DISKUSI PP SP KEP SPSI JHT JP UU PPSK.ppt

Bahan presentasi saya kepada pengurus pusat DPP SP KEP SPSI menjelaskan tentang program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.

1. TATAKELOLA PROGRAM JHT &
JP
DALAM UU 4/2023 (PPSK)
Ahmad Ansyori
Diskusi terbatas, PP KEP SPSI
Jakarta, 21 Agustus 2025
Hal.1/10

2. Agenda
1 2 3 4 5
SJSN dalam PPSK ISU UTAMA
KEBUTUHAN
PENGATURAN
PERAN SP/SB RANGKUMAN
2
RAKERDA II & FGD
SP KEP SPSI JATIM
2024

3. 3
PERUBAHAN UU SJSN DALAM UU PPSK

4. Apa yang anda bayangkan tentang
JHT dan JP dalam UU P2SK?
?

5. KONDISI KEPESERTAAN DAN KLAIM JHT
*Dalam juta
•Rata rata kenaikan peserta JHT dalam 5 tahun hanya sebesar 2,46%.
•Berdasarkan alasan klaim, pengambilan JHT dilakukan oleh pekerja yang mengundurkan diri, dengan rata rata
usia 25 -35 th.
•Selama lima tahun terakhir, rata-rata pekerja yang mengambil JHT dengan masa iur lebih dari 57 tahun, namun
terjadi perubahan tren pada tahun 2023 klaim didominasi oleh pekerja dengan masa iur 1-5 tahun (1,56 juta
orang).

6. Dampak UU P2SK terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
•Manfaat JHT dapat dibayarkan sekaligus atau berkala.
•Peserta JHT dalam kondisi mendesak dapat mengambil sebagian atau seluruh
manfaat JHT pada akun tambahan.
•Minimal hasil pengembangan setara dengan tingkat imbal hasil deposito
bank pemerintah.
•Manfaat JHT dan hasil pengembangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 188 angka 1:
Mengubah Pasal 36
Pasal Subtansi Yang Diatur
3
2
1
•Adanya akun utama dan akun tambahan untuk penempatan iuran JHT.
•Iuran pada akun utama lebih besar dari akun tambahan.
•Besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
•Besaran iuran PU berdasarkan persentanse Upah/Upah sampai batas
tertentu/penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh Pemberi kerja dan pekerja
•Besaran iuran BPU ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan oleh pemerintah.
•Besaran iuran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 188 UU P2SK Mengubah 3 pasal dalam UU SJSN: Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38
Pasal 188 angka 2:
Mengubah Pasal 37
Pasal 188 angka 3:
Mengubah Pasal 38

7. Dampak UU P2SK terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pasal 189
Pasal Subtansi Yang Diatur
2
1
•Pemerintah mengharmonisasikan seluruh Program pensiun termasuk
Program Pensiun Bersifat Wajib.
•Program Pensiun Bersifat Wajib termasuk program JHT dan Program JP.
•Pemerintah dapat melaksanakan Program Pensiun tambahan yang bersifat
wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan
penghasilan tertentu.
•Harmonisasi Program Pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah
mendapatkan persetujuan DPR.
:
Pasal 190
•Aset dan liabilitas Program Pensiun wajib dikelola dengan menerapkan prinsip
tata kelola yang baik
•Keputusan dan tindakan terkait pengembangan aset yang dilakukan oleh
pengelola Program Pensiun wajib didasarkan pada analisis pengembangan aset
yang objektif, independen, dan rasional
•Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi pengelola Program
Pensiun yang terkait dengan keuangan negara diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

8. Dampak UU P2SK terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pasal 191
Pasal Subtansi Yang Diatur
2
1
•Anggota Direksi atau yang setara pada pengelola program pensiun terkait keuangan
negara dapat melakukan Cut Loss setelah memenuhi kriteria:
- bukan kelalaian/kesalahan
- telah melakukan analisis yang memadai
- tidak mempunyai benturan kepentingan
•Kerugian Cut loss bukan merupakan kerugian negara/lainnya dan tidak dapat
dipermasalahkan secara hukum.
•Penuruan nilai asset tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila telah
memenuhi kriteria tertentu.
•Cut loss diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
•Anggota direksi atau yang setara dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan apabila: melakukan cut loss tidak sesuai dengan ketentuan. Dan menyebabkan
penurunan nilai aset.
Pasal 199
3
Pasal 200
•Sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha berbadan hukum/non badan hukum orang
perseorangan yang memberi perintah.
•Badan hukum/non badan hukum : pidana denda paling sedikit 20 Milyar dan paling
banyak 300 Milyar.
•Orang perseorangan: pidana penjara paling sedikit 5 tahun paling lama 15 tahun dan
Pidana denda paling sedikit 10 Milyar paling banyak 200 Milyar.

9. 3 Pengaturan PP
Program JHT:
•Besaran proporsi iuran
yang ditempatkan di
akun utama dan akun
tambahan - Pasal 36
ayat (4)
•Manfaat JHT dan hasil
pengembangan – Pasal
37 ayat (7)
•Besaran iuran PU dan
BPU – Pasal 38 ayat (3)
3 Pengaturan PP Program
Jaminan Pensiun:
•Harmonisasi program
pensiun – Pasal 189 ayat (6)
•Pengelolaan aset dan
liabilitas Program Pensiun
bagi pengelola Program
Pensiun yang terkait dengan
keuangan negara – Pasal
190 ayat (10)
•Cut loss dan penurunan nilai
aset yang dikelola oleh
pengelola Program Pensiun
yang terkait dengan
keuangan negara– Pasal 191
ayat (5)
PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UU P2SK TERKAIT SJSN

10. PP JHT & JP Yang Diperlukan
Melaksanakan UU P2SK
1.Adanya pengaturan penempatan iuran melalui 2 (dua) akun yakni akun utama dan akun
tambahan;
2.Penempatan iuran pada akun utama harus lebih besar dari akun tambahan
3.Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dapat dibayarkan secara sekaligus atau
berkala;
4.Peserta Jaminan Hari Tua dapat mengambil sebagian atau seluruh manfaat JHT pada akun
tambahan dalam kepentingan mendesak (tidak ada batas waktu, berbeda dengan
kebijakan sebelumnya yakni 10 tahun);
5.Minimal hasil pengembangan setara dengan tingkat imbal hasil deposito bank Pemerintah
6.Besaran iuran PU berdasarkan persentanse Upah/Upah sampai batas tertentu/penghasilan
tertentu yang ditanggung bersama oleh Pemberi kerja dan pekerja
7.Besaran iuran BPU ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan oleh
pemerintah

11. Apa
yang perlu diantisipasi ?
?

12. UU P2SK dan dampak Terhadap JHT & JP
1.Pasal 188:
•Skema 2 akun berpotensi merugikan peserta.
•Pengambilan Saldo mana yang boleh di ambil, Jika tidak diantisipasi dapat defisit di usia pensiun.
•Perlu dibuat Kriteria keadaan mendesak
•Iuran JHT, upah Peserta yang melewati batas tertentu, menjadi saldo perhitungan iuran Dana Pensiun
yang berada di luar skema SJSN.
•Iuran JHT BPU sebaiknya tidak dikaitkan dengan pilihan iuran untuk program JKK dan JKM
•Perlu DASAR dan PENGATURAN yang JELAS batas atas upah untuk iuran JHT BPU
2.Pasal 189:
•Pengharmonisasian program pensiun berpotensi mengubah skema Program JHT dan JP, Karena ada
skema penyelenggaraan program pensiun tambahan yang bersifat wajib.
3.Pasal 191:
•Terdapat pengaturan terkait ketentuan pidana atas cutloss yang tidak dilakukan sesuai ketentuan,
sehingga tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam pelaksanaan cutloss

13. Kekosongan Hukum Cut Loss
Badan hukum publik BPJS TK yang melakukan investasi aset guna
pengembangan investasi & perbaikan kualitas layanan peserta
adalah perintah Pasal 11 Huruf b UU No.24/2011 BPJS
Badan Hukum Publik BPJS sebagai sui generis keuangannya tunduk
pada hukum keuangan negara dalam UU 17/2003 Keuangan
Negara.
1.Tindakan berdasar prinsip akuntabilitas
2.Menghindari kerugian negara
3.Diawasi OJK,BPK dan KPK
4.Kekeliruan tindakan (fraud) kategori korupsi
Investasi dalam bentuk saham yang ber-risiko tak diatur mekanisme
Cut Loss
Cut Loss merupakan tindakan positif guna mengantisipasi kerugian
yang lebih besar, Namun berpotensi disalahgunakan.

Benarkah hak Jaminan Pensiun bagi pekerja, aman ?

14. 14
Instrumen Regulasi 2 Akun JHT

15. Benchmark Multi Account
oGovernment Body
oEstablished 1955
o2/9 Social Security
Branches
oRetirement (Ordinary,
Special, Medisave,
Retirement)
oGovernment Body
oEstablished 1951
o1/9 Social Security
Branches
oRetirement (Triple
Account)
oGovernment Body
oEstablished 1977
o7/9 Social Security
Branches
oWork Injury, Death,
Provident Fund (Dual
Account – 2025), Pension,
Unemployment
TIGA NEGARA ASEAN DENGAN SKEMA JHT MULTI ACCOUNT

16. Source: kwsp | EPF
Proporsi Account
KWSP | EPF
USIA < 55 TAHUN
AKUN 1.
PERSARAAN
75% dari iuran
Locked sampai
usia 55 Tahun
AKUN 2.
SEJAHTERA
15% dari iuran
Conditional
withdrawal
AKUN 3.
FLEKSIBEL
10% dari iuran
Dapat diambil
anytime
AKUN
USIA 55
Kombinasi akun 1
dan 2
Dapat diambil
anytime
AKUN
EMAS
Iuran baru setelah
usia 55
Locked sampai
usia 60 Tahun
AKUN
EMAS
Kombinasi akun
55 dan 60 tahun
+
Iuran baru setelah
60
Dapat diambil
anytime
USIA 55 – 60 TAHUN
USIA > 60
TAHUN
oKonsep dan desain manfaat menggunakan pendekatan financial life
stages

17. Pengeluaran Penuh
•Umur 55
•Umur 60
•Pekerja Berpencen & Pesara Pilihan
•Hilang Upaya
•Meninggalkan Negara
•Kematian
Pengeluaran Sebahagian
(Kebutuhan Mendesak)
•Umur 50
•Pendidikan
•Beli Rumah
•Bina Rumah
•Mengurang Baki Pinjaman Perumahan
•Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
•Perumahan Fleksibel
•Perumahan PR1MA
•Haji
•Kesihatan
•Simpanan Melebihi RM1 Juta
S
o
u
r
c
e
:

k
w
s
p

|

E
P
F
K
r
it
e
r
ia

P
e
n
g
a
m
b
ila
n

K
W
S
P

|

E
P
F

18. Kontribusi Iuran
KWSP | EPF
oPEKERJA FORMAL : Suami/istri dapat dapat
membantu iuran pasangannya sebesar 2%
(Top Up i-Sayang)
FORMAL WORKER (MANDATORY)
INFORMAL WORKER (VOLUNTARY)
Usia < 75 Tahun
Minimum
RM1.00
WN Malaysia/
Permanent
Resident
EPF Member
Max
RM100,000/year
oPEKERJA INFORMAL : Pasang/Orang
tua/Anak dapat membantu iuran maksimal
RM100,000/tahun.

19. Kriteria urgent needs apa saja yang
tepat untuk akun tambahan?
?
Short-term Medium-term Long-term
oMakanan
oTempat tinggal (temporary)
oPakaian
oPerawatan medis
oPenyakit kritis
oKebutuhan domestik (air,
listrik, gas, sanitasi dll)
oLiburan
oHutang
oPendidikan/pelatihan
oKesehatan berkelanjutan
(pemeriksaan)
oRumah (pembelian rumah,
renovasi, cicilan)
oKendaraan
oIbadah keagamaan
(Haji/umroh, ziarah)
oHari tua
oInvestasi
oBisnis/Modal usaha
What do you think?

20. Ahmad Ansyori
0812 122 3763
[email protected]
20/20