HUKUM KAWASAN INDUSTRI 1 PENGANTARS.pptx

Hukum

1. PERKEMBANGAN INDUSTRI DI INDONESIA MEMAJUKAN BIDANG INDUSTRI MERUPAKAN SALAH SATU SYARAT BAGI SUATU NEGARA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM GBHN, KHUSUSNYA DIBIDANG EKONOMI, SASARAN YG HENDAK DICAPAI UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ADALAH TERCAPAINYA KESEIMBANGAN ANTARA PERTANIAN DAN INDUSTRI INDIKATOR YG DAPAT DILIHAT DALAM PERAN STRATEGIS SEKTOR INDUSTRI NASIONAL, YAITU: 1) SERAPAN TENAGA KERJA; 2) KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN 3) PENERIMAAN NEGARA

2. TANTANGAN PERINDUSTRIAN DI INDONESIA DENGAN SEMAKIN PESATNYA PERKEMBANGAN ZAMAN DAN TEKNOLOGI, MAKA SEMAKIN BERAT PULA TANTANGAN YG DIHADAPI OLEH INDONESIA, BEBERAPA DIANTARANYA BERUPA TANTANGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL. TANTANGAN INTERNAL: KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN INDUSTRI RENDAHNYA DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL DI KANCAH INTERNASIONAL TANTANGAN EKSTERNAL: BERUPA PENGOPTIMALAN PEMERINTAH DIBIDANG INDUSTRI TERKAIT DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YG BERLAKU DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN WADAH ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA UNTUK MELINDUNGI PASAR DOMESTIK

3. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTR I MENINGKATKAN KEMAKMURAN RAKYAT   MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEHINGGA ADANYA KESEIMBANGAN DALAM MASYARAKAT YAKNI DALAM HAL EKONOMI DENGAN MININGKATNMYA PERTUMBUHAN EKONOM , DIHARAPKAN DAPAT PULA MENCIPTAKAN KEMAMPUAN DAN PENGUASAAN TERHADAP TE K NOLOGI YANG TEPAT GUNA

4. LANJUTAN… DENGAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DARI LAPISAN MASYARAKAT SEHINGGA PERAN AKTIF TEHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI JUGA SEMAKIN MENINGKAT DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA PEMBA N GUNAN INDUSTR I, DIHARAPKAN DAPAT MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA . SELAIN MENINGKATNYA LAPANGAN KERJA DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAPAT PULA MENINGKATKAN PENERIMAAN DEVISA NEGARA

5. LANJUTAN… SELAIN ITU PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MERUPAKAN SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA PEMBANGUNA DAERAH PADA SETIAP PROPINSI DI HARAPKAN STABILITAS NASIONAL AKAN TERWUJUD

6. DEFINISI INDUSTRI DAN HUKUM INDUSTRI SECARA UMUM, INDUSTRI ADALAH KEGIATAN ATAU PROSES MANUFAKTUR BARANG BERSKALA BESAR DI PABRIK YG TERORGANISASI DENGAN BAIK, MESIN PABRIK YG OTOMATIS DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI TINGKAT TINGGI MENURUT KUNCORO, INDUSTRI SEBAGAI KUMPULAN PERUSAHAAN YG MEMPRODUKSI BARANG DAN JASA DENGAN ELASTISITAS SILANG YG POSITIF DAN TINGGI MENURUT INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (ISIC), INDUSTRI ADALAH HIMPUNAN DARI SEMUA UNIT PRODUKSI YG TERLIBAT KHUSUSNYA DALAM BERBAGAI JENIS KEGIATAN PRODUKTIF YG SAMA ATAU SERUPA INDUSTRI ADALAH SELURUH BENTUK KEGIATAN EKONOMI YG MENGOLAH BAHAN BAKU DAN/ATAU MEMANFAATKAN SUMBER DAYA INDUSTRI SEHINGGA MENGHASILKAN BARANG YG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH ATAU MANFAAT LEBIH TINGGI, TERMASUK JASA INDUSTRI (PASAL 1 BUTIR 2 BAB 1 UU NO 3 TAHUN 2014)

7. LANJUTAN… DALAM AUSTRALIAN LEGAL DICTIONARY , HUKUM PERINDUSTRIAN MERUPAKAN HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUSAHA DAN KARYAWAN DAN ORGANISASI PERWAKILAN PEKERJA. PENGATURAN TERSEBUT MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL MELALUI KONSILIASI DAN ARBITRASI ATAU DENGAN KESEPAKATAN ATAU PELARANGAN HUKUM PERINDUSTRIAN ADALAH KAIDAH HUKUM YG MENGATUR TENTANG ASPEK PERINDUSTRIAN YG ADA DI INDONESIA. JADI SEGALA HAL YG BERKAITAN DENGAN PERINDUSTRIAN AKAN MASUK KE DALAM BAHASAN HUKUM INDUSTRI KARENA DI BEBERAPA NEGARA, PENGATURAN HUKUM INDUSTRI TIDAK BERDIRI SENDIRI, MELAINKAN MASUK KE DALAM PEMBAHASAN SUB BAB LAIN

8. LANJUTAN… HUKUM INDUSTRI DIBUAT AGAR MENCAKUP SUATU INDUSTRI YANG KECIL, SEDANG ATAUPUN BESAR. HUKUM MERUPAKAN SISTEM YANG PENTING DALAM PELAKSANAAN ATAS RANGKAIAN KEKUASAAN KELEMBAGAAN DARI BERBAGAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU KEBIJAKAN DALAM SUATU PERUSHAAN . MAKA DARI ITU HUKUM SANGAT PENTING UNTUK BERBAGAI BENTUK KELEMBAGAAN TERMASUK DALAM SEBUAH PERINDUSTRIAN.

9. TUJUAN DIBUATNYA HUKUM INDUSTRI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN/ PEMBANGUNAN DI BIDANG INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ILMU-ILMU YANG LAIN HUKUM INDUSTRI DALAM SISTEM KAWASAN BERDASARKAN HUKUM TATA RUANG HUKUM INDUSTRI DALAM SISTEM PERIZINAN YANG BERSIFAT LINTAS LEMBAGA DAN YURISDIKSI HUKUM INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN LOKAL HUKUM ALIH TEKNOLOGI, DESAIN PRODUKSI DAN HUKUM KONSTRUKSI SERTA STANDARDISASI MASALAH TANGGUNGJAWAB DALAM SISTEM HUKUM INDUSTRI

10. MANFAAT HUKUM INDUSTRI SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN ATAU PEMBANGUNAN DI BIDANG INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF ILMU-ILMU YANG LAIN SEBAGAI SISTEM KAWASAN BERDASARKAN HUKUM TATA RUANG SEBAGAI SISTEM PERIZINAN YANG BERSIFAT LINTAS LEMBAGA DAN YURISDIKSI HUKUM INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN LOKAL SEBAGAI ALIH TEKNOLOGI, DESAIN PRODUKSI DAN HUKUM KONSTRUKSI SERTA STANDARISASI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM HUKUM INDUSTRI