Bahan_Rapat Pembinaan Bendahara_edit.pptx

Pembinaan perbendaharaan pemerintah republik indonesia

1. KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selasa, 19 April 2022

2. AGENDA PEMBAHASAN Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Temuan BPK Pencairan Anggaran & Pengelolaan Keuangan

3. Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara K UASA BUN Pengurusan Administrasi administratief beheer PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PPSPM PPK PEMBUATAN KOMITMEN SPP Pengurusan Komtabel Comptabel beheer PENELITIAN & PENGUJIAN PERINTAH PENCAIRAN DANA SP2D K PP N SPM se sudah reformasi ( Kondisi setelah berlaku UU No. 1 Tahun 2004) Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran KUASA PENGGUNA ANGGARAN

4. Pejabat Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Pejabat Pembuat Komitmen Menerima , menyimpan , menatausahakan , dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya Menguji kebenaran dan keabsahan permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK Membuat , menandatangani , dan melaksanakan perjanjian / kontrak

5. Menerima , menyimpan , menatausahakan , dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya Memastikan Kas pada Brankas tidak melebihi Rp 50 juta Melakukan pemotongan / pemungutan penerimaan negara dan menyetorkan ke kas negara Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN TUGAS BENDAHARA Antara lain:

6. Menguji kebenaran dan keabsahan permintaan pembayaran beserta dokumen pendukung Menerbitkan perintah pembayaran (SPM) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih . TUGAS PPSPM Antara lain: PPSPM menolak dan mengembalikan permintaan pembayaran (SPP), apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

7. Evaluasi TP BPK RI Penyimpanan Kas pada Brankas melebihi Rp 50 jt Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pemilik Kendaraan ber SIP Ketentuan Perjalanan Dinas terkait Bukti RIIL Taksi Keterlambatan Penyetoran PNBP dan Sewa Rumah Dinas Ketentuan Perjalanan Dinas terkait Biaya Transportasi Driver Temuan Pemeriksaan PNBP kurang setor ( Sewa Rumdin dan Uang Kuliah Poltek PU)

8. Hal- hal lain: Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Memaksimalkan UP/TUP Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Memastikan saldo kas di brankas tidak melebihi 50 jt atau dibuat Berita Acara Keadaan Kas Melaksanakan penyetoran PNBP ke kas negara tepat waktu Melakukan pengujian terhadap bukti yang terlampir terkait bukti dukung at cost Memastikan pembebanan tagihan pada akun anggaran yang tersedia Melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen hak tagih Melaporkan pelaksanakan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA

9. Belanja Operasional Perkantoran ( Keperluan perkantoran , pos surat , barang operasional lainnya , non operasional lainnya , persediaan barang konsumsi ) 1 Pemeliharaan (Gedung & bangunan , peralatan mesin , alat angkutan darat , irigasi , peralatan mesin lainnya , persediaan pemeliharaan lainnya ) 6 ANGGARAN BPSDM TAHUN 2022 Tukin dan Gaji 2 85.5 M 84 M 36.2 M 31.7 M 24.7 M 18.1 M Belanja Honor (Honor operasional Satuan Kerja , Honor Output Kegiatan , Jasa Profesi ) 8 30.6 M Akun COVID 9 4.8 M Jasa Konsultan 10 4.4 M PNBP 11 3.9 M TOTAL PAGU 350 M Langganan Daya dan Jasa (Listrik, telepon , air, daya dan jasa lainnya , sewa , jasa lainnya ) Belanja Modal 26.1 M 3 Perjalanan Dinas 4 Belanja Bahan 5 7

10. POLA KERJA PELAKSANAAN SWAKELOLA: Kerangka Acuan Kerja (KAK) SK TIM  Honorarium Tim Kegiatan Rutin  Konsultan Pendukung  Diklat Rapat Perjalanan Dinas Workshop/ Lokakarya Narasumber Pembayaran SPJ KONTRAKTUAL: Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap Pengadaan Lelang / Seleksi : Memahami Esensi Kontrak  Beserta adendumnya Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan Pembayaran Pencatatan ( Apabila Aset Modal) Kuitansi Proses Pengadaan Pengadaan Barang Jasa Bela Pengadaan E- Katalog Penunjukan Langsung Seleksi /Tender

11. PERJALANAN DINAS/SPPD LOKAL Transport lokal SBM atau At Cost Tidak diberikan transport untuk pemegang SIP mobil /motor Untuk Kegiatan rapat seharian  diberikan uang harian LUAR KOTA At Cost: Taksi , Pesawat / kereta , hotel, tol-bensin , dan Covid Test Uang Harian : Sesuai Kegiatan Bukti Pendukung SPJ: Surat Perintah Tugas Surat Perjalanan Dinas ( lembar belakang ) Kuitansi Rincian Biaya Perjadin Lampiran Bukti Sah (boarding pass pesawat , kereta , kuitansi taksi , penginapan )

12. BELANJA BAHAN dan HONORARIUM Belanja Bahan Pengadaan Langsung  Pemilihan langsung Seleksi  Belanja Honorarium Tim Swakelola Porsi Bela Pengadaan / Koperasi Cek kuantitas / kualitas fisik barang & jasa Pembayaran Kuitansi Manfaatkan KKP Cek Profil Penyedia Jasa Seleksi oleh BP2JK Tugas PPK  SPPBJ  Verifikasi & Validasi sebelum kontrak OB (Orang/ Bulan ) max 2 paket /orang OK (Orang/ Kegiatan ) Pengajar Widyaiswara  Ketentuan Widyaiswara Lokal Penceramah Narasumber Narasumber Orang dari luar Kementerian PUPR

13. TEMUAN BPK DI BPSDM Berikut Temuan Pemeriksaan BPK pada BPSDM

14. TEMUAN BPK DI BPSDM Berikut Temuan Pemeriksaan BPK pada BPSDM