1. PENGANTAR UMUM DAN PERENCANAAN KPBU_BAPPENAS.pptx

KPBU

1. PENGANTAR UMUM DAN PERENCANAAN KPBU Sri Bagus Guritno Direk tur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN / Bappenas Jumat , 4 Desember 2020 Disampaikan pada Pelatihan Tingkat Dasar KPBU PAPKPBU INDONESIA

2. Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2020 – 2024 Penjelasan Umum Skema KPBU Outline Paparan 2

3. Kerangka Pendanaan Infrastruktur 2020-2024 3 SUMBER PENDANAAN ARAH PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR INFRASTRUKTUR PERKOTAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG EKONOMI SWASTA KPBU BUMN/D APBN/D Infrastruktur tik Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024

4. Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2020 – 2024 Penjelasan Umum Skema KPBU Outline Paparan 4

5. Sejarah Pengaturan KPBU 5 Kepres 7 / 1998 Perpres 13 / 2010 Perpres 67 / 2005 Perpres 66 / 2013 Perpres 38 / 2015 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur Badan Usaha Swasta berbentuk Badan Hukum ( Pasal 1) Badan Usaha dalam bentuk PT, BUMN, BUMD, dan Koperasi BUMN, BUMD, PT, Badan Hukum Asing , Koperasi Terdapat penyesuaian nama dari Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) menjadi Kerjasama Pemerinta dengan Badan Usaha (KPBU) . Perubahan nama tersebut untuk menyesuaikan subjek Badan usaha selain swasta (BUMN dan BUMD). Kedudukan Swasta dan BUMN dalam hal ini harus sejajar dengan sama-sama mengikuti proses pelelangan pengadaan Subjek Badan Usaha

6. Perubahan Paradigma dalam Penyediaan Infrasturuktur 6 KONVENSIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERUBAHAN PARADIGMA PENGADAAN ASET DISERAHKAN SETELAH KERJASAMA SELESAI KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT KPBU Bukan privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsesi Dapat berupa kegiatan yang: memiliki arus pendapatan (palapa ring), tidak memiliki pendapatan (jalintim)

7. Manfaat dan Keunggulan KPBU 7 Adanya kepastian pengembalian investasi melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah , pembayaran oleh pengguna ( tarif ), dan / atau bentuk lainnya Adanya ketepatan Target Penyelesaian Dikerjakakan oleh pihak yang ahli ( pihak yang benar-benar memiliki kapasitas untuk mengembangkan fasilitas yang dibutuhkan ) Fiskal Negara/Daerah Menjaga keberlangsungan fiskal Risk Sharing Pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta . Dengan adanya pembagian risiko ini , dapat meningkatkan keaktifan risiko Menjadi pintu masuk investasi bagi swasta SPV dapat menggunakan pembiayaan Proyek

8. Skema Konvensional vs Skema KPBU 8 Semua Resiko teralokasi ke Pemerintah Pendanaan Design Kenaikan Biaya Konstruksi Kenaikan Biaya Operasional Resiko Konstruksi Pengadaan Lahan Skema Konvensional Alokasi resiko ke Pemerintah Alokasi resiko ke Pihak Swasta Pendanaan Design Penetapan Tarif Pengadaan Lahan Peraturan Politik Kenaikan Biaya KOnstruksi Kenaikan Biaya Operasional Resiko Konstruksi Skema KPBU Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU

9. Perbandingan Perpres 38/2015 dengan PP 28/2020 9 PP 28 Tahun 2020 Alokasi resiko ke Pihak Swasta Pendanaan Design Penetapan Tarif Pengadaan Lahan Peraturan Politik Kenaikan Biaya KOnstruksi Kenaikan Biaya Operasional Resiko Konstruksi Alokasi resiko ke Pemerintah Pemerintah Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Perpres 38 Tahun 2015 Perpres 38/2015 adalah kerjasama permerintah dengan badan usaha dengan basis kewenangan pelayanan publik yang dimiliki Kerjasama Aset BMN/BMD PP 28/2020 sebagai Perubahan atas PP 27/2014 adalah kerjasama dengan badan usaha dengan basis Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) menggunakan prinsip Optimalisasi AP Tarif Bentuk Lainnya Bentuk Pengembalian Investasi Bentuk Pemanfaatan Sewa BGS/ BSG KSPI Pinjam Pakai KSP Kerjasama terbatas

10. 20 Jenis Sektor Infrastruktur KPBU 10 Kebandarudaraan Kepelabuhanan Perkeretaapian Darat dan penyeberangan Jalan Jalan Tol Jembatan Tol Transportasi Jalan Fasilitas Perkotaan Pengelolaan Limbah Setempat Air Minum Perumahan Rakyat Pengelolaan Sampah Pengelolaan Limbah Terpusat SDA & Irigasi Kawasan Fasilitas Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kesehatan Sarana Olah Raga, Kesenian dan Budaya Pariwisata Pembangkit Listrik Transmisi Penerangan Jalan Umum Ketenagalistrikan Konservasi Energi Migas dan EBT Telekomunikasi & Informatika Fiber Optic e- Gov Bangunan Negara KONEKTIVITAS FASILITAS SOSIAL FASILITAS PERKOTAAN Untuk KPBU diluar sektor diatas, d apat di ajukan kepada Menteri Bappernas