706093809-Ppt-Pengertian-Prosedur-Amdal-04-10-22-22.pptx

Pengertian dan prosedur pengurusan amdal sesuai pp 22 tahun 201

1. PENGERTIAN , PROSES & MANFAAT AMDAL Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan SIL -UI O leh SUKISWO SETIADI 06.09.22/PSL-SILUI

2. Pengertian AMDAL Proses Penetapan AMDAL Pengajuan Penilaian Dokumn AMDAL Manfaat AMDAL Addendum AMDAL LINGKUP MATERI

3. PENGERTIAN AMDAL ( Pasal 1 PP 22 Tahun 2021) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup , yang selanjutnya disebut Amdal , adalah kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan , untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha , atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Usaha dan / atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhardap Lingkungan Hidup

4. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan / atau Kegiatan . Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan / atau Kegiatan Perubahan mendasar adalah perubahan yang dikaji secara cermat mendalam terhadap perubahan system (System alam / ekosistem ; System Sosial dan System kesehatan Dampak Lingkungan & Dampak Penting (PPRI No. 22/2021)

5. Mengapa AMDAL Perlu disusun ? Melaksanakan Amanat “ UNDANG-UNDANG No 11 Tahun 20 20 CIPTA KERJA & PP RI No. 22 TH 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup” Untuk apa AMDAL disusun ? Salah satu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjamin pelaksanaan Pembangunan yang berwawasan Lingkunga n yang B erkelanjutan ( Sustainable Development). Apa Kegunaannya ? Alat bantu Pengambil Keputusan terkait Kelayakan Lingkungan (Hasil Studi untuk membuktikan Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang akan dibangun Layak Lingkungan atau Tidak )

6. Siapa Penyusun Dokumen AMDAL ? “ Pemrakarsa Proyek/Pemrakarsa Rencana Usaha dan Atau Kegiatan “ Syaratnya : Pemrakarsa Rencana usaha dan atau kegiatan memiliki/merekrut tenaga Ahli yang memiliki kompetensi sebagai penyusun AMDAL yang dibuktikan dengan sertifikasi KTPA/ A TPA ( minimal 1 orang KTPA dan 2 orang A TPA ) atau, Bekerjasama dengan Lembaga Konsultan Yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Dokumen AMDAL adalah Dokumen Hukum : Disusun untuk memenuhi ketentuan hukum Semua pernyataan dalam dokumen AMDAL mempunyai konsekuensi Hukum Isinya sebaiknya terinci dan tegas   Resiko Pidana dapat ditanggung : Pemrakarsa kegiatan yang ( memberi informasi tdk jujur, lalai, sengaja dll) Konsultan Penyusun Tim Uji Kelayakan AMDAL, & Aparat yang terkait dengan dokumen AMDAL

8. AMDAL adalah merupakan salah satu Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Meminimalisasi dampak negatif 2. Mengoptimalisasi Dampak Positif . Teknis Pengelolaan : Pencegahan , Pengendalian , metigasi , kompensasi dan pembinaan / pendampingan CSR. TUJUAN AMDAL

9. KLHS Tata ruang AMDAL Perizinan UKL-UPL Kriteria b aku kerusakan LH Baku mutu LH Instrumen ekonomi LH Audit LH Analisis risiko LH Anggaran berbasis LH PUU berbasis LH Instrumen lain sesuai kebutuhan AMDAL Salah Satu Instrumen P erlindiungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup a b c d e f g h i j k l m AMDAL bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas AMDAL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya . AMDAL merupakan salah satu instrumen PP & PLH Lingkungan

10. U nda n g - Und a n g Cip t a K e rj a (U U CK) y an g d i s u s u n me nggunak a n p e nd e ka t a n O m n i b u s La w me n c ob a me ngh im pu n d a n me ng in te gra s ik a n 79 u n dan g - unda n g y an g m a y or i t a s b e rb e d a pr ins i p s a t u d e nga n y an g lai nn y a . ( mengintegrasikan ego sector/SKPD yang lambat dan Biaya tinggi ) P e nd e ka t a n O m n ib u s La w d ipilih dengan h ara p a n m a m p u me r e f or m a s i p e r i z in a n a g a r l e b ih se d e rhana , m ud a h d iper o l e h o l e h p e la k u u s ah a da n mem b e r ik a n da m pa k bag i p e n ye rap a n t e nag a k e rj a se r t a p e r t u m b u ha n e kono mi . ( roch nya mendukung Investasi / Pengembangan Usaha ) UU OMNIBUS LAW No. 11 /2020 TENTANG CIPTA KERJA

11. UU No.11/2020 -> Berindikasi Pro Investasi PP & PERMENLHK -> Berindikasi Pro Investasi Hijau PP No 22/Th 2021 -> Memuat semua ketentuan Pengelolaan LH PERMENLHK No 4/Th 2021 -> mengatur AMDAL, UKL-UPL, & SPPL PERTEK diatur dlm Permenlhk Terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan (dulu bebas) membantu persetujuan SLO, berindikasi Pro Investasi hijau Kewenangan dulu bersifat Atributif sekarang kewenangan selaras dengan perizinan berusaha ( UU No. 23 Tahun 2014 & PERMLHK No. 4 Tahun 2021) LUK & TUK berkedudukan di Pusat untuk menjaga kesamaan Norma,Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) TUK bersertifikat Penyusun dokumen tdk perlu membuat penilaian dengan 10 kriteria kelayakan yang menetapkan TUK Penegasan Rencana Kegiatan Tenan di KI, KEK, Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas tidak perlu Menyusun AMDAL cukup menyusun RKL-RPL Rinci Catatan Terhadap Perubahan Kebijakan

12. Da lam R U U Cip t a K e rja , p e m b e r ian p e r i z in a n b e ru s ah a me rupak a n k ewe nanga n p e me r in t a h pu s a t b e rda s arka n p e r h i t un g a n r i s ik o . Perhitungan Ri s iko d id apa t ka n d e nga n me n g a l i ka n p e n i l a ian t e rhada p t in gka t baha y a (da m ag e ) da n k e m ungk in a n t e rjad in y a baha y a (pro b ab i l i t y ) . “T i ng k a t R i s i k o = B e s a r nya K e r u s a k a n x P oten s i / P r ob a b ili t a s ” UUCK PERIZINAN BERBASIS RESIKO

13. ANALISIS RISIKO (Ps 8) DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT a . P engidentifikasian kegiatan usaha b. P enilaian tingkat bahaya c. Penilaian potensi terjadinya bahaya d. P enetapan tingkat Risiko & peringkat skala usaha Pelaksanaan Analisis Risiko P enetapan J enis Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi Tingkat Risiko Menengah Tingkat Risiko Rendah Dasar Penilaian Faktor Risiko A s p e k K e s e h a t a n , K e s el a m a t a n , L i ng k ung a n Hidup , P e m a n f aa t a n s u m b e r d a y a

14. No Kriteria Tingkat Resiko Kategori Izin & Resiko 1 Memi l iki R i s iko T in gg i d iberi ka n p e r i z in a n b e ru s a h a b e ru p a : i z in da n N o m o r I n du k B e ru s a ha (NIB) 2 Memi l iki R i s iko Menengah d iberi k a n p e r i z in a n b e ru s ah a berupa : se r t ifi ka t s t anda r da n N o m o r I n du k B e ru s aha (NIB) , 3 Memiliki R i s iko R e nda h d iberi k a n : N o m o r I n du k B e ru s aha (NIB) . Kategorisasi Tingkat Resiko Terhadap Izin & NIB Berbasis KBLI

15. A dalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa. Klasifikasi KBLI yang diacu berdasarkan kriteria yang disusun oleh BPS yang selalu terjadi penambahan/perubahan sesuai perkembangan lapangan usaha/bidang usaha. Pengertian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia )

16. KBLI disusun oleh BPS dengan merujuk pada International Standard Industrial Classification if All Economic Activities (ISIC), sampai 4 digit, disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. Misalkan dua digit pertama KBLI menunjukkan golongan pokok bidang usaha - katakanlah, dua digit pertama adalah 46 yang menunjukan bahwa perusahaan tersebut merupakan perdangangan besar, dan 47 merupakan perdagangan eceran - yang kemudian dirinci ke cabang-cabang usaha yang lebih spesifik. Saat ini, Lembaga Online Single Submission (OSS) menggunakan KBLI 2017 yang diterbitkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. (Saat ini mungkin telah Terbit KBLI 2020 oleh BPS untu dapat diacu sebagai dasar penapisan) KBLI & Lembaga OSS

17. adalah legalitas yang diberikan pada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya Perizinan Beru saha diberikan berdasarkan Persetujuan Lingkungan & Keputusan Pemerintah . Perizinan Berusaha

18. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan , pemanfaatan , pengendalian , pemeliharaan , pengawasan , dan penegakan hukum PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PPLH

19. Persetujuan Lingkungan ; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; P e rlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara ; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut ; Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup ;   Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah N on B3 ; D ana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup : Sistem Informasi Lingkungan Hidup ; P ernbinaan dan Pengawasan ; dan P engenaan Sanksi Administratif . Pasal 2 PP RI No.22/Th 2021 Mengatur :

20. adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Persetujuan Lingkungan

21. a. W ajib dimiliki oleh setiap Usaha dan / atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan . b. D iberikan kepada Pelaku Usaha atau lnstansi Pemerintah . c. M enjadi prasyarat pen e rbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah . D ilakukan melalui Proses : (1). P enyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL; atau (2). P enyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL . Persetujuan Lingkungan Hidup (Ps.3 PPRI No.22 Th 2021)

22. Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha (OMNIBUS LAW UUCK) AMDAL UKL-UPL SPPL Resiko Tinggi Resiko Menengah Resiko Rendah Persetujuan Pemerintah / Perizinan Berusaha : Izin Sertifikat Standar NIB Pengawasan Penegakan Hukum : Administrasi ( Psl . 77, UU CK) Persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha Gubernur dan Bupati / Walikota berhak melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha ; Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota . Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan , jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha . ( Psl . 72 & 76, UU CK) Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Resiko Tinggi Resiko Menengah Resiko Rendah Dokumen Lingkungan Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam Perizinan Berusaha ( Psl 1 angka 11 & 12, RUU CK) ( Psl . 24 ayat (5), RUU CK) ( Psl . 1, angka 35, RUU CK) ( Psl . 63, UU CK)

23. Rencana Kegiatan Berdasar KBLI Tidak semua kegiatan yang meiliki No.KBLI wajib menyusun AMDAL atau dokumen Lingkungan, bahkan ada kegiatan yang tidak perlu menyusun Dok. Lingkungan ( PERMENLHK No.3 Tahun 2021) Rencana Kegiatan Non KBLI Sebaliknya Rencana Kegiatan Yang Tidak memiliki No KBLI Bukan Berarti Tidak wajib menyusun Dokumen Lingkungan (Mengacu PERMENLHK No. 4 Tahun 2021) P erbedaan Kriteria Resiko Berbasis KBLI & Non KBLI

24. TINGKAT RESIKO USAHA & DOKUMEN LINGKUNGAN p Jasa Perdagangan Obat/Opotik Sewa Ruko s/d Sewa Gedung Tidak Perlu Menyusun Dokumen Lingkungan karena tidak memerlukan perizinan pembangunan Sarana/Prasarana KBLI nya Beresiko Menengah -Tinggi NIB + Izin JENIS PERIZINAN BERUSAHA NIB + Sertifika Standart NIB TINGKAT RESIKO USAHA Tinggi Sedang Rendah SKKL JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN Resiko Tinggi AMDAL Resiko Menengah UKL-UPL Resiko Rendah SPPL PKPLH NIB PERSETUJUAN LINGKUNGAN Menengah Contoh Kegiatan KBLI Berisiko Menengah -> Tinggi tetapi Tidak Perlu Dok. Lingkungan 2 1

25. KETERANGAN TINGKAT RESIKO USAHA & DOKUMEN LINGKUNGAN 1 2 Tingkat Resiko Usaha digunakan untuk menetapkan jenis perizinan berusaha dimiliki oleh pelaku usaha Jenis dokumen lingkungan tidak inlin e dengan tingkat resiko usaha , penentuannya berdasarkan pada kriteria dampak penting sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan 23 UU 23 Tahun 2009 Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang telah memiliki NIB,maka yang bersangkutan juga telah membuat dan memilik SPPL

26. Pengaturan AMDAL, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK Dampak Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Tinggi AMDAL Menengah Tinggi UKL-UPL Rendah NIB Menengah Rendah IZIN + NIB SERTIFIKAT STANDAR + NIB NIB PENGAWASAN PEMBINAAN Kriteria Resiko ( dasar ) Dampak Penting AMDAL UKL-UPL Dampak Tidak Penting kegiatan Skala kecil SPPL Dampak Tidak Penting P ENGAWASAN PEMBINAAN Persetujuan Pemerintah Tingkat Resiko U ntuk Instansi Pemerintah Non OSS karena tdk perlu NIB U ntuk Pelaku Usaha melalui OSS Karena PERLU NIB Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah ( Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) Perizinan Berusaha , Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Persetujuan

27. 1. P engubahan bentuk lahan dan bentang alam ; 2. E ksplo1tasi sumber daya alam , baik yang terbarukan maupun yang tid:tk terbarukan ; 3. P roses dan kegiata n yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ; 4. P roses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alarn , lingkungan buatan , serta lingkungan sosial dan budaya : 5. P roses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruh ; pelestarian k a wasan konservasi sumber daya aJam dan / atau perlindungan cagar budaya ; 6. I ntroduksi jenis tumbuh-tumbuhan , hewan , dan jasad renik ; 7. P embuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati ; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan / atau 8. M empengaruhi pertahanan negara ; dan / atau 9. P enerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Li ngkunga n Hidup .   Sembilan (9) Kriteria Usaha dan / atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting (Ps 8) Normatifnya Sbb:

28. KRITERIA Dampak Penting Usaha dan/atau Kegiatan Untuk ditetapkan menjadi WAJIB AMDAL WAJIB AMDAL Berpotensi mengubah Bentang Alam eksploitasi sumber daya alam proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan, sosial dan budaya. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik Mempunyai resiko terhadap pertahanan Negara Penggunaan bahan hayati dan non hayati Penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan Penentuan Kriteria Dampak Penting yang menjadi dasar penetapan Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal dilakukan dengan merujuk pada Pasal 22 dan Pasal 23, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 8 3 7 6 4 5 9 1

29. KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB UKL-UPL WAJIB UKL-UPL Tidak Termasuk dalam 9 Kriteria Kegiatan berdampak Penting Lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung Telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL disampaikan oleh K/L terkait selaku pembina sektor kegiatannya. Saat ini tiap K/L rata-rata sudah memiliki daftar tersebut, hanya perlu dilakukan update dan review ulang serta penyesuaian dengan penetapan kode KBLI-nya

30. KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB SPPL WAJIB SPPL Tidak Termasuk Kriteria Wajib Amdal dan UKL-UPL Telah memiliki standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Merupakan kegiatan UMKM atau termasuk Usaha dan/atau Kegiatan Ekonomi Lemah Usulan Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL disampaikan oleh K/L terkait selaku pembina sektor kegiatannya. Saat ini tiap K/L rata-rata sudah memiliki daftar UKL-UPL, diluar daftar Wajib Amdal dan Wajib UKL-UPL dapat dikategorikan sebagai kegiatan wajib SPPL dan penyesuaian dengan penetapan kode KBLI-nya

31. PROSES PENETAPAN AMDAL

32. Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada Ps 5 ayat (1) meliputi : 1.PERMENLHK No. 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha & Perizinan pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko ( PBBR) Lampiran I : berisi kode klasifikasi KBLI Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan 2. PERMENLHK No.4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan atau Kegitan wajib AMDAL,UKL- UPL dan SPPL Lampiran I Jenis Usaha/Kegiatan berdasarkan KBLI & Lampiran II Non KBLI 3. J enis rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan / atau Kegiatan dilakukan di dalam dan / atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung ( mekanisme di atur dalam PPRI No. 22 Th 2021 ps 5, ayat (3,4,5,6 ) dan Lampiran 1) LANDASAN PENAPISAN WAJIB AMDAL & UKL-UPL

33. Pengaturan Dalam PERMENLH No.4 Tahun 2021 Berisi Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL, UKL-UPL, SPPL Daftar Peruntukan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang termasuk Kelompok Perdagangan, Jasa, dan sejenisnya yang tidak diikuti dengan pembangunan sarana/prasarana tidak pelu dilengkapi Dokumen Lingkungan Identifikasi Daftar Usaha dan/atau Kegitan Berbasis pada SEKTOR KEGIATAN KBLI & Non KBLI

34. Penapisan Mandiri : Dapat dilakukan oleh pemrakarsa karena kegiatan telah jelas di PERMENLHK No 4/2021, diluar kawasan lindung dan Peta PIPIB, tidak ada ketentuan terkait DD/DTL, Tipologi Lingkungan dan tidak terkait PERTEK atau PERTEK telah disetujui Instansi Berwenang Yang Perlu Konsultasi Instansi Berwenang: Jika Kegiatan belum tercakup dalam PERMENLHK No. 4/2021, keraguan terkait dengan kesesuaian tata ruang, kawasan lindung dan Peta PIPIB, DD &DTL, Tipologi lingkungan dan alasan ilmiah lain Pelaksanaan PENAPISAN

35. D okumen pengajuan penetapan Jenis rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL berisi . I dentitas pengusul D eskripsi _ ienis renc a na Usaha dan / atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala / besarannya ; S tatus dan kondisi lrngkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan / atau Kegiatan ; Jenis Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi , K etersediaan teknologi pengelon Lingkungan Hidup , dan A lasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan / atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan / alau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal . PIL/PIA Dasar Penapisan melalui Konsultasi Pejabat Berwenang

36. Gambaran Umum Proses Penapisan Amdal, UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Penapisan ( Screening ) Wajib Amdal Wajib UKL-UPL Proses Amdal Proses UKL-UPL SPPL Proses SPPL Kriteria II Skala dan Besaran; (PERMENLHK No.4/2021) Lokasi Rencana usaha dan/atau Kegiatan (Kesesuaian Lindung & BIPIB) PERSETUJUAN LINGKUNGAN Kriteria I Kesesuaian Tata Ruang

37. TINJAUAN POLA PENGGUNAAN RUANG KESESUAIAN TATA RUANG RTRW (Nasional, Provinsi, Kabupaten Kota) Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB) – Inpres 5/2019 (L okasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB) ) 1. Sesuai RTRW Dokumen diproses lanjut, jika tidak sesuai Rencana Kegiatan dibatalkan 2. Diluar Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB), dokumen proses Lanjut, Jika tidak Rencana Kegiatan Dibatalkan

38. Wajib Dokumen Lingkungan (SCREENING) Uji Informasi Awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan (Lampiran I & II PERMENLHK No. 04/2021 WAJIB MEMILIKI AMDAL Uji Ringkasan Awal dengan Kriteria Pengecualian (Pasas 10 PP 22/2021) WAJIB AMDAL Periksa apakah lokasi berada/berbatasan dengan Kawasan Lindung (Lampiran I PP 22/2021) Pemrakarsa Mengisi Informasi Awal Rencana Usaha/kegiatan yang diusulkan (Kegiatan utama & Pendukung) UKL-UPL, SPPL

39. Penapisan Daftar Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL & SPPL Penapisan I Memilih KBLI Penapisan Ke II (PERMENLHK No. P.38/2019) Terhadap KBLI Yang Tidak Termasuk Penapisan I & II Terhadap Penetapan Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL & SPPL Jenis KBLI Yang Termasuk Golongan Jasa Jenis KBLI yang Memerlukan Sarana Prasarana Jenis KBLI Yang Tidak Memerlukan Sarana & Prasarana Jenis Usaha yang memerlukan sarana & prasarana ditapis lagi dengan PERMENLH P.38/2019 ( Lampiran 1) Menetapkan Skala/besaran jenis usaha/kegiatan yang perlu dilengkapi UKL-UPL atau SPPL

40. Lampiran Permen LHK 4/2021 1004 KBLI dan 36 Non KBLI Lampiran I, KBLI (12 Sektor ); Lampiran II , Non KBLI; Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL No Sektor Jumlah Jenis Kegiatan/KBLI KBLI 1. Sektor PUPR 39 KBLI 2. Sektor Perhubungan 11 KBLI 3. Sektor Perindustrian 527 KBLI 4. Sektor Pariwisata 45 KBLI 5. Sektor Ketenaga Nukliran 11 KBLI 6. Sektor Kesehatan 25 KBLI 7. Sektor Pertanian 196 KBLI 8. Sektor Perikanan dan Kelautan 33 KBLI 9. Sektor Ketenagalistrikan 3 KBLI 10. Sektor LHK 78 KBLI 11. Sektor ESDM 34 KBLI 12. Sektor Kominfo 2 KBLI Non KBLI 1 Multisektor 3 2. Non KBLI Lainnya 33 Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran, Penetapan Wajib Amdal nya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian Berisi Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL Terhadap kegiatan perdagangan, jasa dan sejenisnya yang melakukan pembangunan sarana dan prasarana, kewajiban pemenuhan dokumen lingkungannya mengikuti ketentuan pengaturan multisektor

41. Ditolak Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tidak Sesuai Apakah Lokasinya Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan/atau Sesuai dengan Ketentuan PUU PPLH & SDA Apakah lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB) ? Sesuai Apakah termasuk usaha dan/atau Kegiatan yang DIKECUALIKAN? Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpre s 5 /201 9 Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, migas, ketenagalistrikan, program kedaulatan panagan nasional antara lain: padi , tebu , jagung , sagu dan kedelai Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku Restorasi ekosistem ya Tidak Tidak Ditolak ya Proses Amdal, atau Proses UKL-UPL Proses untuk Menentukan Apakah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat dilakukan

42. a. P erubahan dari wajib A MDAL menjadi wajib UKL-UPL atau SPPL; b. P erubahan dari wajib UKL-UPL menjadi wajib A MDAL atau SPPL; c. P erubahan dari wajib SPPL menjadi : wajib A MDAL ; atau wajib UKL-UPL; d. P enambahan jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib A MDAL , UKL-UPL, atau SPPL yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Perubahan Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang tercantum dalam daftar dapat dilakukan perubahan ( Pasal 8) meliputi :

43. Penambahan Jenis Rencana Usaha &/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL MENTERI LHK Cq DITJEN PKTL PENETAPAN KEPUTUSAN OLEH MENTERI 1. Usulan Tertulis 2. Dokumen PIL/PIA 3. Deskripsi Jenis Ke 4. Status Kondisi Lingkungan PIHAK PENGUSUL Kriteria Evaluasi: 1. Alasan Ilmiah bahwa Rencana kegiatan/Usaha berdampak penting terhadap lingkungan 2. Daya dukung dan/atau Daya Tampung ungan hidup di rencana lokasi usaha/kegiatan 3. Tipologi Ekosistem setempat diperkirakan berdampak terhadap Lingkungan Hidup 4. Teknologi Pengelolaan Lingkungan Hidup tersedia Penambahan Jenis usaha/kegiatan diusulkan: 1. Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian 2. Gubernur, Bupati/Walokota 3. Masyarakat 30 Hari

44. PENAPISAN PERUBAHAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA USAHA & ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL UKL-UPL SPPL Teknologi Pengelolaan Terhadap Sumber Dampak Penting Telah Dimiliki/Tersedia PerubahanKriteria Ilmiah Perubahan Kriteria DD & DTLH Tipologi Ekosistem Kawasan Lindung PP RI No. 22 Th 2021 ps 5, ayat (3,4,5,6 ) dan Lampiran 1) RENCANA USAHA & ATAU KEGIATAN PERMENLHK No. 3 Tahun 2021 PERMENLHK No. 4 Tahun 2021 DPH Menjadi DTPH DTPH Menjadi DPH

45. Jenis Dokumen Lingkungan Hidup kategori Wajib AMDAL atau U K L-UPL Kategori Dokumen AMDAL ( Kategori A, Kategori B atau Kategori C) Hasil Penapisan P enentuan Mandiri Je nis dan K ategori D okumen L ingkungan

46. Kriteria AMDAL Tunggal AMDAL Terpadu AMDAL Kawasan jenis usaha dan/atau kegiatan 1 (satu) lebih dari 1 ( satu ) jenis usaha dan / atau kegiatan lebih dari 1 ( satu ) usaha dan / atau kegiatan K ewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya 1 (satu) K/LPNK atau SKPD lebih dari 1 ( satu ) K/LPNK atau SKPD Keterkaitan antar Usaha dan/atau Kegiatan perencanaan dan pengelolaannya saling terkait perencanaan dan pengelolaannya saling terkait Ruang/Lokasi Satu hamparan ekosistem Satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan Pengelola Kawasan Ada Pengelola Kawasan Pendekatan AMDAL S umber : Pasal 22 PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH

47. D OKUMEN AMDAL BAGIAN KELAYAKAN PROYEK EKONIMIS TEKNIS LINGKUNGAN KELAYAKAN Kelayakan Lingkungan dapat dibuat berbarengan dengan kelayakan teknis, dan ekonomis atau setelah kelayakan teknis dan ekonomis Dokumen AMDAL Instrumen Kelayakan Lingkungan Kelayakan Lingkungan dibuat berdasarkan Kelayakan Tenis & Ekonomi memberi pertimbangan layak tidaknya pengelolaan sumber dampak penting Kelayakan Lingkungan dibuat bersama dengan Kelayakan Tenis & Ekonomi memberi pertimbangan kelayakan dari berbagai alternatif : pilihan tenologi dan atau bahan baku/bahan pemolong serta lokasi proyek.

48. Studi Kelayakan ada 4 Kategori Studi Kelayakan (FS) & Studi AMDAL KONSEPTUAL BASIC DESAIN DESAIN DETAIL ENGINEERING DESAIN Penyusunan AMDAL Ditunda karena tidak bisa menentukan DPH Penyusunan AMDAL bisa dengan beberapa Alternatif, sulit menentukan DPH (normatif) Penyusunan AMDAL bisa dengan beberapa Alternatif atau 1 alternatif, penentuan DPH lebih pasti Penyusunan AMDAL bisa dengan beberapa Alternatif, DPH sudah bisa ditentukan

49. Bagan Alir Penapisan AMDAL , UKL-UPL & SPPL DARI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UKL & UPL ANDAL KA. ANDAL DAMPAK PENTING IDE DESAIN REKAYASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN RKL & RPL REN CANA USAHA Deskripsi Kegiatan, Rona Lingkungan Prakiraan & Evaluasi Dampak Penting Screening PERMEN LHK No. 4 TH 20 21 SPPL PROSES PELINGKUPAN:: DPH, Batas Wil. Studi, Batas Waktu Kajian Batas Kedalaman Metodologi PERSETUJUAN PERTEK SOP + PERTEK DAMPAK PERTEK

50. PROSES PENILAIAN AMDAL

51. Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan D okumen AMDAL (Formulir KA ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) kepada : I. Menteri LHK, untuk Usaha dan / atau Kegiatan yang: Perizinan Berusaha atau Persetuiuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat ; berlokasi di lintas provini dan / atau berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 ( dua belas ) mil laul diukur dari garis pantai ke arah laut lepas ; 2 . Gubernur , untuk Usaha dan / atau Kegiatan yang: Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi ; Berlokasi di lintas daerah kabupaten / kota yang berada dalam l ( satu ) provinsi : dan / atau Berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 ( dua belas ) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan ; 3 . Bupati / Wali Kota, untuk Usaha dan / atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah katupaten / kota . KEWENANGAN KONSULTASI & UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN

52. Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan penilaian oleh : Menteri rnelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat ; Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi ; atau Bupati / W ali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten / kota . PENILAIAN DOKUMEN AMDAL (Ps. 44 PP RI No.22/2021)

53. Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan LEMBAGA UJI KELAYAKAN Tim Uji Kelayakan Pusat (di KLHK ) Tim Uji Kelayakan Provinsi (di tiap Provinsi ) Tim Uji Kelayakan Kab /Kota (di tiap Kab //Kota ) Tim Uji Kelayakan ADHOC ( penugasan sesuai kebutuhan ) Dibentuk oleh Pemerintah Lembaga Uji Kelayakan membentuk Tim Uji Kelayakan untuk melaksanakan tugasnya Tim Uji Kelayakan , bertugas membantu Menteri , gubernur , bupati / walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan usaha dan / atau kegiatan Keanggotaan Tim Uji Kelayakan dapat diusulkan oleh Pemerintah dan daerah ; Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota tim uji kelayakan , sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan ; Tim Uji Kelayakan Adhoc merupakan Tim Uji kelayakan yang dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan

54. Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL 1. Penerimaan & Penilaian Formulir KA Andal secara Administrasi 2. Penilaian Formulir KA Andal secara Teknis & Persetujuan 3. Pemenuhan Persetujuan Teknis (Pertek) 4 . Penerimaan & Penilaian Permohonan Persetujuan Lingkungan ( Andal , RKL-RPL) secara Administrasi 5 . Penilaian Kelayakan / ketidaklayakan ANDAL, RKL-RPL 6. Penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidak layakan dokumen ANDAL,RKL-RPL . 7. Persetujuan Lingkungan & Izin Berusaha TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

55. KELENGKAPAN KELAYAKAN ADMINISTRASI > K esesuaian lokasi dengan R encana T ata R uang ; > Persetujuan Teknis (PERTEK) KELENGKAPAN KELAYAKAN SUBSTANSI : > Konsistensi > Keharusan > Relevansi > Kedalaman > ASPEK KETERPENUHAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

56. Pengaturan NSPK & Kewenangan Penerbitan SKKL (AMDAL) Pemerintah Pusat melalui PP Menteri LHK Membentuk Lembaga Uji Kelayakan Tim Uji Kelayakan Menteri ( Ditjen PKTL) Gubernur (DLH Provinsi ) Bupati / Walikota (DLH Kab /Kota) SKKL SKKL SKKL AMDAL Pemrakarsa Perizinan Berusaha dalam bentuk Izin melalui OSS Kewenangan Penerbitan SKKL NSPK Tim Uji Kelayakan membantu Menteri , gubernur atau bupati / walikota sesuai kewenangannya untuk melakukan Uji Kelayakan terhadap Dokumen AMDAL yang disampaikan oleh pemrakarsa *) PKPLH: Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup NSPK: Norma Standart, Prosedur, Kriteria

57. KETERKAITAN PENGATURAN PASAL 2 DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL ) Menjamin Perlindungan: PP Mutu Air PPmutu Udara PPMutu lautPengendalian Kerusakan LH Pengelolaan LB3 & Non LB3 Penjaminan Dana Pemulihan LH PERIZINAN BERUSAHA P ernbinaan dan Pengawasan ; dan P engenaan Sanksi Administratif . Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Lembaga OSS) Persetujuan Teknis (PERTEK) Lembaga OSS Atas Nama Menteri/KLHK K epala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur K epala DPMPTSP kabupaten / kota atas nama bupati / wali kota ; Kepala A dministrator KEK K epala Badan Pengusahaan K awasan Perdagangan Bebas & K epala Badan Pengusahaan K awasan P elabuhan B ebas Persetujuan Lingkungan (AMDAL --> SKKL UKL-UPL --> PKPLH)

58. Persetutuan Teknis ( Pertek ) Syarat Pembahasan Dokumen Lingkungan Persetujuan Teknis sebagai persyaratan dilaksanakannya pembahasan Persetujuan Ligkungan . Pertek diberikan olek instansi teknis , beberapa aktifitas yang memerluan pertek antara lain: P embuangan air limbah ke air atau sumber air; P emanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah P enyimpanan sementara limbah B3; P engumpulan limbah B3; P emanfaatan limbah B3; P engolahan limbah B3; P enimbunan limbah B3; P embuangan air limbah ke laut ; D umping ke media lingkungan ; P embuangan air limbah dengan cara reinjeksi ; dan Analisis dampak lalu lintas

59. Pengaturan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Lampiran I, PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mengatur kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha oleh : Menteri ; Gubernur ; Bupati / Walikota OSS RBA Menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha yang merupakan Kewenangan Menteri , Gubernur , atau Bupati / Walikota Dalam PP 5 Tahun 2021, tidak ada pengaturan untuk mendelegasikan penerbitan PERIZINAN BERUSAHA yang merupakan kewenangan Menteri, Gubernur , atau Bupati / Walikota kepada Sistem OSS RBA Apa dasar pendelegasiannya ??..

60. Pengaturan kewenangan penerbitan PERSETUJUAN LINGKUNGAN didasarkan pada kewenangan penerbitan PERIZINAN BERUSAHA atau PERSETUJUAN PEMERINTAH ; Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan ; Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan strategis Pusat , Provinsi dan Kab /Kota; Pengaturan menyelaraskan kewenangan Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (1) Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) mengikuti pembagian kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha (PB)

61. Usaha dan / atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Usaha dan / atau Kegiatan Wajib AMDAL PP 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelelolaan Lingkungan Hidup Pasal 57 Pasal 79 Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (2)

62. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah ( contoh : PERTAMBANGAN) PP 5/2021 Lampiran I, ( Sektor ESDM) PP 22/2021 Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sama dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusah a atau Persetujuan Pemerintah Usaha dan / atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Usaha dan / atau Kegiatan Wajib AMDAL

63. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Poersetujuan Pemerintah ( contoh : Kegiatan MIGAS) PP 5/2021 Lampiran I, ( Sektor ESDM) PP 22/2021 Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sama dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Usaha dan / atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Usaha dan / atau Kegiatan Wajib AMDAL

64. Pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Sektor PUPR PP. 5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor PUPR Pengaturan Perizinan Berusaha dalam PP 5/2021, Lampiran 1 sektor PUPR adalah pengaturan Perizinan Berusaha untuk USAHA JASA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR), bukan untuk Kegiatan pembangunan gedungnya Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Usaha Jasa Konstruksi (KONTRAKTOR) merupakan kewenangan Menteri

65. Pengaturan Jenis Dokumen Lingkungan Kegiatan Bangunan Gedung Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, Lampiran II Multisektor Skala / Besaran Wajib AMDAL Skala / Besaran Wajib UKL-UPL Skala / Besaran Wajib SPPL

66. Izin Usaha dan / atau kegiatan persyaratan Persetujuan Lingkungan Persyaratan dan kewajiban dalam SKKLH dan Rek . UKL-UPL Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri , Gub , atau bupati / walikota JUMLAH & JENIS PERTEK Berakhirnya Izin Lingkungan Ber-transformasi menjadi SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan & Izin PPLH, serta Izin Usaha dan / atau kegiatan SKKLH ( Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ) PKPLH ( Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL ) Izin Pembuangan Air Limbah Izin Pemanfaatan LB3 Izin PPLH lainnya Integrasi Izin PPLH ke dalam Persetujuan Lingkungan Detailing dari Izin PPLH yang sudah disebutkan dalam Persetuan Lingkungan Tidak semua rencana usaha dan / atau kegiatan memerlukan PERTEK

67. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ; Kepentingan pertahanan keamanan ; Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia , sosial , ekonomi , budaya , tata ruang , dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi , konstruksi , operasi , dan pasca operasi Usaha dan / atau Kegiatan (data dan informasi valid dan realible ) Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif ; Kemampuan pemrakarsa dan / atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan / atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi , sosial , dan kelembagaan ; 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)

68. R encana usaha dan/atau kegiatan t idak men ganggu nilai - nilai sosial atau pandangan masyarakat ( emic view ) ; R encana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan : entitas dan/atau spesies kunci ( key species ) ; memiliki nilai penting secara ekologis ( ecological importance ) ; memiliki nilai penting secara ekonomi ( economic importance ) ; dan / atau memiliki nilai penting secara ilmiah ( scientific importance ) . R encana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan ; Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan , dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud ; dan 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)

69. Persetujuan lingkungan hidup paling sedikit memuat: Persetujuan Teknis dari insnsi berwenang persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan Berakhirnya Perizinan Berusaha . Muatan Persetujuan Lingkungan Sumber: PP No. 2 2 Tahun 20 21 Sumber : Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan Persetujuan lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan / atau kegiatan maksudnya adalah : Persetujuan Lingkungan berlaku selama usaha dan / atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut ;

70. M enaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan ; M embuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam persetuan lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota . Laporan disampaikan secara berkala s etiap 6 bulan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan P er- UU  ( diberlakukan sesuai PP yang mengatur tentang dana penjaminan ) Kewajiban Pemegang Persetujuan Lingkungan

71. 1. M emenuhi ketentuan scsuai dengan dokumen RKL-RPL ; 2. M ematuhi ketentuan peraturan perundang ­ undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 3. M emenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku rnutu Lingkungan Hidup , Pengelolaan Lirnbah B3, dan / atau anahsis mengenai dampak lalu lintas : 4. M enyiapkan dana prnjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -- undangan ; 5. M elakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termu.at daiam dokumen RKL-RPL; 6. M enyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan sekali ; 7. M engajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan / atau Kegiatan ; 8. M elakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup ; dan / atau 9. K ewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri , gubernur , a.tau bupati / waJi kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentmgan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Kewajiban Pemrakarsa Lingkup Persetujuan Teknis

72. Pemrakarsa Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan lingkungan , termasuk RKL-RPL dalam Dokumen AMDAL dan dalam Formulir UKL-UPL Instansi yang membidangi usaha/kegiatan ybs. Instansi yang ditugasi mengelola LH di Pusat, Provinsi, Kab/Kota Pelaporan: Buku File elektronik i.e. CD Buku Laporan atau sistem informasi elektronik i.e. Website Masyarakat/Publik Mekanisme dan Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Frekuensi 6 (enam) bulan sekali

73. FUNGSI & MANFAAT DOKUMEN AMDAL FUNGSI: 1. Sebagai Dasar Pengambilan Keputusanan Kelayakan Lingkung dari suatu Rencana Usaha dan Atau Kegiatan 2. Landasan Penerbitan SKKL untuk Penerbitan Izin Usaha 3. Sebagai dasar Perlindungan & Pengelolaan Proyek bagi Pemrakarsa MANFAAT: Upaya Perlindungan L H Pedoman Pengelolaan L H Pertimbangan dalam Perencanaan & Pengembangan Wilayah Pemenuhan persyaratan Penjaminan Pembiayaan Proyek & Ekspor /market. Perlindungan terhadap Proyek / Kegiata n

74. Mengindentifikasi, memperkirakan dan Evaluasi serta mengatasi dampak lingkungan yang mungkin timbul; Menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, Pemerintah dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan; \ Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan; Mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar; Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan; Mempermudah memperoleh ijin dan akses kredit bank; Manfaat AMDAL bagi Pemrakasa

75. Penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan / atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) direncanakan untuk dilakukan perubahan . . ADDENDUM Perubahan Persetujuan Lingkungan Pasal 89 (1)

76. a . Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan / atau Kegiatan ;   b. Proses penapisan perubahan Izin Lingkungan ;   c. Jenis dan muatan dokumen lingkungan untuk perubahan Izin Lingkungan ;   d. Tata laksana perubahan Izin Lingkungan ;   e. Pembinaan dan evaluasi kinerja perubahaan Izin   Lingkungan ; dan f. Pembiayaan . Ruang Lingkup Perubahan Persetujuan Lingkungan

77. 1. Perubahan spesifikasi teknik , alat produksi , bahan baku , bahan penolong , dan / atau sarana Usaha dan / atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup ; 2. P enambahan kapasitas produksi ; 3. P erluasan lahan Usaha dan / atau Kegiatan ; 4. P erubahan waktu atau durasi operai Usaha dan / atau Kegiatan ; 5. T erjadinya perubahan kebijakau penierintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 6. T erjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat ta…., sebelum dan pada waktu Usaha dan / atau Kegiatin yang bersangkutan dilaksanakan ; 7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan / atau KegiatHn dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pcngelolaan Lingkungan hidup ; 12 Kriteria Perubahan Usaha dan / atau Kegiatan meliputi :

78. 8. P erubahan identitas penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan ; 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan ; perubahan pengelolaan dan pernantauan Lingkungan Hidup ; 10. SLO Usaha dan / atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki ; 11. P enciutan / pengurangan dan / atau luas areal Usaha dan / atau Kegiatan ; dan / atau 12. T erdapat perubahan dampak dan / atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan basil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan / atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan . Perubahan Usaha dan / atau Kegiatan meliputi

79. Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban rnenyusun dokumen Lingkungan Hidup baru ; jika memenuhi Ps 89 (1) butir 1 -7, atau P erubaban Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru , jika perubahan hanya seperti Ps 89(1) butir 8 - 12 Perubahan Persetujuan Lingkungan (Ps 90) dilakukan melalui

80. P erubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kcwajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru ; P erubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengclolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pcmeriksaan Formulir UK L --UPL standar spesifik atau Formulir UKL--UPL standar lain ’ atau P erubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL . Pasal 91 ( Ayat 1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru

81. Dalam hal perubahan Usaha dan / atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala / besaran kumulatif Usaha dan / atau Kegiatan tersebut menjadi skala / besaran wajib memiliki Amdal , perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru . AMDAL Baru (Ps 91, Ayat 2)

82. Rencana perubahan Usaha dan / atau Kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis DPH baru atau jenis DPH yang timbul akibat perubahan U saha dan/ atau Kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya b. Rencana perubahan Usaha dan / atau Kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi Penentuan addendum Andal dan RKL-RPL bagi perubahan Usaha dan / atau Kegiatan jika memenuhi kriteria :

83. Lampiran I Bagian I = Kawasan Lindung II = Ringkasan PIL AMDAL III = Penapisan Wajib AMDAL, UKL-UPL, SPPL Iv = Penentuan Kategori AMDAL V = Pengecualian ANDAL, RKL-RPL Lampiran II Bagian I. Pedomam Pengisian Formulir KA ANDAL II. Pedoman Penyusunan ANDAL III. Pedoman Penyusunan RKL-RPL Lampiran PP RI No. 22 Th 2021

84. Terima K asih