PROGRAM-PROGRAM BIDANG REHABILITASI SOSIAL (Kabid Rehabilitasi Sosial) Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Utara DISAMPAIKAN OLEH : Hj. LINA INDRIATI, S.Sos NIP. 196606181988032007
REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
SASARAN LAYANAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL Penyandang Disabilitas Anak Lanjut usia Gelandangan dan Pengemis
PROGRAM-PROGRAM BIDANG REHABILITASI SOSIAL : BANTUAN SOSIAL UNTUK DISABILITAS DAN LANJUT USIA. BANTUAN SOSIAL UNTUK ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) / PANTI ASUHAN. PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA. PENANGANAN GEPENG DAN ORANG TERLANTAR. PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH). BANTUAN BIAYA KELUARGA MENDAMPINGI PASIEN LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DIRUMAH SAKIT . PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI . PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL . FASILITAS I PEMBUATAN NIK , KTP , AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN/ATAU KIA. PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIDIKAN/PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI KLIEN ANAK TERLANTAR , TUNA SOSIAL DAN DISABILITAS KE PANTI REHABILITASI SOSIAL .
1. BANTUAN SOSIAL UNTUK DISABILITAS DAN LANJUT USIA BANTUAN SOSIAL INI BERUPA UANG YANG DIBERIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (MENGALAMI KETERBATASAN FISIK, INTELEKTUAL, MENTAL MAUPUN SENSORIK) TERMASUK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DAN LANJUT USIA (USIA 60 TAHUN KEATAS) YANG MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR. BESAR BANTUAN Rp. 200.000,- PERBULAN.
2. BANTUAN SOSIAL UNTUK ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)/PANTI ASUHAN BANTUAN SOSIAL INI DIBERIKAN KEPADA ANAK YANG BERADA PADA PANTI ASUHAN. BANTUAN INI BERUPA UANG YANG DIKELOLA OLEH LKSA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN DAN MAKAN ANAK. BESAR BANTUAN ADALAH Rp. 25.000/ANAK/HARI SELAMA 1 TAHUN.
3. PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. (UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa). Peran Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ ini khususnya pasca penanganan medis berupa pendampingan dan fasilitasi ke lembaga yang melaksanakan pelayanan residensial seperti Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin maupun Sentra Budi Luhur.
4. PENANGANAN GEPENG DAN ORANG TERLANTAR Gepeng atau gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Orang terlantar yang kehabisan bekal diperjalanan adalah orang yang karena satu dan lain hal menyebabkan dirinya mengalami hambatan / kesulitan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke alamat tujuan. Jika orang luar kab. HSU , maka dipulangkan. Jika orang Kab. HSU , maka difasilitasi dan diarahkan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan
5. PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Peran Dinas Sosial : melakukan pendampingan terhadap anak korban dan membuatkan laporan sosial untuk kebutuhan proses hukum di pengadilan.
6. BANTUAN BIAYA KELUARGA MENDAMPINGI PASIEN LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DIRUMAH SAKIT Bantuan ini diberikan kepada keluarga pasien disabilitas maupun lansia dengan tujuan meringankan beban karena tidak bisa beraktifitas maupun bekerja.
7. PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI Adalah proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak. Peran Dinas Sosial adalah memberikan izin pengasuhan sementara (6 bulan) sambil memantau perkembangan anak untuk kemudian membuat laporan sosial yang diperlukan dalam sidang Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak).
8. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL Setiap Lembaga Sosial harus memiliki izin operasional agar dapat melakukan kegiatan. LKS menyampaikan permohonan izin operasional melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP). Peran Dinas Sosial dalam hal ini adalah memberikan rekomendasi bagi LKS yang mengajukan izin operasional.
9. FASILITAS I PEMBUATAN NIK , KTP , AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN/ATAU KARTU IDENTITAS ANAK Dinas Sosial memberikan fasilitasi bagi anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, maupun gepeng yang belum memiliki identitas ke Dinas terkait dalam hal ini dukcapil.
10. PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIDIKAN / PELATIHAN KETERAMPILAN/PEMBINAAN BAGI DISABILITAS, LANJUT USIA, ANAK TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL KE PANTI REHABILITASI SOSIAL , yaitu ke : PRSPDNF “FAJAR HARAPAN ” PRSPD “ISKAYA BANARAN” PPRSAR “MULIA SATRIA” PRSTS “BARAKAT CANGKAL BACARI” PPRSLU “BUDI SEJAHTERA” SENTRA BUDI LUHUR
A. PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK (PRSPDNF) “FAJAR HARAPAN” Ada 2 sasaran pelayanan yaitu : Disabilitas Netra potensial berusia 7 s.d. 45 tahun, berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular. Disabilitas fisik berusia 15 s.d. 35 tahun, tidak disasbilitas ganda, berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular.
B. PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (PRSPD) “ISKAYA BANARAN” Sasaran pelayanan : merupakan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Berusia 18 s.d. 35 tahun. Mandiri Dari keluarga kurang mampu.
C. PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA (PPRSAR) “MULIA SATRIA” Sasaran pelayanan: Balita terlantar (usia 0 s.d. 5 tahun) Anak terlantar (usia 6 s.d. 18 tahun) Remaja terlantar (usia 15 s.d. 18 tahun) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Anak korban tindak kekerasan.
D. PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL (PRSTS) “BARAKAT CANGKAL BACARI” Sasaran pelayanan: Tuna Sosial dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Usia 18 s.d. 59 tahun. Termasuk keluarga tidak mampu.
E. PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA (PRSLU) “BUDI SEJAHTERA” Sasaran pelayanan : Lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) terlantar/ rawan terlantar/lansia dengan gangguan mental/eks psikotik yang tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya. Tidak mempunyai penyakit menular. Bersedia tinggal dipanti.
F. SENTRA BUDI LUHUR Sasaran pelayanan : Eks ODGJ (sudah stabil) Korban penyalahgunaan Napza. berusia 15 s.d. 50 tahun. t idak memiliki penyakit menular dan tidak ada dual diagnosis. mulai bulan Maret 2024, pelayanan di Sentra Budi Luhur harus melalui BBPPKS Banjarmasin