Demokrasi Liberal - Idsejarah.net.pptx.pptx

bahan ajar

1. TREY research Demokrasi Liberal Idsejarah.net Simak video Demokrasi Liberal https://bit.ly/3SGWSuO

2. Peraturan Pembelajaran

3. TREY research

4. Pertanyaan Pemantik Apa perbedaan sistem presidensial dan parlementer? Negara mana saja yang menggunakan sistem presidensial dan parlementer saat ini?

5. Apa yang dimaksud sistem presidensial? Sistem Presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan legislatif. Apa yang dimaksud sistem parlementer? Sistem Parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif (pemerintah) bertanggung jawab langsung kepada legislatif (parlemen). Berbeda dengan sistem presidensial, dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih dari anggota parlemen.

6. Sistem Presidensial Sistem Parlementer Kepala Pemerintahan Presiden (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan) Perdana Menteri (kepala pemerintahan) Pemilihan Langsung oleh rakyat Tidak langsung (oleh parlemen) Masa Jabatan Tetap (sesuai konstitusi) Tidak tetap, tergantung dukungan parlemen Hubungan Eksekutif-Legislatif Terpisah, saling mengawasi Terikat erat, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen Pembentukan Kabinet Presiden membentuk kabinet sendiri Perdana Menteri membentuk kabinet dan harus mendapat persetujuan parlemen Tanggung Jawab Kabinet Tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen Bertanggung jawab langsung kepada parlemen Pembubaran Parlemen Presiden tidak dapat membubarkan parlemen secara sewenang-wenang Kepala negara (biasanya atas saran perdana menteri) dapat membubarkan parlemen Perbedaan Sistem Presidensial dan Parlementer

7. Kabinet Presidensial 19 Agustus - 14 November 1945 Kabinet Syahrir I 14 November 1945 - 12 Maret 1946 Kabinet Syahrir II 12 Maret - 2 Oktober 1946 Kabinet Syahrir III 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947 Kabinet Amir Syarifuddin I 3 Juli 1947 - 11 November 1947 Kabinet Amir Syarifuddin II 11 November 1947 - 29 Januari 1948 Kabinet Sistem Parlementer pada Masa Revolusi (1945 - 1950) Didirikannya TKR Terjadi Perundingan dengan Ingggris pasca pertempuran Ambarawa, Medan dan Surabaya Lahirnya TNI AU, POLRI dan ALRI Penculikan Syahrir oleh Tan Malaka Pada kabinet ketiga Syahrir memberikan banyak kursi kepada partai Membuat ejaan Suwandi Pengakuan de facto Perjanjian Linggarjati Membentuk KTN bersama Belanda Membentuk KTN bersama Belanda

8. Kabinet Hatta I 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949 Kabinet Darurat Perang 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949 Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949 Kabinet Susanto / Kabinet Peralihan 20 Desember 1949 - 21 Januari 1950 Kabinet Halim / Kabinet RI Yogya 21 Januari 1950 - 6 September 1950 Mendapatkan dukungan dari NU dan Masyumi Terbentuknya RIS dan rasionalisasi anggaran KMB Agersi Militer Belanda II Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai presiden PDRI Berakhir karena selesainya KMB Mengubah sistem RIS menjadi NKRI Kabinet interim Memiliki tugas meredakan gejolak pasca bersatunya negara federal

9. RIS REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Sesuai Konstitusi, RIS terdiri dari negara bagian, satuan-satuan kenegaraan dan daerah khusus sebagai berikut: a. Negara Bagian yang meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia. b. Satuan-Satuan Kenegaraan , meliputi Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Banjar, Riau, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Dayak Besar, dan Kalimantan Barat. c. Daerah Swapradja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

10. ‹#› TREY research Add a footer Mari merefleksi menggunakan Kahoot! https://create.kahoot.it/share/demokrasi-parlementer-dan-keadaan-ekonomi-pada-masa-revolusi/5eb4e77c-1713-4586-bb58-536951e96b26

11. ‹#› TREY research Add a footer Ice Breaking Silahkan berdiri dan ikuti gerakan di video berikut https://youtu.be/62oEqMdFjTw?si=ylbT4PFm1_csFe7A

12. ‹#› TREY research Add a footer Keadaan dan Kebijakan Ekonomi Keadaan Ekonomi Kebijakan Ekonomi Inflasi tinggi akibat keadaan politik Blokade ekonomi Belanda Kekosongan kas negara Kesulitan pengelolaan sumber daya alam Infrastruktur yang rusak Pengangguran dan kemiskinan Kebijakan moneter yang lemah Ketergantungan terhadap bantuan luar negeri Membuka hubungan dagang dengan luar negeri Diplomasi beras ke India Program Pinjaman Nasional Konferensi Ekonomi Membentuk Badan Perancang Ekonomi RERA Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Kebijakan tentang Oeang Republik Indonesia (ORI) Subsidi bahan pokok Pengembangan infrastruktur

13. Wilopo April 52 – Juni 53 Ali Sastroamijoyo I Juli 53 – Agustus 55 Burhanuddin Harahap Agustus 55 – Maret 56 Ali Sastroamijoyo II Maret 56 – Maret 57 ‹#› (+) Indonesia masuk PBB (-) Masalah Irian TREY research Natsir September 50 – Maret 51 Sukiman April 51 – Februari 52 Juanda Maret 57 – Juli 59 Add a footer Kabinet Masa Sistem Parlementer pada Masa Demokrasi Liberal (-) Bantuan MSA dari AS (-) Peristiwa 17 Oktober 1952 internal TNI (-) Peristiwa Tanjung Morawa (+) KAA (-) Konflik internal PNI dan NU (+) Selesainya Pemilu 1955 (+) Pembatalan isi KMB (-) Konflik internal PNI Masyumi (+) ZEE

14. No Nama Kabinet Masa Jabatan Perdana Menteri 1 Kabinet Natsir Sep 1950 – Apr 1951 Mohammad Natsir 2 Kabinet Sukiman Apr 1951 – Feb 1952 Sukiman Wirjosandjojo 3 Kabinet Wilopo Apr 1952 – Jun 1953 Wilopo 4 Kabinet Ali Sastroamidjojo I Jul 1953 – Jul 1955 Ali Sastroamidjojo 5 Kabinet Burhanuddin Harahap Agu 1955 – Mar 1956 Burhanuddin Harahap 6 Kabinet Ali Sastroamidjojo II Mar 1956 – Mar 1957 Ali Sastroamidjojo 7 Kabinet Djuanda Mar 1957 – Jul 1959 Djuanda Kartawidjaja Daftar Kabinet di Masa Demokrasi Liberal

15. Kabinet Natsir (1950-1951) Program Kabinet Natsir Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. Menyempurnakan organisasi angkatan perang . Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Prestasi Kabinet Natsir Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pada masa Kabinet Natsir, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa . Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.

16. Kabinet Natsir (1950-1951) Kegagalan Kabinet Natsir Sumitro Plan Penyelesaian Irian Barat Munculnya konflik horizontal di Indonesia ( DI/TII , Gerakan Andi Azis, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)).] Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir Mosi Hadikusumo adalah mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir yang menyatakan pemerintah tidak mendapat dukungan rakyat, dan mosi ini diajukan oleh Hadikusumo dari Partai Masyumi (faksi yang berseberangan dengan Natsir). Hadikusumo menentang Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.

17. Kabinet Sukiman (1951-1952) Peristiwa penting: Menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat melalui Mutual Security Act . Peningkatan ketegangan dengan Uni Soviet akibat kebijakan pro-Barat. Alasan bubar: Dituduh terlalu condong ke Amerika Serikat, yang menyebabkan penolakan dari parlemen. Ketidakstabilan politik akibat konflik antarpartai.

18. Mutual Security Act & Jatuhnya Kabinet Sukiman Apa itu MSA? Bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat bagi negara-negara anti-komunis (1951). Kontroversi di Indonesia: Kabinet Sukiman menerima MSA pada 1952. Perjanjian ini mengikat Indonesia berpihak pada Blok Barat. Dinilai melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif. Memicu ketegangan diplomatik dengan Uni Soviet, yang menilai Indonesia tidak netral. Dampak Politik: Dikecam oleh DPR & berbagai partai. Tekanan politik semakin besar. Kabinet Sukiman jatuh. Presiden AS Harry S Truman menandatangani Mutual Security Act sebagai antisipasi terhadap meluasnya ideologi komunis pada masa Perang Dingin

19. Kabinet Wilopo (1952-1953) Peristiwa penting: Peristiwa 17 Oktober 1952, di mana TNI mengajukan tuntutan reformasi kepada pemerintah. Ketidakmampuan menangani permasalahan ekonomi dan agraria. Alasan bubar: Tekanan dari parlemen akibat kegagalan mengatasi inflasi dan kesenjangan ekonomi. Perbedaan pandangan dalam parlemen membuat kabinet kehilangan dukungan politik.

20. Peristiwa 17 Oktober 1952 Latar Belakang: Ketegangan antara Angkatan Darat dan DPR Sementara. DPR dianggap terlalu ikut campur dalam urusan militer. Peristiwa: Pasukan militer (dipimpin Kol. A.H. Nasution) mengepung Istana Merdeka. Menuntut: Pembubaran DPR, Pemilu baru, Pemerintahan yang kuat & efisien. Reaksi Soekarno: Menolak tekanan militer. Memberhentikan Nasution sebagai KSAD. Peristiwa 17 Oktober 1952 Saat istana negara dikepung moncong senjata

21. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) Peristiwa penting: Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, yang memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional. Peningkatan nasionalisasi perusahaan asing. Alasan bubar: Konflik internal dalam koalisi menyebabkan ketidakstabilan kabinet. Perbedaan kepentingan antarpartai menghambat jalannya pemerintahan.

22. Konferensi Asia Afrika Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada 18–24 April 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika yang sebagian besar baru merdeka. Tujuan utama konferensi ini adalah memperkuat solidaritas antar negara-negara berkembang, menolak kolonialisme dalam segala bentuk, dan menjaga perdamaian dunia di tengah ketegangan Perang Dingin. KAA menghasilkan Dasasila Bandung , yaitu sepuluh prinsip dasar hubungan internasional yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, dan kerja sama damai. Konferensi ini memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai pelopor Gerakan Non-Blok.

23. Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) Peristiwa penting: Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Usaha penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda. Alasan bubar: Berakhirnya masa pemerintahan pasca pemilu dan perubahan dinamika politik setelah pemilihan anggota parlemen baru.

24. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) Peristiwa penting: Nasionalisasi perusahaan Belanda sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Meningkatnya gerakan separatis di beberapa daerah. Alasan bubar: Meningkatnya ketegangan politik dan ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi. Banyaknya gerakan separatis membuat pemerintahan tidak stabil.

25. Kabinet Djuanda (1957-1959) Peristiwa penting: Deklarasi Djuanda (1957), yang menegaskan batas wilayah perairan Indonesia. Penumpasan pemberontakan daerah seperti PRRI dan Permesta. Alasan bubar: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Liberal dan mengembalikan sistem pemerintahan ke presidensial.

26. Deklarasi Djuanda Deklarasi Juanda adalah pernyataan Indonesia pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah Indonesia. Sebelum deklarasi ini, laut antar pulau dianggap sebagai laut bebas yang bisa dilalui negara lain. Dengan Deklarasi Juanda, Indonesia ingin menyatukan semua pulau dan lautnya sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh.

27. Wilayah Indonesia Sebelum Deklarasi Juanda

28. Wilayah Indonesia Sesudah Deklarasi Juanda Penerapan Zona Ekonomi Ekslusif

29. ‹#› TREY research Add a footer Quiz Kahoot Kabinet Parlementer pada Demokrasi Liberal https://create.kahoot.it/details/73bf492e-4ea9-430d-8235-b03323e617d1

30. TREY research Kondisi Ekonomi ‹#›

31. TREY research Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal ‹#› Hutang kepada Belanda pada masa KMB Ekonomi Indonesia masih menggunakan system Belanda Pemerintah Belanda tidak mewarisi ilmu ekonomi untuk diubah menjadi ekonomi nasional Kondisi politik tidak stabil Defisit keuangan hingga 5,1 miliar rupiah Ekspor bergantung pada perkebunan Angka pertumbuhan penduduk yang besar

32. TREY research Kebijakan Bidang Ekonomi Gunting Syafrudin Gerakan Benteng Nasionalisasi De Javasche Bank Sistem ekonomi Ali-Baba Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) Rencana Pembangunan Lima Tahun Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

33. TREY research Kebijakan Ekonomi ‹#› GUNTING SYAFRUDIN Pemotongan nilai tukar rupiah,hingga nilai tukarnya ½ Ekonomi Ali Baba Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina Baca Materi Gunting Syafrudin https://idsejarah.net/guntingsyafrudin

34. TREY research Kebijakan Ekonomi ‹#› Nasionalisasi De Javasche Bank Mengambil alih bank De Javasche Bank Gerakan Benteng Bantuan kredit/pinjaman bagi pengusaha Masyarakat/golongan pengusaha/pedagang

35. TREY research ‹#› Kahoot Kondisi Ekonomi Pada Demokrasi liberal https://create.kahoot.it/details/64294b57-0ef1-43e9-abe9-f9d59249f8a0

36. TREY research ‹#› Refleksi Pembelajaran Seberapa paham kamu dengan materi yang telah dipelajari hari ini? Gambarkan tingkat pemahamanmu dengan angka 1-10, di mana 1 berarti belum paham sama sekali, dan 10 berarti sangat paham. Apa saja yang telah kamu pelajari dari materi ini? Tuliskan poin-poin penting yang menurutmu menjadi inti dari pembelajaran hari ini. Apa hal yang sulit kamu pahami dari materi ini? Sebutkan bagian atau konsep yang menurutmu paling menantang dan jelaskan mengapa itu sulit. Apa hal menarik yang kamu dapatkan dari materi ini? Ceritakan sesuatu yang menurutmu baru, unik, atau memberikan wawasan berbeda dari pembelajaran hari ini.

37. TREY research Thank You ‹#› Ikuti kami : https://idsejarah.net https://instagram.com/idsejarah https://www.youtube.com/idsejarah