BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI.pptx

Bppm

1. BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI BKPSDMD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR BORONG, 3 JULI 2025

2. OUTLINE PENGADAAN ASN ( PNS DAN PPPK) PENGELOLAAN DATA ASN KENAIKAN PANGKAT PNS MUTASI ASN PENSIUN PNS PEMBERHENTIAN ASN

3. Manajemen ASN TDD : a. Perencanaan Kebutuhan ; B. Pengadaan ; C. Penguatan Budaya Kerja Dan Citra Institusi ; D. Pengelolaan Kinerja; E. Pengembangan Talenta Dan Karier ; F. Pengembangan Kompetensi ; G. Pemberian Penghargaan Dan Pengakuan ; Dan H. Pemberhentian

4. PENGADAAN ASN Pengadaan ASN merupakan bagian dari manajemen ASN yang mencakup pengelolaan PNS dan PPPK secara professional, adil , dan bebas dari intervensi politik , termasuk penerapan sistem merit dalam rekrutmen , pengembangan karir , dan penilaian kinerja . Tujuan Pengadaan ASN Memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi pemerintah . Mendapatkan talenta terbaik yang mampu mendukung kinerja organisasi . Membangun ASN yang professional, berintegritas , dan mampu menjadi perekat bangsa . Menjamin pelaksanaan pengadaan ASN yang transparan , akuntabel , dan bebas dari KKN.

5. Perencanaan kebutuhan Instansi Pemerintah melakukan perencanaan kebutuhan ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk mengisi jabatan fungsional dan pelaksana ( Tenaga Teknis, Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan. Dalam hal ini BKPSDMD menerima usulan jabatan dari masing-masing P erangkat Daerah sesuai dengan ANJAB+ABK yang kemudian diinput pada menu rincian formasi SIASN Perencanaan . Rincian formasi yang telah diinput kemudian diverifikasi oleh tim verifikator BKN dan Menpan RB sampai dengan proses penetapan kebutuhan oleh Menpan RB

6. B . Proses Seleksi CPNS Setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menpan RB, BKPSDMD memberikan pengumuman terkait Seleksi CPNS. Adapun beberapa tahapan seleksi CPNS 2024: Pendaftaran Akun SSCASN Pendaftaran Formasi Seleksi Administrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengumuman Hasil  

7. II. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA ASN PENGELOLAAN DATA ASN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TERPUSAT DI BKPSDMD OLEH ADMIN SIASN SETIAP ASN WAJIB BROWSER http://asn.digital.bkn.go.id/ Login : - Username : NIP - Password : harus membuat dengan cara Minimal 12 karakter . Mengandung huruf besar , angka , dan simbol (* atau @). Tidak boleh menggunakan simbol underscore (_) atau dash (-). - OTP ( One Time Password) : instal pada playstore MFA (Multi Factor Authenthic ) CPNS WAJIB MENGAKTIFKAN ASN DIGITAL PADA LAYANAN INDIVIDU : MY ASN UNTUK MENGISI PROFIL PRIBADI DAN KELUARGA

8. III. KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 23 Juli Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil b. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Februari , 1 April, 1 Juni , 1 Agustus , 1 Oktober dan 1 Desember setiap tahun , kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian ”. Jenis Kenaikan Pangkat : Kenaikan Pangan Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan

9. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana . PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberikan Kenaikan Pangkat Reguler . Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan melampaui pangkat atasan langsung . Kenaikan Pangkat Reguler diberikan sampai dengan pangkat tertinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan .

10. JENJANG GOLONGAN DAN PANGKAT; Golongan I ( Juru ) pegawai lulusan SD dan SMP. Golongan Ia : Juru Muda Golongan Ib : Juru Muda Tingkat I Golongan Ic : Juru Golongan Id: Juru Tingkat. 2. Golongan II ( Pengatur ) pegawai yang lulusan mulai dari SMA, dan Diploma 3 (D3). Golongan IIa : Pengatur Muda Golongan IIb: Pengatur Muda Tingkat I Golongan IIc : Pengatur Golongan IId : Pengatur Tingkat I.

11. 3. Golongan III ( Penata ) pegawai dengan lulusan Sarjana 1 (S-1) hingga Sarjana 3 (S-3). Golongan IIIa: Penata Muda Golongan IIIb : Penata Muda Tingkat 1 Golongan IIIc: Penata Golongan IIId : Penata Tingat I. 4. Golongan IV (Pembina) Golongan IVa : Pembina Golongan IVb : Pembina Tingkat I Golongan IVc : Pembina Muda Golongan IVd : Pembina Madya Golongan IVe : Pembina Utama.  

12. IV. MUTASI Mutasi adalah perpindahan tugas dan / atau lokasi dalam 1 ( satu ) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 ( satu ) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri . Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah . Instansi Pusat adalah kementerian , lembaga pemerintah nonkementerian , kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten / kota yang meliputi sekretariat daerah , sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah , dinas daerah , dan lembaga teknis daerah . Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan , klasifikasi jabatan dan pola karier , dengan memperhatikan kebutuhan organisasi .

13. Mutasi terdiri atas : Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah; M utasi PNS antar kabupaten / kota dalam satu provinsi ; M utasi PNS antar kabupaten / kota antar provinsi , dan antar provinsi ; M utasi PNS provinsi / kabupaten / kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ; PNS antar-Instansi Pusat; M utasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan . Selain mutasi karena tugas dan / atau lokasi , PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/ atau lokasi atas permintaan sendiri dengan Memperhatikan Surat Perjanjian Siap Mengabdi Di Kabupaten Manggarai Timur selama 10 Tahun dan Surat Edaran Kepala BKN.

14. V. PEMBERHENTIAN Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi : a. atas permintaan sendiri ; dan b. tidak atas permintaan sendiri Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri . Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. meninggal dunia; c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/ atau berakhirnya masa perjanj ian kerja ; d. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah ;

15. e. tidak cakap jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban ; f. tidak berkinerja ; g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat ; h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun ; i . dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; dan/ atau j. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik .

16. PNS diberhentikan sementara , apabila : a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural ; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara d. Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum .

17. Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN : a. Jabatan Manajerial : 1. 6O ( enam puluh ) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama , pejabat pimpinan tinggi madya , dan pejabat pimpinan tinggi pratama ; dan 2. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas ; b. Jabatan Non manajerial : 1. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional ; 2. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi pejabat pelaksana .