536086834-Regulasi-Entitas-Syariah.pptxk

accounting

1. Regulasi Entitas Syariah Nihlatul Qudus Sukma Nirwana, SE., M.M Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Akuntansi Syariah

2. Pengertian Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan Menurut Collins Dictionary, ( Merdeka.com ) Regulasi   adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku

3. Fungsi Secara umum fungsi regulasi adalah sebagai berikut : 1. Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu . 2. Menciptakan rasa aman dan damai . 3. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban . 4. Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin . 5. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku . 6. Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial . 7. Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 8. Untuk mencapai tujuan bersama .

4. Tujuan Tujuan utama   regulasi perbankan   bukan semata-mata untuk menjamin kesehatan individu   bank , tapi juga untuk menjaga : stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh , efektivitas kebijakan moneter , dan kelancaran serta keamanan sistem pembayaran

5. Struktur Regulasi LKS

6. Lembaga Keuangan Syariah

7. Sejarah Regulasi Perbankan Syariah UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah mengenalkan istilah Bank Bagi Hasil ( Tahap Pengenalan ) PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang dijabarkan dalam PBI no 25 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang telah mengijinkan bank beroperasi dengan prinsip syariah sepenuhnya atau dengan membuka cabang khusus syariah ( Tahap Pengakuan ) UU No 3 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia yang merupakan perubahan UU No. 23 Tahun 1999 memberikan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menjalankan tugas sesuai dengan prinsip syariah

8. Sejarah Regulasi Perbankan Syariah • Tahun 2004 BI menerbitkan PBI No. 6 tentang Bank Pengkriditan Rakyat Syariah (BPRS) yang melahirkan 5 BPRS baru • Tahun 2006 diberlakukan kebijakan office chaneling dengan PBI No.8 • Tahun 2007 BI mengeluarkan PBI No. 9 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah yang dinilai berdasarkan 2 kelompok yaitu penilaian peringkat faktor keuangan (CAELS) dan penilaian faktor manajemen baik manajemen umum , resiko , dan kepatuhan

9. • Tahun 2008 disyahkan UU No, 21 tentang Perbankan Syariah ( Tahap Purifikasi ) • Dampak UU No, 21 tersebut adalah mendorong proses konversi UUS ke BUS BU Konvesional yang memiliki UUS yang memiliki aset 50% dari induk atau 15 tahun sejak berlakukanya UU Perbankan Syariah maka BU Konvensional harus memisahkan UUS menjadi BUS

10. Mengapa sistem regulasi dibutuhkan dalam keuangan pada perbankan Syariah ????

11. Agar  bank   memiliki stabilitas   keuangan , Stabilitas moneter , Menjaga persaingan antar   bank  dan Inovasi produk   perbankan , Risiko kebangkrutan   perbankan alasan penting

12. Regulasi Asuransi Syariah • Asuransi syariah masih belum memiliki UU tersendiri sebagaimana Perbankan Syariah • Asuransi syariah masih diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang masih dalam proses amandemen • Asuransi syariah beroperasi berdasarkan PP dan PMK serta FATWA DSN • PMK no 18 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah

13. Regulasi Surat Berharga Syariah Negara • UU 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) • PP 56 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit SBSN

14. REGULASI MULTIFINANCE SYARIAH • UU Multifinance masih dibahas RUU- nya • Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan • Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Per 03/BL/2007 tentang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah • Perturan Ketua BAPEPAM-LK per 04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah • Segala bentuk pembinaan dan pengawasan berada dalam wewenang Menteri Keuangan

15. Regulasi Zakat dan Wakaf • UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat • PP No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto • UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf • PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaa UU No. 41/2004

16. REGULASI KOPERASI SYARIAH DAN LEMBAGA MIKRO SYARIAH • UU No. 17 Tahun 2012 pasal 87 Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah yang diatur dalam peraturan pemerintah • UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM