesialisasi Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of The Constitution ) pada FPIPS UPI di Bandung, Indonesia . Dengan demikian , Dr.Drs.Astim Riyanto , SH,MH. sebagai pembentuk atau pendiri Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of The Constitution ) pada 6 Agustus 2007 pertama di Indonesia dan bahkan di dunia . Oleh karena itu , Senin , 6 Agustus 2007 merupakan hari lahir atau hari jadi Ilmu Hukum Konstitusi pertama di Indonesia bahkan di dunia . Dengan berdirinya Ilmu Hukum Konstitusi , maka kelompok ilmu hukum normatif menjadi 7 ilmu yang masing-masing berdiri sendiri , yaitu : Ilmu Hukum Konstitusi . Ilmu Hukum Tata Negara. Ilmu Hukum Administrasi Negara/ Ilmu Hukum Tata Usaha Negara . Ilmu Hukum Pidana . Ilmu Hukum Perdata . Ilmu Hukum Dagang . Ilmu Hukum Internasional .

28. b. Revolusi Ilmu Hukum Konstitusi 1 2 3 Dikatakan Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu , karena telah memenuhi semua persyaratan sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri . Dilihat dari segi filsafat ilmu , Ilmu Hukum Konstitusi memenuhi persyaratan ontologi , epistemologi , dan aksiologi . Hukum Konstitusi sebagai suatu ilmu memenuhi persyaratan ontologi , sebab mempunyai objek studi sendiri ; memenuhi persyaratan epistemologi , sebab mempunyai metode sendiri ; dan memenuhi persyaratan aksiologi , sebab mempunyai nilai kegunaan sendiri . Nilai kegunaan Ilmu Hukum Konstitusi terutama dalam penentuan dan penyelenggaraan organisasi suatu negara atau komunitas kenegaraan , ketatanegaraan , pemerintahan , kepemerintahan , dan keantarnegaraan . Objek materia Ilmu Hukum Konstitusi adalah konstitusi ( constitution ) ditulis dengan huruf k ( c ) kecil , sedangkan objek forma Ilmu Hukum Konstitusi adalah hukum fondasi onal ( foundational law ). Metode Ilmu Hukum Konstitusi adalah metode filosofis konstitutif , metode yuridis konstitutif , dan metode empiris konstitutif . Metode filosofis konstitutif terdiri atas metode komtemplatif konstitutif , metode spekulatif konstitutif , dan metode deduktif konstitutif . Metode yuridis konstitutif terdiri atas metode yuridis normatif konstitutif , metode yuridis historis konstitutif , dan metode yuridis komparatif konstitutif . Metode empiris konstitutif terdiri atas metode empiris sosiologis konstitutif dan metode empiris yuridis konstitutif .

29. Di samping Ilmu Hukum Konstitusi memenuhi persyaratan mempunyai objek studi , metode , dan nilai kegunaan . Ilmu Hukum Konstitusi juga memenuhi persyaratan tersusun sistematis , uraian logis , bersifat universal, pengertian-pengertian khusus , dan didukung para ahli / pakar . Selain itu , Ilmu Hukum Konstitusi sebagai suatu ilmu mempunyai ciri (sifat) pokok objektif , rasional , empiris , umum , dan akumulatif . Dengan dideklarasikannya dan terbentuknya ilmu baru Ilmu Hukum Konstitusi tersebut oleh Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . ( lahir 2 April 1949) pada hari Senin, 6 Agustus 2007 , menurut Prof.Thomas Samuel Kuhn/Prof. Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions (1962), maka hal itu dapat dipandang sebagai revolusi ilmu ( scientific revolution ) pengetahuan berupa lahirnya ilmu baru dideklarasikan oleh Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . ( lahir 2 April 1949 ) pada hari Senin, 6 Agustus 2007 , dengan nama Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of The Constitution ) pada hari Senin, 6 Agustus 2007 di Indonesia. Hal itu dilandaskan pada p e rtumbuhan dan perkembangan suatu ilmu ( science ) dapat melewati masa normal , anomali , krisis , revolusi , dan kemudian masa normal kembali. Krisis di sini adalah terdapat krisis konstitusi sebagai peraturan fondasi onal / hukum fondasi onal dialami berbagai negara dan belum ada atau belum muncul kajian keilmuwan berupa Ilmu Hukum Konstitusi yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi krisis konstitusi yang dialami atau dihadapi berbagai negara tadi .

30. Penutup 9 .

31. Dari perspektif objek studi materia, maka Ilmu Hukum Konstitusi mempelajari konstitusi (ditulis dengan huruf k kecil) dalam bentuk hukum tertinggi dalam organisasi negara dalam suatu negara; Ilmu Hukum Tata Negara mempelajari lembaga-lembaga negara dalam suatu negara; dan Ilmu Hukum Administrasi Negara/Ilmu Hukum Tata Usaha Negara mempelajari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari perspektif objek studi forma , maka Ilmu Hukum Konstitusi adalah ilmu hukum mengenai hukum fondasional yang mengatur organisasi negara beserta subordinasinya dalam suatu negara, Ilmu Hukum Tata Negara adalah ilmu hukum yang mengatur struktur negara dan pemerintahan negara dalam suatu negara, serta Ilmu Hukum Administrasi Negara/Ilmu Hukum Tata Usaha Negara adalah ilmu hukum yang mempelajari tugas dan kewajiban para pejabat negara/ pemerintahan negara secara administratif dalam suatu negara. 9 . Penutup

32. J akarta, Rabu, 1 7 September 202 5 Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. Guru Besar/Profesor Ilmu Hukum Konstitusi Sumber Informasi Tentang Ilmu Hukum Konstitusi     Buku-Buku Astim Riyanto