#CATATAN-9 ILMU PERUNDANG-UNDANGAN .pptx

UNDANG-UNDANG

1. IX: ILMU PERUNDANG-UNDANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. PENDAHULUAN  Proses p’bentukan perat per-UU tdk hanya menjadi tanggung jawab Presiden & DPR, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat .

3.  Pasal 96 UU No.12 Th 2011 Masy berhak memberikan masukan scr lisan dan / atau tertulis dlm TUK Perat Per-UU. ( 2) Masukan scr lisan dan / atau tertulis sbgmn dimaksud pd ayat (1) dpt dilakukan melalui : a. rapat dengar pendapat umum ; b . kunjungan kerja ; c . sosialisasi ; dan / atau d . seminar , lokakarya , dan / atau diskusi . ( 3) Masy sbgmn dimaksud pd ayat (1) adalah orang perseorangan atau POK orang yg mempunyai kepentingan atas substansi R.Perat Per-UU.

4. Penjelasan Psl 96 (3): Termasuk dlm kelompok orang a.l : P ok / organisasi masy , P ok profesi , LSM & masy adat . (4) Utk memudahkan masy dlm memberikan masukan scr lisan dan / atau tertulis sbgmn dimaksud pd ayat (1), setiap R.Perat Per-UU hrs dpt diakses dgn mudah oleh masy .

5. Melalui Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 , MK menekankan pentingnya mewujudkan konsep partisipasi masy yg bermakna ( meaningful participation ) dlm proses pembentukan per-UU sbg bentuk pemenuhan asas keterbukaan . Hal ini juga mrpk realisasi dari Psl 22A UUD NRI 1945 . Peran MK sbg lembaga legislatif negatif juga berperan penting dlm hal ini , karena keputusan yg diambil oleh MK memiliki sifat erga omnes atau utk semua orang, yg berarti bahwa putusan tsb berlaku utk semua pihak , baik individu maupun lembaga negara

6.  p artisipasi bermakna mrpk prinsip yg tdk hanya penting scr konstitusional , tetapi juga dlm proses pembentukan UU. Dgn partisipasi yg signifikan , masy dpt mempengaruhi proses pembentukan perat per-UU, utk membuat kebijakan yg lebih responsif & berpihak kpd kepentingan masy scr luas

7. Keterlibatan masy yg signifikan dlm pembentukan perat per-UU sangat penting krn memiliki manfaat : 1 . Meningkatkan kualitas perat per-UU krn partisipasi publik dpt memberikan masukan & saran yg berharga dlm proses pembentukan perat . 2 . Memastikan bahwa perat yg disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tdk akan merugikan masy . 3 . Meningkatkan legitimasi perat krn partisipasi masy dpt mendukung&persetujuan thd perat yg dsusun 4 . Meningkatkan transparansi & akuntabilitas dlm proses per-UU, krn partisipasi publik dpt memastikan prosesnya terbuka & dpt dipertanggungjawabkan .

8. PRINSIP-2 MEANING PARTICIPATION Partisipasi melibatkan peran aktif & berarti dr b’bagai pihak dlm m’berikan masukan , pendpt , & pemahaman yg berkontribusi thd kebijakan publik yg lebih baik & inklusif . Utk memastikan partisipasi yg bermakna , terdpt prinsip2 yg perlu dipahami & diterapkan . Prinsip2 ini akan m’berikan kerangka kerja yg kokoh utk memastikan bahwa partisipasi publik dlm p’bentukan perat per-UU Ind memiliki dampak yg signifikan & berarti .

9. Dlm Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, MK mengartikan partisipasi yg bermakna sbg : hak komunitas utk didengarkan , hak komunitas utk dipertimbangkan , & hak komunitas utk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yg disampaikan .

10. Prinsip2 meaningful participation dlm pembentukan perat per-UU. Hak Untuk Didengar Pendapatnya M enjamin setiap individu atau pok masy memiliki hak utk mengemukakan pendpt mereka dlm proses p’bentukan perat per-UU. Masy diberi kesempatan utk menyampaikan sudut pandang , masukan & saran terkait kebijakan yg sedang dibahas . Sesuai Psl 28 & Psl 28E (3) UUD NRI 1945 m’jamin kebebasan berpendapat & berbicara . Dgn memastikan hak utk didengar pendapatnya , pemerintah menunjukkan komitmen mereka thd prinsip demokrasi & keadilan dlm proses p’bentukan perat per-UU.

11.  Prakteknya , P em perlu m’berikan ruang partisipasi yg terbuka & inklusif bagi masy . Mekanisme spt konsultasi publik , forum diskusi & pelibatan masy scr aktif dpt digunakan utk memastikan bahwa suara masy didengar & dipertimbangkan dgn serius dlm proses pembentukan perat per-UU. Dgn menghormati hak utk didengar pendapatnya , pem dpt m’bangun hubungan yg lebih kuat antara pem & masy , serta mewujudkan kebijakan yg lebih responsif thd kebutuhan & aspirasi masy scr keseluruhan .

12. 2. Hak untuk Dipertimbangkan Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat yg disampaikan oleh masy hrs dipertimbangkan dgn serius oleh pembuat kebijakan . Setiap masukan yg diberikan hrs dinilai scr objektif & dijadikan pertimbangan dlm proses pengambilan keputusan . Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah utk menghormati partisipasi masy & mengakui nilai kontribusi mereka dlm pembentukan perat per-UU.

13. 3. Hak utk Mendapatkan Penjelasan atau Jawaban Atas Pendapat yg Diberikan  Prinsip ini menjamin bahwa masy berhak mendptkan p’jelasan atau jawaban thd pendpt atau masukan yg mereka sampaikan dlm proses p’bentukan perat per-UU. Masy memiliki hak utk mengetahui bgmn pendpt mereka diperlakukan & bgmn masukan mereka diakomodasi dlm kebijakan yg dihasilkan . Hal ini mencerminkan transparansi & akuntabilitas pem dlm menjawab & m’berikan penjelasan thd partisipasi masy .

14.  Prinsip2 tsb bertujuan utk memastikan partisipasi masy dlm pembentukan perat per-UU di Indonesia. Hal ini sejalan dgn prinsip demokrasi yg dianut oleh Indonesia, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi & pelaksanaannya diatur oleh konstitusi . Prinsip2 tsb juga diatur dlm UU No. 12 Th 2011.

15. Tantangan dlm Implementasi Meaningful Participant atau partisipasi yg bermakna , a.l : 1. Kurangnya pemahaman ttg konsep partisipasi yg bermakna menjadi salah satu tantangan utama .  Banyak kasus di mana partisipasi masy hanya menjadi formalitas belaka , tanpa memberikan pengaruh nyata dlm pembentukan perat per-UU.

16. 2. Tidak adanya keseragaman pd perat per-UU terkait nomenklatur & prosedur partisipasi masy juga menjadi kendala .  Ketidakkonsistenan dpt membingungkan masy & menghambat partisipasi yg efektif . Penting utk melakukan konsolidasi & harmonisasi perat yg berkaitan dgn partisipasi masy guna menciptakan kerangka kerja yg jelas & terstandarisasi .

17. 3. Kurangnya kapasitas masy utk berpartisipasi dlm pembentukan perat per-UU. 4. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih menjadi permasalahan .

18. STRATEGI DALAM IMPLEMENTASI MEANINGFUL PARTICIPANT , a.l : 1 . Meningkatkan akses informasi adalah langkah penting dlm mengedukasi masy ttg proses p’bentukan perat per-UU. 2 . Peningkatan kapasitas masy melalui pelatihan & pendidikan . 3 . Keterlibatan aktif masy hrs didorong dgn menyediakan ruang partisipasi yg terbuka & inklusif .

19. 4 . Penting utk memastikan keterwakilan masy yg beragam . 5 . Pengaruh nyata dari masukan & saran masy hrs diakui & diintegrasikan dlm pembentukan perat per-UU. 6 . Terakhir , pemerintah hrs terbuka thd kritik & masukan dari masy .

20.  Dgn menerapkan strategi ini , pem dpt meningkatkan implementasi partisipasi yg bermakna dlm pembentukan perat per-UU. Hal ini akan menghasilkan kebijakan yg lebih inklusif , responsif & memiliki legitimasi y g kuat krn melibatkan masy scr langsung dlm proses pengambilan keputusan

21. KESIMPULAN  Partisipasi masy dlm proses p’bentukan perat per-UU di Indonesia. Hal ini didukung Putusan MK No. 91/PUUXVIII/ 2020 yg memberikan 3 kriteria meaningful participation , yaitu didengarkan pendptnya , dipertimbangkan pendapatnya & mendapatkan tanggapan atau penjelasan atas gagasan yg telah disampaikan .  Konsep partisipasi yg bermakna tsb  dpt mendorong pembentukan perat per-UU yg responsif .

22.  Partisipasi masy yg bermakna  meningkatkan kualitas peraturan , memastikan kepentingan publik terakomodasi , meningkatkan legitimasi perat & meningkatkan transparansi & akuntabilitas .  Dgn mengimplementasikan prinsip2 meaningful participation  dpt menjadi lebih efektif & memberikan dampak yg signifikan dlm kebijakan publik yg dibuat .

23. SEKIAN DAN TERIMA KASIH