Engineering Project Proposal Orange variant.pptx

Template for presentatiton

1. I NYOMAN PARTA,S.H. Anggota Komisi VI DPR RI Bali Darurat Sampah

2. TABLE OF CONTENTS PANDANGAN MANUSIA TERHADAP SAMPAH (SOSIOLOGIS) B. PENDAHULUAN INDUSTRIALISASI A. POLITIK (Kebijakan Menangani Sampah) Menjadikan sampah sebagai biaya lingkungan yang harus ditanggung sejak awal Produksi sampah harus diminimalisir sejak awal C. TATA NEGARA (Hasil Pemantauan Baleg Perihal Pelaksanaan UU Sampah Hasil pengumpulan data dan informasi di Provinsi Bali D.

3. PENDAHULUAN Pola pikir antroposentris menganggap manusia sebagai pusat/aktor utama dalam proses pembangunan telah menjadikan alam hanya sebagai objek, alat, sekaligus sarana yang di daya gunakan untuk kepentingan & kemanfaatan manusia semata.

4. Industri hanya berorintasi keuntungan ekonomi dan menyisakan banyak masalah salah satunya masalah ekologi yaitu sampah. Industrialisasi hanya melihat agar tingkat komsumsi masyarakat tinggi. Padahal kondisi ini memberikan konsekuensi logis berupa semakin banyaknya volume sampah yang dihasilkan begitu juga tingkat keberagaman sampahnya. INDUSTRIALISASI

5. Pandangan Manusia Terhadap Sampah (Sosiologis) Manusia hanya sekedar membuang sampah tanpa memilah atau mengolah. Umumnya logika sederhana yang digunakan asalkan sampahnya tidak di area rumah mereka ( not in my back yard ). Tidak peduli akan lari ke mana sampah yang dibuang karena yang penting di tempatnya sendiri bersih dari sampah. Ini merupakan cerminan pola pikir modernis yang hanya berorientasi pada keuntungan maksimal dan meminimalkan beban yang harus di tanggung.

6. Politik (Kebijakan Menangani Sampah B iaya lingkungan ( environmental cost ) memang harus sejak awal dimasukkan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam proses produksi & pembangunan. Salah satu contoh penerapannya ialah dimasukkannya unsur penanganan sampah & limbah sebagai ukuran kelayakan sebuah industri (AMDAL) sehingga industri itu dilegalkan untuk beroperasi. 1.Sampah ialah biaya lingkungan yang harus ditanggung sejak awal 2. Produksi sampah diminimalisir sejak awal Pola clean production yaitu pencegahan sebelum sampah benar-benar ada misalnya industri model re-fill dengan menggunakan barang-barang yang dapat di refill maka harga yang diperoleh akan lebih murah dan menghasilkan sampah yang lebih sedikit. Ada juga kebijakan extended producer responsibility (EPR) di mana produsen diwajibkan menggunakan/mengolah kembali produk ataupun kemasan produk setelah purna pakai.

7. Belum ada pengaturan dan implementasi di tingkat nasional perihal insentif & disinsentif. Padahal harusnya pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang (perorangan/lembaga/badan hukum) yang melakukan pengurangan sampah misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan yang mudah diurai/ramah lingkungan dan disisentif kepada orang yang tidak melakukan pengurangan sampah misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan yang sulit di daur ulang. Pasal Isi Delegasi Kewenangan Bentuk Delegasi Kewenangan Tindak Lanjut Pasal 21 ayat (2) Jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif Diatur dalam peraturan pemerintah Belum Ada Tata Negara (Hasil Pemantauan Baleg Perihal Pelaksanaan UU Sampah

8. Hasil pengumpul data dan informasi di Bali Provinsi Bali memiliki disparitas yang tinggi antara jumlah sampah masuk 112,8 Juta Meter Kubik dibandingkan dengan kapasitas TPA yang ada hanya 3,5 Juta Meter Kubik.

9. Keterangan Wakil Gubernur Bali Sesuai amanat UU Sampah Pemrov buat Perda Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat

10. Diperlukan peran aktif masyarakat Bali berkewajiban melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat sehingga sampah tuntas selesai dikelola di TPS3R/TPST di Wilayah masing-masing. Desa dan Desa Adat wajib untuk menyusun Peraturan Desa dan Pararem yang isinya antara lain mewajibkan setiap warga/ krama-nya untuk memilah sampah, mengelola sampah di wilayahnya, dan penerapan sanksi adat yang diberlakukan Desa Adat bagi masyarakat yang tidak mengelola dan/atau membuang sampah tidak pada tempatnya . — WAKIL GUBERNUR BALI

11. Pasal 44 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Kami di Tabanan belum mampu melaksanakan Pasal ini. Perlu ada bantuan dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menuntaskan amanat pasal tersebut. KETERANGAN KEPALA DLHK TABANAN

12. 1 ) Sebanyak 70% sampah masih di TPA karena belum ada teknologi pengelolaan sampah yang tepat. 2) Gofood dan produk online banyak memproduksi sampah baru di Badung. Ini perlu ada pola penanganan baru. KETERANGAN KEPALA DLHK BADUNG

13. 1. Di Bali ada kurang lebih 4500 ton sampah per hari 2. Seluas 112 Ha sudah dimanfaatkan oleh TPA namun TPA di Bali semuanya sudah penuh 3. Perlu teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern. 4. Perlu ada percontohan pengelolaan sampah yang baik dan modern 5. Anggaran dukungan pengelolaan sampah sebesar 100 Miliar 6. Anggaran pengelolaan sampah di tiap kab/kota di Bali masih rendah 7. Perlu ada tambahan anggaran dari pusat ke Bali sebagai tempat wisata nasional. KETERANGAN KEPALA DINAS PUPR BALI

14. Keterangan Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan Unud Pola pencacahan sampah organik diperlukan untuk membantu pengurangan penumpukan sampah agar pengelolaannya menjadi lebih mudah Sampah organik di Bali banyak dan perlu penanganan serius Mobil sampah perlu dimodernisasi dan diperbaharui sehingga bisa melakukan pengelolaan sampah bukan hanya mengangkut untuk dibuang . Di Bali sudah mulai sentralisasi pengelolaan sampah di desa.

15. THANKS