STUDI KASUS PENGADILAN 1264/PDT.G/2020/PA.PRA Disusun oleh: KELOMPOK BORCELLE
PENDAHULUAN Hukum waris merupakan suatu sistem hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban atas harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak lain. Sistem ini hadir untuk memastikan bahwa harta yang ditinggalkan tidak hanya menjadi tidak bertuan, tetapi juga dialokasikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan hubungan keluarga, wasiat, maupun peraturan perundang-undangan. Hukum waris tidak hanya berbicara tentang pembagian harta, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti penentuan ahli waris, proses pewarisan, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.
PEMBAHASAN PENGENALAN KASUS Adanya kasus yang ditemukan penulis yang terjadi pada tahun 2020. Kasus warisan di NTB saling lapor ibu dan anak, sebelum penggugat menggugat dengan adanya penggelapan harta, ayah kandung meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sebesar 4.000 meter persegi. Kemudian tanah tersebut dijual anak semata wayangnya (Mahsun), tanah itu terjual senilai Rp. 240 juta, hasil penjualan daripada tanah tersebut Mahsun memberikan sebagian kepada Ibu kandungnya (Kalsum) senilai Rp. 15 juta. Pada saat pemberian uang, Mahsun meminta kembali uang tersebut kepada ibunya dengan beralasan ingin membeli motor baru, Kalsum menyadari bahwa adanya penggelapan harta waris yang dilakukan oleh Mahsun kemudian, Kalsum melaporkan hal tersebut kepada Polres Lombok tengah dengan gugatan penggelapan harta melalui Anton Hariawan yang merupakan pengacaranya.
ANALISIS HUKUM Metode analisis yang digunakan dalam kajian penelitian ini menggunakan jenis normatif, lalu kemudian menggunakan teknik deskriptif, dalam metode penelitian ini, nantinya pihak peneliti akan berusaha memberikan secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual serta sifat dari populasi tertentu. Sesuai namanya, maka cara penyampaiannya adalah dalam bentuk deskriptif.
STATUS HUKUM Hukum waris di Indonesia adalah aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai peralihan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Ada 3 sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Waris Perdata (BW), Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam (Fiqh Mawaris). Demikian dalam kasus ini ketentuan warisan diputuskan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, utamanya menurut KUHPER/BW. Harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan Alm. Penggugat sudah seharusnya dibagi dan terbagi menurut ketentuan yang ada yaitu dengan ketentuan Hukum Waris Perdata. Yang dalam kasus ini terjadi sengketa warisan antara Istri Alm. selaku penggugat dan anak Alm. sebagai tergugat, demikian kasus ini kemudian dilimpahkan melalui jalur pengadilan.
HUBUNGAN HUKUM OBJEK HUKUM Tanah Pekarangan yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Dusun Berobot, Desa Rangagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas ± 5 are. Tanah Kebun Yang terletak di Dusun Berobot Desa Rangagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan luas ± 20 are. Tanah Kebun yang terletak di Dusun Buntaga Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dengan luas ± 15 are. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Buntaga Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Dengan luas ± 25 are.
PENYELESAIAN KASUS sebelum pembacaan surat gugatan penggugat kuasa pada sidang berikutnya, kuasa penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan gugatan karena masih ada kekurangan baik subyek hukum maupun lainnya