20200624 Modul 3 Permen PUPR 21-2019.pdf

Modul 3

1. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Modul 3
PERATURAN MENTERI PUPR NO.21/PRT/M/2019
TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
Disampaikan oleh:
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Dalam acara:
BimbinganTeknis
Sistem ManajemenKeselamatan Konstruksi

2. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1
MemahamiSistemManaejemenKeselamatanKonstruksi
3
MemahamiRancanganKonseptual, Elemen, PenerapanSMKK,
BiayaPenerapanSMKK
TUJUAN PEMBELAJARAN
2
MemahamiStandarKeamanan, Keselamatan, Kesehatandan
KeberlanjutanKonstruksi
4
Mampumelaksanakanaturantentangkeselamatankonstruksidi
tempatkerja

3. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENDAHULUAN1
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI2
PERMEN PUPR 21/2019 TENTANG
PedomanSistemManajemenKeselamatanKonstruksi3
OUTLINE
a.TahapPra-Konstruksi
b.TahapPelaksanaanPekerjaanKonstruksi
c.TahapPenyelesaianPekerjaan
d.KetentuanPeralihandanPenutup

4. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENDAHULUAN
1

5. PERMEN PU NO. 05/2014
TentangPedomanSistemManajemenKeselamatandan
KesehatanKerja(SMK3) KonstruksiBidangPekerjaanUmum
•Hanyaberlaku untuk internal di Kementerian Pekerjaan Umum;
•Pemberlakuan bagi Pemerintah Daerah bersifat “optional”;
•Belum mengatur keselamatan konstruksi yang meliputi
keselamatan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan;
•belum mengatur aspek pembinaan, pengawasan dan
pemantauan serta evaluasi keselamatan konstruksi secara
nasional.
PERMEN PUPR NO. 07/2019*
TentangStandardan Pedoman
Jasa KonstruksiMelaluiPenyedia
Telahmengatur:
•KeselamatanKonstruksi
•SistemManajemenKeselamatanKonstruksi
(SMKK)
•RencanaKeselamatanKonstruksi(RKK)
•PenjaminandanPengendalianMutu
•RencanaMutuPekerjaanKonstruksi(RMPK)
danProgramMutu
5
UU RI NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Pasal 4 ayat (1) huruf c.
PemerintahPusatbertanggungjawab
atas terselenggaranya Jasa
Konstruksiyangsesuaidengan
StandarKeamanan,Keselamatan,
Kesehatan,danKeberlanjutan
Pasal5 ayat(3) hurufa.
PemerintahPusatmemilikikewenangan
mengembangkanStandarKeamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutandalampenyelenggaraan
JasaKonstruksi
Pasal 59 ayat (4)
StandarKeamanan,Keselamatan,
Kesehatan,danKeberlanjutanuntuk
setiapprodukJasaKonstruksidiaturoleh
menteriteknisterkaitsesuaidengan
kewenangannya
LATARBELAKANG
*Telah digantimenjadi Permen No. 14/2020

6. SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
KONSTRUKSI
(SMKK)
2

7. PERMEN PUPR NO.21TAHUN 2019 PENDETAILAN
PERMEN PUPR NO. 07 TAHUN 2019* TERKAIT KESELAMATAN KONSTRUKSI
TENTANG JUKNIS BIAYA
PENYELENGGARAAN SMKK
UNDANG-UNDANG
2/2017
SE MENTERI
PUPR 11/2019
SE MENTERI
PUPR 15/2019TENTANG JASA
KONSTRUKSI
TENTANG STANDAR DAN
PEDOMAN PENGADAAN JAS
A KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA
TENTANG TATA CARA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGENDALIAN MUTU
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
PERMEN PUPR
21/2019
TENTANG
PEDOMAN SMKK
PERMEN PUPR
07/2019*
Integrasidan
PencabutanSE
*Telah digantimenjadi Permen No. 14/2020

8. PERMEN PU
NO. 05/2014
.
TRANSFORMASI JUDUL PERATURAN
PERMEN PUPR
NO. 21/2019
.
•MengaturKeselamatan
danKesehatan
KerjaKonstruksi;
•Berlakuuntukinternal di
Kementerian
PekerjaanUmum.
•MengaturKeselamatan
Konstruksiyang meliputiStandar
Keselamatan, Kesehatan,
Keamanan dan Keberlanjutan
(K4);
•Mengaturpenjaminan&
pengendalianmutupekerjaan
konstruksi;
•K/L/Pemda dan swasta dapat
mengacuaturan ini.
TentangPedomanSistem
ManajemenKeselamatandan
KesehatanKerja(SMK3) Konstruksi
BidangPekerjaanUmum
.
PERMEN
PU
05/2014
SEM PUPR 66/2015
BiayaPenyelenggaraan
SistemManajemen
Keselamatan&
KesehatanKerja(SMK3)
KonstruksiBidangPU
Tentang
PedomanSistemManajemen
KeselamatanKonstruksi
.
PERMEN
PUPR
21/2019
SEM PUPR 11/2019
TentangPetunjuk
TeknisBiaya
PenyelenggaraanSistem
Manajemen
KeselamatanKonstruksi
SEM PUPR 15/2019
Tata Cara Penjaminan
Mutu& Pengendalian
MutuPekerjaan
Konstruksidi
KementerianPUPR

9. 3
PermenPUPR 21/2019
TentangPedomanSistem
ManajemenKeselamatan
Konstruksi

10. Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan
Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
Peraturan Menteri ini dapatmenjadi acuanbagi instansi
pemerintahdan swastadengan penyesuaian
struktur organisasi di unit organisasi masing –masing.
MAKSUD DAN TUJUAN
PedomanSistemManajemenKeselamatanKonstruksi

11. PERMEN PUPR 21/2019
PERMEN PU 05/2014
BAB IKETENTUANUMUM
BAB IIMAKSUD, TUJUANDAN
RUANGLINGKUP
BAB III PENERAPAN SMK3
KONSTRUKSI BIDANG
PEKERJAAN UMUM
BAB IVTUGAS, TANGGUNG JAWAB,
DAN WEWENANG
BAB VBIAYA PENYELENGGARAAN
SMK3 KONSTRUKSI BIDANG
PEKERJAAN UMUM
BAB VISANKSI
BAB VIIKETENTUANPENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB IISTANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN
KONSTRUKSI
BagianKesatu: Umum
BagianKedua: Rancangan Konseptual
SMKK
BagianKetiga: ElemenSMKK
BagianKeempat: PenerapanSMKK
Paragraf 1 Umum
Paragraf 2Pemilihan Penyedia Jasa
Paragraf 3Pelaksanaan Pek.Kons
Paragraf 4Serah Terima Pekerjaan
Bagian Kelima:Unit Keselamatan
Konstruksi
Bagian Keenam:Risiko Keselamatan
Konstruksi
BAB III BIAYA PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
BAB IVPEMBINAANDAN PENGAWASAN
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
TRANSFORMASI
STRUKTUR

12. PERMEN PUPR 21/2019
PERMEN PU 05/2014
LAMPIRAN1TINGKATRISIKOK3
LAMPIRAN 2 FORMAT RK3KPELAKSANAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
LAMPIRAN 3 FORMAT SURAT-SURAT
LAMPIRAN RAPERMEN TENTANG PEDOMAN SMKK
SublampiranAPenerapanSistemManajemenKeselamatan
Konstruksi(SMKK)
SublampiranBTugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Pengguna dan Penyedia Jasa Dalam
Penerapan SMKK
SublampiranCTata Cara Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
SublampiranDFormat Rancangan Konseptual SMKK
Sublampiran E Format RKK dan Format Penilaian RKK
E.1 Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
Pengawasan/Manajemen
Penyelenggaraan Konstruksi
E.2 PenyediaJasaPekerjaanKonstruksi
E.3 Format PenilaianRencanaKeselamatan
Konstruksi (RKK)
SublampiranFFormatPelaporanPelaksanaanRKK
SublampiranGKomponenKegiatandanFormatAudit
InternalPenerapanSMKK
TRANSFORMASI
STRUKTURLAMPIRAN

13. STANDAR K4 DALAM SMKK
13
KeselamatanKonstruksiadalahsegala
kegiatanketeknikanuntukmendukung
PekerjaanKonstruksidalammewujudkan
pemenuhanstandarkeamanan,
keselamatan, kesehatandan
keberlanjutan(K4) yang menjamin
keselamatanketeknikankonstruksi,
keselamatandankesehatantenagakerja,
keselamatanpublikdanlingkungan.
“
“
SistemManajemenKeselamatan
Konstruksiyang selanjutnyadisebut
SMKKadalahbagiandarisistem
manajemenpelaksanaanPekerjaan
Konstruksidalamrangkamenjamin
terwujudnyaKeselamatanKonstruksi.
“
“
StandarK4:
KeselamatanKeteknikan
Konstruksi
merupakan keselamatan
terhadap pemenuhan standar
perencanaan, perancangan,
prosedur danmutuhasil
pelaksanaan Jasa Konstruksi,
mutu bahan, dan kelaikan
peralatan
Keselamatan&
KesehatanKerja
keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja, termasuk
tenaga kerja penyedia jasa,
subpenyedia jasa, pemasok,
dan pihak lain yang diizinkan
memasuki tempat kerja
konstruksi
KeselamatanLingkungan
keselamatan lingk. yang
terdampak oleh Pekerjaan
Konstruksi sebagai upaya
menjaga kelestarian lingk. hidup
dan kenyamanan lingk.
terbangun sesuai peraturan
perundang-undangan
KeselamatanPublik
keselamatan masyarakat
dan/atau pihak yang berada
di lingkungan dan sekitar
tempat kerja yang terdampak
Pekerjaan Konstruksi
1 2
3 4

14. 14
PERANAN PENYEDIA JASA DALAM PEKERJAAN
KONSTRUKSI DALAM MELAKSANAKAN PERMEN PUPR
NO. 21/2019 SMKK
PENGGUNA JASA
•Unit Organisasi
•Unit Kerja
•Satker/ PPK
•Pokja
PENYEDIA JASA
•KonsultanMK
•Konsultan
Pengawas
•Kontraktor
PenyediaJasawajib:
a.Melakukanidentifikasi bahaya
b.Melakukanpenilaian risiko dan pengendalian
risiko/peluang Pekerjaan Konstruksi
c.Menyusunsasaran dan program Keselamatan
Konstruksi, yang dibuat berdasarkan tahapan
pekerjaan (Work Breakdown Structure)
d.Melakukanpenjaminan& pengendalianmutu
Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK
merupakan Penyedia Jasayang memberikan layanan:
a.Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
b.Konsultansi Konstruksi pengawasan
c.Pekerjaan Konstruksi

15. 15
Rancangan
KonseptualSMKK
Rancangan
Konseptual, KAK,HPS,
Risk Analysis,
BiayaSMKK
Dok.
Penawaran
Teknis
RKKRMPK
RKK
Pelaksanaan
PENGKAJIAN &
PERENCANAAN
PERANCANGAN PEMBANGUNAN
PROCUREMENT PELAKSANAAN
Pengguna/Konsultan Pengkajian/
KonsultanPerencanaan/
Konsultan Perancangan
Pengguna/Kontraktor/
KonsultanPengawas/Konsultan MK
TAHAPAN
DOKUMEN
PELAKU
TAHAPAN PELAKSANAAN SMKK

16. 3a
TAHAP
PRA-KONSTRUKSI
(Pengkajian–Perencanaan–Perancangan)

17. Rancangan
Konseptual SMKK
harus disetujui
oleh Pengguna
Jasa untuk
dijadikan rujukan
dalam menyusun
RKK
Disusunoleh:
a.Penyedia Jasa
Konsultansi
Konstruksi
Pengkajian;
b.Penyedia Jasa
Konsultansi
Konstruksi
Perencanaan;
dan
c.Penyedia Jasa
Konsultansi
Konstruksi
Perancangan.
RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK (PRA-KONSTRUKSI)
Penyedia Jasa harus memiliki Ahli K3 Konstruksi
RANCANGAN
KONSEPTUAL
SMKK
PERANAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PADA SMKK
DALAM RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK (PRA-KONSTRUKSI)

18. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK (PRA -KONSTRUKSI)
TAHAPAN MUATAN SUBSTANSI
Pengkajian
Perencanaan
Perancangan
a)lingkup tanggung jawab pengkajian;
b)informasi awal terhadap kelaikan paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosio-
ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
c)rekomendasi teknis
a)lingkup tanggung jawab perencanaan;
b)informasi awal terhadap kelaikan paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosio-
ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
c)rekomendasi teknis
a)lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan dalam hal terjadi revisi desain,
tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
b)metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
c)identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko;
d)daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang
ditetapkan untuk desain;
e)Biaya PenerapanSMKK; dan
f)rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi
bangunan.

19. ElemenSistemManajemenKeselamatanKonstruksi
Kepemimpinan dan
partisipasi pekerja
dalam keselamatan
konstruksi
•Kepedulianpimpinanterhadapisueksternaldaninternal;
•OrganisasipengelolaSMKK; dan
•Komitmenkeselamatankonstruksi.
Perencanaan
keselamatan
konstruksi
•Mengidentifikasibahaya, penilaianrisiko, pengendalian, dan
peluang;
•Rencanatindakanyang tertuangdalamsasarandanprogram; dan
•Pemenuhanstandardanperaturanperundangankeselamatan
konstruksi.
Dukungan
keselamatan
konstruksi
•Sumberdaya(peralatan, material, danbiaya);
•Kompetensi;
•Kepedulian;
•Komunikasi; dan
•Informasiterdokumentasi.
Operasi keselamatan
konstruksi
•PerencanaandanPengendalianOperasi;
•KesiapandanTanggapanterhadapKondisiDarurat.
Evaluasikinerja
keselamatan
konstruksi
•PemantauandanEvaluasi;
•TinjauanManajemen; dan
•PeningkatanKinerjaKeselamatanKonstruksi.
Konsultansi Konstruksi dalam
melaksanakan pekerjaannya
harus menerapkan Operasi
Keselamatan Konstruksi

20. 3b
TAHAP
KONSTRUKSI
(Procurement–PelaksanaanKonstruksi)

21. PENERAPAN SMKK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
Pemilihan Penyedia
Jasa
Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
Serah Terima
Pekerjaan
Dokumen Pemilihan
(Dok. Teknis+ Administrasi)
1.Pelaksanaan RKK
2.Penyusunan& Pelaksanaan
RMPK
Dokumen hasil penerapan SMKK&
PenjaminanMutukepada
Pengguna Jasa
BENTUK
Harus memuat:
Manajemen Risiko Keselamatan
Konstruksi yang paling sedikit
memuat uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan
penetapan tingkat Risiko
Keselamatan Konstruksi pada
Pekerjaan Konstruksi; dan
Biaya PenerapanSMKK pada HPS
RKK& RMPKdibahas, dan
disetujui oleh Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa pada saat PCM
PengendalianRKK danRMPK
melaluipersyaratandalam
pengajuanijinmulaikerja(JSA +
RencanaPelaksanaanPekerjaan)
Laporan pelaksanaan RKK
Laporanpenjaminan&
pengendalianmutu
Seluruhlaporandisertaibukti
dokumentasi
MUATAN

22. Pengendalian“4M”
1.Methodmetodekerja(SOP)
2.Mantenagakerjakompeten
3.Machineperalatanlaik
fungsi
4.Materialmaterial sesuai
spesifikasi
5.Subkontraktor
6.AnalisisKeselamatan
Pekerjaan/Job Safety
Analysis
PENGENDALIAN PELAKSANAAN SMKK
Persyaratandalam
permohonanmemulai
pekerjaan
mengintegrasikan
pengendalianmutu
danAnalisis
Keselamatan
Pekerjaan/JSA
SyaratMemulai
Pekerjaan
Work method statement
PengendaliPekerjaan

23. BIAYASMKK
BIAYAPENERAPANSISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Penggunajasawajibmemastikan
seluruh komponen biaya
penerapanSMKKdianggarkandan
diterapkanolehPenyediaJasa
Penyediajasatidak
dapatmengusulkan
perubahananggaran
biayapenyelenggaraan
SMKKberdasarkanRKK
yangtelahditinjau
ulang
PenyediaJasayangtidak
menyampaikanperkiraan
biayapenerapanSMKK
sesuaiketentuan,maka
dinyatakangugurataunilai
penawaranbiayasama
dengannol
HarusdimasukkanpadaDaftarKuantitasdan
Hargadenganbesaranbiayasesuaidengan
kebutuhanberdasarkanpengendaliandalamRKK.
BagiandariRKKdanharus
disampaikanolehPenyediaJasa
dalamdokumenpenawaran.

24. BIAYA PENERAPAN SMKK
1.PenyiapanRencanaKeselamatanKonstruksi(RKK)
2.Sosialisasi,promosi,danpelatihan
3.AlatPelindungKerja(APK)danAlatPelindungDiri(APD)
4.Asuransidanperizinan
5.PersonelKeselamatanKonstruksi
6.Fasilitassarana,prasarana,danalatkesehatan
7.Rambu-rambuyangdiperlukan
8.KonsultasidenganahliterkaitKeselamatanKonstruksi
9.Kegiatandanperalatanterkaitdenganpengendalian
risikoKeselamatanKonstruksi
Paling sedikitmencakup:
Dalam hal Penyedia Jasa tidak
menyampaikan perkiraan
biaya penerapanSMKK,
PenyediaJasadinyatakan
GUGUR ataunilaipenawaran
biayasamadengannol

25. 1. PenyiapanRencana Keselamatan Konstruksi (RKK), antara lain:
•Pembuatan dokumenRencanaKeselamatanKonstruksi;
•Pembuatanprosedurdaninstruksikerja; dan
•Penyiapanformulir.
2. Sosialisasi, promosidanpelatihan, antara lain:
•Induksi KeselamatanKonstruki(Safety Induction);
•Pengarahan KeselamatanKonstruki(Safety Briefing);
•Pertemuan mengenaikeselamatan KeselamatanKonstruki(Safety Meeting, Safety Talk,
dan/atau Tool Box Meeting);
•Pelatihan KeselamatanKonstruki;
•SosialisasiHIV/AIDS;
•Simulasi KeselamatanKonstruki;
•Spanduk (banner);
•Poster; dan
•Papan informasi K3.
PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK

26. 3. AlatPelindungKerja(APK)dan Alat Pelindung Diri (APD), meliputi:
•APK antara lain:
•Jaring pengaman (Safety Net);
•Tali keselamatan (Life Line);
•Penahan jatuh (Safety Deck);
•Pagar pengaman (Guard Railling);
•Pembatas area (Restricted Area);
•Pelindung jatuh (Fall Arrester); dan
•Perlengkapankeselamatanbencana.
•APD antaralain:
•Helmpelindung (Safety Helmet);
•Pelindung mata (Goggles, Spectacles);
•Tameng muka (Face Shield);
•Masker selam (Breathing Apparatus);
•Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff);
•Pelindung pernafasan dan mulut (Masker);
•Sarung tangan (Safety Gloves);
•Sepatu keselamatan (Safety Shoes);
•Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and
Toe Cap);
•Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness);
•Jaket pelampung (Life Vest);
•Rompi keselamatan (Safety Vest); dan
•Celemek (Apron/Coveralls).
PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK

27. 4. AsuransidanPerizinan, antara lain:
•Asuransi;
•Surat izinlaikoperasi*
•Sertifikatkompetensikerjauntukoperator yang diterbitkanoleh lembaga/instansiyang
berwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;*
•Surat PengesahanOrganisasiK3 (P2K3), sesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan; dan*
•Perizinanterkaitlingkungankerja
5. Personel KeselamatanKonstruksi, antara lain:
•Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas KeselamatanKonstruksi;
•Petugas tanggap darurat;
•Petugas P3K;
•Petugas pengatur lalu lintas (Flagman);
•Tenagamedisdan/ataukesehatan; dan
•Petugas kebersihan lingkungan
PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK
Keterangan:
* BiayamenjaditanggunganPenyediaJasaPekerjaanKonstruksi, tidakmasukdalambiayapenerapanSMKK

28. 6. Fasilitas sarana, prasarana, danalat kesehatan, antaralain:
•Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain)
•Ruang P3K (tempat tidur pasien, tabung oksigen,stetoskop, timbangan berat badan, tensi
meter, dan lain-lain);
•Peralatan pengasapan (Fogging);
•Obat pengasapan; dan
•Ambulans.
7. Rambu-Rambu yang diperlukan, antaralain:
•Rambu petunjuk;
•Rambu larangan;
•Rambu peringatan;
•Rambu kewajiban;
•Rambu informasi;
•Rambu pekerjaan sementara;
PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK
•Jalur evakuasi (Escape Route);
•Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick);
•Kerucut lalu lintas (Traffic Cone);
•Lampu putar (Rotary Lamp); dan
•Lampu selang lalu lintas.

29. 8. Konsultasi dengan Ahli terkaitKeselamatan Konstruksi, antaralain:
•AhliLingkungan;
•Arsitek;
•AhliTeknikJalan;
•AhliTeknikJembatan; dan/atau
•AhliTeknikBangunanGedung.
9. Kegiatandan peralatanterkaitPengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, antaralain:
•Pemeriksaandanpengujianperalatan;
•Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
•Sirine;
•Bendera K3;
•Lampu darurat (Emergency Lamp);
•Pemeriksaanlingkungan kerja:
•Limbah B3
•Polusi suara
•Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);
•Program inspeksi dan audit;
•Pelaporan dan penyelidikan insiden;
•Patroli keselamatan; dan/atau
•Closed-circuit Television(CCTV).
PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK

30. Keterangan:
AlatPelindungKerja(APK) sesuaipadaangka3 hurufa nomor1 dannomor2 harusdalamkondisibarudan
mengikutistandaryang berlaku.
AlatPelindungDiri(APD) sesuaipadaangka3 hurufb harusdalamkondisibarudanmengikutistandaryang berlaku.
Standarwarnahelm yang dipergunakan, sebagaiberikut:
Tamu–warnaputihpolos;
Tim:
Pelaksana–warnaputihpolosdilengkapidengan1 strip (8 mm);
Kepalapelaksana–warnaputihpolosdilengkapidengan2 strip (2 x 8 mm);
Kepalapekerjaankonstruksi–warnaputihpolosdilengkapidengan3 strip berukuran@ 8mm, dan1
strip 15 mm di bagianpaling atas.
PekerjapadaUnit KeselamatanKonstruksi–warna merah;
PekerjapadaUnit kerjaSipil–warna kuning;
PekerjapadaUnit kerjaMekanikalElektrikal(ME) –warnabiru;
PekerjapadaUnit kerjaLingkungan–warnahijau; dan
Jikaadalogo perusahaan, ditempatkandi bagiantengahdandepanpelindung kepala.
PekerjapadaPekerjaanKonstruksimenggunakanpakaianberwarnajingga(orange).
Padaalatberatyang beroperasiditempelSILO, SIO, namaoperator besertapasfotoukuran8R.
PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK

31. CONTOH PETUNJUK ISIAN SATUAN PERINCIAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SMKK
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUAN-
TITAS
HARGA
SATUAN
(Rp.)
TOTAL
HARGA
(Rp.)
KET
1 Penyiapan RKK antaralain :
aPembuatan dokumenRKK
Set
Memperhatikan
jumlah dan jenis
pekerjaan yang
dikerjakan
b
Pembuatan Prosedurdan
InstruksiKerjaserta
PenyiapanFormulir
Memperhatikan
perkiraan jumlah
pekerja
A Sub Total Penyiapan RKK
jumlah
(a-b)
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUAN-
TITAS
HARGA
SATUAN
(Rp.)
TOTAL
HARGA
(Rp.)
KET
1 Penyiapan RKK antaralain :
aPembuatan dokumenRKK
Set 1
5.000.000,-5.000.000,-
Memperhatikan
jumlah dan jenis
pekerjaan yang
dikerjakan
b
Pembuatan Prosedurdan
InstruksiKerjaserta
PenyiapanFormulir
A Sub Total Penyiapan RKK 5.000.000,-
A. Format Rincian SMKK
B. Contoh Format Rincian SMKK untuk Pekerjaan Gedung
Keterangan
1.Uraianpekerjaansebagaimana
tersebutdalamtabel,disesuaikan
denganjenispekerjaankonstruksi
yangdilaksanakan;
2.PPKmenetapkanperincianuraian
pekerjaansesuaidengankebutuhan
pelaksanaanpekerjaan;
3.Jumlahminimalkebutuhanpersonel
KeselamatanKonstruksiditetapkan
olehpenggunajasayangdituangkan
padadokumentender;
4.SatuanKonsultasidenganAhliterkait
Keselamatan Konstruksi
dilaksanakanuntukpekerjaan
segmentasipemaketanmenengah
danbesar,sedangkanuntuk
pemaketan segmentasikecil
dilaksanakanapabiladiperlukan.

32. Keterangan pengisian Biaya Penerapan SMKK
1
Uraianpekerjaansebagaimanatersebutdalamtabel,disesuaikandenganjenis
pekerjaankonstruksiyangdilaksanakan;
2
PPKmenetapkanperincianuraianpekerjaansesuaidengankebutuhanpelaksanaan
pekerjaan;
3
JumlahminimalkebutuhanpersonelKeselamatanKonstruksiditetapkanolehpenggunajasa
yangdituangkanpadadokumentender;
4
SatuanKonsultasidenganAhliterkaitKeselamatanKonstruksidilaksanakanuntuk
pekerjaanrisikokeselamatankonstruksibesardansedang,sedangkanuntuk
pekerjaanrisikokeselamatankonstruksikecildilaksanakanapabiladiperlukan;
5
TerlampirtabelkualifikasiAhliK3KonstruksidanPetugasKeselamatanKonstruksi
padatingkatrisikokeselamatankonstruksi.

33. 6
JumlahAhliK3Konstruksi/PetugasKeselamatanKonstruksidalamUKKpadaPekerjaan
Konstruksisebagaiberikut:
7
PadadokumenpemilihanpenggunajasamencantumkanpersyaratankebutuhanahliK3
KonstruksiberdasarkanRisikoKeselamatanKonstruksi
Risikokeselamatankonstruksikecil,memilikiperbandinganantarajumlahAhliK3Konstruksi/
PetugasKeselamatanKonstruksidenganjumlahtenagakerjakonstruksi1:60,denganjumlah
minimal1(satu)PetugasKeselamatanKonstruksidalamtiapPekerjaankonstruksi.
RisikoKeselamatanKonstruksiSedang,memilikiperbandinganantarajumlahAhliK3Konstruksi
denganjumlahtenagakerjakonstruksi1:50,denganjumlahminimal1(satu)AhliK3Konstruksi
tiapPekerjaankonstruksi;dan
Risikokeselamatankonstruksibesar,memilikiperbandinganantarajumlahAhliK3Konstruksi
denganjumlahtenagakerjakonstruksi1:40,denganjumlahminimal1(satu)AhliK3Konstruksi
dalamtiapPekerjaankonstruksi;
PetugasKeselamatanKonstruksidibantuolehpekerjayangtelahmendapatpelatihanK3
Konstruksidiinternal.
PendelegasiantugaspenerapanSMKKsebagiandiberikankepadapekerjayangsudahmendapat
pelatihan.
Keterangan pengisian Biaya Penerapan SMKK

34. UNIT KESELAMATAN
KONSTRUKSI
bertanggungjawabkepadaunityangmenangani
KeselamatanKonstruksidibawahpimpinantertinggi
PenyediaJasa.
Persyaratan kualifikasi kompetensi kerja Pimpinan UKK
•Ahli Utama K3 Konstruksi; atau
•Ahli Madya K3 Konstruksi dengan
pengalaman paling singkat3 (tiga) tahun
•Ahli Madya K3 Konstruksi; atau
•Ahli Muda K3 Konstruksi dengan
pengalaman paling singkat3 (tiga) tahun
•Ahli Muda K3 Konstruksi; atau
•Petugas Keselamatan Konstruksi.
RISIKO BESAR
RISIKO SEDANG
RISIKO KECIL
Untuk menjadi Petugas Keselamatan Konstruksi harus
mengikuti bimbingan teknis SMKK untuk mendapatkan
sertifikat kompetensi Petugas Keselamatan Konstruksi
Ket:
1.DalamhalpekerjaankonstruksiberisikoKeselamatan
Konstruksi kecil, Pimpinan tertinggi Pekerjaan
Konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.
2.DalamhalpekerjaankonstruksiberisikoKeselamatan
Konstruksi sedangdanbesar, Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi harusmembentuk UKK yang terpisah dari
struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi
Pimpinan
Anggota
•wajibmemilikikompetensi
kerjayang dibuktikandengan
sertifikatkompetensikerjadi
bidangK3 Konstruksi.
•berkoordinasi dengan
pimpinan tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
wajib memiliki kompetensi
kerja yang dibuktikan dengan
kepemilikan kompetensi kerja
atau sertifikat pelatihan

35. meliputi
meliputi
Risiko Besar
•Ahli UtamaK3 Konstruksi;
atau
•Ahli MadyaK3 Konstruksi
denganpengalamanminimal
3tahun
Risiko Sedang
•Ahli MadyaK3 Konstruksi;
atau
•Ahli Muda K3 Konstruksi
denganpengalamanminimal
3 tahun
.
Risiko Kecil
•Ahli Muda K3 Konstruksi;
atau
•PetugasKeselamatan
Konstruksi
PERSYARATAN KUALIFIKASI AHLI K3 KONSTRUKSI
ATAU PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
•bersifatberbahayatinggiberdasarkanpenilaianRisikoKeselamatan
KonstruksiyangditetapkanolehPengguna
•PekerjaanKonstruksidengannilaiHPSdiatasRp100.000.000.000,00
(seratusmilyarrupiah);
•mempekerjakantenagakerjayangberjumlahlebihdari100(seratus)
orang;
•menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
•menggunakanmetodepeledakandan/ataumenyebabkanterjadinya
peledakan;dan/atau
•PekerjaanKonstruksiyangmenggunakanteknologitinggi.
•bersifatberbahaya sedang berdasarkanpenilaian
RisikoKeselamatanKonstruksiyangditetapkanolehPengguna
•PekerjaanKonstruksidengannilaiHPSdiatasRp10.000.000.000,00
(sepuluhmilyarrupiah)sampaidenganRp100.000.000.000,00
(seratusmilyarrupiah);
•mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25(dua puluh lima)
orang sampai dengan 100(seratus) orang;dan/atau
•Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya.
•bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian
Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
•Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
•mempekerjakantenagakerjayangberjumlahkurangdari25(dua
puluhlima)orang;dan/atau
•Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.
KRITERIA RISIKO KESELAMATAN
KONSTRUKSI

36. Dalam hal suatu Pekerjaan
Konstruksi memenuhi lebih
darisatukriteriaRisiko
KeselamatanKonstruksi,
penentuanRisiko
KeselamatanKonstruksi
ditentukandenganmemilih
RisikoKeselamatanKonstruksi
yang lebihtinggi
Pada Pekerjaan Konstruksi yang
menggunakan metode padat karya
ataumenggunakan banyak tenaga
kerja namun sedikit penggunaan
peralatan mesin, kebutuhan
Personel Keselamatan Konstruksi
ditentukanoleh penilaian Risiko
Keselamatan Konstruksi
PekerjaanKonstruksiyangmemilikiRisiko
KeselamatanKonstruksibesardengankriteria
mempekerjakan lebihdari100(seratus)
pekerja harusmempunyai personel
KeselamatanKonstruksipalingsedikit2
(dua)orangyangterdiriatas:
a.1(satu)orangAhliUtamaK3Konstruksi
dan/atauAhliMadyaK3Konstruksidengan
pengalamanpalingsingkat3(tiga)tahun;
dan
b.1(satu)orangAhliMudaK3Konstruksi
denganpengalamanpalingsingkat3(tiga)
tahun
Risiko Keselamatan Konstruksi
untuk menentukan kebutuhan
Ahli K3 Konstruksidan/atau
Petugas Keselamatan
Konstruksi, tidak untuk
menentukan kompleksitas atau
segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
KETENTUAN LAIN
RISIKO
KESELAMATAN
KONSTRUKSI

37. PENETAPAN TINGKAT RISIKO
Keparahan
Kekerapan 1 2 3 4 5
Keterangan
1 1 2 3 4 5
1-4 Tingkat risikoKKkecil
2 2 4 6 8 10
5-12 Tingkat risiko KK sedang
3 3 6 9 12 15
15-25 Tingkat risiko KK besar
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
TabelPenetapanTingkat Risiko

38. 3c
TAHAP
SERAH TERIMA
PEKERJAAN
(PHO–Pemeliharaan–FHO)

39. TAHAPAN SERAH TERIMA (PENYELESAIAN )
PEKERJAAN KONSTRUKSI
PenerapanSMKK dalamtahapan
serahterimapekerjaandilakukan
pada PHO sampaiFHO.
SERAH TERIMA
PERTAMAPEKERJAAN
(PHO)
PEKERJAAN
PEMELIHARAAN
Setelah PHO pekerjaan SMKK
diterapkan dalam pengoperasian
dan pemeliharaan.
SERAH TERIMA
KEPADA
PENYELENGGARA
INFRASTRUKTUR
Pengoperasiandan Pemeliharaan, PenggunaJasa
harusmerujukpada hasilperancanganyang telah
dimutakhirkan; dan
Panduan keselamatanoperasidan pemeliharaan
konstruksibangunanyang sudahmemperhitungkan
KeselamatanKonstruksiyang disusunoleh
PenyediaJasaPekerjaanKonstruksiberdasarkan
hasilpelaksanaanrancangandan RKK yang
dimutakhirkan.
SERAH TERIMA
AKHIRPEKERJAAN
(FHO)

40. TAHAPAN SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSIPekerjaan
Selesai 100%
PEMELIHARAAN
Permintaan Serah
Terima Pertama
Pekerjaan
Berita Acara PHO
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Pekerjaan
Penyedia ke PPK
PPK Pengawas
Pekerjaan
Cek
PPK dan
Penyedia
Tidak
Penyerahan
Pekerjaan
PPK ke PA/KPA
Pemeriksaan
Administratif
Hasil Pekerjaan
PA/KPA TIM
Serah Terima
Berita Acara
Serah Terima
Pekerjaan ke PA/
KPA
PPK dan PPHP
P H O
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Pekerjaan
Penyedia
Pembayaran Pekerjaan
(95% dari Kontrak, 5%
Jaminan Pemeliharaan
Permintaan
Serah Terima
Akhir Pekerjaan
Penyedia ke PPK
Pemeriksaan
Pemeliharaan
(Fungsi)
PPK/Personil
PPK
Masa Pemeliharaan
Cek
Tidak
Ya
Pembayaran/
Pengembalian Jaminan
Pemeliharaan
PPK ke Penyedia
PPK dan Penyedia
Penyerahan
Pekerjaan
PPK ke PA/KPA
Pemeriksaan
Administratif Hasil
Pekerjaan
PA/KPA PPHP
Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan
ke PA/KPA
PPK dan PPHP
F H O
Perbaikan
Pekerjaan
Penyedia
Perbaikan
Pekerjaan
Kontraktor
Berita Acara FHO
PPK dan
Penyedia
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Ya
Periode Akhir
Kontrak
1 2 3

41. PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

42. Pembinaan Penerapan SMKK
01
Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria
sesuai dengan kewenangannya
Penetapan Kebijakan SMKK
03
Penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penerapan SMKK
Pemantauandan Evaluasi Penerapan SMKK
02
Dalam bentuk fasilitasi, konsultasi serta
pendidikan dan pelatihan
Penerapan Kebijakan SMKK
04
Meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan
Keselamatan Konstruksi
.
PengembanganKerja Sama Penerapan
SMKK

43. PENGAWASAN PENERAPAN SMKK
Pengguna Jasa menyam-
paikan laporan penyeleng-
garaan pengawasan SMKK
kepada Menteri melalui unit
organisasi yang membidangi
Jasa Konstruksi
Menterimelakukan
pengawasantertibpenerapan
SMKK padaPekerjaan
KonstruksidanKonsultansi
Konstruksiyang berasaldari
anggaranpendapatandan
belanjanegaradan/atauyang
memilikiRisikoKeselamatan
Konstruksibesar
Gubernursebagaiwakil
PemerintahPusatdi
daerahmelakukan
pengawasanpenerapan
kebijakanSMKK yang
dilakukanoleh
gubernurdan
bupati/walikotadi
wilayah
kewenangannya
Gubernurmelakukan
pengawasanpenerapanSMKK
padaPekerjaanKonstruksidan
KonsultansiKonstruksi
terhadappembiayaanyang
berasaldarianggaran
pendapatandanbelanja
daerahprovinsidan/atauyang
memilikiRisikoKeselamatan
Konstruksisedang
Bupati/walikotamelakukan
pengawasanpenerapanSMKK
padaPekerjaanKonstruksi
danKonsultansiKonstruksi
terhadappembiayaanyang
berasaldarianggaran
pendapatandanbelanja
daerahkabupaten/kota
dan/atauyang memiliki
RisikoKeselamatanKonstruksi
kecil
Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat me-
nyampaikan laporan
penerapan kebijakan
SMKKkepada Menteri
Gubernur menyampaikan laporan
penerapan SMKKkepada Menteri
dan menteri yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan dalam
negeri yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan
laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah provinsi
Bupati/walikota menyampaikan laporan
SMKK kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kab
upaten/kota
Laporan penerapan SMKK disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

44. Dalam melakukan pengawasan penerapan
SMKK, Menteri membentuk:
KOMITE KESELAMATAN
KONSTRUKSI
MelaksanakanpemantauandanevaluasiPekerjaanKonstruksiyang diperkirakanmemiliki
RisikoKeselamatanKonstruksibesar;
Melaksanakaninvestigasikecelakaankonstruksi;
Memberikansaran, pertimbangan, danrekomendasikepadaMenteriberdasarkanhasil
pemantauandanevaluasiPekerjaanKonstruksidenganRisikoKeselamatanKonstruksi
besardan/atauinvestigasikecelakaankonstruksidalamrangkamewujudkanKeselamatan
Konstruksi;dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Komite Keselamatan Konstruksi, terdiri atas:
Ketua
Sekretaris
Anggota
Subkomite
Sekretariat
Tugas Komite Keselamatan Konstruksi:

45. 3d
KETENTUAN PERALIHAN
dan
PENUTUP

46. KETENTUAN PERALIHAN
RKKpadaKontrakKerjaKonstruksiuntukPekerjaanKonstruksiyangtelahditandatangani
sebelumberlakunyaPeraturanMenteriini,tetapberlakusampaidenganberakhirnyaKontrak
KerjaKonstruksitersebut
SertifikatPetugasK3Konstruksidansuratketeranganpenjaminanmutudanpengendalian
mutuyangtelahditerbitkansebelumberlakunyaPeraturanMenteriiniharusdisesuaikan
denganPeraturanMenteriinipalinglambat2(dua)tahunsejakPeraturanMenteriinimulai
berlaku
PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku,PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor
05/PRT/M/2014tentangPedomanSistemManajemenKeselamatandanKesehatanKerja
(SMK3)KonstruksiBidangPekerjaanUmum(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2014
Nomor628),sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriPekerjaanUmumdan
PerumahanRakyatNomor02/PRT/M/2018tentangPerubahanAtasPeraturanMenteri
PekerjaanUmumNomor05/PRT/M/2014tentangPedomanSistemManajemenKeselamatan
danKesehatanKerja(SMK3)KonstruksiBidangPekerjaanUmum(BeritaNegaraRepublik
IndonesiaTahun2018Nomor179),dicabutdandinyatakantidakberlaku
KETENTUAN PENUTUP

47. TERIMAKASIH
KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDAN PERUMAHANRAKYAT
DIREKTORATJENDERALBINA KONSTRUKSI
DIREKTORATKEBERLANJUATAN KONSTRUKSI

48. LAMPIRAN

49. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN
KONSTRUKSI MENURUT UU 2
TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
SIPIL
Jembatan bentang ≥ 45 m(beton)
bentang ≥ 50m (baja)
JalanLintasAtas
(Flyover/Overpass)
bentang ≥ 45 m(beton)
bentang≥ 50m (baja)
Jalan Layang panjang > 1.000 m
Jembatan tipe khususGantung, berujikabel, pelengkungdenganbentangpaling sedikit60 m, bentangpaling sedikit
100 m, denganketinggianpilardiatas40 m, kotak/box girder, dan lain-lainyang didesain
secarakhusus.
Pembangunan JembatanGantungProgram PISEW (PengembanganInfrastrukturSosial
EkonomiWilayah)
Jalan -Jalan di daerahperbukitandan/ataupergunungan
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN
KHUSUS SIPIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksidenganrisiko
keselamatankonstruksiyang sudahditentukan
pada keterangandi atas, tidakdiperlukanlagi
perhitunganpenentuantingkatrisiko
KeselamatanKonstruksisebagaimanatertuang
dalamcontohTabelPenetapanTingkat Risiko
Pekerjaan.

50. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN
KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN
2017
JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
SIPIL
Terowongan Semua
Underpass Semua
Bendungan Semuabendungan
Reklamasi Semuareklamasi
Pemecah/penahan
gelombang
Perluadakriteria
Rubble mound > 1 ton
Ambang(Groundsill) -dengan lebar sungai > 20 m;
-Tinggi Terjunan≥ 3 m
Saluran irigasi khususDengankonstruksiterowongandansipon
Saluran irigasi volume luasan > 2000 HA
Terowongan air Semuaterowongan
Bendung dengan lebar sungai > 20 m
Sistem Penyediaan Air
Minum(SPAM)
Dengankedalamanpekerjaangalian> 1,5 m
InstalasiPembuanganAir
Limbah
Dengankedalamanpekerjaangalian> 1,5 m
Tempat Pembuangan Akhir
(TPA)
Bilapelaksanaanpekerjaangaliantanah> 1,5 m
Embung SemuaEmbung
Dermaga Pembangunan padaprogram PISEW (PengembanganInfrastrukturSosialEkonomi
Wilayah)
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN
KHUSUS SIPILUNTUKMENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksi
denganrisikokeselamatan
konstruksiyang sudahditentukan
pada keterangandi atas, tidak
diperlukanlagiperhitungan
penentuantingkatrisiko
KeselamatanKonstruksi
sebagaimanatertuangdalam
contohTabelPenetapanTingkat
RisikoPekerjaan.

51. 51
KLASIFIKASI USAHA
PEKERJAAN KONSTRUKSI
MENURUT UU 2 TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
GEDUNG
Bangunan
Gedung
Berdasarkan
Ketinggian
Lantai
Bangunan
Di atas 5 lantai Risiko keselamatan konstruksi besar
s/d 5 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
1-2 lantai
Risiko keselamatan konstruksi kecil
Bangunan
Gedung
Berdasarkan
Kondisi
Bangunan
Gedung
Bangunangedungsemi basement dan/atau
bangunangedung1 lapis denganketinggian
lebihdari3 meter di bawahtanah
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
Bangunangedung> 2 lapis di bawahtanah
denganketinggianper lapis 3 meter
Risiko keselamatan konstruksi besar
Bangunangedungdi bawahair
Risiko keselamatan konstruksi besar
Bangunan gedung di bawah sarana/ prasaranaRisiko keselamatan konstruksi besar
Bangunangedungdi atassarana/prasaranaRisiko keselamatan konstruksi besar
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksi
denganrisikokeselamatan
konstruksiyang sudah
ditentukanpada keterangandi
atas, tidakdiperlukanlagi
perhitunganpenentuantingkat
risikoKeselamatanKonstruksi
sebagaimanatertuangdalam
contohTabelPenetapan
Tingkat RisikoPekerjaan.
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG / PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR,
SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

52. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN
KONSTRUKSI MENURUT UU 2
TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
GEDUNG
Rumah
Tapak
Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar:
Slope> 45
0
Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung
Volume Tanah ≥ 500.000 m
3
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Slope> 15
0
-45
0
Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
Slope< 15
0
Jenis Tanah: Tanah Batu
Pracetak Risiko keselamatan konstruksi besar:
Semua komponen Pracetak
> 2 lantai
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Kolom dan Balok Prcetak
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
Sloofdan Pondasi Prcetak
Peralatan konstruksi Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Hand Crane
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksidenganrisiko
keselamatankonstruksiyang sudah
ditentukanpada keterangandi atas, tidak
diperlukanlagiperhitunganpenentuan
tingkatrisikoKeselamatanKonstruksi
sebagaimanatertuangdalamcontohTabel
PenetapanTingkat RisikoPekerjaan.
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG / PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR,
SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

53. KLASIFIKASI USAHA
PEKERJAAN KONSTRUKSI
MENURUT UU 2 TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
GEDUNG
Rumah SusunCut and FillRisiko keselamatan konstruksi besar:
Slope> 45
0
Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung
Volume Tanah ≥ 500.000 m
3
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Slope> 15
0
–45
0
Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
Slope< 15
0
Jenis Tanah: Tanah Batu
2 –5 LantaiRisiko keselamatan konstruksi besar:
Semua Komponen Pra Cetak
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Parsial Precast
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
Konvensional
6 –12 LantaiRisiko keselamatan konstruksi besar:
Pracetak dan Konvensional
Rusun Campuran
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Parsial Precast
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksidengan
risikokeselamatankonstruksiyang
sudahditentukanpada keterangan
di atas, tidakdiperlukanlagi
perhitunganpenentuantingkat
risikoKeselamatanKonstruksi
sebagaimanatertuangdalam
contohTabelPenetapanTingkat
RisikoPekerjaan.
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG / PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR,
SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

54. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT
UU 2 TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
GEDUNG
Rumah
Susun
> 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar:
Pra Cetak dan Konvensional
Rusun Campuran
Helipad Risikokeselamatankonstruksibesar:
Di atas Rumah Susun
Lingkungan Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar:
Daerah Militer;
Kepadatan Penduduk Tinggi;
Zona Merah Rawan Bencana.
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Kepadatan Penduduk Sedang;
Zona Rawan Bencana Sedang.
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
Kepadatan Penduduk Rendah;
Zona Rawan Bencana Rendah.
Peralatan KonstruksiRisiko keselamatan konstruksi besar:
Tower Crane dan Mobile Crane
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Mobile Crane
Nilai Pekerjaan konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar:
1 Tower > Rp. 50 M
Jumlah Tenaga Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar:
100 orang
RisikoKeselamatanKonstruksiSedang:
25-100 orang
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
< 25 orang
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksidenganrisiko
keselamatankonstruksiyang sudah
ditentukanpada keterangandi atas, tidak
diperlukanlagiperhitunganpenentuan
tingkatrisikoKeselamatanKonstruksi
sebagaimanatertuangdalamcontohTabel
PenetapanTingkat RisikoPekerjaan.
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG / PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR,
SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN AHLI K3 KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

55. PekerjaanInfrastrukturBerbasis
Masyarakat(IBM), seperti:
PengembanganInfrastruktur
SosialEkonomiWilayah
(PISEW);
Kota TanpaKumuh(KOTAKU).
Risiko KeselamatanKonstruksiSedang:
Menggunakanalatberat.
Risikokeselamatankonstruksikecil:
TidakMenggunakanalatberat,
Mempekerjakantenagakerja
di bawah25 orang,
Teknologiyang sederhana.
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT (IBM)
JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
Keterangan:
Untukpekerjaankonstruksidenganrisikokeselamatankonstruksiyang sudahditentukanpada
keterangandi atas, tidakdiperlukanlagiperhitunganpenentuantingkatrisikoKeselamatanKonstruksi
sebagaimanatertuangdalamcontohTabelPenetapanTingkat RisikoPekerjaan.

56. Teknologitinggi
Peralatanberatdenganmenggunakanmesinyangoperasionalnyaberbasismekanikal,elektrikal,hidrolik,pneumatikyangterkontrol
secaraautomaticdandigital,baikberdirisendirimaupunterintegrasidalamsatusistem,meliputi:
Jenisdankapasitaspesawatangkatdanangkut:
 Peralatanangkat
a.Keranmobil, kerankelabang, keranportal, keranmagnet, keranlokomotif, pesawathidrolik, danpesawatpneumatic,
dengankapasitas:
> 25 ton dan≤ 100 ton;
> 100 ton dan≤ 300 ton;
> 300 ton dan≤ 600 ton;
> 600 ton;
b.Alatangkatlistrik/liftbarang/passengerhoist,keranoverhead,keranpedestal,kerantetap,kerangantry,kerandindingdan
keransumbuputar,dengankapasitas:
> 25 ton dan≤ 100 ton;
> 100 ton dan≤ 300 ton;
> 300 ton dan≤ 600 ton;
> 600 ton;
c.Launchergirder;
d.Mesinborterowongan(tunnelboringmachine).
 Peralatanangkut
a.KeranMenara(towercrane),
b.Pesawatangkutandiataslandasandandiataspermukaan:
Jenisforklift dan/ataulift truk> 15 ton
 Pesawatpneumaticyangdigerakanolehtenagayangmenggunakantekananudaradengankapasitastekanandiatas150psi
(PoundsperSquareinch);
 Pesawathidrolikyangdigerakanolehcairanolidengankapasitastekanan>5000psi(PoundsperSquareinch);
 Tenagapenggeraklistrik(generatorset)dengankapasitasdiatas>200KVA.
PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA DAN SEDERHANA

57. Teknologi
Madya
Jenisdankapasitaspesawatangkatdanangkut:
 Peralatanangkat
a.Keranmobil,kerankelabang,keranportal,keranmagnet,keranlokomotif,pesawathidrolik,danpesawatpneumatic,dengan
kapasitas:
s/d 25 ton
b.Alatangkatlistrik/liftbarang/passengerhoist,keranoverhead,keranpedestal,kerantetap,kerangantry,kerandindingdankeran
sumbuputar,dengankapasitas:
s/d 25 ton
 Peralatanangkut
a.Pesawatangkutandiataslandasandandiataspermukaan:
Jenisforklift dan/ataulift truks/d 15 ton
 Pesawatpneumaticyangdigerakanolehtenagayangmenggunakantekananudaradengankapasitastekanan100s/d150psi(Poundsper
Squareinch).
 Pesawathidrolikyangdigerakanolehcairanolidengankapasitastekanandiatas1000s.d5000psi(PoundsperSquareinch).
 Tenagapenggeraklistrik(generatorset)dengankapasitas25s.d200KVA.
 Peralatanmesin:
a.Mesinpon,mesinpenghancur,penggilingdanpenumbuk(crushermachine).
b.Mesinbor,mesinderad,mesingunting/potongplat,mesinroldantekukplat.
 Peralatanberat:
Backhoe,excavator,bulldozer,loader,scrapper,asphaltfinisher,tandemroller,tyreroller.
 Peralatanringan:
a.Tamping Rammer (MesinPemadatRingan);
b.Vibrator (MesinPenggetardanpemadatbetoncair);
c.Mesinpelurus, pemotongdanpembengkokbesibeton;
d.Penyebarsemen cairmaupunsemen campuran;
e.Bar bender, bar cutter; dan
f.Peralatansejenislainnya.
PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA DAN SEDERHANA

58. TeknologiSederhana
Pesawatpneumaticyangdigerakanolehtenagayangmenggunakantekananudara
dengankapasitastekanan<100psi(PoundsperSquareinch);
Borlistrik,hammerdrill,danperalatansejenis.
Perkakastanganseperticangkul,palu,pahat,sabit,gergaji,kikir,obeng,tang,dan
peralatansejenis.
Mesinsederhana:
a.mesinasah, poles danpelicin,
b.mesintuangdancetak, tempadanpres,
c.mesinpotongdanbelahkayu, mesinayakdanmesinpemisah,
d.mesinpenyaringpasir, mesinpengisi, mesinpengungkit,
e.mesinpengaduk, sertamesinlain yang sejenis.
PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA DAN SEDERHANA