Hk Perdata Pertemuan ke 3. Kelas C. pptx

Kewenangan dan Pendewasaan

1. Dosen Dr. Erma Zahro Noor, S.H., M.H. Semester Genap HUKUM PERDATA PERTEMUAN KE 3

2. Kewenangan berbuat Untuk mengetahui apakah seseorang itu wenang berbuat atau tidak , ada beberapa faktor yang membatasi yaitu umur , kesehatan , perilaku . Wenang berbuat ada 2 pengertian : 1. cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum ( bekwaam ) 2. kuasa / berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum ( bevoegd )

3. Kewenangan berhak ( bevoegd )— ada pada setiap orang kecuali dalam pasal 330 dan 1330 KUHPdt . Kewenangan berbuat ( bekwaam ) —orang dewasa yang tidak berkepentingan tidak wenang melakukan perbuatan hukum — menjual rumah bukan miliknya — kecuali dengan kuasa dari si pemilik Kesimpulan — tidak setiap orang dewasa wenang melakukan perbuatan hukum dalam segala hal .

4. Pendewasaan / handlichting Suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa Diajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai umur 20 tahun kepada presiden , melampirkan surat kelahiran atau alat bukti lain. Keputusan presiden setelah mendapat persetujuan MA Bila permohonan dikabulkan — kedudukan sama dengan orang dewasa .— pasal 35 dan 37 masih harus ijin orang tua dalam hal perkawinan .

5. Pengampuan ( curatele ) Keadaan dimana seseorang ( curandus ) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum . Atas dasar keputusan hakim— dimasukan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak sendiri ( harus melalui curandus ) Sifat pribadi : dalam keadaan dungu , sakit gila , pemboros ( pasl 433 KUHPerdata )

6. Pengampuan terjadi dengan keputusan hakim— berdasarkan permohonan . Yang mengajukan permohonan : 1. keluarga sedarah 2. suami terhadap istrinya atau sebaliknya ( pasal 434 ayat 3) 3. diri sendiri ( pasal 434 ayat 4) 4. kejaksaan ( pasal 435)

7. Akibat hukum pengampuan Orang yang ditaruh dibawah pengampuan ( curandus ) kedudukannya sama dengan anak di bawah umur ( pasal 452 ayat 1)— perbuatan hukumnya harus diwakili curatornya ( pasal 499) Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan curandus dapat dibatalkan melalui curatornya Pengampuan berlangsung terus sampai keputusan hakim mencabutnya atau jika sebab-sebab yang mengakibatkan ditaruh di bawah pengampuan telah hilang . ( pasal 460)

8. Perwalian ( voogdij ) Pengawasan terhadap seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh UU. Di bawah perwalian jika : anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua , orang tuanya telah bercerai , anak yang lahir di luar perkawinan .

9. Macam-macam perwalian Wettelijke voogdij — jika salah satu orang tua meninggal , menurut UU orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali . Datieve voogdij — wali yang diangkat hakim atas permintaan salah satu pihak . Testamentaire voogdij — perwalian yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat . Yang tidak dapat diangkat menjadi wali : orang yang belum dewasa , ditaruh dibawah pengampuan , telah dicabut kekuasaannya .

10. Seorang wali diwajibkan mengurus harta kekayaan anak yang ada di bawah pengawasannya Bertanggung jawab ttg kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusannya yg buruk Melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak Tdak diperkenankan menjual , menggadaikan , harta benda , tanpa ijin dari hakim. Tugas wali berakhir — harus mempertanggungjawabkan jika si anak telah dewasa atau meninggal .

11. Orang yang hilang Seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan , atas permintaan yg berkep e ntingan , jaksa atau hakim, diurus oleh BHP( weeskamer ) Jika 5 tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan — tidak ada kabar yang menunju k kan ia masih hidup — maka orang yang berkepentingan minta pada hakim— membuat pernyataan bahwa —orang tsb dianggap telah meninggal — dengan sebelumnya membuat surat panggilan —paling sedikit 3 kali.— memanggil saksi-saksi .

12. Jika dalam meninggalkan tsb . Seseorang meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingannya , maka harus ditunggu selama sepuluh tahun sejak diterimanya kabar terakhir . Setelah dikelu a rkan pernyataan oleh hakim— maka para ahli waris berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan — asal tidak menjual benda-benda itu . Setelah lewat 30 tahun — terhitung mulai hari dan tanggal surat pernyataan dari hakim— bila orang yang dianggap meninggal masih hidup — sudah mencapai umu r 100 tahun — ahli waris dapat mengadakan suatu pembagian warisan yang tetap — jika sua mi atau istri sudah lewat 10 tahun sejak keberangkatannya maka minta pada hakim untuk diberikan izin kawin lagi .

13. Syarat formal badan hukum Suatu badan , perkumpulan atau badan usaha berstatus badan hukum jika : 1. adanya kekayaan yang terpisah 2. mempunyai tujuan ttt . 3. mempunyai kepentingan sendiri 4. ada organisasi yang teratur , dari syarat-syarat tsb , harus diperjuangkan , bukan sesuatu yg kodrati Kewenangan ada pada menteri kehakiman — melalui permohonan ke pengadilan negeri — merupakan syarat material

14. Syarat formal Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum --- pasal 36 KUHD— peranan hukum positif Macam-macam badan hukum — A. badan hukum yang didirikan oleh pemerintah , kekuasaan umum ,-- provinsi dsb . B. yang diakui pemerintah — perseroan , gereja , organisasi agama dsb C. yang didirikan untuk maksud ttt yg tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan —PT, perkumpulan asu r ansi dsb .

15. Badan hukum menurut sifatnya : A. badan hukum ketatanegaraan — badan yang dikuasai oleh peraturan-peraturan yang atas dasar itu badan tsb didirikan / diakui , dan berhenti karena dihapuskan oleh penguasa yg berwenang — daerah otonom , provinsi , kab . Dsb B. badan hukum keperdataan – badan hukum yg didirikan atas dasar perjanjian-perjanjian yang dibuat sendiri , berhentinya diatur juga oleh perjanjian atau karena tujuannya telah tercapai — Pasal 1653 KUHPerdata , yayasan , koperasi

16. Yang bertindak mewakili badan hukum Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa maka sudah barang tentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibutuhkan bantuan , OKI harus diwakili oleh manusia biasa .— mereka berbuat untuk dan atas nama badan hukumnya , dengan sebutan menjadi wakil dari badan hukum.perwakilan tsb didasarkan pada perjanjian , bukan atas dasar ditentukan UU—AD, ART— Pasal 1654 KUHPerdata — badan hukum punya kewenangan bertindak / berbuat Pasal 1655—yang bertindak / berbuat adalah pengurusnya atau direksinya -organ badan hukum Organ badan hukum — tidak berbuat sewenang-wenang tetapi dibatasi oleh ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum —AD/ peraturan lain.

17. Tanggung jawab Organ dalam tanggung jawabnya melanggar perbuatan hukum — melanggar batas kewenangan —yang harus bertanggung jawab bukan badan hukumnya tetapi pribadi /organ tsb kecuali jika perbuatan tsb menguntungkan badan hukum .

18. TUGAS : 1. Didalam KUHPdt adakah perbedaan antara kewenangan dan dan kebebasan berbuat ? Berikan penjelasan jawaban saudara ! 2. Perlukah seseorang yang telah berusia 20 tahun mengajukan handlichting supaya dia diperbolehkan melakukan perbuatan hukum ? Berikan penjelasan dan dasar hukum atas jawaban saudara ! 3. Apakah orang yang dinyatakan hilang , apabila ternyata kemudian kembali , dapat meminta kembalinya harta kekayaannya yang sudah terlanjur di bagi ? Berikan jawaban saudara beserta dasar hukumnya !