dasar2 polmas pelatihan gada utama.n-d.pptx

pelatihan

1. DASAR-DASAR POLMAS

2. YG MENGATUR PENYELENGGARAN POLMAS KETENTUAN UUD 1945. U.U. No. 2 TH 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap No. 7 Th 2008 ttg Pedoman Dasar Strategis dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 Tgl 13 Oktb 2005 ttg Jakstra Penerapan Model Polmas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Perkap no 3 Th 2015 ttg Pemolisian Masyarakat

3. UUD 1945 TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DLM USAHA PERTAHANAN & KEMANAN NEGARA USAHA PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERTAHANAN & KEAMANAN RAKYAT SEMESTA OLEH TNI & POLRI, SBG KEKUATAN UTAMA, DAN RAKYAT SBG KUAT PENDUKUNG KEPOLISIAN NEGARA RI SBG ALAT NEGARA YG MENJAGA KEAMANAN & KETERTIBAN MASY BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI , MELAYANI MASY SERTA MENEGAKKAN HKM Pasal 30

4. UU NO. 2 THN 2002 PASAL 3 PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DI DIBANTU OLEH : a. KEPOLISIAN KHUSUS b. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; DAN/ATAU C. BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA (2) PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) HURUF a, b dan c, MELAKSANAKAN FUNGSI KEPOLISIAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA MASING-MASING .

5. PSL 14 AYAT (1) TTG TUGAS POLRI MEMBINA MASYARAKAT UTK KATKAN PARMAS , KESADARAN HKM MASY SERTA KETAATAN WARGA MASY THDP HKM & PERATURAN PER UU AN MELAKUKAN KOORD, PENGAWASAN & BIN TEKNIS THDP KEPOLISIAN KHUSUS, PPNS & BENTUK2 PAM SWAKARSA YANG DIMAKSUD DENGAN “ BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA “ ADL SUATU BENTUK PENGAMANAN YG DIADAKAN ATAS KEMANUAN, KESADARAN DAN KEPENTINGAN MASYARKT SENDIRI YG KEMUDIAN MEMPEROLEH PENGUKUHAN DARI POLRI SEPERTI : SAT PAMLING, BUJP. BENTUK2 PAM SWAKARSA MEMILIKI KEWENANGAN KEPOLISIAN TERBATAS DLM LINGKUNGAN KUASA TEMPAT SEPERTI : LING PEMUKIMAN, KERJA, PENDIDIKAN, DLL.

6. PSL 15 AYAT (1) TTG WEWENANG POLRI MEMBANTU MENYELESAIKAN PERSELISIHAN WARGA MASY YG DPT MENGGANGGU TIB UM. MENCEGAH & MENANGGULANGI TUMBUHNYA PENYAKIT MASYARAKAT YANG DIMAKSUD DENGAN PENYAKIT MASYARAKAT ANTARA LAIN : PENGEMISAN, GELANDANGAN, PELACURAN, PERJUDIAN, PENYALAH GUNAAN OBAT, PEMABUKAN, NARKOTIKA, LINTAH DARAT, PUNGLI PERDAGANGAN MANUSIA.

7. PSL 42 HUBUNGAN & KERJASAMA DIDLM NEGERI DILAKUKAN TERUTAMA DGN UNSUR2 PEMERINTAH DAERAH, GAKKUM, BADAN, LEMBAGA, INSTANSI LAIN, SERTA MASY DGN MENGEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS HUBUNGAN KERMA POLRI DGN PIHAK LAIN DIMAKSUDKAN UTK KELANCARAN TUGAS POLRI DGN TDK MENCAMPURI URUSAN INSTANSI MASING2 KERMA DGN PEMDA ADLH UTK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ASPEK KEAMANAN UMUM.

8. PERKAP NO 3 TAHUN 2015 TTG POLMAS P EM OL ISIAN MAS YARAKAT atau COMMUNITY POLICING MENGANDUNG MAKNA SEBAGAI “ suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota polri dan masyarakat , sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat ( kamtibmas ) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya ”.

9. FALSAFAH POLMAS 1. masyarakat bukan merupakan objek pembinaan 2. penyelenggara keamanan harus bersama2 dng masyarakat . 3. membangun kepercayaan masyarakat melalui kemitraan 4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam harkamtibmas . 5. komunikasi intensif antara polri dan masyarakat 6. menyesuaikan dengan budaya lokal 7. berlandaskan norma-norma sosial dan budaya lokal

10. FUNGSI POLMAS Mengajak masyarakat untuk harkamtibmas Membantu mengatasi masalah sosial dilingkungannya Mendeteksi , mengidentifikasi , menganalisis,menetapkan prioritas masalah , dan merumuskan pemecahan masalah harkamtibmas Bersama masyarakat Menerapkan hasil pemecahan masalah harkamtibmas

11. STRATEGI POLMAS KERJASAMA BIDANG KAMTIBMAS KERJASAMA DNG MASYARAKAT / KOMUNITAS PEMECAHAN MASALAH KORWASBINTEK KEPOLISIAN INTENSIFIKASI HUB POLRI DAN KOMUNITAS PATROLI DIALOGIS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT EKSISTENSI FKPM PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA

12. SASARAN POLMAS Masy sadar dan peduli harkamtibmas Mampu ident , analisis dan memecahkan masalah Kesadaran hukum masyarakat Berpartisipasi ciptakan kamtibmas Gangguan kamtibmas Kepercayaan masyarakat

13. Pendayagunaan pranata sosial - tradisional - modern Intensifikasi fungsi polri di bidang pembinaan masyarakat - Pelayanan - Patroli dialogis - Hub dng komunitas Pengembangan konsep dari negara jepang , australia , inggris . - Koban - Neighbourhood watch Pelaksanaan Polmas Modul a Modul b Modul c

14. MODUL A MODUL B MODUL C SISKAMLING PECALANG NEIGHBOURHOOD KOBAN PATROLI NTMC

15. TUGAS PEMBINAAN MASY, DETEKSI DINI, NEGOSIASI/MEDIASI, IDENT DAN MENDOKUMENTASIKAN DATA KOMUNITAS BINLUH KEPADA MASYARAKAT ATAU KOMUNITAS KOMUNIKASI DAN KOORD DNG MASY DI TEMPAT PENUGASANNYA TENTANG PEMELIHARAAN KAMTIBMAS KONSULTASI DAN DISKUSI DNG MASYARAKAT TTG PEMECAHAN MASALAH KAMTIBMAS PENGEMBAN POLMAS

16. MENERIMA INFO TTG PERMASALAHAN KAMTIBMAS CEGAH DAN TANGGULANGI PENYAKIT MASY MENYELESAIKAN PERSELISIHAN WARGA MASYARAKAT MELAKUKAN PENERTIBAN, PAM, GAKKUM. BERTINDAK MENURUT PENILAIANNYA SENDIRI. WEWENANG PENGEMBAN POLMAS

17. A. KEGIATAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WARGA MASYARAKAT: 1) INTENSIFIKASI KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT 2) INTENSIFIKASI PATROLI DAN TATAP MUKA PETUGAS POLRI DENGAN WARGA. B. KOMUNIKASI INTENSIF PETUGAS POLRI - WARGA MASYARAKAT: 1) INTENSIFIKASI KONTAK PERSON ANTARA PETUGAS DENGAN WARGA SECARA LANGSUNG/ TATAP MUKA, ATAU MELALUI SARANA KOMUNIKASI 2) PEMANFAATAN SARANA MEDIA PERS CETAK MAUPUN ELEKTRONIK 3) PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI POLRI DAN MASYARAKAT. C. PEMANFAATAN FKPM UNTUK PEMECAHAN MASALAH, ELIMINASI AKAR PERMASALAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL. 1) PEMANFAATAN TEMPAT, BALAI PERTEMUAN UNTUK FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT DGN POLISI 2) PEMANFAATAN FORUM PERTEMUAN YANG DILAKSANAKAN WARGA MASYARAKAT SECARA RUTIN, PERIODIK ATAU INSIDENTIL. BENTUK-BENTUK KEGIATAN DALAM PENERAPAN POLMAS

18. PENDEKATAN DAN KOMUNIKASI INTENSIF DENGAN TOKOH-TOKOH FORMAL DAN INFORMAL ( ADAT, AGAMA, PEMUDA, TOKOH PEREMPUAN, PENGUSAHA, PROFESI, DSB) DALAM RANGKA MENGELIMINASI AKAR PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH KEAMANAN/KETERTIBAN; PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL UNTUK PENGENDALIAN SOSIAL, ELIMINASI AKAR MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL; PENERAPAN KONSEP ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (POLA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL MELALUI JALUR ALTERNATIF YANG LEBIH EFEKTIF BERUPA UPAYA MENETRALISIR MASALAH SELAIN MELALUI PROSES HUKUM), MISALNYA MELALUI UPAYA PERDAMAIAN; PENDIDIKAN/ PELATIHAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS; H. KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN KELOMPOK FORMAL ATUPUN INFORMAL DALAM RANGKA PEMECAHAN MASALAH KAMTIBMAS.

19. DOOR TO DOOR SYSTEM PROBLEM SOLVING SUPERVISI DAN PENGENDALIAN PENYULUHAN MASYARAKAT KUNJUNGAN KE MASYARAKAT SINERGITAS 3 PILAR KEGIATAN PEMOLISIAN MASYARAKAT POLISI CILIK

20. PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

21. KUNJUNGAN KEPADA MASYARAKAT

22. PROBLEM SOLVING

23. SINERGITAS 3 PILAR

24. DOOR TO DOOR SYSTEM

25. POLISI CILIK

26. SUPERVISI DAN PENGENDALIAN TUGAS

27. POLMAS HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASY YG SETARA MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH SOSIAL YG TERJADI DALAM MASYARAKAT MENGURANGI KEJAHATAN, RASA TAKUT DAN KATKAN KUALITAS HIDUP MASY KOMUNIKASI TUJUAN

28. UPAYA PEMECAHAN MASALAH GANGGUAN KAMTIBMAS DGN LEBIH MENGUTAMAKAN PROSES MENGIDENTIFIKASI AKAR PERMASALAHAN, MENGANALISA, MENETAPKAN PRIORITAS TINDAKAN DAN MENGEVALUASI EFEKTIFITAS TINDAKAN BERSAMA DENGAN MASYARAKAT . YAN DAN LIN KEPADA MASY MENUJU TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG MENCAKUP : KOMUNIKASI BERBASIS KEPEDULIAN, TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT, KEMUDAHAN PEMBERIAN INFORMASI, PROSEDUR YANG EFISIEN DAN EFEKTIF, BIAYA YANG FORMAL DAN WAJAR, KEMUDAHAN PENYELESAIAN URUSAN, LINGKUNGAN TEMPAT KERJA YANG KONDUSIF . UPAYA PENEGAKAN HUKUM LEBIH DIUTAMAKAN KEPADA SASARAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DARIPADA PENINDAKAN HUKUM; d. UPAYA PENINDAKAN HUKUM MERUP ALTERNATIF TINDAKAN YANG PALING AKHIR, BILA CARA PEMULIHAN MASALAH ATAU CARA PEMECAHAN MASALAH YG BERSIFAT PERSUASIF TDK BERHASIL. POLA OPERASIONALISASI POLMAS:

29. INTENSITAS KOMUNIKASI ANTARA POLRI DAN MASY MENINGKAT. KEAKRABAN HUB PETUGAS DAN MASY MENINGKAT. KEPERCAYAAN MASY THD POLRI MENINGKAT. INTENSITAS GIAT FKPM MENINGKAT. KEPEKAAN/KEPEDULIAN MASY THD MSLH KAMTIBMAS DI LINGKUNGANNYA MENINGKAT. DAYA KRITIS MASY THD AKUNTABILITAS PENYELESAIAN MASALAH KAMTIBMAS MENINGKAT. KETAATAN WARGA THD ATURAN YG BERLAKU MENINGKAT. PARTISIPASI MASY DLM HAL DETEKSI DINI, PERINGATAN DINI DAN LAPORAN KEJADIAN MENINGKAT. PUAN MASY MENGELIMINIR AKAR MASALAH MENINGKAT. GANGGUAN KAMTIBMAS MENURUN. KRITERIA KEBERHASILAN POLMAS