bahan 2024 SIKLUS BELANJA PADA BP BPP DI SKPD PPKD.pptx

SIKLUS BELANJA PADA BP BPP DI SKPD PPKD

1. SIKLUS PENATAUSAHAAN BELANJA PADA BENDAHARA DI SKPD DAN PPKD

2. PERGESERAN ANGGARAN

3. PERGESERAN ANGGARAN Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi , antar unit organisasi , antar program, antar kegiatan , antar sub kegiatan , dan antar kelompok , antar jenis , antar objek , antar rincian objek dan/ atau sub rincian objek pendapatan , belanja dan pembiayaan . Pergeseran anggaran terdiri atas : Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, yaitu : pergeseran antar organisasi ; pergeseran antar unit organisasi ; pergeseran antar program; pergeseran antar kegiatan , pergeseran antar sub kegiatan ; pergeseran antar kelompok ; pergeseran antar jenis .

4. PERGESERAN ANGGARAN Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, yaitu : Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama , dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah . Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama , dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama , dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek , dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran . Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu . Ketika perubahan APBD dilakukan , pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran . Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan D PA-SKPD

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH APBD DPA ANGGARAN KAS SPD SPP SPM SP2D SIKLUS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAHAN KEUANGAN DAERAH

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PENGESAHAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH (AKPD) Kepala SKPD menyusun RAK berdasarkan jadwal dalam DPA-SKPD PPKD selaku BUD mengesahkan AKPD (p aling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen diterima ) Kepala SKPD menyampaikan RAK-SKPD kpd Kuasa BUD (paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah pengesahan DPA-SKPD) Kuasa BUD memverifikasi RAK (paling lambat 2 ( dua ) hari sejak diterimanya RAK) KETENTUAN: 1. Anggaran Kas Pemda wajib ditentukan terlebih dahulu sebelum penerbitan SPD 2. Anggaran Kas Pemda disusun oleh BUD berdasarkan sinkronisasi antara Rencana Penerimaan Daerah dan Rencana Pengeluaran Daerah 3. Dalam hal terdapat selisih kurang / lebih anggaran kas sebelumnya dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian selisih tersebut pada Anggaran Kas Pemda pada periode berikutnya Kuasa BUD menyusun AKPD berdasarkan hasil verfikasi RAK dan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD

7. Ketentuan Umum Anggaran kas alat pengatur lalu lintas untuk mengoptimalisasi penggunaan uang daerah dan mengantisipasi defisit kas saat pelaksanaan anggaran . Hal- hal penting : memuat perkiraan arus kas masuk yg b ersumber dari penerimaan & perkiraan arus kas keluar untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Usulan anggaran kas oleh SKPD disiapkan berdasarkan estimasi bulanan per rincian obyek belanja atau pendapatan A nggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Anggaran kas menjadi dasar penyusunan SPD

8. Rencana Anggaran Kas SKPD Rencana Pendapatan Per Rincian Obyek SKPD Kode Rek Uraian Jumlah Anggaran Januari Februari Maret Rencana Penerimaan Per Rincian Obyek 4.1 PAD 1.971.815.000 164.317.917 164.317.917 164.317.917 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.358.350.000 113.195.833 113.195.833 113.195.833 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 1.358.350.000 113.195.833 113.195.833 113.195.833 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.358.350.000 113.195.833 113.195.833 113.195.833 Jumlah rencana penerimaan 1.358.350.000 113.195.833 113.195.833 113.195.833 Jumlah rencana penerimaan Per Triwulan 1.358.350.000 339.587.499

9. Rencana Anggaran Kas SKPD Rencana Pengeluaran Per Rincian Obyek SKPD Kode Rek Uraian Jumlah Anggaran Januari Februari Maret Rencana Pengeluaran Persub kegiatan Per Rincian Obyek Belanja Pegawai 30.398.478.000 2.338.344.462 2.338.344.462 2.338.344.462 Belanja Pegawai Gaji Tunjangan 28.802.874.000 2.215.605.692 2.215.605.692 2.215.605.692 Belanja Gaji pokok PNS 21.158.945.000 1.627.611.154 1.627.611.154 1.627.611.154 Belanja Tunjangan Keluarga 1.912.262.000 147.097.077 147.097.077 147.097.077 Belanja Tunjangan Jabatan 248.625.000 19.125.000 19.125.000 19.125.000 Jumlah rencana pengeluaran 30

10. Gabungan Penerimaan dan pengeluaran Anggaran kas SKPD Kode Rekening Uraian Uraian Jumlah Anggaran Triwulan I Rekapan Rencana Penerimaan Jan Feb Maret xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Jumlah Rencana penerimaan xxxx xxxx xxxx xxxx Jumlah Rencana penerimaan Per Triwulan Rekapan Rencana Pengeluaran Per DPA No. DPA Kegiatan Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Jumlah Rencana Pengeluaran Jumlah Rencana Pengeluaran Per triwulan Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

11. Anggaran Kas Pemda Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun ini Triwulan I Jan Feb Mar Saldo Awal Kas Pendapatan Asli Daerah Pajakxx Retribusixx Pembiayaan Penerimaan Jumlah Pendapatan & Pembiayaan Penerimaan Jumlah alokasi kas yg tersedia untuk pengeluaran Alokasi belanja & Pengeluaran Pembiayaan per bulan xxxxx xxxxx Alokasi belanja & Pengeluaran Pembiayaan per triwulan xxxxx xxxxx Sisa Kas setelah dikurangi belanja xxxxx xxxxx

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan , rencana belanja , dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

13. Tahapan Penyusunan DPA Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan .

14. Tahapan Penyusunan DPA Penyusunan Rancangan DPA-SKPD Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 ( enam ) hari setelah surat pemberitahuan diterima . Mencakup : Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Rancangan DPA- Pendapatan SKPD Rancangan DPA- Belanja SKPD Rancangan DPA- Rincian Belanja SKPD Rancangan DPA- Pembiayaan SKPD

15. Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi . TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 ( enam ) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ; analisis standar belanja ; Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; dan/ atau Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/ atau dana otonomi khusus

16. Pengesahan dan persetujuan DPA-SKPD PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

17. 17

18. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dearah Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Ketentuan Umum Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Ketentuan Pelaksanaan Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; 2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

19. PENGESAHAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH (AKPD) Kepala SKPD menyusun RAK berdasarkan jadwal dalam DPA-SKPD PPKD selaku BUD mengesahkan AKPD (paling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen diterima) Kepala SKPD menyampaikan RAK- SKPD kpd Kuasa (paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengesahan DPA- SKPD) Kuasa BUD memverifikasi RAK (paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya RAK) KETENTUAN: Anggaran Kas Pemda wajib ditentukan terlebih dahulu sebelum penerbitan SPD Anggaran Kas Pemda disusun oleh BUD berdasarkan sinkronisasi antara Rencana Penerimaan Daerah dan Rencana Pengeluaran Daerah Dalam hal terdapat selisih kurang/lebih anggaran kas sebelumnya dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian selisih tersebut pada Anggaran Kas Pemda pada periode berikutnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kuasa BUD menyusun AKPD berdasarkan hasil verfikasi RAK dan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PENGESAHAN S URAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Dasar Pertimbangan Landasan SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APB D (Pasal 1 Angka 36 PP No. 12/2019) D alam rangka manajemen kas , PPKD menerbitkan SPD dengan pertimbangan : Penjadwalan pembayaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Anggaran Kas Daerah Pemda Ketersediaan Dana di Rek. Kasda Rp

21. Landasan SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD (Pasal 1 Angka 36 PP No. 12/2019) Dasar Pertimbangan Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan pertimbangan: PENGESAHAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Penjadwalan pembayaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Anggaran Kas Daerah Pemda Ketersediaan Dana di Rek. Kasda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rp

22. Aturan BUD dapat menerbitkan SPD untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat becana, konflik sosial dan/atau force majeure bersumber dari DPA- SKPD melalui perubahan SPD periode berjalan. Penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. SPD dapat diubah apabila: Ketersediaan dana tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan kas. Perubahan akibat adanya pengeluaran kebutuhan darurat. Perubahan atas dasar permintaan pembayaran berikutnya. KEBIJAKAN PENERBITAN SPD 2 Aturan D i sesuaik a n den g an 1 kebutuhan SKPD periode tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Kas Pemda. Aturan 3 4 Aturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

23. 23

24. 24

25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN PENERBITAN SPD 01 Disesuaikan dengan kebutuhan SKPD periode tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Kas Pemda 02 BUD dapat menerbitkan SPD untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat becana, konflik sosial dan/atau force majeure bersumber dari DPA-SKPD melalui perubahan SPD periode berjalan 03 SPD dapat diubah apabila: Ketersediaan dana tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan kas Perubahan akibat adanya pengeluaran kebutuhan darurat Perubahan atas dasar permintaan pembayaran berikutnya 04 P enerbitan SPD memuat informasi , aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik

26. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH Tahap Penetapan & Penagihan Pendapatan Daerah Tahap P enerimaa n P endapatan Daerah Tahap Penyetoran Pen d apa t an Daerah P embukuan Pendapatan Daerah LPJ Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

27. 27

28. 28

29. KEBIJAKAN PENCATATAN DAN PEMBUKUAN PENERIMAAN DAERAH Dalam penatausahaan keuangan daerah, Bendahara wajib melakukan pencatatan dan pembukuan pada BKU dan Buku Pembantu: Buku Bendahara Laporan Penerimaan dan Penyetoran Register STS. Buku Kas Umum. Buku Kas Tunai. Buku Bank. Dokumen Pencatatan Tanda Bukti Penerimaan. Surat Tanda Setoran. Nota Kredit Bank. Bukti Transaksi yang sah yang dipersamakan dengan yang diatas. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

30. ALUR SIPD PENATAUSAHAAN

31. ALUR SIPD PENATAUSAHAAN SPP UP

32. ALUR SIPD PENATAUSAHAAN SPP LS

33. Rencana Alur SIPD RI DPA RAK AKPD (ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH) SPD Otorisasi SPD Pembuatan SPP Verifikasi SPP Pembuatan SPM SPTJM SPM Verifikasi SPM Pembuatan SP2D Verifikasi SP2D

34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN MEKANISME PEMBAYARAN SPP/SPM/SP2D Uang Persediaan (UP) Langsung (LS) Ganti Uang Persediaan (GU) Tambahan Uang Persediaan (TU) Besaran UP ditentukan berdasarakan Keputusan KDH Diajukan untuk mengisi kembali UP Besaran GU disesuaikan dengan Presentase batas minimal realisasi penggunaan UP yang ditetapkan oleh daerah Diajukan untuk mendanai sub kegiatan yang bersifat mendesak LS- Gaji dan Tunjangan LS- Pengadaaan barang dan jasa kepada pihak ketiga LS-Pihak ketiga lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan, tidak menggunakan mekanisme TU & LS Besaran UP dapat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD Pertanggungjawaban penggunaan TU dan penyetoran sisa TU maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU terbit. Ketentuan batas ini dikecualikan untuk: Kegiatan yang pelaksanaan melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau Kegiatan mengalami perubahan jadwal akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA Batas jumlah pengajuan TU harus persetujuan PPKD Diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga seperti :

35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN PENERBITAN SPP SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Langsung (SPP-LS) Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Disiapkan dan diajukan oleh BP kepada PA melalui PPK-SKPD. Disiapkan dan diajukan oleh BP kepada PA melalui PPK-SKPD berdasarkan LPJ Penggunaan UP yang sudah disahkan PA. Lampiran SPP-GU terdiri atas : A. Ringkasan SPP-GU; B. Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA C. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya s.d . sub rincian objek belanja ; dan D. LPJ penggunaan UP yang telah disahkan PA Disiapkan dan diajukan oleh BP/BPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD berdasarkan rincian belanja yang disampaikan oleh PPTK yang telah mendapat persetujuan PA dan PPKD. Lampiran SPP-LS terdiri atas : A. Ringkasan SPP-LS; B. Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA. C. Rincian belanja yang diajukan pembayaran s.d . sub rincian objek belanja Dilakukan sekali dalam setahun. Diajukan setiap awal tahun Lampiran SPP-TU terdiri atas : A. Ringkasan SPP-TU; B. Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA C. Rincian belanja yang diajukan pembayaran melalui TU s.d . sub rincian obyek belanja Disiapkan dan diajukan oleh BP/BPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD. Lampiran SPP-UP terdiri atas : A. SK KDH mengenai besaran UP; B. Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA

36. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN PENERBITAN SPM SPM Uang Persediaan (SPM-UP) Langsung (SPM-LS) Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Berdasarkan SPP-UP yang disampaikan BP, PPK-SKPD melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPM-UP untuk ditanda tangani PA. PA menandatangani / menerbitkan SPM-UP paling lambat 2 ( dua ) hari sejak SPP-UP diterima . SPM-UP disampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D, dengan melampirkan : A. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan B. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Berdasarkan SPP-GU yang disampaikan BP, PPK-SKPD melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPM-GU untuk ditanda tangani PA. PA menandatangani / menerbitkan SPM-GU paling lambat 2 ( dua ) hari sejak SPP-GU diterima . SPM-GU disampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D, dengan melampirkan : A. Sura t Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan B. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. Berdasarkan SPP-TU yang disampaikan BP/BPP, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPM-TU untuk ditanda tangani PA/KPA. PA/KPA menandatangani / menerbitkan SPM-TU paling lambat 2 ( dua ) hari sejak SPP-TU diterima . SPM-TU disampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D, dengan melampirkan : A. Sura t Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA /KPA ; dan B. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD Berdasarkan SPP-LS yang disampaikan BP/BPP, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPM-LS untuk ditanda tangani PA/KPA. PA/KPA menandatangani / menerbitkan SPM-LS paling lambat 2 ( dua ) hari sejak SPP-LS diterima . SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D, dengan melampirkan : A. Sura t Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA /KPA ; dan B. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD

37. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN PENERBITAN SP2D GOAL 1 Kuasa BUD berkewajiban: Meneliti kelengkapan SPM-UP/GU/TU/LS. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD. Menguji ketersediaan dana kegiatan. Memerintahkan pencairan dana. GOAL 2 Kuasa BUD menerbitkan SP2D-UP/GU/TU/LS berdasarkan SPM-UP/GU/TU/LS yang disampaikan oleh PA/KPA, yang disertai dengan informasi mengenai jenis-jenis kas transitoris ( potongan-potongan atas belanja terkait ) SYARAT WAJIB 3 Kuasa BUD mengembalikan SP2D-UP/GU/TU/LS yang tidak diterbitkan paling lambat 1 hari setelah diterimanya SPM-UP/GU/TU/LS. SYARAT WAJIB 2 SP2D-UP/GU/TU/LS tidak diterbitkan apabila tidak dilengkapi SPTJM PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dan pengeluaran melampaui pagu. SYARAT WAJIB 1 Penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS paling lama 2 hari sejak SPM-UP/GU/TU/LS diterima .

38. FORMAT SPP UP, RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

39. FORMAT SPP GU RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

40. SPP TU, RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

41. SPP LS Gaji dan Tunjangan , Rincian Rencana Penggunaan

42. SPP LS Barang dan Jasa, Rincian Rencana Penggunaan

43. SPP LS Pihak Ketiga , Rincian Rencana Penggunaan

44. SPM-UP DAN SPM-GU

45. SPM-TU DAN SPM-LS

46. FORMAT SP2D UP, SP2D GU

47. FORMAT SP2D TU, SP2D LS

48. 48

49. 49

50. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN a. Buku Kas Umum b. Buku Pembantu Bank c. Buku Pembantu Kas Tunai d. Buku Pembantu Pajak e. Buku Pembantu Panjar f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

51. KETENTUAN PEMBUKUAN Penerimaan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU Pelimpahan Uang Persediaan Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran , serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai , dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan , pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran , dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser

52. LANJUTAN KETENTUAN PEMBUKUAN Pembayaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai /non tunai , dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran , pada Buku Pembantu Kas Tunai / Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran , dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/ bukti lainnya yang sah , Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran , pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran

53. LANJUTAN KETENTUAN PEMBUKUAN Pertanggungjawaban Uang Panjar Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang panjar , Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi penerimaan dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran . a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan . b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar , Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan

54. LANJUTAN KETENTUAN PEMBUKUAN Belanja melalui LS Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama , dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto . Pemungutan dan Penyetoran Pajak a) Pada saat pemugutan / pemotongan pajak , Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan , dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan . b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran , dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran

55. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas

56. FORMAT BKU SKPD DI PERMENDAGRI 77 THN 2020

57. Format Buku Pembantu Bank& Buku Pembantu Kas

58. Format Buku Pembantu Pajak & Buku Pembantu Panjar

59. Buku Pembantu Sub Rincian Objek

60. Contoh Simulasi Penerimaan UP Pada tanggal 6 Januari 2015, BP Kec . Sukaluyu mengajukan SPP UP sebesar Rp.40.000.000, SP2D UP diterima pd tanggal 8 Januari 2019 Pelaksanaan belanja secara non tunai dgn menggunakan UP Pada tanggal 14 Januari 2015 dilakukan pembayaran non tunai atas belanja makan dan minuman rapat. Belanja ini untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman di kec. Sukaluyu. Bukti belanja berupa kwitansi dgn Nomor 1/BK/001/JAN/2015 sebesar 4.900.000 Transfer dana UP ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Atas persetujuan PA, BP melakukan pelimpahan UP ke BPP di Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kebersihan lingkungan. Pelimpahan uang dari BP Kecamatan kpd BPP kelurahan dilakukan secara tunai sebesar Rp 8.000.000 pd tanggal 15 Januari 2015 Pelaksanaan belanja scr transfer dgn menggunakan UP Pd tgl 18 januari 2015, BP melakukan pembayaran perjadin ke sinta dan ari, serta membayar Tenaga Ahli dgn cara transfer dr rekening bendahara pengeluaran: Perjadin atas nama Sinta 5.350.000 Perjadin atas nama Ari 3.270.000 Pembayaran Tenaga Ahli 2.800.000 Belanja LS Barang Jasa Pada tgl 20 Jan 2015, BP menerima permohonan dr PPTK pengadaan peralatan gedung kantor untuk melakukan pembayaran kpd CV. Majutama sebesar Rp. 7.700.000 atas belanja modal pengadaan komputer /PC, atas pengajuan ini BP Kec . Sukaluyu membuat SPP LS Barang dan Jasa pd tanggal 20 Januari 2015. Terhadap pembayaran ini , dipungut PPN 10 % dan PPH 22 sebesar 1,5 %. Sp2d LS barang dan jasa diterima pd tgl 22 Januari 2015 ( DPP nya adalah 7 juta ) Belanja Perjalanan Dinas sebesar 7.800.000 pada tanggal 22 Jan 2015 Pengajuan Ganti Uang persediaan (GU) Pada tgl 25 Januari 2015, BP membuat pertanggungjawaban penggunaan UP kpd PA (GU). BP membuat SPP GU dan diajukan kpd PA melalui PPK. SP2D GU diterima tgl 26 Januari 2015 8. BPP membelanjakan biaya cetak sebesar Rp. 5.800.000 pada tanggal 14 Januari 2015

61. Jawaban Simulasi BUKU KAS UMUM NO Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 8 Jan 2015 Diterima SP2DUP 40.000.000 40.000.000 2 14 Jan 2015 5xxxxx Belanja makanan dan minuman rpt 4.900.000 35.100.000 14 Jan 2015 14 Jan 2015 Pemungutan Pajak Pb1 10% Pemungutan Pajak PPH 22 (1,5%) 445.455 66.818 35.166.818 35.612.273 15 Jan 2015 15 Jan 2015 Penyetoran Pajak PPH 22 1,5% Penyetoran Pajak Pb1 (10%) 66.818 445.455 35.545.455 35.100.000 3 15 Jan 2015 Pelimpahan UP ke BPP 8.000.000 27.100.000 4 18 Jan 2015 5xxxxx Belanja Perjadin Sinta 5.350.000 21.750.000 5xxxxx Perjadin atas nama Ari 3.270.000 18.480.000 5xxxxx Pembayaran Tenaga Ahli 2.800.000 15.680.000 Pemungutan PPH 21 (15%) 420.000 16.100.000 Penyetoran PPH 21 (15%) 420.000 15.680.000

62. Lanjutan Jawaban Simulasi BUKU KAS UMUM NO Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 5 22 Jan 2015 Perjalanan Dinas 7.800.000 7.880.000 6 22 Jan 2015 Diterima SP2D LS 7.700.000 15.580.000 5xxxxx Beli Komputer /PC 7.700.000 7.880.000 Dipungut PPN PPH 22 Disetor PPN PPH 22 700.000 105.000 700.000 105.000 8.580.000 8.685.000 7.985.000 7.880.000 7 26 Jan 2015 Diterima SP2D GU 29.920.000 37.800.000 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp.37.800.000 ( Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Terdiri dari : Tunai : Rp 0 Saldo Bank : Rp 37.800.000

63. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI NO Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 12 Jan Penerimaan SP2D UP 40.000.000 40.000.000 2 14 Jan 2015 Belanja Makan minum 4.900.000 35.100.000 3 15 Jan 2015 Pelimpahan UP ke BPP 8.000.000 27.100.000 4 18 Jan 2015 Belanja Perjalanan Dinas Sinta 5.350.000 21.750.000 Belanja Perjalanan Dinas Ari 3.270.000 18.480.000 Belanja Tenaga Ahli 2.800.000 15.680.000 5 22 Jan Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000 7.880.000 6 26 Jan SP2D GU 29.920.000 37.800.000 BUKU PEMBANTU BANK

64. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI NO Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 14 Jan Pemungutan PPH 22 1,5% 66.818 66.818  2 14 Jan 2015 Pemungutan PB1 10% 445.455  512.273 3 15 Jan 2015 Penyetoran PPH 22 1,5% 66.818 445.455 4 18 Jan Penyetoran PB1 10% 445.455 Pemungutan PPH 21 Tenaga Ahli (15%) 420.000 420.000  Penyetoran PPH 21 Tenaga Ahli (15%) 420.000 5 22 Jan Pemungutan PPN 700.000   700.000 Pemungutan PPH 22 105.000 805.000 7 Penyetoran PPN 700.000   105.000 Penyetoran PPH 22 105.000 BUKU PEMBANTU PAJAK

65. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI No Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo 1 20 Februari 1 Belanja Modal Komputer /PC 7.700.000 7.700.000 BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBJEK Periode : Kode Rekening : 5xxxxx Nama rekening : Belanja Modal Komputer /PC Jumlah Anggaran : 10.000.000 Jumlah Anggaran (DPPA) : ……………..

66. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI No Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo 1 18 Januari 2015 4 Belanja Tenaga Ahli 2.800.000 2.800.000 BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBJEK Periode : Kode Rekening : 5xxxxx Nama rekening : Belanja Honorarium Tenaga Ahli Jumlah Anggaran : 20.000.000 Jumlah Anggaran (DPPA) : ……………..

67. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI No Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo 1 18 Januari 2 Belanja Perjalanan Dinas 8.620.000 8.620.000 22 Januari Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000 13.150.000 BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBJEK Periode : Kode Rekening : 5xxxxx Nama rekening : Belanja Perjalanan Dinas Jumlah Anggaran : 29.435.000 Jumlah Anggaran (DPPA) : ……………..

68. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI No Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo 1 14 Januari 2 Belanja Makan Minum 4.900.000 4.900.000 BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBJEK Periode : Kode Rekening : 5xxxxx Nama rekening : Belanja Makan Minum Jumlah Anggaran : 9.000.000 Jumlah Anggaran (DPPA) : ……………..

69. Menu LPJ UP LPJ UP merupakan pertanggungjawaban transaksi UP FORMAT LPJ UP

70. FORMAT LPJ TU LPJ TU, Merupakan pertanggungjawaban transaksi TU

71. FORMAT LPJ UP PER TRANSAKSI KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN BELANJA PERIODE INI AKUMULASI BELANJA SISA ANGGARAN XXXXX5XXXXX BELANJA MAKAN MINUM 9.000.000 4.900.000 4.900.000 4.100.000 BELANJA PERJADIN 29.435.000 8.620.000 13.520.000 20.815.000 XXXXX5XXXXX BELANJA PERJADIN 29.435.000 7.800.000 21.320.000 13.015.000 XXXXX5XXXXX BELANJA TENAGA AHLI 20.000.000 2.800.000 24.120.000 17.200.000 XXXXX5XXXXX BELANJA CETAK 17.800.000 5.800.000 29.920.000 12.000.000 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN PERIODE : JANUARI 2015 BESARAN UP BERDASARKAN SK KDH UANG PERSEDIAAN (UP) AWAL PERIODE : 40.000.000 PENGGUNAAN UP (AKHIR PERIODE) : 29.920.000 UANG PERSEDIAAN (UP) AKHIR PERIODE : 10.080.000 URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN XXXXX5XXXXX

72. LAPORAN PENUTUPAN KAS

73. LPJ ADMINISTRASI BP SKPD

74. LPJ FUNGSIONAL BP SKPD

75. JAWABAN BPP

76. Jawaban Simulasi BUKU KAS UMUM NO Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 12-Jan Pelimpahan UP dr Bendahara 8.000.000 8.000.000 2 14-Jan 5xxxxx Belanja Cetak 5.800.000 2.200.000 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp.2.200.000 ( Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdiri dari : Tunai : Rp 0 Saldo Bank : Rp 2.200.000

77. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI NO Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 12 Jan Penerimaan SP2D UP 8.000.000 8.000.000 2 14 Jan 2015 Belanja Cetak 5.800.000 2.200.000 BUKU PEMBANTU BANK

78. LANJUTAN JAWABAN SIMULASI No Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo 1 14 Januari 2 Belanja Cetak 5.800.000 5.800.000 BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBJEK Periode : Kode Rekening : 5xxxxx Nama rekening : Belanja Cetak Jumlah Anggaran : 17.435.000 Jumlah Anggaran (DPPA) : ………………..

79. Laporan Penutupan Kas BPP

80. Format BKU BUD pada Permendagri 77 Tahun 2020 Bagian 1: Penerimaan RKUD 1) Berdasarkan Nota Kredit atau Bukti Penerimaan lain yang sah , BUD mencatat pada BKU pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti . 2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan . 3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum . Bagian 2: Pengeluaran RKUD Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA. Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran , kolom tanggal dan kolom nomor bukti

81. FORMAT NPD