Bedah Permendikdasmen nomor 13-2025.pptx

Penjelasan Permendikdasmen nomo 13 tahun 2025

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025

2. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Kerangka Dasar Kurikulum Pasal 3 Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur Kurikulum . Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : tujuan ; prinsip ; karakteristik pembelajaran ; landasan filosofis ; landasan sosiologis ; dan landasan psikopedagogis . Pasal 3 Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur Kurikulum . Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : tujuan ; prinsip ; landasan filosofis ; landasan sosiologis ; landasan psikopedagogis ; dan pendekatan pembelajaran mendalam . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 2 A

3. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Struktur Kurikulum Pasal 6 Struktur Kurikulum terdiri atas : struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah dasar , madrasah ibtidaiyah , atau bentuk lain yang sederajat ; Kurikulum sekolah menengah pertama , madrasah tsanawiyah , atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah menengah atas , madrasah aliyah , atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ; struktur Kurikulum taman kanak-kanak luar biasa ; struktur Kurikulum sekolah dasar luar biasa ; struktur Kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa ; struktur Kurikulum sekolah menengah atas luar biasa ; dan struktur Kurikulum Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan . Pasal 6 Struktur Kurikulum terdiri atas : struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah dasar , madrasah ibtidaiyah , atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah menengah pertama , madrasah tsanawiyah , atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah menengah atas , madrasah aliyah , atau bentuk lain yang sederajat ; struktur Kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ; struktur Kurikulum sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah luar biasa ; struktur Kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa dan madrasah tsanawiyah luar biasa ; struktur Kurikulum sekolah menengah atas luar biasa dan madrasah aliyah luar biasa ; dan struktur Kurikulum Satuan penyelenggara pendidikan kesetaraan . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 3 B

4. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Kokurikuler Pasal 16 Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memuat : kompetensi ; muatan pembelajaran ; dan beban belajar . (2) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk projek penguatan profil pelajar Pancasila. (3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada pendidikan kesetaraan . (4) Kokurikuler pada Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Pasal 16 Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memuat : kompetensi ; muatan pembelajaran ; dan beban belajar . (2) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu , gerakan 7 ( tujuh ) kebiasaan anak Indonesia hebat , dan/ atau cara lainnya . (3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan . (4) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Satuan Pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 4 C

5. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Kokurikuler Pasal 16 (5) Projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati , mengeksplorasi , dan/ atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik. (6) Projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan Pendidikan dan Peserta Didik. (7) Projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh Satuan Pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 5 C

6. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Kokurikuler Pasal 17 Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a pada projek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk ciri Peserta Didik yang: beriman , bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ; bergotong royong; bernalar kritis ; berkebinekaan global; mandiri ; dan kreatif . (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum . Pasal 17 Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dirumuskan untuk memperkuat : keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kewargaan ; penalaran kritis ; kreativitas ; kolaborasi ; kemandirian ; kesehatan ; dan komunikasi . (2) Alur perkembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 6 D

7. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Kokurikuler Pasal 18 Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b pada projek penguatan profil pelajar Pancasila memuat tema projek penguatan profil pelajar Pancasila.(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum . Tema projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi Satuan Pendidikan untuk merumuskan topik projek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik Peserta Didik . Tema projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum . Pasal 18 Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa tema . Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk merumuskan topik yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik Peserta Didik . Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Satuan Pendidikan. Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 7 E

8. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Kokurikuler Pasal 19 Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada projek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 ( satu ) tahun pelajaran . Pasal 19 Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada Kokurikuler dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu 1 ( satu ) tahun ajaran . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 8 F

9. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB II - CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA Ekstrakurikuler Pasal 22 Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler . Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler . Pasal 22 Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler . Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyediakan Ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya . Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 9 F

10. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN Peralihan Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf f, dan huruf j dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau secara serentak ; Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh kelas ; dan Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e, dan huruf i yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X . Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf i dapat menerapkan Kurikulum sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri ini secara bertahap atau secara serentak ; Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dapat menerapkan Kurikulum sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri ini secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh kelas ; dan Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e, dan huruf h dapat menerapkan Kurikulum sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri ini secara bertahap mulai dari kelas X. Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 10

11. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN Peralihan Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 ( satu ) pasal , yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 32A Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial diselenggarakan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah mulai tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap . Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 11

12. SUBSTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN LAMPIRAN Lampiran LAMPIRAN I : KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH LAMPIRAN II: STRUKTUR KURIKULUM LAMPIRAN III: PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER LAMPIRAN I : KERANGKA DASAR KURIKULUM LAMPIRAN II: STRUKTUR KURIKULUM LAMPIRAN III: PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER Permendikbud No. 12 /20 24 Permendikdasmen No. 13 /2025 12

13. Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas I (Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit) 2024 2025

14. Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas II (Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit) 2024 2025

15. Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas III-IV (Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit) 2024 2025

16. Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas V (Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit) 2024 2025

17. Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas VI (Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit) 2024 2025

18. Tabel 6. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas VII-VIII (Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit) 2024 2025

19. Tabel 7. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat Kelas IX (Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit) 2024 2025

20. Tabel 8. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas X (Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit) 2024 2025

21. Tabel 10. Struktur Kurikulum kelas X sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ( Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit ) 2024 2025

22. Tabel 10. Struktur Kurikulum kelas X sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ( Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit ) 2024 2025

23. Terima Kasih