Bahan Paparan MYC Kemenhub_180422........

great prsentation ......................................................................

1. Jakarta, April 2022 KONTRAK TAHUN JAMAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1

2. 2 01 02 KETENTUAN MEMPROSES KONTRAK TAHUN JAMAK ALOKASI ANGGARAN KONTRAK TAHUN JAMAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SUBSTANSI ISI PAPARAN

3. 1 KETENTUAN MEMPROSES KONTRAK TAHUN JAMAK

4. 4 Dasar Hukum Memproses Kontrak Tahun Jamak PMK NO. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan PMK NO. 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan

5. 5 Sesuai Pasal 1 butir 2 dari PMK Nomor 60/PMK.02/2018, dinyatakan bahwa : “ Kontrak Tahun Jamak (KTJ) adalah Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang membebani lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran ”. Definisi Kontrak Tahun Jamak

6. Jenis Pekerjaan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Diatur dalam Pasal 2 PMK NO. 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan Tata Cara Pengajuan Perpa njangan , Penambahan Nilai dan Rekomposisi Diatur dalam Pasal 3 dan 4 PMK NO. 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan Diatur dalam Pasal 5 PMK NO. 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan Diatur dalam Pasal 6, 7 dan 8 PMK NO. 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan 6

7. Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Jenis Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang: penyelesaiannya lebih dari 12 ( dua belas ) bulan atau lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran ; atau memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran dan paling lama 3 ( tiga ) tahun anggaran . (2) Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran sebagaimana dimaksud adalah : a. pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang dari 12 ( dua belas ) bulan , tetapi membebani lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran ; b. pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya , sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi ( keadaan kahar ). (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak adalah pekerjaan konstruksi ; dan/ atau pekerjaan nonkonstruksi . 7

8. Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari : 1. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran diberikan untuk : pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 ( dua ratus milyar rupiah); atau pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 ( dua puluh milyar rupiah). 2. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diberikan untuk : pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 ( dua ratus milyar rupiah); atau pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 ( dua puluh milyar rupiah). Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman / hibah luar negeri dan/ atau pinjaman / hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya , dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan . Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang melebihi 1 ( satu ) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga . Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran . 8

9. Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Tata Cara Pengajuan Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dilakukan . Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dapat diajukan secara tertulis oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan . Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut : untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian / rekomendasi pemerintah / tim teknis fungsional kompeten ; untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian / rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai degan ketentuan negara setempat . alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/Lembaga atau daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan ; rencana pelaksanaan tah unan pekerj aan dalam Kontrak Tahun Jamak dicantumkan dalam prakiraan maju disertai alasan dan dasar pertim bangan pengajuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan pendukungnya untuk pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari terj adinya keadaan kahar , telah dilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan 9

10. 10 Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Perpanjangan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangan , dalam hal : terjadi keadaan kahar , yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak clan tidak dapat diperkirakan sebelumnya , sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi ; terjadi gagal lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; atau memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu Kontrak Tahun Jamak dapat diperpanjang . Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan dengan mencantumkan alasan clan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan , dan disertai dokumen pendukungnya Pekerjaan yang akan dilakukan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus melalui proses reviu oleh: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/ lembaga , dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak ; atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak disertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak . Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir .

11. Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Penambahan Nilai Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangan , dalam hal : terjadi keadaan kahar , yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya , sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi ; terjadi gagal lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; atau memberikan manfaat lebih apabila nilai kontrak di tambah Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan , dengan paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu memenuhi persyaratan sebagai berikut : permohonan penambahan nilai pagu dimaksud telah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah ; dan c. alasan dan dasar pertimbangan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan pendukungnya . beserta dokumen Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir . 11

12. Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years Contract ) Rekomposisi 12 Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak atas Kontrak Tahun Jamak yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan atau Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran bersangkutan . Perubahan komposisi pendanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran disampaikan secara tertulis oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q . Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak diberikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran ditetapkan . Penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran digunakan sebagai bahan revisi anggaran .

13. 2 ALOKASI ANGGARAN KONTRAK TAHUN JAMAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

14. Jenis Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak Lingkup Kemenhub 14 No Unit Eselon I Jenis Pekerjaan TA 1 DITJEN HUBDAT Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Tipe A 2021-2023 Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan SDP ( sungai , danau , Penyeberangan ) 2021-2023 Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis 2021-2023 Pekerjaan Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanann ( Buy The Services ) 2021-2023 2 DITJEN HUBLA Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 2021-2023 Pembangunan Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai 2021-2023 Konsultan Project Management Unit (PMU) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Teluk Palu 2021-2023 Replacement Rambu Suar Laut 2021-2023 3 DITJEN HUBUD Pembangunan dan Pengembangan Bandara 2021-2023 Pengadaan Fasilitas Pendukung Navigasi Penerbangan 2021-2023 Pengadaan Pesawat Kalibrasi 2021-2023 4 DJKA Pembangunan dan peningkatan jalur kereta api 2021-2023 Elektrifikasi jalur kereta api 2021-2023 Manajemen konstruksi pembangunan jalur kereta api 2021-2023 5 BPSDM Pembangunan Asrama 2021-2022

15. 15 Rekapitulasi Alokasi Anggaran dengan Alokasi Kontrak Tahun Jamak Kementerian Perhubungan TA 2020 - 2023 TA 2021 dari alokasi pagu RM Kemenhub sebesar Rp20.526.895.295.000,-, sudah terikat kontrak tahun jamak sebesar Rp3.678.026.265.000,- atau sebesar 17%. Selanjutnya TA 2022 dari alokasi RM Kemenhub sebesar Rp18.544.802.269.000,-, sudah terikat kontrak tahun jamak sebesar Rp2.048.172.019.000,- atau sebesar 11% dan TA 2023 alokasi RM yang sudah terikat kontrak tahun jamak sebesar Rp688.659.786.000,-. Di TA 2022 Proyek Kontrak Tahun Jamak telah menyerap sekitar 20 persen dari total pagu Kemenhub .

16. MYC di Lingkungan Kemenhub yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan 16

17. MYC di Lingkungan Kemenhub yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 17

18. Kendala Pelaksanaan MYC di Kemenhub Adanya gagal lelang Status lahan yang belum jelas Kondisi geografis yang menghambat pembangunan infrastruktur , antara lain pembangunan Pelabuhan dan Menara suar yang didirikan di laut yang terkendala ombak , tanah longsor pada jalur rel kereta api , sehingga mengakibatkan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan . Jam pelaksanaan pekerjaan yang harus disesuaikan dengan jadwal operasional , seperti pembangunan jalur kereta Administrasi kontrak yang kurang akurat Adanya penyesuaian design ditengah pelaksanaan konstruksi , seperti temuan cagar budaya (heritage) saat pembangunan fasilitas pendukung stasiun kereta api . Adanya tahapan value engineering yang mempengaruhi nilai proyek setelah alokasi proyek ditetapkan Adanya MYC yang bersumber dana PNBP/BLU yang sangat tergantung pada pencapaian target pendapatan . 18

19. Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan MYC Kemenhub Dari sisi kapasitas Ruang Fiskal Kemenhub untuk mendanai pekerjaan MYC TA 2021 dari alokasi pagu RM Kemenhub sebesar Rp20.526.895.295.000,-, sudah terikat kontrak tahun jamak sebesar Rp3.562.450.565.000,- atau sebesar 17%. Selanjutnya TA 2022 dari alokasi RM Kemenhub sebesar Rp18.544.802.269.000,-, sudah terikat kontrak tahun jamak sebesar Rp2.048.172.019.000,- atau sebesar 11% dan TA 2023 alokasi RM yang sudah terikat kontrak tahun jamak sebesar Rp 688.659.786.000 ,-. Dari sisi efisiensi Dibandingkan dengan kontrak tahunan , MYC lebih efisien karena kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan proses kontrak baru per proyek rata-rata sekitar Rp2 miliar , sehingga apabila dilaksanakan secara kontrak tahun jamak sebanyak 107 Proyek yang kontrak tahun jamaknya selama 2 tahun terdapat efisiensi sebesar Rp 214 miliar dan dengan proyek sebanyak 60 Proyek yang kontrak tahun jamaknya selama 3 tahun terdapat efisiensi sebesar Rp 240 miliar . Dari sisi ketepatan waktu Tidak ada jeda waktu untuk pelaksanaan pekerjaan , sehingga pelaksanaan waktu lebih cepat . Kualitas pekerjaan Standarisasi dan kualitas pekerjaan lebih terjamin , karena dilakukan oleh satu penyedia . Tanggung Jawab Kegagalan Pekerjaan oleh penyedia jasa menjadi jelas karena dilaksanakan satu penyedia . Ketepatan pencapaian target lebih terukur . MYC pekerjaan yang bersumber dana SBSN, sebagaimana ketentuan PMK tentang MYC tidak ada pembatasan besaran nilai sehingga semua ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan alokasinya disesuaikan dengan DPP SBSN. 19

20. TERIMA KASIH 20