Hk Perdata Pertemuan Ke 4. Kelas C. pptx

Membahas Masalah Buku 1 tentangKonsep Hukum Keluarga dan Perkawinan

1. Dosen : Dr. Erma Zahro Noor, S.H., M.H. H k Perdata Pertemuan Ke 4

2. KONSEP HUKUM KELUARGA & PERKAWINAN HUKUM Sebagai seperangkat kaedah yang mengatur mengenai keluarga dan perkawinan . Sebagai alat Social Control. Sebagai alat Social Engineering. Sebagai alat Social Empowering. Sebagai bentuk Akomodasi sosial . KELUARGA Sebagai ruang lingkup materi , dalam pengertian sebagai kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah , idealnya terdiri dari bapak , ibu dan anak-anaknya . PERKAWINAN Sebagai suatu hubungan hukum antara dua individu lain jenis yang sah dan sebagai dasar pembentuk keluarga , dan selanjutnya Keluarga sebagai BASIC SOCIAL STRUCTURE sistim sosial Indonesia.

3. MOTIF PERKAWINAN MENGAPA ORANG MESTI KAWIN ARTI PENTINGNYA PERKAWINAN PERKAWINAN PERLU DIATUR PERKAWINAN BIOLOGIS SOSIOLOGIS RELIGIUS PSIKOLOGIS GENETIS POLITIS EKONOMIS

4. ARAH POLITIK HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN Pembentuk susunan masyarakat beradab Politik Hukum Tap MPR IV/1973 Kesadaran hukum rakyat Perubahan sosial yang hakiki harus dilakukan Dengan “ regeling ” Masyarakat heterogin Typologi sosial Variasi sistem kemasyarakatan Pluralisme hukum Pergolongan rakyat Ide pembaharuan Ide unifikasi hukum

5. IDE PEMBAHARUAN IDE-IDE PEMBAHARUAN ASAS ASAS HUKUM Hukum perkawinan lebih mendekati sifat Publik daripada privaat semata . Hukum perkawinan erat kaitannya dengan ketertiban umum (public orde) . Hukum perkawinan menampung aspirasi emansipasi . Hukum perkawinan menempatkan kedudukan suami isteri sederajat . Hukum perkawinan memperbaiki kepincangan -kepincangan yg terdapat dalam tatacara perkawinan perceraian dan mempersempit poligami . Hukum perkawinan melibatkan campur tangan negara dalam perkasihan, poligami dan perceraian . Hukum perkawinan memberikan landasan mengenai konsep keluarga yang ideal. Menampung unsur-unsur dari ketentuan hukum agama dan kepercayaan . Menampung aspek aspirasi emansipasi kaum wanita dan perkembangan sosial dan ekonomi serta teknologi . Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal . Prinsip yang menjadi asas UU No. 1 Th. 1974: harus berdasar hukum agama dan kepercayaan serta harus memenuhi administrasi negara dengan pencatatan perkawinan . Menganut asas monogami dengan pengecualian poligami apabila hukum agamanya membolehkan . Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi yang sudah matang jiwa dan raganya . Kedudukan antara suami-isteri adalah seimbang .

6. IDE UNIFIKASI HUKUM SEBELUM UU NO. 1 TH 1974 PERMASALAHAN UNIFIKASI HUKUM SETELAH UU NO. 1 TH. 1974 ARTI & KONSEKUENSI UNIFIKASI HUKUM KETENTUAN HUKUM YG TIDAK BERLAKU LAGI SIFAT UNIFIKASI HUKUM Ada pergolongan rakyat , pluralism hukum dan memisahkan antara hukum negara dengan hukum agama Tdk ada pergolongan rakyat , unifikasi hukum dan mengkaitkan antara hukum negara dg hukum agama Politik unifikasi hukum ( bagi WNI berlaku satu hukum perkawinan ) ditegaskan pada pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 Unifikasi hukum yg unik , artinya mengandung pluralisme hukum pd sahnya perkawinan Pandangan hukum pada pasal 67 UU No. 1 Th. 1974, empiris dan sehubungan dg adanya otonomi khusus NAD

7. SISTEMATIKA UU NO. I TH. 1974 I. DASAR-DASAR PERKAWINAN II . SYARAT SYARAT PERKAWINAN V. Perjanjian Perkawinan Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat III. Pencegahan Perkawinan IV. Pembatalan perkawinan VIII. Putusnya Perkawinan & Aibatnya Pelaksanaan & akibat perkawinan VI. Hak & Kewajiban Suami-Isteri VII. Harta Benda Perkawinan XI. Perwalian X. Hak & Kewajiban Orang tua & Anak IX. Kedudukan anak XII. Ketentuan - Ketentuan Lain XIII. Ketentuan Peralihan XIV. Ketentuan Penutup

8. PENGERTIAN PERKAWINAN (1) MENURUT SISTIM HUKUM YANG BERLAKU SEBELUM UU NO. 1 TAHUN 1974 Pengertian Perkawinan KUHPerdata Hukum Islam Hukum Adat Tidak memberi definisi Rujukan pada Pasal 26 KUHPerdata Perkawinan merupakan Hubungan perdata ( perjanjian ) Perkawinan h rs diakui negara Perkawinan bertujuan hidup bersama Perkawinan mengikuti sistim keluarga bilateral Perkawinan bersumber Al Qur’an Perkawinan merupakan suatu aqad ( ijab & kabul ) Perkawinan dilakukan oleh wali calon mempelai Wanita Perkawinan memiliki beberapa aspek : Hukum , Sosial , Agama Perkawinan membentuk rumah tangga Perkawinan merupakan “rite de passage”  Tahapan circle of live Perkawinan merupakan Perikatan perdata , adat , Kekerabatan & Ketetanggaan Perkawinan banyak ragamnya,sesuai sistim masyarakatnya : Patrilineal, Matrilineal, Parental Tujuan perkawinan ada yang bentuk brayat dan Tidak bentuk brayat

9. PENGERTIAN PERKAWINAN (2) Pengertian Perkawinan Tujuan Perkawinan Ikatan lahir batin Ikatan : suatu perjanjian ( persetujuan ) aspek hubungan keperdataan ( formil ) harus dilandasi salin cinta ( fundamen ) Antara seorang pria dengan seorang wanita seorang : Monogami  bilateral Pria-wanita : konsep sosial jenis kelamin berbeda ( menolak lesbi dan homo) Sebagai suami isteri Seabagai : bentuk penegasan perjanjian di lapangan hukum keluarga Suami-isteri : obyek perjanjian menimbulkan status Bertujuan membentuk keluarga kedatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan perkawinan sah , idealnya tediri atas bapak , ibu dan anak-anak Rumah tangga kehidupan dalam satu rumah ( kesatuan ekonomi ) Yang bahagia Kehidupan harmonis atas dasar cinta Kekal tidak untuk sesaat ( kontinuitas ) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar keimanan ( religieus )

10. SAHNYA PERKAWINAN KUHPerdata Hukum Islam Hukum Adat Calon suami dan calon steri menyatakan saling menerima satu kepada lainnya sebagai suami / isteri Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Dibuktikan dengan Akta Perkawinan ( dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ) Perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum fikh Rukun perkawinan harus dipenuhi : Calon Suami-isteri , Wali nikah , dua orang saksi dan ijab - kabul Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan Perkawinan adalah tahapan circle of live Perkawinan merupakan upacara rite de passage ( krisisrites ) Perkawinan harus ada pengakuan atau penerimaan masyarakat Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan

11. PENAFSIRAN PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974 Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku . Alternatif Kumulatif Kumulatif Alternatif Kata DAN merupakan kata Penghubung antara 2 kata yang setara dan mrpk n tipe yang sama ( alternatif ). Perkawinan sah dilakukan menurut agamanya Perkawinan juga sah yang Dilakukan menurut kepercayaannya . Kata DAN merupakan Kumulatif artinya merupakan kesatuan antara agamanya dengan kepercayaannya . Perkawinan hanya bisa dilakukan menurut hukum agama. Kata DAN merupakan kumulatif – alternatif . Pengertian kepercayaan - nya ad l madzab dalam Agama. Perkawinan menurut agama d engan tolerans sementara bagi y g blm beragama ( pedalaman ).

12. Arti perkawinan KUHPerdata titel IV Buku I pasal 26 dst — tidak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian perkawinan . Ali Afandi — suatu persetujuan kekeluargaan — mempunyai ciri-ciri ttt . Sholten , Safioedin — hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal , yang diakui oleh negara . Pasal 26--- perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan —UU hanya mengakui perkawinan perdata — perkawinan sah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata , syarat agama tidak diperhatikan .

13. Pasal 27— perkawinan menurut KUHperdata menganut asas monogami . K wantjik Saleh — ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri .— ikatan lahir adanya suatu hubungan formal, yg didukung i k atan bathin , sebab tanpa ikatan bathin maka akan rapuh — sebagai dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal .

14. Hakikat , asas , syarat , dasar dan tujuan perkawinan UU No. I tahun 1974— hakikat perkawinan — ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri ( pasal 1) ikatan lahir batin — fondasi dalam membentuk rumah tangga . KUHPerdata — hubungan hukum antara subyek yang mengikatkan dirinya dalam perkawinan — berdasarkan persetujuan — walaupun persetujuan perkawinan punya unsur yang sama dengan – adanya ikatan antara dua belah pihak , tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi . Perjanjian perkawina n — luas — sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kehendak yang bersesua i an antara seorang pria dengan seorang perempuan serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut .

15. Syarat perkawinan Bab II pasal 6-12 UU No. 1tahun 1974 A.adanya persetujuan kedua calon B.izin orang tua / wali bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun Usia calon mempelai laki-laki 19 tahun , wanita 16 tahun Tidak ada hubungan darah / keluarga yang tidak boleh nikah Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain Tidak berada dalam waktu tunggu

16. Harta bersama Pasal 35 UU No 1 tahun 1974— harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama , harta bawaan dari masing-masing di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. KUHPerdata pasal 119— tidak ada perjanjian kawin maka terjadi persatuan bulat demi hukum , sehingga baik harta bawaan dan harta yang did a pat dalam perkawinan menjadi harta persatuan . UU No1 tahun 1974— harta bersama hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan , yang lain tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan lain yaitu dijadikan harta bersama — melalui perjanjian perkawinan ( Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974, pasal 149 KUHperdata

17. KUHPerdata Perkawinan syah : Syarat materiil / inti terdiri dari : Syarat material absolut --- syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diin d ahkan untuk perkawinan pada umumnya meliputi : 1. asas monogami ( Pasal 27 KUHPerdata ) 2.persetujuan kedua calon suami istri 3. batas usia — laki-laki 18 tahun , wanita 1 6 tahun . 4. Bagi seorang wanita waktu tunggu 9 hari setelah perkawinan dahulu putus 5. izin dari sementara orang ( pasal 34 ) Syarat material relatif

18. Akibat perkawinan Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga Saling mencintai , hormat menghormati , memberi bantuan lahir batin Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan istri mengurus rumah tangga Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama