29012024_BAHAN DIREKTUR BIMTEK STUNTING.pptx

Kebijakan BKKBN

1. 1 SAMBUTAN DAN ARAHAN DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan pada acara: Rapat Asistensi dan Supervisi Daerah d alam Penguatan Kapasitas Pemda pada Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Selasa , 30 Januari 2024 Dr. Dra. Hj . Erliani Budi Lestari, M.Si Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

2. 2 OUTLINE Mandat dan Dukungan Kemendagri Dalam Percepatan Penurunan Stunting 1 2 Capaian Pelaksanaan 8 ( Delapan ) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Fokus Pendampingan Pelaksanaan 8 ( Delapan ) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 3 4 Rekomendasi

3. 3 01 MANDAT DAN DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

4. 4 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Terpenuhinya layanan dasar : Point 3.6. Prevalensi stunting ( pendek dan sangat pendek ) pada balita (%) Target 2024 sebesar 14%. Percepatan perbaikan gizi Masyarakat : P ercepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik , perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi . Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa : Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti pengurangan angka stunting. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 10 Ayat (3) dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting , K/L, Pemda Provinsi , Kabupaten /Kota, dan Pemerintah Desa melakukan : P enguatan perencanaan dan penganggaran ; P eningkatan kualitas pelaksanaan ; P eningkatan kualitas pemantauan , evaluasi , dan pelaporan; dan P eningkatan kapasitas sumber daya manusia . Lampiran A dan B menguraikan beberapa indikator , kegiatan dan target yang harus dipenuhi di tingkat pusat , daerah , hingga desa / kelurahan . Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 Ruang lingkup Peraturan Badan ini, meliputi : Rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Mekanisme tata kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting Pemantauan , evaluasi dan pelaporan KEBIJAKAN TERKAIT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 4

5. 5 5 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Republik Indonesia STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Stunting merupakan program prioritas nasional . Dalam mengimplementasikan 5 pilar, kemendagri menerapkan 8 aksi konvergensi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemda dalam penyelenggaran percepatan penurunan stunting yang terintegrasi , efektif dan berkelanjutan Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitive di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes . Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi riset, dan inovasi 5 PILAR STRATEGI NASIONAL DAN UPAYA MANAJERIAL PEMDA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING MELALUI 8 AKSI KONVERGENSI DUKUNGAN KEME N D A G RI APBD RKPD RPJMD KOMITMEN PENINGKATAN CAKUPAN INTERVENSI BAGI SETIAP SASARAN PRIORITAS PENINGKATAN SISTEM DATA, PUBLIKASI DAN PELAPORAN ADANYA REGULASI DAERAH YANG RELEVAN PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH DAN DESA PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN SPESIFIK DAN SENSITIF OUTPUT

6. 6 02 CAPAIAN PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

7. 7 PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2019 – 2023 Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, status 29 Januari 202 4 JUMLAH DAERAH YANG MELAPOR PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PADA WEB AKSI BANGDA CAPAIAN PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2019-2023 CAPAIAN PELAKSAAAN 8 AKSI TAHUN 2021 TURUN KARENA PANDEMI COVID-19 PELAKSANAAN AKSI TAHUN 2023 MASIH DALAM PELAKSANAAN AKSI 8 HINGGA FEBRUARI 2024 PERPRES 72/2021 MENGAMANATKAN PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI DILAKSANAKAN OLEH 100% PEMDA KABUPATEN/KOTA PARTISIPASI PEMDA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI SEJAK TAHUN 2019 MENINGKAT SETIAP TAHUN DAN TERCAPAI 100% PADA TAHUN 2023 CAPAIAN PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2019-2023 Status 29 Jan 2024 Tahun Target Realisasi % 2019 160 142 Kab/ kota 88,8% 2020 260 248 Kab/ kota 95,4% 2021 360 345 Kab/ kota 95,8% 2022 514 504 Kab/ kota 98,1% 2023 514 514 Kab/ kota 100%

8. 8 8 JUMLAH KABUPATEN/KOTA BELUM MELAKSANAKAN AKSI 8 (REVIEW KINERJA TAHUNAN) TAHUN 2023 CAPAIAN PELAKSANAAN 8 AKSI TAHUN 2023 Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id status 29 Januari 2024 Pelaksanaan Aksi 8 tahun 2023 tercapai 36,8%, batas waktu hingga akhir Februari 2024. Sebanyak 257 kabupaten / kota (50,0%) di 37 provinsi yang belum melaksanakan Aksi 8 tahun 2023 Data dan informasi pelaksanaan Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan melalui pengisian beberapa form sbb : Form 8.1 - Matrik Rencana dan Realisasi Program/ Kegiatan Tahun Berjalan Form 8.2 - Matrik Rencana dan Realisasi Kegiatan Non APBD Form 8.3 - Matrik Rencana dan Anggaran Tahun Rencana Form 8.4 - Matrik Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Form 8.5 - Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Penilaian Kinerja

9. 9 03 FOKUS PENDAMPINGAN PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024

10. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 Pencapaian Target Indikator Intervensi Spesifik dan Sensitif mengacu Perpres 72/2021 Dukungan anggaran penurunan stunting berbasis hasil Analisis Situasi Strategi keberlanjutan upaya penurunan stunting setelah tahun 2024 Pendampingan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi tahun 2024 dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda , setelah berakhirnya masa tugas Tenaga Ahli LGCB-ASR Peningkatan kapasitas dan peran pemda provinsi dalam binwas konvergensi percepatan penurunan stunting PENCAPAIAN TARGET NASIONAL PENURUNAN STUNTING 14% PENDAMPINGAN PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI 10

11. STRATEGI PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI DI DAERAH TAHUN 2024 Pendampingan pelaksanaan 8 Aksi tahun 2024 dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda Workshop, rapat koordinasi , sosialisasi dan FGD di tingkat pusat dan daerah ; Thematic Coaching Clinic secara daring, serial dan periodik melibatkan pemda provinsi dan kabupaten / kota ; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi secara berjenjang dan terpadu . Peningkatan kapasitas dan peran pemda provinsi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan konvergensi percepatan penurunan stunting Konsolidasi rutin Bapppeda tingkat provinsi dalam pengendalian pelaksanaan 8 Aksi kepada pemda kabupaten / kota ; Penyusunan pedoman binwas pemda provinsi dan pedoman pemberian penghargaan ; Fasilitasi pelaksanaan Penilaian Kinerja kabupaten / kota , rembuk stunting provinsi dan optimalisasi penggunaan dashboard Web Aksi Bangda; Penguatan kapasitas Tim Penilai PK di tingkat provinsi sebagai Mentor Konvergensi Stunting di daerah . 1 2 11

12. 12 SE DIRJEN BINA BANGDA NOMOR 400.5.7/12276/BANGDA TANGGAL 27 NOV 2023 TENTANG PENINGKATAN PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH NO ARAHAN TINDAKLANJUT DAERAH 1 Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi merupakan salah satu tugas dan fungsi TPPS Setiap kegiatan penurunan stunting di daerah agar dalam lingkup aktivitas TPPS TPPS provinsi dan kabupaten / kota menyusun rencana kerja tahun 2024 salah satunya berbasis pelaksanaan 8 aksi konvergensi 2 Pelaksanaan Penilaian Kinerja merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan pemda provinsi yang harus dilaksanakan berkelanjutan Penilaian Kinerja atas pelaksanaan 8 aksi konvergensi di tingkat kabupaten / kota harus dilaksanakan setiap tahun oleh pemda provinsi tepat waktu dan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan 3 Percepatan pelaksanaan 8 aksi konvergensi tahun 2023 8 aksi konvergensi dilaksanakan oleh seluruh pemda kabupaten / kota dengan target 100% 4 Peningkatan peran TPPS Provinsi : Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan , program dan kegiatan Rencana kerja TPPS provinsi dan kabupaten / kota tahun 2024 disusun berbasis RKA Efektivitas pendampingan Satgas Monev stunting lintas sektor Pelaporan TPPS Semester 2 2023 Integrasi program dan kegiatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah Dilakukan penandaan dukungan anggaran daerah provinsi dan kabupaten / kota terhadap penurunan stunting Rencana kerja TPPS tahun 2024 terintegrasi dalam target dan kegiatan rutin perangkat daerah terkait Kinerja Satgas berkorelasi dengan kinerja TPPS TPPS melaksanakan monev stunting terpadu Laporan TPPS Semester 2 tahun 2023 disampaikan lengkap dan tepat waktu 5 Pengisian jabatan Ketua Pelaksana TPPS di tingkat provinsi dan kab / kota yang berakhir masa tugasnya Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana TPPS di tingkat provinsi dan kabupaten / kota 12

13. 13 13 Surat edaran ini merupakan pembaruan atas Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8476/Sj Tanggal 27 November 2022 Tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota menggunakan klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di daerah dalam pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana hasil pemetaan terbaru mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Surat edaran ini diarahkan untuk pelaksanaan tahun 2024 dan proses perencanaan dan anggaran tahun anggaran 2025 dan selanjutnya mengikuti kebijakan terkait yang berlaku Klasifikasi kode nomenklatur program/ kegiatan dan subkegiatan tematik stunting dalam surat edaran ini merupakan dasar penandaan (tagging) anggaran daerah yang mendukung penurunan stunting melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) SURAT EDARAN DIRJEN BINA BANGDA NOMOR 400.5.2/0335/BANGDA TANGGAL 17 JANUARI 2024 HASIL PEMETAAN SUB KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN INDIKATOR PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021

14. SURAT EDARAN DIRJEN BINA BANGDA NOMOR 400.5.7/477/BANGDA TANGGAL 29 JANUARI 2024 PERIHAL PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 8 ( delapan ) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten / kota dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan tahun 2023 paling lambat hingga akhir Februari 2024; dan Pelaksanaan 8 aksi konvergensi tahun 2024 agar dilakukan tepat waktu sesuai petunjuk teknis yang berlaku . 2. Pemerintah daerah provinsi mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja atas pelaksanaan 8 ( delapan ) aksi konvergensi tahun 2023 di tingkat kabupaten / kota agar dilakukan tepat waktu (April-Mei 2024) mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku . 3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota dapat mengoptimalkan pemanfaatan dashboard pada https://aksi.bangda.kemendagri.go.id sebagai dasar analisis data dan informasi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah . 4. Pemerintah daerah kabupaten / kota agar meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 ( delapan ) aksi konvergensi sebagai instrumen peningkatan konvergensi lintas sektor dalam memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap setiap sasaran prioritas stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting.

15. 15 04 REKOMENDASI

16. 16 ARAHAN DAN REKOMENDASI 16 Untuk mendukung target nasional penurunan stunting 14% di tahun 2024 agar konvergensi lintas sektor diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting Partisipasi pemda kabupaten / kota terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi tahun 2023 telah tercapai 100%. Hal ini harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya Diharapkan dukungan peran pemda provinsi dalam meningkatkan partisipasi 312 kabupaten / kota (60,7%) di 38 provinsi yang sama sekali belum melaksanakan Aksi 8 tahun 2023 hingga batas waktu akhir Februari 2023 TPPS Provinsi dan Kabupaten /Kota agar menyusun agenda kerja tahun 2024 melalui konsolidasi rencana kerja perangkat daerah yang terkait penurunan stunting dan berorientasi pada pelaksanaan 8 aksi konvergensi Pemanfaatan submenu Koordinasi TPPS dalam BOKB TA 2024 untuk pelaksanaan 8 aksi konvergensi di daerah Pemanfaatan sebagian dari alokasi Mini Lokakarya Kecamatan sebagai dukungan pelaksanaan TPPS dalam pelaksanaan Rembuk Stunting Kecamatan 2 kali setahun

17. TERIMA KASIH