HUKUM PERUSAHAAN TERBARU............pptx

.

1. HUKUM PERUSAHAAN TRI ANGGARA PUTRA

2. MAKNA PERUSAHAAN TRI ANGGARA PUTRA

3. ORGANISASI PERUSAHAAN TRI ANGGARA PUTRA

4. ORGANISASI BISNIS PERSEORANGAN SATU ORANG MEMILIKI BISNIS PEMILIK BISNIS MENDIRIKAN BISNIS TANPA PEMISAHAN KEKAYAAN PRIBADI DENGAN KEKAYAAN BADAN USAHA BIASANYA BADAN USAHA INI ADALAH USAHA KECIL SELURUH MODAL DIMILIKI OLEH PEMILIK BISNIS TRI ANGGARA PUTRA

5. PERSEKUTUAN PERDATA HUKUM PERUSAHAAN TRI ANGGARA PUTRA

6. PERSEKUTUAN PERDATA (BURGERLIJK MAATSCHAP/PATNERSHIP) PASAL 1618 KUHPerdata PERJANJIAN ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH YANG MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK MEMASUKKAN SESUATU KEDALAM PERSEKUTUAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBAGI KEUNTUNGAN YANG DI DAPAT KARENANYA; TRI ANGGARA PUTRA

7. CONTOH PERSEKUTUAN PERDATA KONTRAK JOKO NITA ADI SUSI PEMASUKAN MODAL (INBRENG) PERSEKUTUAN KEUNTUNGAN DIBAGI KEPADA PARA SEKUTU BISNIS TRI ANGGARA PUTRA

8. PEMASUKAN (INBRENG) PEMASUKAN (INBRENG) DAPAT BERUPA: UANG BENDA TENAGA KERJA TRI ANGGARA PUTRA

9. JUMLAH SEKUTU DI INDONESIA, TIDAK ADA BATASAN MAKSIMUM JUMLAH SEKUTU; DI MALAYSIA (SEKSYEN 14 DAN 42 (2) AKTA PERKONGSIAN) : MAKSIMUM 20 SEKUTU UNTUK PERSEKUTUAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, SEDANGKAN PERSEKUTUAN YANG MENJALANKAN PROFESI MAKSIMUM 30 SEKUTU. TRI ANGGARA PUTRA

10. BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA PERSEKUTUAN PERDATA YANG MENJALANKAN PROFESI; PERSEKUTUAN PERDATA YANG BERTINDAK KELUAR SECATA TERANG-TERANGAN DAN TERUS MENERUS SERTA MEMILIKI TUJUAN MENCARI KEUNTUNGAN (DIBIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI); PERSEKUTUAN PERDATA DARI SEBUAH PERJANJIAN (KONSORSIUM) TRI ANGGARA PUTRA

11. BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA TRI ANGGARA PUTRA

12. BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA GENERAL PATNERSHIP INI SAMA HALNYA DENGAN PERSEKUTUAN PERDATA DENGAN BENTUK FIRMA DI INDONESIA; LIMITED PATNERSHIP , PERSEKUTUAN PERDATA SEMACAM INI SEPADAN DENGAN PERSEKUTUAN KOMANDITER; TRI ANGGARA PUTRA

13. PENGURUSAN PERSEKUTUAN PERDATA DIATUR SEKALIGUS DALAM AKTA PENDIRIAN (GERANT STATUTAIRE) DIATUR DENGAN AKTA TERSENDIRI SESUDAH PERSEKUTUAN DIDIRIKAN (MANDATAIRE STATUTAIRE) TRI ANGGARA PUTRA

14. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN; JIKA TIDAK DIPERJANJIKAN, BERLAKU KETENTUAN PASAL 1633 KUHPerdata : “PEMBAGIAN KEUNTUNGAN –KERUGIAN SEIMBANG DENGAN PEMASUKAN MASING-MASING SEKUTU KE DALAM PERSEKUTUAN, DAN TERHADAP SEKUTU YANG HANYA MEMASUKKAN TENAGA KERJA DISAMAKAN DENGAN PEMASUKAN YANG PALING SEDIKIT” TRI ANGGARA PUTRA

15. TANGGUNG JAWAB SEKUTU Bila sekutu berhubungan dengan pihak ketiga , hanya ia yang bertanggung jawab , walaupun ia menyatakan bahwa ia bertindak atas nama persekutuan ; Perbuatan itu baru mengikat sekutu lainnya , jika : Ada surat kuasa dari sekutu yang lainnya ; Hasil perbuatannya atau keuntungannya dinikmati oleh persekutuan . TRI ANGGARA PUTRA

16. TANGGUNG JAWAB SEKUTU Para sekutu dapat dituntut kreditor sama rata, walau pemasukan mereka tidak sama , kecuali diperjanjikan bahwa mereka hanya bertanggung jawab seimbang dengan pemasukannya ; Jika seorang sekutu mengadakan hubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan , maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga tersebut . TRI ANGGARA PUTRA

17. BERAKHITNYA PERSEKUTUAN Lewatnya waktu yang diperjanjikan ; Musnahnya barang atau diselesaikan perbuatan yang pokok perjanjian ; Atas kehendak beberapa sekutu atau sorang sekutu ; Jika salah sekutu meninggal dunia atau ditempatkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit . TRI ANGGARA PUTRA

18. Pengaturan P asal 1647 KUHPerdata Pembubaran persekutuan yang diadakan untuk jangka waktu tertentu , selain dengan alasan yang sah , tidak diminta pembubarannya sebelum lewatnya jangka waktu itu ; Jika seorang sekutu tidak memenuhi kewajibannya atau sakit terus menerus , sehingga tidak cakap melaksakan perkerjaannya atau hal lain semacam itu , diserahkan kepada pertimbangan hakim. TRI ANGGARA PUTRA

19. Pasal 1648 KUHPerdata Jika salah seorang sekutu telah berjanji memasukkan miliknya atas suatu barang ke persekutuan , dan barangnya musnah sebelum pemasukan terlaksana , maka persekutuan bubar ; Ketentuan ini berlaku juga terhadap pemasukan berupa kenikmatan atas suatu barang ; Persekutuan tidak bubar karena musnahnya barang , jika barang tersebut telah dimasukkan ke persekutuan . TRI ANGGARA PUTRA

20. Pasal 1649 KUHPerdata Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak sekutu jika persekutuan diadakan tidak untuk waktu tertentu ; Pembubaran terjadi dengan pemberitahuan penghentian kepada semua sekutu lainnya dan pemberitahuan dilakukan dengan iktikad baik dengan jangka waktu yang cukup . TRI ANGGARA PUTRA

21. Pasal 1651 KUHPerdata Dalam perjanjian dapat diperjanjikan , apabla salah seorang meninggal dunia , persekutuan terus berlangsung , digantikan oleh ahli warisnya , atau di lanjutkan oleh sekutu lain yang masih ada . TRI ANGGARA PUTRA

22. BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA JOINT OPERATION CONTRACT JOIN MANAGEMENT CONTRACT CONSORSIUM AGREEMENT (PERJANJIAN KONSORSIUM); PERJANJIAN KERJASAMA OPRASI; DLL. TRI ANGGARA PUTRA

23. JOINT MANAGEMENT, JOINT CONTRACT OPERATION, KONSORSIUM TRI ANGGARA PUTRA

24. FIRMA HUKUM PERUSAHAAN TRI ANGGARA PUTRA

25. FIRMA FIRMA MERUPAKAN BENTUK KHUSUS DARI PERSEKUTUAN PERDATA; PERSEKUTUAN PERDATA YANG MENGGUNAKAN NAMA BERSAMA; DI DIRIKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENJALANKAN USAHA/BISNIS; TRI ANGGARA PUTRA

26. CONTOH NAMA BERSAMA FIRMA SANTOS DAN SAMDI FIRMA SASA FIRMA SS FIRMA SANTOS BERSAUDARA FIRMA SANTOR DAN REKAN FIRMA SANTOR & PATNERS FIRMA SANTOS & CO TRI ANGGARA PUTRA

27. PERUNTUKAN FIRMA TRI ANGGARA PUTRA

28. PENDIRIAN FIRMA TIDAK ADA FORMALITAS TENTENTU; DAPAT DI BENTUK PERJANJIAN SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS (BAIK DENGAN AKTA OTENTIK MAUPUN AKTA DI BAWAH TANGAN); DALAM PRAKTEK BANYAK DIBUAT DENGAN AKTA OTENTIK; AKTA TERSEBUT DIDAFTARKAN DI KEPANITRAAN PENGADILAN NEGERI. TRI ANGGARA PUTRA

29. STRUKTUR PENGURUSAN PERSEKUTUAN PENGURUS DILAKUKAN OLEH SEKUTU SALAH SEORANG DAPAT DI AJUKAN MENJADI DIREKTUR; DIREKTUR INILAH YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGURUSAN PERBUATAN RUTIN; PENGURUSAN YANG MENYANGKUT PERBUATAN KEPEMILIKAN HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DARI SEMUA SAKUTU; TRI ANGGARA PUTRA

30. TANGGUNG JAWAB SEKUTU PARA SEKUTU BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KEPADA HARTA PRIBADI (PERSONAL LIABILITY) TANGGUNG JAWAB BERSIFAT PRIBADI UNTUK KESELURUHAN TANGGUNG RENTENG TRI ANGGARA PUTRA

31. PERSEKUTUAN KOMANDITER HUKUM PERUSAHAAN

32. PERSEKUTUAN KOMANDITER Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas ; TRI ANGGARA PUTRA

33. PERSEKUTUAN KOMANDITER TRI ANGGARA PUTRA

34. ISI AKTA PENDIRIAN / ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN KOMANDITER NAMA DAN PEKERJAAN PARA SEKUTU; NAMA PERSEKUTUAN; MAKSUD DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA PERSEKUTUAN; MULAI DAN BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN; MODAL PERSEKUTUAN; PENUNJUKAN SEKUTU YANG MENJADI SEKUTU BIASA DAN SEKUTU KOMANDITER; HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKUTU. TRI ANGGARA PUTRA

35. PENGURUSAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PERBUATAN PENGURUSAN PERSEKUTUAN KOMANDITER HARUS DILAKUKAN OLEH SEKUTU AKTIF; JIKA SEKUTU AKTIF LEBIH DARI SATU SEBAIKNYA DITUNJUK SALAH SEORANG SEKUTU YANG BERHAK DAN BERKEWAJIBAN MENGURUS PERSEKUTUAN; SALAH SEORANG SEKUTU ITU DITUNJUK SEBAGAI DIREKTUR; BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PERBUATAN KEPEMILIKAN HANYA PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI SEMUA SEKUTU AKTIF, TETAPI SEBAIKNYA JUGA MENDAPAT PERSETUJUAN SEKUTU PASIF. TRI ANGGARA PUTRA

36. STATUS SEKUTU KOMANDITER Hanya memasukkan inbreng berupa uang atau benda ; Tidak boleh melakukan tindakan pengurusan ; Walaupun mendapat kuasa untuk itu , sekutu komanditer tetap tidak dapat melakukan tindakan pengurusan . Jika ketentuan ini di langgar , ia kehilangan kekebalan tanggung jawab yang bersifat terbatas ( pasal 21 KUHD) TRI ANGGARA PUTRA

37. PENAMBAHAN SEKUTU Sifat ikatan dalam persekutuan perdata , firma dan persekutuan komanditer sangat pribadi ; Penambahan sekutu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua sekutu ; Persekutuan perdata , firma dan persekutuan komanditer sepenuhnya dikuasai oleh hokum perjanjian . TRI ANGGARA PUTRA

38. Badan hukum HUKUM PERUSAHAAN TRI ANGGARA PUTRA

39. BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM TRI ANGGARA PUTRA

40. BADAN HUKUM “SUATU BADAN SELAIN ORANG YANG SECARA HUKUM DIPERLAKUKAN SEPERTI ORANG, YANG DAPAT MEMILIKI KEKAYAAN SENDIRI DAN MENGGUGAT DAN DI GUGAT DI HADAPAN PENGADILAN DAN DIWAKILI OLEH ORANG” TRI ANGGARA PUTRA

41. SYARAT-SYARAT MATERIIL (SYARAT SUBSTANTIF BADAN HUKUM) ADA KEKAYAAN YANG TERPISAH ANTARA KEKAYAAN BADAN DAN KEKAYAAN ANGGOTA, PEMEGANG SAHAM, ATAU PENDIRI; ADA KEPENTINGAN YANG MENJADI TUJUAN BERSAMA; ADA ORGAN DAN ORANG YANG MENJADI PENGURUS BADAN; TRI ANGGARA PUTRA

42. MACAM-MACAM BADAN HUKUM BADAN HUKUM PUBLIK : NEGARA, PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KOTA, PEMERINTAH KABUPATEN DAN PARTAI POLITIK; BADAN HUKUM PRIVAT : YAYASAN, KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS. TRI ANGGARA PUTRA

43. KARAKTERISTIK BADAN HUKUM ADA PEMISAHAN ANTARA BADAN DAN PENDIRI ATAU ANGGOTA ATAU PEMEGANG SAHAM; MEMILIKI KEKAYAAN ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI; TANGGUNG JAWAB TERBATAS; MEMILIKI KECAKAPAN KONTRAKTUAL ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI; ADA ORGAN YANG MENGELOLA DAN MEWAKILI BADAN. TRI ANGGARA PUTRA

44. PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN adalah menunjukkan modal perusahaan terdiri dari sero atau saham ; TERBATAS adalah menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham . TRI ANGGARA PUTRA

45. PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT PASAL 1 BUTIR 1 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS “ Perseroan terbatas adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian , yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan   dalam Undang-Undang   serta peraturan pelaksanaannya ”. TRI ANGGARA PUTRA

46. UNSUR-UNSUR PERSEROAN TERBATAS BADAN HUKUM; PERSEKUTUAN MODAL; DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN; MELAKUKAN KEGIATAN USAHA; MODAL DASAR TERBAGI DALAM SAHAM. TRI ANGGARA PUTRA

47. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TRI ANGGARA PUTRA Akta pendirian / Anggaran Dasar N otaris Pendiri Kontrak Menteri Hukum dan HAM Pengesahan Tambahan Berita Negara Daftar Perseroan

48. Pendirian PERSEROAN TERBATAS TRI ANGGARA PUTRA PENDIRI atau PEMEGANG SAHAM HARUS LEBIH DARI 1 ORANG Bagaimana jika setelah berdiri , ternyata kemudian hari pemegang saham hanya tinggal 1 orang saja ???

49. MODAL PERSEROAN TERBATAS TRI ANGGARA PUTRA MODAL DASAR MODAL YANG DI SETOR MODAL YANG DI TEMPATKAN KESELURUHAN NILAI NOMINAL SAHAM YANG ADA DALAM PERSEROAN SEJUMLAH UANG TUNAI/BENTUK LAIN YANG DISETOR PENDIRI KETIKA PERSERO DIDIRIKAN MODAL YANG DISANGGUPI PARA PENDIRI UNTUK DISETOR KETIKA PERSEROAN DIDIRIKAN

50. Modal D asar Modal dasar terdiri atas seluruh nilai niminal saham Dalam undang-undang pasar modal dapat di tentukan , modal dasar terdiri atas saham tanpa nilai niminal Modal dasar paling minimal Rp . 50.000.000,00 Di bidang tertentu dapat di tentukan lebih besar . TRI ANGGARA PUTRA

51. CONTOH MODAL DASAR Modal dasar perseroan berjumlah Rp . 20.000.000.000,00, terbagi atas 20.000 saham , masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp . 1.000.000,00 TRI ANGGARA PUTRA

52. Modal di tempatkan Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ; Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan penyetoran yang sah ; Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali menambah modal yang ditempatkan harus di setor penuh ; TRI ANGGARA PUTRA

53. KEKAYAAN PERSEROAN TRI ANGGARA PUTRA Pemegang saham Perseroan terbatas bisnis keuntungan kekayaan Rp . 20 Milyar (2021) Kekayaan siapa ?

54. SAHAM Modal perseroan terbagi atas saham Saham perseroan menurut UUPT harus memiliki nilai nominal dan nilai saham tersebut ditentukan mata uang rupiah; UUPT memberi kemungkinan saham diterbitkan tanpa nilai nominal berdasarkan UUPM; TRI ANGGARA PUTRA

55. KLASIFIKASI SAHAM (class of shares) TRI ANGGARA PUTRA BERDASAR HAK PEMEGANG SAHAM SAHAM Saham Biasa (common stock atau ordinary shares) Saham yang Memiliki Keistimewaan (preference shares)

56. SAHAM BIASA Saham yang tidak memiliki keistimewaan atau tidak memiliki hak lebih tertentu ; Memiliki hak suara , hak mendapat dividen dan hak untuk mendapat sisa kekayaan setelah pembubaran dan likuidasi . TRI ANGGARA PUTRA

57. SAHAM YANG MEMILIKI KEISTIMEWAAN SAHAM Preferen Saham preferen kumulatif Saham Prioritas TRI ANGGARA PUTRA

58. PERALIHAN HAK ATAS SAHAM Jika di alihkan melalui jual beli , berarti pertama -tama harus di adakan perjanjian jual beli saham ; Setelah itu dilakukan peralihan hak yang harus dilakukan dengan akta pemindahan hak ( cessie ); Di pasar modal berlaku keentuan khusus ! TRI ANGGARA PUTRA

59. MACAM-MACAM PERSEROAN TERBATAS TRI ANGGARA PUTRA PERSEROAN TERBATAS Perseroan terbatas tertutup Perseroan terbatas terbuka

60. PERSEROAN TERBATAS TERBUKA Pasal 1 ayat 7 UUPT : Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal . Pasal 1 ayat 8 UUPT : Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. TRI ANGGARA PUTRA

61. KRITERIA PT TERBUKA Perusahaan Publik   adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah . TRI ANGGARA PUTRA

62. KARAKTERISTIK UTAMA PERSEROAN TERBATAS Sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham ; Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang atau kerugian perseroan terbatas ; Utang atau kerugian tersebut semata-mata dipenuhi dari kekayaan perseroan terbatas ; TRI ANGGARA PUTRA

63. KARAKTERISTIK UTAMA PERSEROAN TERBATAS “ Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang di miliki ” Dapatkah pemegang saham bertanggung jawab sampai pada harta pribadinya ? TRI ANGGARA PUTRA

64. TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM ( pasal 3 ayat 2 UUPT) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ; Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi ; Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan ; atau Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan , yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan TRI ANGGARA PUTRA

65. ORGAN PERSEROAN Rapat Umum Pemegang Saham ; Direksi , dan Dewan Komisaris ; TRI ANGGARA PUTRA

66. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) Rapat Umum Pemegang Saham , yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan / atau anggaran dasar . TRI ANGGARA PUTRA

67. MACAM-MACAM RUPS TRI ANGGARA PUTRA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN RUPS LUAR BIASA PRIODIK Dapat di lakukan sewaktu-waktu jika ada permasalahan mendesak yang harus di putuskan melalui RUPS

68. PELAKSANAAN RUPS RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan; RUPS PT Terbuka di tempat kedudukan bursa; RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi , video konferensi atau sarana elektronik lainnya ; RUPS dapat juga dilakukan secara sirkuler . TRI ANGGARA PUTRA

69. PENYELENGGARA RUPS Direksi Dapat juga di selenggarakan atas permintaan 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah , kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil dan / atau Dewan komisaris . TRI ANGGARA PUTRA

70. PERANAN PENGADILAN NEGERI Jika permohonan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham ditolak oleh direksi , pemegang saham dapat meminta penetapan PN untuk melaksanakan RUPS; Jika direksi atau komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham dapat meminta penetapan PN untuk melakukan pemanggilan . TRI ANGGARA PUTRA

71. DIREKSI Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar . TRI ANGGARA PUTRA

72. TANGGUNG JAWAB DIREKSI ( pasal 97 UUPT) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab . Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Direksi terdiri atas 2 ( dua ) anggota Direksi atau lebih , tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi . Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan telah mengambil tindakan untuk mencegahtimbul atau berlanjutnya kerugian tersebut . TRI ANGGARA PUTRA

73. DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi . TRI ANGGARA PUTRA

74. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Bertanggung jawab atas pengawasan berkaitan dengan kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan ; Wajib dengan iktikad dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas ; Bertanggung jawab secara pribadi apabila melanggar prinsip iktikad baik dan kehati-hatian ; TRI ANGGARA PUTRA

75. PENGGABUNGAN ( Merger ) TRI ANGGARA PUTRA TRI ANGGARA PUTRA

76. PENGGABUNGAN (Merger) P erbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hokum. TRI ANGGARA PUTRA

77. PENGGABUNGAN (Merger) Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan beralih karena hukum ke dalam perseroan yang menerima penggabungan ; Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hokum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan ; Perseroan yang menggabungkan berakhir karena hokum sejak tanggal penggabungan mulai berlaku . TRI ANGGARA PUTRA

78. PENGGABUNGAN (Merger) TRI ANGGARA PUTRA PT. NAGA SURYA PT. SURYA NASIONAL Setelah menggabungkan diri , PT. SURYA NASIONAL harus membubarkan dirinya sebagai badan hukum

79. Pengambilalihan ( Akuisisi ) TRI ANGGARA PUTRA TRI ANGGARA PUTRA

80. PENGAMBILALIHAN ( A kuisisi ) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut . TRI ANGGARA PUTRA

81. PENGAMBILALIHAN ( Akuisisi ) Pengambilalihan dilakukan dengan pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham ; Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseroan ; Pengambilalihan tersebut adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut . TRI ANGGARA PUTRA

82. PENGAMBILALIHAN ( Akuisisi ) TRI ANGGARA PUTRA PT. PHILIP MORRIS INDONESIA PT. HM SAMPOERNA Putra sampoerna 39 % Publik 61 % Saham yang dimiliki PUTRA SAMPOERNA dibeli oleh PT. PHILIP MORRIS INDONESIA Perusahaan target masih eksis , tetapi terjadi perubahan susunan kepemilikan saham Dengan proses tender offer di pasar modal PT. PHILIP MORRIS menguasai 99 % saham PT. HM SAMPOERENA

83. PENGAMBILALIHAN ( Akuisisi ) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh BH berbentuk PT, direksi sebelum melakukan perbuatan hokum pengambilalihan harus berdasar keputusan RUPS; RUPS harus dihadiri ¾ bagian dari seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dalam RUPS; Keputusan sah jika disetujui paling sedikit ¾ bagian dari jumlah dikeluarkan , kecuali AD menentukan jumlah yang lebih besar . TRI ANGGARA PUTRA

84. Peleburan ( K onsolodasi ) TRI ANGGARA PUTRA TRI ANGGARA PUTRA

85. PELEBURAN ( Konsolidasi ) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum TRI ANGGARA PUTRA

86. PELEBURAN ( Konsolidasi ) TRI ANGGARA PUTRA PT. SUKA KARYA PT. MANDA SEHAT PT. KITA BERSAMA MELEBURKAN DIRI MENJADI SATU, SEHINGGA LAHIR PERUSAHAAN BARU PT. SUKA SEHAT BERSAMA

87. PEMISAHAN TRI ANGGARA PUTRA TRI ANGGARA PUTRA

88. PEMISAHAN P erbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 ( dua ) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 ( satu ) Perseroan atau lebih . TRI ANGGARA PUTRA

89. PEMISAHAN TRI ANGGARA PUTRA PT. INDAH BERSAMA PT. INDAH PT. BERSAMA

90. PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan jika ada dugaan : Perseroanmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga . Permohonan diajukan kepada pengadilan negeri di mana perseroan berkedudukan . TRI ANGGARA PUTRA

91. TRI ANGGARA PUTRA