DTKJ_ProblematikaKemacetanLaluLintasdiJakarta.pdf

Kemacetan lalu lintas sudah menjadi problematika utama perkotaan di Indonesia. Menurut TomTom Index Tahun 2024, yang dirilis Januari 2025, Jakarta bukan lagi Kota Termacet. Dari 5 Kota Besar Termacet lalu lintasnya Jakarta sudah dibawah dari Bandung, Medan, Palembang, dan Surabaya. Jakarta terus berbenah dengan transformasi angkutan umum massal nya, sehingga menjadi 5 Indonesia, atau ranking 90 dunia.

1. MATERI MASUKAN
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
TERKAIT AGENDA MAPPING TRANSPORTASI NASIONAL
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

2. PROBLEMATIKA KEMACETAN LALU LINTAS
Jakarta Bukan Lagi Kota Termacet
Kemacetan lalu lintas sudah menjadi problematika utama PERKOTAAN di
Indonesia. Menurut Tom Tom Index Tahun 2024, yang dirilis Januari
2025, JAKARTA bukan lagi Kota Termacet. Dari 5 Kota Besar Termacet
lalu lintasnya JAKARTA sudah dibawah dari BANDUNG, MEDAN,
PALEMBANG dan SURABAYA. Jakarta terus berbenah dengan
TRANSFORMASI ANGKUTAN UMUM MASSAL nya, sehingga menjadi
Ranking 5 Indonesia, atau Ranking 90 Dunia.
JAKARTA KENAPA BISA ???
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

3. MEMUTUS LINGKARAN SETAN
Dengan Subsidi dan Prioritas
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

4. TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAERAH
Vehicle Oriented Menjadi People Oriented
Dalam pertimbangan desain dan rencana implementasi pengembangan transportasi public, prinsip nerapan HIERARKI harus dapat diterapkan yaitu : Pejalan Kaki
(Prioritas No. 1), Pesepeda (Prioritas No. 2), Publik Transport bisa berupa Kereta Api atau Bus (Prioritas No. 3), Taksi dan Angkutan Barang (Prioritas No. 4) dan
Kendaraan Pribadi bisa berupa mobil atau sepeda motor (Prioritas No. 5).
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

5. JAKARTA BISA, DAERAH LAIN TIDAK BISA
Apa Akar Masalahnya ???
URUSAN PEMERINTAHAN
UU NO 23 TH 2014
TRANSPORTASI TIDAN MENJADI URUSAN WAJIB
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
➔SEHINGGA DALAM REZIM PENGANGGARAN DI DAERAH
KALAH PRIORITAS DENGAN URUSAN WAJIB DASAR
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

6. FAKTA DAN ANALISA TRANSPORTASI
Layak Menjadi Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan Hak
Bermobilitas (Bergerak) sebagai salah satu 30 butir HAK ASASI
MANUSIA yang harus dijamin.
Transportasi sebagai "urat nadi" perekonomiankarena perannya
yang krusial dalam menghubungkan berbagai sektor ekonomi dan
mendorong pertumbuhan.
•Memfasilitasi Pergerakan Barang dan Jasa:
•Mendukung Pertumbuhan Ekonomi:
•Menghubungkan Wilayah:
•Meningkatkan Produktivitas:
•Mendukung Mobilitas Masyarakat:
“Transport as derived demand,…..all demand need
transportation”. Keberhasilan pembangunan transportasi akan
mendorong keberhasilan sektor lainnya (Pendidikan, Kesehatan,
Industri, Perdagangan, Pariwisata, dll.). Artinya akan ada resiko
KERUGIAN terutama ekonomi akibat kegagalan pembangunan
transportasi akan sangat besar menggerus NEGARA.
Al-A'raf (7:172)
Al-Hajj (22:5)
Al-Mu’minun (23:13-14)
Al-Baqarah (2:155)
Al-Mulk (67:2)
Al-Zalzalah (99:6-8)
PENDEKATAN ILAHIAH
PERJALANAN MANUSIA DALAM BERTANSPORTASI :
Alam Ruh – Alam Dunia – Alam Kubur – Alam Akhirat (SYURGA)
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

7. REKOMENDASI KEBIJAKAN MTI
Melakukan Perubahan Regulasi UU No 23 Tahun 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
UU NO 23 TH 2014
PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN
PERUBAHAN UU NO 23 TH 2014
BEFORE AFTER
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

8. REKOMENDASI KEBIJAKAN MTI
Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan Metropolitan Berkelanjutan
Pondasi Pengembangan AUMP (Angkutan Umum Massal Perkotaan) Metropolitan
AUMP (Angkutan Umum Massal Perkotaan) Metropolitan Berkelanjutan
1. Teknis
Konstruksi
Operasional
2. Keuangan
Pendanaan
Subsidi
3. Kelembagaan
Perencanaan
Tata Kelola
Pengembangan
kapasitas
5. Regulasi
Mandat Perubahan/
Pembuatan Regulasi
Nasional
Mandat Perubahan/
Pembuatan Regulasi
Daerah
4. Pemantauan
dan Evaluasi
Sistem Data
Mekanisme
Pelaporan
Institusi dan SDM
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

9. REKOMENDASI KEBIJAKAN MTI
Upaya Pembiayaan Kreatif Untuk Pendanaan AUMP Berkelanjutan
PEMBIAYAAN KREATIF :
•Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah, menyebutkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsi PKB, dialokasikan paling sedikit 10%
untuk pembangunan moda dan sarana transportasi umum.
•Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum Massal
di Kota Pekanbaru, menyebutkan (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembiayaan penyelenggaraan
angkutan umum massal di Daerah Maksimal sebesar 5 persen dari APBD atau disesuaikan dengan Kemampuan
Keuangan Daerah Kota Pekanbaru, (2) pembiayaan merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pembiayaan
subsidi angkutan umum massal/Public Service Obligation (PSO), (3) selain pembiayaan yang berasal dari APBD
penyelenggaraan angkutan umum massal dapat menerima dari sumber pembiayaan lain.
•Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan,
menyebutkan (1) dalam penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dapat
memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu, (2) dalam penyelenggaraan Angkutan massal BRT dan
angkutan Massal berbasis Perkeretaapian, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan, (3) pemberian
subsidi dialokasikan paling sedikit 5% yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

10. REKOMENDASI KEBIJAKAN MTI
Penyelemataan Angkutan Umum Daerah Yang Sudah Beroperasi
BATIK SOLO TRANS TRANS METRO DEWATA
Adanya DAK NON FISIK untuk penyelamatan operasional penyelenggaraan ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN yang sudah
beroperasi saat ini, akibat adanya pemutusan anggaran SUBSIDI ANGKUTAN dari Kementerian Perhubungan (2025-2026)
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat

11. Terima kasih
DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1. Cideng Jakarta Pusat