Cuti Satuan Pendidikan by srikandi.pptxhh

Lll

1. CUTI MELALUI SRIKANDI Prosedur Permohonan dan Pemberian Cuti ASN Melalui Aplikasi Srikandi

2. CUTI ASN Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Cuti PNS 01 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Cuti PPPK 02 Pendelegasian wewenang pemberian cuti diatur dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor B/850/1221/BKDKORPRI-SET/2023 tanggal 21 Juli 2023 hal Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Pendelegasian Pemberian Cuti 03 Dasar Hukum

4. NO JENIS CUTI YANG MENGAJUKAN CUTI PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH KEPALA BKD DAN KORPRI KEPALA PERANGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Cuti Tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi/ JF Ahli Utama v - - - Administrator/JF Ahli Madya - - v - Pengawas/JF Ahli Muda/ JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana - - - v 2 Cuti Karena Alasan Penting Pejabat Pimpinan Tinggi/JF Ahli Utama v - - - Administrator/ JF Ahli Madya - v - - Pengawas/JF Ahli Muda/JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana - - v - 3 Cuti Besar Pejabat Pimpinan Tinggi/JF Ahli Utama v - - - Administrator/JF Ahli Madya - v - - Pengawas/JF Ahli Muda/JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana 4 Cuti di Luar Tanggungan Negara Semua PNS v - - - Pendelegasian Wewenang Cuti PNS

5. 5 Cuti Melahirkan Pejabat Pimpinan Tinggi/ JF Ahli Utama v - - - Administrator/JF Ahli Madya - v - - Pengawas/JF Ahli Muda/ JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana -   -   -   v   6 Cuti Sakit 1-14 hari kalender Pejabat Pimpinan Tinggi/ JF Ahli Utama v - - - Administrator / JF Ahli Madya - - - v Pengawas/JF Ahli Muda/ JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana - - - v Cuti Sakit 15-30 hari kalender Pejabat Pimpinan Tinggi/ JF Ahli Utama v - - - Administrator/JF Ahli Madya - - v - Pengawas/JF Ahli Muda/ JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana - - v -   Cuti Sakit > 30 hari kalender - 18 bulan Pejabat Pimpinan Tinggi/ JF Ahli Utama v - - - Administrator/JF Ahli Madya - v - - Pengawas/JF Ahli Muda/ JF Ahli Pertama/JF Keterampilan/Pelaksana - v - - 7 Semua jenis cuti yang akan dijalankan di luar negeri Semua PNS v - - - Pendelegasian Wewenang Cuti PNS

6.   NO   JENIS CUTI PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH KEPALA BKD DAN KORPRI KEPALA PERANGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 1 A. CUTI TAHUNAN Cuti Tahunan - - - v Cuti Tahunan s/d 6 hari kerja karena alasan penting - - - v B. CUTI SAKIT Cuti Sakit 1-14 hari - - - v Cuti Sakit 15 hari s/d 1 bulan - - v - Cuti Sakit 1 1/2 bulan karena gugur kandungan - - - v Cuti Sakit >1 bulan karena kecelakaan kerja hingga berakhir masa kontrak - v - - C. CUTI MELAHIRKAN Cuti Melahirkan anak pertama s/d anak ketiga - - - v D. SEMUA JENIS CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI v - - - Pendelegasian Wewenang Cuti PPPK

7. Konseptor pada SRIKANDI adalah pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Bagian TU yang ditunjuk oleh Kepala OPD masing-masing. Ketentuan Umum Tujuan pada SRIKANDI adalah pegawai yang mengajukan cuti . Kepada Yth . diketik manual dan disesuaikan kebutuhan ( pilih salah satu ): Gubernur Kepulauan Riau; atau Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau; atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau; atau Kepala Perangkat Daerah. Lampiran. Bukti dukung cuti ; Nota Dinas yang ditujukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti .

8. Daftar Verifikator dan Penandatangan bagi ASN yang bertugas di Cabang Dinas / UPT Untuk formulir permintaan dan pemberian cuti yang persetujuannya menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah: Verifikator : Kepala Sub Bagian TU UPT/ Cabdis masing-masing; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; Sekretaris OPD. Penandatangan : 1. Pegawai yang mengajukan cuti ; 2. Kepala UPT/ Kepala Cabang Dinas; 3. Kepala OPD. Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan Perangkat Daerah

9. Daftar Verifikator dan Penandatangan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Untuk formulir permintaan dan pemberian cuti yang penandatanganannya menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan: Verifikator : Kepala Sekolah ; Kepala Bidang PTK. Penandatangan : Pegawai yang mengajukan cuti ; Kepala Sekolah ; Kepala OPD. Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan

10. Daftar Verifikator dan Penandatangan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Untuk formulir permintaan dan pemberian cuti yang penandatanganannya menjadi kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau: Verifikator : Kepala Sekolah ; Kepala Cabang Dinas; Kepala Bidang PTK. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ( Asnan Mardianto , S.Sos ); Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan . Penandatangan : 1. Pegawai yang mengajukan cuti ; 2. Kepala Dinas Pendidikan; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan Kepala BKD dan KORPRI

11. Daftar Verifikator dan Penandatangan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Untuk formulir permintaan dan pemberian cuti yang penandatanganannya menjadi kewenangan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau: Verifikator : Kepala Sekolah ; Kepala Bidang PTK; Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ( Asnan Mardianto , S.Sos ); Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ; Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Penandatangan : Pegawai yang mengajukan cuti ; Kepala Dinas Pendidikan; Sekretaris Daerah. Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau; Kepala Cabang Dinas. Kewenangan Sekretaris Daerah

12. Daftar Verifikator dan Penandatangan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Untuk formulir permintaan dan pemberian cuti yang penandatanganannya menjadi kewenangan Gubernur Kepulauan Riau: Verifikator : Kepala Sekolah ; Kepala Bidang PTK; Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ( Asnan Mardianto , S.Sos ); Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ; Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau; Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penandatangan : 1. Pegawai yang mengajukan cuti ; 2. Kepala Dinas Pendidikan; 3. Gubernur Kepulauan Riau. Tembusan : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau; 2. Kepala Cabang Dinas. Kewenangan Gubernur

13. Prosedur 1 2 3 4 Pegawai mengajukan cuti ke Bagian Kepegawaian OPD Umpeg /TU menyiapkan formulir dan mengunggahnya ke SRIKANDI dengan menerapkan ketentuan cuti Umpeg memantau perkembangan persetujuan dan penandatanganan cuti Penyelesaian tanggal di form cuti boleh melebihi batas tanggal pengajuan Siapkan Bukti Dukung sesuai jenis cuti Jika Srikandi bermasalah , maka dapat diajukan manual

14. Formulir Cuti Tanggal pengajuan dibuat manual Tujuan : menggunakan format srikandi dan menyesuaikan sesuai kewenangan Nama, jabatan , dan NIP menggunakan format srikandi Ceklist jenis cuti yang diambil Hitung tanggal cuti Rekap sisa-sisa cuti pegawai TTd pegawai melalui Srikandi , WAJIB PUNYA Tanda Tangan Elektronik TTd Atasan , WAJIB PUNYA Tanda Tangan Elektronik TTd PyB Tanggal persetujuan , menggunakan format srikandi

15. Berlaku Kapan? 1 November 2024

16. Terima Kasih