BAHAN NETRALITAS ASN dalam pelaksanaan pemilu.pptx

Netralitas ASN dalam Pemilu

1. di tj en o t d a otda.kemendagri.go.i Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

2. 2 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KDH TAHUN 2024 (Kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu Pada Rapat Kerja bersama Mendagri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022 .)

3. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 15 Agustus 2017) 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 te n tang P er u bah a n at a s Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 12 Desember 2022) PEMILIHAN UMUM (PILEG & PILPRES) Tanggal 14 Februari 2024 3 Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Untuk memilih Untuk memilih Anggota Legislatif: a . DPD RI seban y ak 152 Orang* 580 Orang* b. DPR RI seban y ak c . DPRD d i 3 8 P r o vin s i seban y ak 2.372 Orang** d. DPRD di 508 Kabupaten/Kota sebanyak 17.510 Orang** 732 Orang* PKPU No. 6 Tahun 2023 **) Merupakan angka estimasi berdasarkan tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun 2022 *) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 15 Agustus 2017) dan PERPPU No. 1 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 12 Desember 2022)

4. PEMILIHAN KDH SERENTAK Tanggal 27 November 2024 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 t e n t ang Unda n g - U n d ang ( U U ) t e ntang P e ru b ahan Ke d ua A t as Unda n g - Un d ang No m or 1 T a h un 20 1 5 Penetap a n Perat u ran Pem e rintah Unda n g No m o r 1 T a h un 2 014 Gu be rn u r , B upati, Dan W alik o t a P eng g a nti Tentang Menjadi T e ntang Undang- Pe m ilihan Undang- Undang, ditetapkan tanggal 1 Juli 2016 Pemilihan Kepala Daerah: 3 7 Gubernur k e c u ali Provinsi DIY 93 Ko t a dan 415 Kab u pat e n, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 4

5. 5 Okto b er Nov ember De sember J u li J u n i Maret Januari J u n i O k t o b er 202 2 202 3 2024 A g u s tu s Se pte m b er Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 29 Juli - 13 Desember 2022 Oktober November Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023 Pemutakhiran Data Pemilih dan M ei penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 2022– 21 Juni 2023 April Pencalonan Anggota DPD 6 Desember 2022 – 3 November 2023 Februari Pencalonan Anggota DPR & DPRD, 24 April 2023 – 3 November 2023 Fe b r u ar i Maret Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD 3 Nov 2023 Penetapan Pasangan Calon Presiden & Wapres 13 Nov 2023 Kampanye 75 Hari: Pertemuan terbatas Pertemuan tatap muka Penyebaran bahan kampanye Pemasangan alat peraga 28 Nov 2023 - 10 Feb 2024 Juni Juli Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, 14 juni 2022 – 14 juni 2024 Penyusunan Peraturan KPU, 14 Juni 2022 – 14 Des 2023 September Agustus Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 7 Oktober 2023 – 13 November 2023 Kampanye: Rapat Umum Iklan Media Massa 21 Jan – 10 Feb 2024 Masa Tenang 11 – 13 Feb 2024 Penghitungan Suara 14 Feb – 15 Feb 2024 A p ril Mei Penetapan Calon terpilih Presiden dan Wapres , 3 Hari Pasca Putusan MK Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilpres Putaran II 22 Maret – 25 April 2024 Kampanye Pilpress Putaran II 2 Juni – 22 Juni 2024 Desember Januari Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 14 Desember 2022 TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM “14 FEBRUARI 2024” (PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, ditetapkan 9 Juni 2022) K e t e r an g an: T ah u n Tahapan Pemilu Pilp r es Putaran Tahapan Rawan II Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 15 Feb – 20 Mar 2024 Masa Tenang Pilpres Putaran II 23 Juni – 24 Juni 2024 Juli Penghitungan Suara 26 Juni – 27 Juni 2024 September Agustus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres Putaran II, 27 Juni – 20 Juli 2024 Penetapan Calon terpilih Presiden dan Wapres Pilpres Putaran II, 3 Hari Pasca Putusan MK Pengucapan Sumpah Janji DPR RI dan DPD RI 1 Oktober 2024 Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 P emun g u ta n & Penghitungan Suara 14 Feb 2024 Pemungutan & Penghitungan Suara Pilpres Putaran II 26 Juni 2024

6. Januari Fe b r u ari Maret A p ril Mei J u n i J u li Agustus Se pte m b er Oktober Nov ember De sember 2022 Pencalonan Anggota DPD 6 Desember 2022 – 3 November 2023 Pencalonan Anggota DPR & DPRD, 24 April 2023 – 3 November 2023 Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 19 Oktober 2023 – 13 November 2023 Penetapan Pasangan Calon Presiden & Wapres 13 Nov 2023 Kampanye 75 Hari: Pertemuan terbatas Pertemuan tatap muka Penyebaran bahan kampanye Pemasangan alat peraga 28 Nov 2023 - 10 Feb 2024 Kampanye: Rapat Umum Iklan Media Massa 21 Jan – 10 Feb 2024 2024 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023 Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 2022– 21 Juni 2023 Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD 3 Nov 2023 TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 (Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, ditetapkan 9 Juni 2022)

7. PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 (18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh) Berdasarkan Keputusan KPU No. 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 PARTAI NASIONAL 1 2 3 4 5 6 Partai Kebangkitan Bangsa Partai G E R INDRA PDI Perjuangan Partai G O L KAR Partai NasD e m Partai B UR UH 7 8 9 10 11 12 Partai G E L O R A Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Nusantara Partai HANU R A Partai G A R U D A Partai Amanat Nasional 13 14 15 16 17 24 Partai Bu l a n Bi nt a ng Partai DEMO K R A T Partai Solid a ri t a s Indo n e sia Partai PER INDO Partai Persatuan Pembangunan Partai U m m a t PARTAI LOKAL ACEH 18 19 20 21 22 23 Partai Nanggroe Aceh Partai G A B TH A T Partai Darul Aceh P a r t a i Aceh P AS A ceh P a r t a i SIRA 7

8. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMILU • B e r l angsu n g aman d an lancar sesuai aturan yang berlaku • Partisipasi Pemilih yang tinggi Tidak terjadi konflik yang • dapat meru s ak teru t a ma persatu a n da n ke s atuan bangsa konflik kekerasan • P e merintahan yang ad a tet ap berj a lan lancar baik di Pusat maupun Daerah 1 3 4 2

9. DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 1. MENJAMIN KETERSEDIAAN ANGGARAN Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif a. : Dari APBN. Kemendagri fasilitasi sarana prasarana milik Pemerintah Daerah untuk KPUD dan Bawasluda b. Pemilihan Kepala Daerah : Dari Dana APBD (Hibah) c. SE Ditjen Bina Keuda tanggal 24 Januari 2023 Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pimgub dan wagub, Bupati dan Wabup serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 2. MENJAGA STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN Memperkuat sinergi Forkopimda a. (PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah, ditetapkan tanggal 25 Februari 2022). SE Ditjen Polpum tanggal 1 November 2021 Nomor 200/6124/SJ tentang Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan Politik di daerah. Surat Ditjen Polpum tanggal 23 Desember 2022 Nomor 900.1.9/8968/SJ hal Dukungan Fasilitasi Kantor Sekretariat KPU Provinsi dan Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi. SE Ditjen Polpum tanggal 27 Desember 2022 Nomor 900.1.9.1/9028/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Surat Ditjen Polpum tanggal 30 Desember 2022 Nomor 900.1.9/9095/SJ hal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 3. MEMBERIKAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) KEPADA KPU Data diberikan pada tanggal 14 Desember 2022 dan akan terus diupdate sebagai bahan verifikasi oleh KPU MENJAGA NETRALITAS ASN (DITJEN OTDA-FKDH,FKKPD,ITJEN) FKDH : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah Surat Dit. FKDH tanggal 5 Juni 2023 Nomor 100.2.7/2944/SJ hal Penjelasan terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota. FKKPD : Melalui KB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (ditetapkan tanggal 22 September 2022) DITJEN BINA ADWIL : Surat tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 270/6040/BAK hal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. 9

10. KEPUTUSAN BERSAMA otda.kemendagri.go.i ditjenotd TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN Keputusan Bersama dari 5 K/L yang terdiri dari: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

11. di tj en o t d otda.kemendagri.go.i Lampiran III Keputusan Bersama 5 K/L menyebutkan bahwa tugas Kementerian Dalam Negeri yaitu: Merumuskan kebijakan terkait penegasan kepada Kepala Daerah untuk menjaga netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan; Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/ Penjabat Kepala Daerah (Pj)/ Penjabat sementara (Pjs) terkait netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan; Menjatuhkan Sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN; Meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh Kemendagri Kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bagian laporan kepada Presiden.

12. 1 Pelaksanaan Ikrar Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilu Dan Pemilihan P E R U M U S A N KEBIJAKAN Membuat Surat Edaran kepada Kepala Daerah untuk menjaga Netralitas ASN berpedoman pada SKB 5 K/L Tentang Pedoman Binwas Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berisikan : Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ASN terkait Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan 2 Mer u m us ka n k e b i j a k a n te r k a i t p ene ga s a n k e pad a Kepala Daerah untuk menjaga netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;

13. CONTOH FORMAT IKRAR otda.kemendagri.go.i ditjenotd

14. Contoh Format Pakta Integritas otda.kemendagri.go.i ditjenotd

15. PEMBINAAN & PENGAWASAN Membuat Surat Edaran kepada Kepala Daerah untuk tidak memobilisasi ASN di daerahnya agar memenangkan pihak tertentu Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/ Penjabat Kepala Daerah (Pj)/ Penjabat sementara (Pjs) terkait netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;

16. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan 2024, DIPERLUKAN tindak lanjut fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri, Khususnya guna m e m a s t i k a n p e l a k sa n a a n R e ko m e n das i K A SN oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Menjatuhkan Sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN; SANKSI PADA KEPALA DAERAH

17. PENGADUAN M ASYA R AKA T Membentuk Desk Pemilu dan Pemilihan di Kementerian Dalam Ne g er i u n t u k m e n e r i m a ad u a n a t au laporan tentang dinamika pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di daerah Meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh Kemendagri Kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK

18. LAPORAN P E M B INA A N D A N P E NGA W A S AN N E T R A L I T A S A S N Membentuk Desk Pemilu dan Pemilihan di Kementerian Dalam N e g er i u n t u k m e n e r i m a ad u a n a t au laporan tentang dinamika pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di daerah Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bagian laporan kepada Presiden.

19. SISTEM BERBAGI TERINTEGRASI 19 KEMENDAGRI K A SN BKN KEMENPAN RB BAWASLU KASN BKN B A W AS L U PPK

20. TERIMA KASIH . . .