BAHAN RAKORDA_BIDIV2024.pptxfgfgfgfdfdfdfdf

fgf

1. BAHAN RAKORDA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG PENAATAN DAN PEN I NGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan pengawasan penyelesaian sengketa LH & Penegakan hukum lingkungan serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan LH Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan / sengketa lingkungan Optimalisasi pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH ( Adiwiyata , Kalpataru & Kampung Iklim ) Peningkatan kegiatan identifikasi , verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan LH, melalui program kampung iklim

3. PROGRES PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIDANG TAHUN 2024

4. OUTPUT, OUTCOME & TARGET KINERJA PENGADUAN, SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) Output yang ingin dicapai dalam rangka kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur. Outcome yang ingin dicapai dalam rangka kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah ditindaklanjutinya penanganan semua pengaduan lingkungan hidup yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, adapun target kinerja tahun 2024 sebanyak 8 pengaduan . Sampai saat ini pengaduan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 15 Pengaduan Lingkungan Hidup dan 1 Pengaduan Non Lingkungan Hidup . Outcome yang ingin dicapai dalam rangka kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah terselesaikannya penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, adapun target kinerja tahun 2024 sebanyak 5 Perkara .

5. REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN LINGKUNGAN DLH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI JULI 2024

6. 1

7. SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LH TAHUN 2024 Dilaksanakan untuk 3 ( tiga ) bentuk kegiatan yakni : PROGRAM ADIWIYATA DALAM BENTUK GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (GERAKAN PBLHS). PROGRAM KALPATARU PROGRAM KAMPUNG IKLIM Dengan maksud dan tujuan yakni diharapkan melalui pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup pada wilayah provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Program Adiwiyata dalam bentuk Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah , Program Kalpataru dan Program Kampung Iklim dapat menjadi upaya dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan untuk menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat . Ruang lingkup : Calon Sekolah Adiwiyata pada Tingkat Nasional dan Tingkat Mandiri dan perpanjangan adiwyata Nasional/ Mandiri dalam bentuk pembinaan dan pendampingan penyusunan dokumen / seleksi administrasi dan asistensi serta verifikasi lapangan guna pemenuhan kriteria penilain Calon Sekolah Adiwiyata pada Tingkat Nasional dan Mandiri yang akan di nilai langsung oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK RI.

8. Calon Kampung Iklim dalam bentuk pembinaan dan pendampingan pengisian SRN dan Spectrum guna pemenuhan kriteria penilaian Program Kampung Iklim oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – KLHK RI. Usulan Tokoh Kalpataru dalam bentuk pembinaan dan pendampingan penyusunan dokumen administrasi sebagai Calon Tokoh Kalpataru Nasional guna pemenuhan kriteria penilaian oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK RI Serta untuk Tingkat Provinsi melakukan penilaian dokumen administrasi dan verifikasi lapangan bagi calon Tokoh Kalpataru dan Adiwiyata , sebagai wewenang Provinsi. Metode Pelaksanaan : Metode p elaksanaan dilakukan dengan identifikasi / inventarisasi / koordinasi / pendampingan pemenuhan kriteria / penilaian / verifikasi lapangan hingga pendampingan penerimaan penghargaan Tingkat Nasional.

9. Tahapan Pelaksanaan : Identifikasi dan Inventarisasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional/ Mandiri / perpanjangan Adiwiyata Nasional/ Mandiri / Provinsi / Calon Tokoh Kalpataru Nasional/ Provinsi / Calon Kampung Iklim ; Koordinasi kepada DLH Kabupaten /Kota sebagai pengusul Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional/ Mandiri / perpanjangan Adiwiyata Nasional/ Mandiri / Provinsi / Calon Tokoh Kalpataru Provinis dan Nasional/Calon Kampung Iklim ; Pendampingan pemenuhan kriteria penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi /Nasional/ Mandiri / Calon Tokoh Kalpataru Nasional/Calon Kampung Iklim ; Mengusulkan Calon Sekolah Adiwiyata pada Tingkat Nasional/ Mandiri dan perpanjangan Adiwiyata Nasional dan Mandiri / Calon Tokoh Kalpataru Tingkat Nasional / Calon Kampung Iklim / dan melakukan penilaian calon kalpataru / Adiwiyata dan perpanjangan Adiwiyata tingkat Provinsi ; Pendampingan penerimaan oleh Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional/ Mandiri / Tokoh Kalpataru Nasional/Kampung Iklim yang telah berhasil meraih penghargaan sesuai dengan kriteria dan tingkat penghargaannya , serta memberikan penghargaan Adwiyata / perpanjangan Adiwiyata / serta Tokoh Kalpataru tingkat Provinsi sebagai wewenang Provinsi.

10. SUB KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/ DUNIA USAHA/ DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 Dilaksanakan untuk 3 ( tiga ) bentuk kegiatan yakni : PROGRAM ADIWIYATA DALAM BENTUK GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (GERAKAN PBLHS). PROGRAM KALPATARU PROGRAM KAMPUNG IKLIM Dengan maksud dan tujuan yakni untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta pemerinta daerah dapat memperoleh penghargaan dibidang lingkungan hidup dalam upaya melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui penghargaan dibidang Dunia Pendidikan/ Masyarakata / Lembaga/ Dunia Usaha/ Tokoh Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

11. PROGRES KEGIATAN POKJA PKLH TAHUN 2024 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN PROGRES Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Kelompok Masyarakat/Lembaga Yang Meningkat Kualitasnya Terkait Lingkungan Hidup Yakni Sebanyak 110 Kelompok . Per 23 Agustus 2024 yakni : Jumlah Calon Tokoh Kalpataru Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Tokoh Kalpataru Tingkat Provinsi sebanyak 8 Tokoh yang telah diusulkan oleh DLH Kota Balikpapan, Kota Samarinda , Kota Bontang , Kabupaten Kutai Kartanegara , Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau , dan Kabupaten Kutai Timur. Jumlah Calon Tokoh Kalpataru Nasional yang diusulkan sebanyak 7 Calon dan yang berhasil sebagai Nominasi Penerima Penghargaan Tokoh Kalpataru Nasional sebanyak 2 Tokoh dimana 1 Tokoh yaitu Kelompok Sadar Wisata BEKAYUH BAUMBAI BEBUDAYA, Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil memperoleh Penghargaan Tokoh Kalpataru Nasional 2024 untuk kategori Penyelamat Lingkungan . Jumlah Calon Proklim yang diusulkan sebanyak 48 Lokasi dan keseluruhan telah ditetapkan dengan masing-masing kategori oleh KLHK RI. Jumlah Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi yang telah di usulkan oleh 8 Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur ( Kecuali Kubar dan Mahulu ) sebanyak 38 Sekolah dan keseluruhannya telah di tetapkan sebagai SAP 2024. Jumlah Calon Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi yang telah di usulkan oleh 7 Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur ( Kecuali Samarinda , Kubar dan Mahulu ) sebanyak 34 Sekolah dan keseluruhannya telah di tetapkan sebagai Perpanjangan SAP 2024. Untuk Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri yang telah di usulkan oleh 8 Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur ( Kecuali Kubar dan Mahulu ) sebanyak 72 Sekolah dan keseluruhannya telah di usulkan kepada Tim Penilai Pusat (PPGLHK – KLHK RI) dan hingga saat ini masih dalam proses penilaian . Penghargaan Kepala Daerah Dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS oleh Menteri LHK RI kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Walikota Balikpapan pada tanggal 10 Agustus 2024 lalu . Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk kegiatan PKLH tidak ada keterlibata dalam kegiatan di IKN

12. PERMASALAHAN BIDANG PENAATAN DAN PEN I NGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK FUNGSI

13. Pencemaran Lingkungan Hidup (Air, Udara dan Tanah) Pembakaran Hutan dan Lahan PERMASALAHAN LINGKUNGAN LH Perusakan Lingkungan Hidup Dumping Limbah B3/ Sampah /B3 PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP 1 PENYEBAB PERMASALAHAN 2 Jasa : RS, Pengolah Limbah B3, Transportasi Pertambangan Energi , dan Migas Industri , Perkebunan, Pertanian

14. PERMASALAHAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK FUNGSI TAHUN 2024 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup : Perlu ditingkatkanya koordinasi dan kolaborasi antara KLHK, DLH Provinsi dan DLH Kabupaten /Kota terkait pelaksanaan Program Adiwiyata , Kalpataru dan Program Kampung Iklim dalam bentuk rapat koordinasi ; Perlu adanya pembinaan / pelatihan secara rutin dan langsung dari KLHK, DLH Provinsi dan DLH Kabupaten /Kota kepada Calon Sekolah / Tokoh Kalpataru /Calon Kampung Iklim dalam penyusunan dokumen / administrasi pendukung kegiatan Calon Sekolah / Tokoh Kalpataru /Calon Kampung Iklim ; Perlu dilaksanakannya inventarisasi terhadap jumlah SMA/SMK/MA/ Sederajat sebagai acuan untuk pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS pada Program Adiwiyata , mengingat sebagian besar Kabupaten /Kota belum melakukan Pembinaan / Pengusulan pada tingkatan SMA/SMK/MA/ Sederajat tersebut , padahal sebelumnya DLH Prov. Kaltim telah mengirimkan surat pertama Nomor 660.2/898/B.IV.3/DLH/2021 Perihal Pelimpahan Pembinaan Sekolah Bagi SMA/SMK/ Sederajat , dan dipertegas kembali dalam surat tindak lanjut , perihal Pelimpahan Wewenang Pembinaan Sekolah Adiwiyata Bagi SMA/SMK/ Sederajat tertanggal 17 April 2024 Nomor 600.4/1240/DLH/2024.

15. Perlu ditingkatkan koordinasi lebih lanjut khusus kegiatan pengusulan Perpanjangan Adiwiyata baik pada Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri , mengingat masih adanya sekolah yang belum memahami adanya Peraturan Perpanjangan Adiwiyata ( Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/ SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata terutama pada Bab IV, Pasal 22 – 25 perihal Perpanjangan Sekolah Adiwiyata ). Tedapat Surat Edaran dari KLHK-RI Tahun 2024, perihal Update perkembangan Penerima Penghargaan Kalpataru 1980-2024, menjadi agenda baru kegiatan di tahun 2025 yaitu Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan keberlanjutan kegiatan Tokoh KALPATARU yang telah memperolah penghargaan baik untuk Tingkat Provinsi dan Nasional. Hasil monev tersebut akan diserahkan kepada KLHK-RI setiap tahunnya . Tentunya terkait dengan keberadaan tokoh , perkembangan / kemajuan kegiatan , status penerima kalpataru saat ini . Perlunya peningkatan identifikasi / inventarisasi usulan Kalpataru baik tingkat Provinsi dan Nasional, melihat perkembangan usulan tiap tahun belum ada kemajuan . Dukungan anggaran setiap tahun yang belum memadai untuk mendukung program kegiatan , sehingga pelaksanaan menjadi kurang maksimal .

16. UPAYA YANG DILAKUKAN MENGATASI PERMASALAHAN/KENDALA/KEGAGALAN TERKAIT PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIDANG TAHUN 2024

17. UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK FUNGSI TAHUN 2024 DAN RENCANA TAHUN 2025 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup : Untuk Program Adiwiyata telah terlaksana Rapat Koordinasi pertama kali Provinsi Kaltim sebagai tuan rumah , antara KLHK RI dan DLH Provinsi se - Indonesia dalam bentuk Peningkatan Kapasitas bagi Tim Pembina/ Penilai Sekolah Adiwiyata Tahun 2024 di Kota Balikpapan pada bulan Februari lalu , dimana kegiatan ini merupakan langkah awal dalam menjalin koordinasi dan penyamaan presepsi bersama Tim Pembina/ Penilai Sekolah Adiwiyata pada DLH Provinsi se Indonesia . Akan diselenggarakannya Peningkatan Kapasitas Sekolah Adiwiyata bagi SMA/SMK/ Sederajat di Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2025 guna meningkatatkan kesadaran peran penting DLH Kabupaten /Kota terhadap usulan SMA/SMK/ Sederajat sebagai upaya penyebarluasan pelaksanaan Gerakan PBLHS pada masing-masing wilayah di Kaltim . Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan keberlanjutan kegiatan Tokoh KALPATARU yang telah mendapatkan penghargaan baik untuk Tingkat Provinsi dan Nasional pada wilayah Kalimatan Timur di Tahun 2025 oleh DLH Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai bentuk tindak lanjut Surat Edaran dari KLHK-RI Tahun 2024, perihal Update perkembangan Penerima Penghargaan Kalpataru 1980-2024.

18. UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DASAR HUKUM Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 Pasal 492 Menteri, Gubernur , atau Bupati /Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penangung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peratuan perundang undangan di bidang lingkungan dan penelolaan lingkungan hidup .

19. Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang tatacara Penelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan hutan Kewenangan KLH K Izin bidang lingkungan hidup dan/ atau kehutanann yang diterbitkan oleh menteri Izin bidang lingkungan hidup dan/ atau kehutanann yang dikeluarkan Gubernur atau bupati / walikota dalam hal kementrian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius Pengaduan pernah disampaikan kepada instansi penaggung jawab di daerah provinsi atau kabupatan / Kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan ; atau Pengaduan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang dapak pencemaran dan/ atau kerusakannya lintas provinsi Kewenangan D LH Provinsi Izin bidang lingkungan hidup dan/ atau kehutanann yang diterbitkan oleh Gubernur Pengaduan pernah disampaikan kepada instansi penaggung jawab di daerah kabupatan / Kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan ; Pengaduan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang dapak pencemaran dan/ atau kerusakannya lintas Kabupaten Izin bidang lingkungan hidup dan/ atau kehutanann yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota

20. HAL-HAL YANG PERLU KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

21. D alam pengelolaan pengaduan lingkungan hidup harus mengacu kepada Tata cara pengaduan berdasarkan PermenLHK Nomor P.22/ Menlhk / Setjen /Set.1/3/2017 dan perlu adanya kordinasi antara pemerintah pusat , pemerintah provinsi , dan pemerintah Kabupaten /Kota sehingga pengelolaan pengaduan terlaksana sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan Pasal 16 PermenLHK Nomor P.22/ Menlhk / Setjen /Set.1/ 3/2017,  Instansi yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut Pengaduan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . Pengaduan tersebut dapat juga disampaikan melalui kepala desa / lurah atau camat setempat . Kepala desa / lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab . Dalam hal pengaduan   tersebut   tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja , pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN

22. Berdasarkan Pasal 26 PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/Set.1/ 3/2017,  Instansi yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut pengaduan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterimanya pengaduan (tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan uji laboratorium) .  Rekomendasi tindak lanjut verifikasi berdasarkan Pasal 25 PermenLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/Set.1/3/2017 dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan . Tindak lanjut penanganan pengaduan dimaksud dapat berupa : penerapan sanksi administrasi . penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan . penegakan hukum pidana . pelimpahan kepada bagian / bidang , unit kerja atau antar instansi penanggung jawab ; dan/ atau pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait .

23. HAL-HAL YANG PERLU KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup : Pelaksanaan Pengusulan pada 3 Program Kegiatan PKLH yakni Adiwiyata , Kalpataru dan Proklim dimana jadwal pengusulan terhadap seluruh calon telah terjadwal dengan pasti / sistematis disetiap tahunnya . Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian penting bagi DLH Kabupaten /Kota untuk dapat menyiapkan seluruh usulan calon pada 3 Program Kegiatan PKLH tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dihimbaukan dalam surat penyampaian usulan . Peran penting DLH Kabupaten /Kota terhadap usulan SMA/SMK/ Sederajat sebagai upaya penyebarluasan pelaksanaan Gerakan PBLHS pada masing-masing wilayah di Kaltim . Peran penting DLH Kabupaten /Kota Bersama dengan Provinsi untuk melaksanakan kegiatan monitor Evaluasi kegiatan Kalpataru , sehingga Provinsi Kaltim setiap tahun dapat menyampaikan data ke KLHK-RI dengan benar .

24. THANK YOU