Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang dan Pengadilan

Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Lelang Melalui Kantor Lelang dan Melalui Pengadilan

1. Eksekusi Hak Tanggungan
Melalui LelangSANDIVA

2. Pengumuman Lelang dilakukan oleh Penjual dengan
menggunakan selebaran, penanyangan data terkait
Lelang pada situs web Penyelenggara Lelang secara
berturut-turut sampai dengan hari pelaksanaan Lelang,
atau surat kabar harian.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG
Pengajuan Permohonan Lelang
oleh Pemohon LelangPermohonan Lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual
kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis Lelangnya
disertai dokumen persyaratan Lelang menggunakan
Aplikasi Lelang maupun secara manual. Dokumen
persyaratan terdiri atas dokumen umum dan khusus.
Pengumuman Kedua (via
Koran/Surat Kabar)
Jangka waktu pengumuman pertama ke
pengumuman kedua berselang 15 (lima belas) hari
kalender. Pengumuman kedua harus dilakukan
melalui surat kabar harian (baik elektronik maupun
cetak) paling singkat 14 hari sebelum hari
pelaksanaan lelang. Bukti pengumuman harus
diberikan paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan
lelang.
Penetapan Jadwal Lelang dari
KPKNL
Penetapan waktu pelaksanaan Lelang dilakukan dalam hal hasil
penelitian terhadap dokumen persyaratan Lelang telah lengkap
dan sesuai. Legalitas Fromal Subjek dan Objek Lelang. Melalui
Aplikasi paling lama selama 9 hari, sedangkan apabila secara
manual paling lama 4 hari. Setelah waktu pelaksanaan ditetapkan,
apabila diajukan melalui aplikasi lelang, Penjual menyerahkan fisik
dokumen paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
Pengumuman Pertama (via
Selebaran/Mading KPKNL) ALUR
(PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 122/2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG)

3. Harus dilaksanakan paling lambat 5 hari kerja setelah
pelaksanaan lelang, dengan pengecualian sebagai berikut:
a. Lelang Terjadwal Khusus, pembayaran dilakukan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang;
b. Lelang yang Pembelinya merupakan instansi atau lembaga
yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah tanggal pelaksanaan Lelang; dan
c. Lelang dengan Nilai Limit paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), pembayaran
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
tanggal pelaksanaan Lelang.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG
Penyetoran Jaminan Lelang
Peserta Lelang /Penjual harus menyetorkan atau
menyerahkan jaminan penawaran lelang berupa uang
jaminan penawaran lelang maupun garansi bank
jaminan penawaran lelang.
Pelaksanaan Lelang akan
ditetapkan Penetapan Pemenang
Lelang atau Lelang Tidak Ada
Peminat (TAP)
Jangka waktu dari pengumuman kedua hingga
pelaksanaan lelang ialah 14 hari.
Penawaran Lelang dilakukan dengan cara lisan,
tertulis, atau tertulis dilanjutkan dengan lisan.
Pelaksanaan lelang dilaksanakan dalam 1 hari kerja.
Menerima Salinan Risalah Lelang
(dan Kutipan Risalah Lelang)
Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai akta jual beli
sedangkan Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan
pelaksanaan Lelang. Minuta Risalah Lelang dibuat dan diselesaikan
paling lama 6 hari kerja setelah pelaksanaan Lelang. Penerbitan
Salinan Risalah paling lama 3 hari setelah diselesaikannya Minuta
Risalah Lelang. Sedangkan Kutipan Risalah Lelang paling lama 1 hari
sejak dokumen permohonan telah diterima lengkap.
Batas Akhir Penyetoran Jaminan
Lelang
1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang
Batas Akhir Pelunasan Pembayaran
Harga Lelang dan Bea Lelang (jika
laku terjual) ALUR
(PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 122/2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG)

4. DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN LELANG
HAK TANGGUNGAN
Persyaratan Dokumen Umum
1.Salinan SK penunjukan/surat tugas/surat kuasa Penjual
(kecuali perseorangan).
2.Daftar barang lelang, nilai limit, dan uang jaminan.
3.Untuk tanah/bangunan di atas HPL/hak milik:
Salinan surat pemberitahuan rencana lelang ke pemegang
HPL/hak milik.
Surat persetujuan pemegang HPL/hak milik (klausul akta atau
surat persetujuan terpisah).
4.Informasi penyetoran hasil lelang: kode anggaran kas negara
atau rekening Penjual/surat pernyataan tanpa rekening.
5.NPWP (jika objek milik swasta/badan hukum/badan usaha).
6.Foto terbaru objek lelang.
7.Surat keterangan Penjual terkait syarat lelang (waktu cek fisik,
pengambilan barang, jadwal penjelasan).
8.Surat keterangan Penjual syarat lelang tambahan (sesuai
ketentuan/peraturan lain).
9.Bukti pembayaran bea permohonan lelang.
Persyaratan Dokumen Khusus
1.Salinan perjanjian kredit/akta pengakuan utang/dokumen
pengalihan piutang (jika ada).
2.Salinan sertipikat & akta pemberian hak tanggungan.
3.Fotokopi sertipikat tanah yang dibebani hak tanggungan.
4.Salinan perincian utang/kewajiban debitor.
5.Bukti debitor wanprestasi/pailit/berstatus bank dalam
likuidasi, BBO, eks BPPN, atau debitor syariah (dilengkapi
bukti musyawarah & dokumen pemanggilan).
6.Surat pernyataan penjual bertanggung jawab atas gugatan
perdata/pidana.
7.Surat pemberitahuan kreditor baru ke debitor (jika ada
cessie).
8.Berita acara rapat kreditor (penolakan perdamaian PKPU
oleh kreditor separatis).
9.Surat persetujuan kurator/hakim pengawas (jika lelang saat
penangguhan kepailitan).
10.Laporan penilaian/penaksiran objek lelang (wajib jika nilai
limit ≥ Rp10 miliar; salinan penilaian jika < Rp10 miliar).

5. SYARAT MATERIL
(UNDANG-UNDANG NO. 4/1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN) Adanya Perjanjian Pokok
(Pasal 3)1. Merupakan pemegang Hak
Tanggungan pertama (Pasal 6)
2. Debitor wanprestasi (Pasal 6)3. Keabsahan kewenangan
menjual1 Keabsahan dokumen
persyaratan lelang 2. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG
TANGGUNG JAWAB PENJUAL
PASAL 12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 122/2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG) Kesesuaian barang dengan
dokumen3. Tidak ada gugatan atau status
sengketa pidana, blokir, atau sita
pada objek lelang 4. Memiliki NPWP (terdapat
pengecualian) 5.

6. TAHAPAN EKSEKUSI RIIL
1. Pemohon mengajukan
permohonan eksekusi
Panitera akan melakukan penaksiran dan
komponen biaya serta resume gambaran
permohonan eksekusi
2. Informasi Hasil Telaah dan
SKUM kepada Pemohon
3. Pembayaran panjar biaya
perkara eksekusi
Paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkan Surat
Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Penetapan Aanmaning oleh
Pengadilan
5. Pemanggilan Pihak
Termohon
Paling lambat 7 hari setelah resume dibuat.
Pemanggilan dilakukan oleh juru sita (Pasal 388
HIR).
Pemanggilan dilakukan dengan cara (Perma 7/2022
jo. SEMA 1/2023):
Pemanggilan langsung ke alamat
Termohonoleh jurusita;
Pemanggilan melalui Surat Tercatat melalui
ekspedisi;
Melalui Surat Harian (Koran)(DEBITOR TIDAK MENGOSONGKAN OBJEK LELANG HAK TANGGUNGAN)
SEMA NO.4/2014

7. TAHAPAN EKSEKUSI RIIL
6. Pelaksanaan Aanmaning
Paling lambat 30 hari sejak permohonan eksekusi..
Dalam hal termohon tidak hadir maka proses
eksekusi dapat dilanjutkan tanpa sidang
aanmaning kecuali menurut ketua PN perlu
dipanggil sekali lagi.
7. Peringatan pelaksanaan
putusan (termohon hadir)
Pelaksanaan isi putusan secara sukarela paling
lambat 5 hari sejak peringatan. Kemudian,
Pemohon melapor kepada pengadilan paling lama
8 hari sejak sidang aanmaning.
8. Penetapan Sita Eksekusi
(termohon tidak hadir)
Paling lama 8 hari sejak aanmaning tidak ada
pelaksanaan peringatan oleh Termohon. Panitera
dan atau jurusita terkait melakukan persiapan
pelaksanaan eksekusi seperti berkoordinasi,
konstatering (pencocokan) batas-batas dan luas
tanah, dll.
9. Penetapan tanggal
pelaksanaan pengosongan dan
Pemberitahuan rencana
pelaksanaan eksekusi
Penetapan tanggal pengosongan setelah
koordinasi dengan aparat. Pemberitahuan rencana
pelaksanaan eksekusi kepada pihak Termohon dan
instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan.
10. Pelaksanaan Eksekusi
Pengosongan(DEBITOR TIDAK MENGOSONGKAN OBJEK LELANG HAK TANGGUNGAN)
SEMA NO.4/2014
Melakukan tindakan pengosongan, Eksekusi
dllaksanakan dengan rnemperhatikan nilal
kemanusiaan dan keadllan, setelah selesal
dilaksanakan maka pada harl yang sama segera
dlserahkan kepada pemohon eksekusl atau
kuasanya.

8. BIAYA
(Informasi DJKN-KPKNL)
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANGJasa Pelayanan Lelang melalui KPKNL tidak memungut biaya,
namun apabila eksekusi hak tanggungan disertai dengan
eksekusi rill pengosongan dapat mengacu kepada biaya
eksekusi ril pengosongan.

9. Eksekusi Hak Tanggungan
Melalui PengadilanSANDIVA

10. ALUR
Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan - Pembayaran
Biaya Panjar Perkara
Sita Eksekusi - Berita Acara Pelaksanaan Sita
Eksekusi
Permohonan Eksekusi Lelang
01
06
05
10
02
07
04
09
03
08Penetapan Aanmaning oleh Pengadilan -
Pemanggilan Pihak Termohon
Sidang Aanmaning dicatatkan dalam BA
Penetapan Lelang
Pembayaran dilakukan paling
lambat 3 hari setelah diterbitkan
Surat Kuasa Untuk Membayar
(SKUM).
Dilaksanakan 4 hari setelah penetapan
dengan perkiraan pelaksanaan bisa
mencapai 1 bulan.
Apabila proses sita telah dilaksanakan dapat
diajukan permohonan eksekusi lelang dimana
jangka waktu antara keduanya tergantung
pada lamaya pelaksanaan sita.
Pemanggilan paling lambat 7 hari
setelah resume permohonan
eksekusi dibuat.
Paling lambat 30 hari sejak permohonan eksekusi..Dalam
hal termohon tidak hadir maka proses eksekusi dapat
dilanjutkan tanpa sidang aanmaning kecuali menurut
ketua PN perlu dipanggil sekali lagi.
2 minggu setelah permohonan.Peringatan Waktu Pelaksanaan (termohon
hadir)
Penunjukkan KJPP
Paling lama 8 hari sejak diberikan
peringatan. atau waktu yang telah
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
Pemohon dan Termohon.
2 minggu setelah penetapan
lelang.
Penetapan Sita Eksekusi
Penetapan Nilai Limit
Dalam hal termohon tidak hadir
atau tidak melaksanakan
peringatan.
2 minggu setelah penunjukkan
KJPP.
UU No. 4/1996 tentang Hak
Tanggungan, HIR/RBg, SOP
Eksekusi melalui Pengadilan
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PENGADILAN

11. ALUR
Permohonan Lelang kepada KPKNL oleh Pengadilan
Penyerahan hasil uang lelang
Penyerahan salinan risalah lelang
11
14
12
15
13
16Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL serta
perngumuman lelang
Pelaksanaan Lelang
Ketua Pengadilan Negeri menerima laporan
pelaksanaan eksekusi
2 minggu setelah penetapan nilai
limit
Melalui Aplikasi paling lama selama 9 hari,
sedangkan apabila secara manual paling
lama 4 hari.
Dilaksanakan dalam waktu dan hari kerja selama 1 hari.
UU No. 4/1996 tentang Hak
Tanggungan, HIR/RBg, SOP
Eksekusi melalui Pengadilan
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PENGADILAN
Paling lambat 3 hari setelah pembuatan
minuta risalah lelang

12. BIAYA
(Peraturan Pemerintah No. 5/2019 DAN SOP LELANG MELALUI PENGADILAN)
Pendaftaran
Permohonan
eksekusi
a b c
d e
f
Penetapan
Teguranper surat
/Rp10.000,00 per penetapan
/Rp10.000,00
Relaas Panggilan
Teguran kepada
Termohonper relaas
/Rp10.000,00
Berita Acara
Teguranper berita acara
/Rp10.000,00
Penetapan Sita
Eksekusiper penetapan
/Rp10.000,00
Berita Acara
Pelaksanaan
Sita Eeksekusiper berita acara
/Rp10.000,00
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PENGADILAN
Pendaftaran
Sita eksekusi
g h i
j k
lPenyerahan
Salinan Berita
Acara Sita
Eksekusi kepada
Termohon per surat
/Rp25.000,00 per surat
/Rp10.000,00 Penyerahan Salinan
Berita Acara Sita
Eksekusi kepada
Pemohon per surat
/Rp10.000,00
Penetapan
Lelangper penetapan
/Rp10.000,00
Pengumuman
Lelangper surat
/Rp10.000,00
Pembagian
Hasil Lelangper perkara
/Rp10.000,00

13. BIAYA
Apabila Objek Lelang masih dikuasai (Peraturan Pemerintah No. 5/2019 DAN SOP
EKSEKUSI MELALUI PENGADILAN) Pendaftaran
Permohonan
Eksekusi
Pengosongan
Objek Lelang m n o p q Penetapan
Perintah
Pengosongan per permohonan
/Rp10.000,00 per penetapan
/Rp25.000,00 Pemberitahuan
Pelaksanaan
Pengosongan per surat
/Rp10.000,00 Berita Acara
Pengosongan per berita acara
/Rp25.000,00 Penyerahan
Salinan Berita
Acara
Pengosongan per berita acara
/Rp10.000,00
EKSEKUSI TANGGUNGAN MELALUI PENGADILAN PNBP(e-q)
Rp175.000,00 Materai
Penetapan Rp20.000,00 Redaksi
Penetapan per redaksi
/Rp10.000,00