dydadaadadadadadaddsasaasaadaddadada.docx

ada

1. MAKALAH
PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF
PENDEKATAN FILSAFAT (PHILOSOPHICAL APPROACH)
Isu Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum
Hukum sebagai Dasar Ide atau "Das Idea
Kasus Hukum Bersifat Transendental sebagai "Das Idea"
korupsi besar
DISUSUN OLEH:
DEDY PRIYANTO
NPM. 24674171002
FAKULTAS HUKUM
PROGRAN STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2024
1

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas limpahan berkatnya penulis
dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Isu Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini dan semoga mendapat
balasan pahala yang berlipat ganda dari Tuhan YME. Penulis menyadari bahwa makalah
ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan  kemampuan dan pengetahuan yang
penulis miliki.
Oleh karena itu, penulis tidak menutup kemungkinan perlu adanya masukan, kritik
dan saran yang  sifatnya membangun dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap, mudah-mudahan makalah ini bermanfaat dan bisa
dimanfaatkan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang
berkepentingan. Semoga Allah SWT meridhoi atas segala usaha hamba-Nya. Amin.
Malinau, November 2024
Penyusun,
2

3. HUKUM SEBAGAI DASAR IDE ATAU “DAS IDEA”
Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dalam filsafat hukum, konsep hukum sebagai "Das Idea" seringkali merujuk pada
pandangan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang tertulis atau norma yang
ditegakkan oleh negara, melainkan juga merupakan ekspresi dari ide atau nilai-nilai
fundamental yang ada dalam masyarakat. "Das Idea" yang merupakan istilah Jerman
yang berarti “dasar ide,” pertama kali dikemukakan oleh para filsuf idealis seperti
Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Konsep ini menekankan bahwa
hukum idealnya lahir dari nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kebenaran yang menjadi
landasan utama dalam pembentukan hukum.
B. Rumusan Masalah
1.Apa yang dimaksud dengan hukum sebagai "Das Idea"?
2.Bagaimana konsep hukum sebagai "Das Idea" mempengaruhi pembentukan hukum
di masyarakat?
3.Apa relevansi hukum sebagai "Das Idea" dalam praktik hukum modern?
C. Tujuan Penulisan
1.Menjelaskan pengertian hukum sebagai "Das Idea."
2.Menganalisis pengaruh konsep ini terhadap pembentukan dan penerapan hukum di
masyarakat.
3.Menguraikan relevansi konsep "Das Idea" dalam konteks hukum kontemporer.
3

4. Bab II
Landasan Teori
A. Pengertian Hukum sebagai "Das Idea"
Konsep hukum sebagai "Das Idea" berasal dari pandangan idealisme yang berpendapat
bahwa hukum tidak hanya merupakan peraturan formal, melainkan cerminan dari ide-
ide luhur yang melekat dalam masyarakat. Hukum menurut konsep ini memiliki esensi
filosofis yang kuat, yang berakar pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran,
dan moralitas. Hukum sebagai "Das Idea" tidak hanya bersifat praktis tetapi juga harus
berorientasi pada tujuan dan makna yang lebih dalam.
B. Das Idea dalam Perspektif Filsuf
1. Immanuel Kant
Kant menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengatur perilaku eksternal
manusia tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral. Hukum yang ideal adalah
hukum yang lahir dari "imperatif kategoris" yaitu prinsip moral yang mutlak harus
ditaati tanpa syarat.
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Menurut Hegel, hukum merupakan wujud dari "spirit absolut" yang menjadi ekspresi
dari kebebasan individu dan nilai-nilai universal yang ada dalam masyarakat. Hegel
memandang bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan
kesadaran kolektif masyarakat.
C. Karakteristik Hukum sebagai Das Idea
Beberapa karakteristik utama dari konsep hukum sebagai "Das Idea" antara lain:
1.Bersifat Transendental
Hukum sebagai "Das Idea" mewakili nilai-nilai yang dianggap abadi dan universal,
melampaui konteks waktu dan tempat tertentu.
2.Berbasis Nilai Moral dan Etika
Hukum dalam konsep ini tidak hanya mengatur perilaku manusia secara formal,
tetapi juga mendorong manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral.
3.Bertujuan Keadilan
4

5. Tujuan utama dari hukum sebagai "Das Idea" adalah keadilan, yang berarti bahwa
hukum harus menciptakan keseimbangan dan kepastian dalam masyarakat.
5

6. Bab III
Hukum sebagai Das Idea dalam Pembentukan Hukum di Masyarakat
A. Pengaruh Das Idea pada Pembentukan Hukum
Hukum sebagai "Das Idea" memberi arah yang ideal terhadap pembentukan hukum di
masyarakat. Hal ini melibatkan proses pembentukan hukum yang tidak hanya mengikuti
prosedur formal tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam
masyarakat modern, hukum sering kali dibentuk berdasarkan prinsip demokrasi dan hak
asasi manusia, yang sejalan dengan gagasan "Das Idea."
B. Implementasi Hukum sebagai Das Idea dalam Sistem Hukum
1. Hukum dan Hak Asasi Manusia**
Hak asasi manusia merupakan salah satu contoh implementasi konsep "Das Idea"
dalam hukum. Hak asasi manusia mewakili nilai-nilai universal yang harus dihormati
oleh setiap hukum di negara mana pun.
2. Hukum dan Keadilan Sosial
Dalam konteks keadilan sosial, hukum sebagai "Das Idea" berperan untuk
memastikan adanya perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan dan lemah
dalam masyarakat. Misalnya, undang-undang yang mengatur perlindungan bagi
kaum minoritas atau kebijakan affirmative action merupakan wujud dari
implementasi nilai-nilai keadilan.
C. Tantangan dalam Mewujudkan Hukum sebagai Das Idea
Beberapa tantangan dalam mewujudkan hukum yang berbasis "Das Idea" meliputi:
1.Tantangan Relativisme Budaya
Nilai-nilai yang dianggap universal kadang sulit diterapkan dalam konteks budaya
yang berbeda.
2.Kepentingan Politik
Hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang tidak sejalan dengan
nilai-nilai ideal.
6

7. 3.Keterbatasan Pemahaman Masyarakat
Konsep hukum sebagai "Das Idea" mungkin sulit dipahami oleh masyarakat umum
karena membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai
filosofis.
7

8. Bab IV
Relevansi Das Idea dalam Hukum Modern
A. Das Idea sebagai Prinsip Hukum yang Ideal
Dalam dunia hukum modern, konsep "Das Idea" tetap relevan sebagai landasan ideal
yang dapat digunakan dalam merumuskan norma-norma hukum yang lebih adil dan
berimbang. Hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai ideal dapat memberikan
dampak positif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
B. Implementasi Das Idea dalam Konteks Hukum Indonesia
Di Indonesia, konsep "Das Idea" juga tercermin dalam dasar negara yaitu Pancasila,
yang mengandung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pembentukan
undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk
implementasi dari konsep "Das Idea."
C. Pengembangan Das Idea dalam Praktik Hukum
1.Hakim sebagai Pembawa Nilai Ideal
Hakim diharapkan dapat menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai
ideal dalam putusan-putusan mereka.
2.Pembaharuan Hukum
Pembaharuan hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan moralitas perlu
terus dilakukan agar hukum dapat menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan
nilai-nilai ideal.
Dalam konteks hukum, pandangan tentang hukum sebagai sesuatu yang
bersifat transendental atau dikenal sebagai "Das Idea"berasal dari teori filsafat
hukum yang melihat hukum sebagai entitas yang melampaui pengalaman fisik dan
merupakan gagasan yang ideal. Konsep ini menempatkan hukum pada level yang
tinggi dan ideal, tidak semata-mata sebagai aturan yang disusun manusia,
melainkan sesuatu yang memiliki nilai-nilai universal yang abadi. Pemikiran ini
dipengaruhi oleh filsuf-filsuf besar, seperti “Plato”dengan ide"Idea of Justice", serta
“Immanuel Kant” yang berbicara tentang hukum sebagai perwujudan dari nilai-
nilai moral yang absolut.
8

9. D. Contoh Kasus Hukum Bersifat Transendental sebagai "Das Idea"
Misalnya, terdapat sebuah kasus “korupsi besar”yang melibatkan pejabat
tinggi negara. Dalam perspektif hukum transendental, tindakan korupsi ini
dianggap tidak hanya melanggar aturan tertulis (seperti undang-undang anti-
korupsi) tetapi juga melanggar “keadilan ideal” yang diyakini sebagai nilai yang
universal dan abadi.
1.Kasus: Seorang pejabat negara melakukan korupsi dana publik yang seharusnya
digunakan untuk pembangunan infrastruktur penting bagi masyarakat. Tindakan
ini menyebabkan banyak proyek penting terhenti, dan masyarakat tidak
mendapatkan akses fasilitas publik yang layak.
2.Perspektif Das Idea: Dalam pandangan hukum transendental, korupsi ini bukan
hanya soal pelanggaran terhadap hukum yang tertulis atau undang-undang
positif saja, melainkan pelanggaran terhadap “keadilan universal”. Dalam hal
ini, keadilan transendental menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal
kepatuhan pada hukum, tetapi juga keberpihakan pada kepentingan publik dan
kebenaran.
E. Penyelesaian Kasus Berdasarkan Pendekatan Transendental
1.Proses Hukum Formal: Tentu saja, pejabat tersebut akan dikenai sanksi hukum
sesuai undang-undang yang berlaku. Ia dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana
korupsi dan dikenai hukuman penjara atau denda.
2.Pendekatan Filosofis (Das Idea): Untuk menegakkan keadilan sejati sesuai
dengan hukum transendental, penyelesaian kasus ini tidak berhenti pada
hukuman kepada pelaku. Ada pendekatan yang lebih mendalam, yaitu
memperhatikan bagaimana dampak yang telah terjadi pada masyarakat. Dalam
hal ini, selain menghukum pelaku, negara perlu mengambil langkah-langkah
pemulihan, misalnya dengan melakukan perbaikan fasilitas publik, memastikan
transparansi pengelolaan dana, dan mencegah korupsi di masa depan. Ini
bertujuan untuk “mewujudkan keadilan ideal” bagi masyarakat yang telah
menjadi korban.
3.Keadilan Restoratif dan Pencegahan:
Penyelesaian transendental juga mencakup keadilan restoratif, yaitu
pemulihan hak masyarakat yang dirugikan serta usaha untuk mereformasi
sistem agar kasus serupa tidak terulang. Dalam hal ini, nilai-nilai moralitas dan
9

10. tanggung jawab publik menjadi pertimbangan utama yang harus diwujudkan,
sejalan dengan "Das Idea" keadilan yang universal.
Relativisme budaya adalah pandangan yang menganggap bahwa nilai
dan norma sosial harus dipahami berdasarkan konteks budaya masing-masing
kelompok atau masyarakat. Menurut pandangan ini, baik dan buruk tidak bisa
dihakimi secara universal, karena setiap masyarakat memiliki norma dan nilai
yang berbeda, yang dianggap benar oleh masyarakat tersebut. Tantangan yang
muncul dalam filsafat hukum adalah bagaimana mencapai keadilan dan
memastikan standar hukum yang adil di tengah keragaman nilai budaya ini,
terutama dalam sistem hukum yang pluralistis atau dalam masyarakat
multikultural.
F. Tantangan Relativisme Budaya dalam Hukum
1.Konflik Antar Nilai Budaya dan Nilai Universal :
Norma yang berlaku dalam suatu budaya kadang bertentangan dengan nilai-nilai
universal, seperti hak asasi manusia. Misalnya, praktik-praktik yang secara
budaya diterima, tetapi secara universal dianggap melanggar hak-hak individu
(seperti pernikahan anak atau poligami di beberapa budaya).
2.Penegakan Hukum yang Konsisten :
Relativisme budaya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hukum
akan sulit diterapkan dengan cara yang seragam. Jika setiap kelompok budaya
memiliki standar sendiri, maka bisa terjadi situasi di mana hukum diterapkan
secara berbeda, yang mungkin dianggap tidak adil oleh kelompok lainnya.
3.Dilema Etika dalam Putusan Hukum :
Hakim atau penegak hukum kadang dihadapkan pada situasi di mana mereka
harus memilih antara menegakkan hukum yang berlaku secara nasional atau
menghormati praktik budaya tertentu. Ini menciptakan dilema etika yang
menantang, karena keputusan yang salah bisa menimbulkan ketegangan sosial
atau diskriminasi.
4.Integrasi dalam Hukum Nasional dan Internasional :
Di era globalisasi, relativisme budaya juga berhadapan dengan tekanan integrasi
terhadap hukum internasional. Banyak negara yang harus menyesuaikan undang-
undang mereka agar sesuai dengan perjanjian internasional, meskipun
bertentangan dengan nilai budaya setempat.
10

11. G. Penyelesaian Secara Filsafat Hukum
Pendekatan filsafat hukum dalam menghadapi tantangan relativisme budaya
sering melibatkan prinsip-prinsip seperti humanisme, positivisme hukum, dan
pluralisme hukum. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam filsafat hukum yang
dapat digunakan:
1.Prinsip Keadilan Universal vs. Relatif :
Filsafat hukum bisa mengambil pendekatan yang menekankan bahwa ada nilai
keadilan universal yang harus dipegang teguh, seperti penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Namun, ada juga filsuf hukum yang berpendapat bahwa
keadilan harus didefinisikan sesuai konteks budaya. Dalam hal ini, perlu ada
kompromi antara nilai universal dan nilai lokal untuk menciptakan
keseimbangan.
2.Pluralisme Hukum :
Dalam konteks masyarakat multikultural, pluralisme hukum dapat menjadi
solusi yang memperbolehkan berbagai sistem hukum hidup berdampingan.
Filsafat pluralisme hukum menyarankan bahwa norma hukum dapat
disesuaikan dengan konteks budaya, asalkan tidak melanggar nilai-nilai dasar
yang diterima secara luas (misalnya, tidak boleh melanggar hak asasi manusia).
3.Dialog Interkultural dalam Pembentukan Hukum :
Dalam proses pembentukan undang-undang, penting untuk melibatkan
berbagai kelompok budaya dalam dialog interkultural. Hal ini memungkinkan
masyarakat dengan budaya yang beragam untuk mendiskusikan nilai-nilai yang
dianggap penting, sehingga hasil hukum mencerminkan kesepakatan bersama,
bukan hanya nilai dominan dari satu kelompok.
4.Pendekatan Hukum Restoratif :
Beberapa filsuf hukum berpendapat bahwa sistem hukum harus lebih
mengutamakan pendekatan restoratif daripada pendekatan retributif. Dalam
konteks relativisme budaya, pendekatan ini lebih mengedepankan dialog,
rekonsiliasi, dan pemulihan daripada hukuman semata, yang memungkinkan
pelanggar untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif.
5.Penggunaan Prinsip "Hukum sebagai Budaya" :
Teori ini melihat hukum sebagai bagian dari budaya itu sendiri. Pendekatan ini
menilai bahwa hukum sebaiknya dirancang dengan memperhatikan latar
belakang budaya masyarakat sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan
11

12. kaku, tetapi juga menjadi sesuatu yang lebih diterima oleh masyarakat dan
sesuai dengan budaya mereka.
12

13. BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Relativisme budaya memang menantang konsistensi dalam penegakan
hukum, tetapi melalui pendekatan filsafat hukum yang melibatkan pluralisme,
dialog interkultural, dan prinsip keadilan universal yang terbatas, hukum dapat
dirancang agar lebih responsif terhadap keberagaman budaya. Pendekatan-
pendekatan ini memungkinkan hukum untuk berfungsi secara efektif dalam
masyarakat yang pluralis tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.
Hukum sebagai "Das Idea" menekankan bahwa hukum seharusnya tidak
hanya mengatur perilaku manusia secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-
nilai ideal yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama. Melalui pendekatan ini,
hukum dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan
keharmonisan dalam masyarakat.
Pendekatan hukum sebagai "Das Idea" dalam kasus ini bertujuan untuk
mencapai keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif. Nilai-nilai moral
yang bersifat universal menjadi dasar penyelesaian, di mana hukum bukan hanya
instrumen menghukum tetapi juga menjadi panduan untuk memperbaiki sistem
sosial dan memastikan kebenaran bagi kepentingan masyarakat luas.
B. Rekomendasi
1.Penguatan Pendidikan Hukum yang Berbasis Nilai Ideal
Pendidikan hukum perlu memperkenalkan konsep-konsep dasar idealisme agar
calon-calon praktisi hukum memahami pentingnya nilai moral dalam hukum.
2.Reformasi Hukum yang Berkelanjutan.
Pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang perlu memastikan bahwa
hukum yang dibentuk sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
3.Peningkatan Peran Hakim dalam Menafsirkan Hukum
Hakim perlu diberikan ruang dan pemahaman untuk menafsirkan hukum secara
idealis tanpa melanggar ketentuan hukum positif.
13

14. Daftar Pustaka
Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge University Press,
1997.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Elements of the Philosophy of Right. Cambridge
University Press, 1991.
Friedman, Lawrence. The Legal System : A Social Science Perspective. Russell Sage
Foundation, 1975.
14