145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf

CIkumparan 1,634 views 56 slides Jan 27, 2025
Slide 1
Slide 1 of 56
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56

About This Presentation

145 - Surat Permohonan Arahan KKP.pdf


Slide Content

Address
Phone
Email
| Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
| 022-20528152
| [email protected]


Bandung, 25 Oktober 2024


Nomor : 145/STI/SK/X/2024
Lampiran : (Exemplar)


Kepada Yth,
Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Di
Tempat

Perihal : Surat Permohonan Arahan


Dengan Hormat,
Kami PT Solusindo Teknik Indonesia adalah merupakan Perusahaan di bidang Jasa Perizinan
yang dalam hal ini bertindak atas dasar kerjasama antara Law Firm Septian Wicaksono and
Partners Advocates, Tax & Legal Consultans dan PT Solusindo Teknik Indonesia untuk
melaksanakan dan membuat kajian mengenai batas administrasi wilayah untuk rencana
indentifikasi bidang-bidang tanah yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten untuk
kepentingan Penerbitan Alas Hak berdasarkan Letter C yang telah terbit di lokasi tersebut,
dengan ini menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini kami sampaikan bahwa berkaitan dengan adanya Letter C yang telah dimiliki
oleh warga agar dapat diterbitkan Alas Hak Sertifikat kepemilikannya agar dapat dimanfaatkan
sebagaimana mestinya dan mengusahakan kembali bidang-bidang tanah tersebut yang dahulu
diperuntukan sebagai tambak dan budidaya hasil laut lainnya namun saat ini kondisi bidang
tanah tersebut telah berubah dan tidak sesuai dengan peruntukan seharusnya. Desa yang kami
maksud diantaranya:


Desa Kecamatan
Luas Jumlah
Kavling
Keterangan
Alas (Ha) Peta (Ha)
Tanjung Burung Teluknaga 87.3218 87.32 22 Terlampir
Sukawali Pakuhaji 78.06 78.0613 17 Terlampir
Kramat Pakuhaji 29.3832 27.8739 17 Terlampir
Karang Serang Sukadiri 140.7327 140.7327 23 Terlampir
Tanjung Anom Mauk 176.4880 169.6922 41 Terlampir
Marga Mulya Mauk 237.6023 239.2333 56 Terlampir
Ketapang Mauk 114.4511 114.4294 33 Terlampir
Mauk Barat Mauk 77.7593 77.7514 25 Terlampir
Patramanggala Kemiri 53.5141 53.5141 15 Terlampir

Address
Phone
Email
| Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
| 022-20528152
| [email protected]


Karang Anyar Kemiri 35.8802 35.8802 10 Terlampir
Lontar Kemiri 59.1095 59.1095 18 Terlampir
Pagedangan Ilir Kronjo 43.9275 43.9275 14 Terlampir
Muncung Kronjo 84.4142 84.4142 18 Terlampir
Kronjo Kronjo 80.4450 80.4450 17 Terlampir
Kohod Pakuhaji 116.0081 115.3626 63 Terlampir
TOTAL 1,415.0970 1,407.7473 389


2. Bahwa bidang – bidang tanah tersebut secara administrasi telah tercatat pada Buku Kas/Letter
C dan Girik pada 15 Desa tersebut adapun selama beberapa tahun berjalan terhadap bidang –
bidang tanah dimaksud sempat tidak dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan oleh karena adanya
pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut
(abrasi), namun ketika dilakukan penelaahan oleh perwakilan Pemerintah Desa beberapa waktu
yang lalu, saat ini objek – objek bidang tanah tersebut kembali terlihat dan timbul lebih kurang
seluas ±53 Ha sehingga oleh masyarakat dapat kembali dimanfaatkan untuk peningkatan
ekonomi wilayah;

3. Bahwa selanjutnya agar warga masyarakat pemilik bidang – bidang tanah dimaksud segera
memperoleh kepastian hukum, maka atas inisiatif secara kolektif kami bermaksud agar dapat
diajukan pendaftaran hak pertama kali (Penerbitan Sertifikat) Pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN Kab Tangerang) adapun hal – hal yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat
pendaftaran hak pertama kali sebelum dilakukannya PENGECEKAN SEKALIGUS
IDENTIFIKASI BIDANG – BIDANG TANAH maka diperlukan pula adanya SURAT
ARAHAN / SURAT KETERANGAN yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) tentang INFORMASI KESESUAIAN RUANG di
wilayah yang akan dimohonkan oleh masyarakat;

4. Bahwa sebagaimana hal – hal tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai bahan
pertimbangan untuk dilakukannya kesesuaian ruang pada lokasi yang akan dimohonkan
meliputi perbaikan struktur pantai yang mengalami abrasi akibat terkikis arus dan gelombang
laut yang secara periodik dan mengikis garis Pantai di wilayah yang akan dimohonkan oleh
masyarakat, perbaikan dimaksud akan dilakukan secara tradisional dengan cara membentuk
cerukcuk yang tersebut dari bahan bambu membentuk sekatan – sekatan dan tanggul agar dapat
teridentifikasi menjadi bidang – bidang sehingga dapat dimohonkan oleh masyarakat untuk
dilakukan pendaftaran hak pertama kali;

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 4 (Empat) dimaksud maka perlu dilakukan
pertimbangan khusus dari Direktur Perencanaan Ruang Laut Cc Direktur Jendral
Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
(KKP RI) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) kiranya
berkenan menerbitkan surat keterangan dan atau rekomendasi perubahan zonasi dan peruntukan
di lokasi yang akan dimohonkan oleh masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut :

Address
Phone
Email
| Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
| 022-20528152
| [email protected]


• Berdasarkan Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Banten Nomor
523/1409-DKP.03/2023 tanggal 23 September 2024 perihal Informasi Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Laut menyampaikan informasi kesesuaian ruang laut yang
dimohonkan tersebut bukan sebagai zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap,
zona pertambangan energi dan mineral serta tidak termasuk wilayah kerja Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Kelautan;

6. Bahwa mengingat pentingnya permohonan yang kami sampaikan tersebut agar warga
masyarakat Desa yang mengajukan permohonan tersebut segera memperoleh kepastian hukum
mohon kiranya agar Bapak Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut dapat memberikan
petunjuk dan arahan dengan efektif dan efisien.

Demikian Surat Permohonan kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab dan harapan, dan
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Hormat Kami,





Direktur
Riany Resmayasari


















Tembusan:
1. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Lampiran. Peta Lokasi Kajian
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Tags