Integrasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam RPJMD.pdf

Contoh Sinkronisasi dan integrasi EH dalam RPJMD Kab/Kota

1. SINKRONISASI DAN INTEGRASI
EKONOMI HIJAU DALAM RPJMD
PROVINSI KE DALAM RPJMD
KABUPATEN/ KOTA
Rabu, 20 November 2024
Oleh
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Provinsi Sumatera Barat
Disampaikan pada kegiatan Workshop Pengintegrasian Kajian Pendekatan
Ekonomi Hijau dalam Penyempurnaan RTRW, RPJMD dan KLHS

2. ‘

3. ‘

4. PENYELARASAN VISI RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2045 DAN RPJPN TAHUN 2025-2045
Visi RPJPN 2025-2045
Visi RPJPD Provinsi Sumatera
Barat 2025-2045
Negara Nusantara Berdaulat, Maju,
dan Berkelanjutan
Mewujudkan Sumatera Barat Maju
dan Berkelanjutan berlandaskan
Agama dan Budaya

5. MAKNA VISI JANGKA PANJANG

6. Indeks Ekonomi Hijau
Untuk mencapai kedua sasaran besar pembangunan
tersebut, diperlukan suatu Transformasi Ekonomi dengan
strategi
Ekonomi Hijau
Ekonomi Hijau adalah model pembangunan yang mensinergikan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Melalui
implementasi yang tepat, Ekonomi Hijau menyediakan alat (tools) yang
dibutuhkan untuk mentransformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih
berkelanjutan dan inklusif.

7. Indikator Indeks Ekonomi Hijau
16 Indikator Indeks Ekonomi Hijau
(Pilar Sosial, Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan)
mewakili 3 Pilar Pembangunan
Berkelanjutan
Diklasifikasikan ke dalam 6 Kategori :
Kategori BURUK, rentang nilai :
Kategori SEDANG Tier 1, rentang nilai :
Kategori SEDANG Tier 2, rentang nilai :
Kategori BAIK Tier 1, rentang nilai :
Kategori BAIK Tier 2, rentang nilai :
Kategori SANGAT BAIK, rentang nilai :
0,00 – 25,00
25,01 – 37,50
37,51 – 50,00
50,01 – 62,50
62,51 – 75,00
75,01 - 100

8. Pilar Indeks Ekonomi Hijau

9. Pilar Indeks Ekonomi Hijau

10. Pilar Indeks Ekonomi Hijau

11. Pilar Indeks Ekonomi Hijau

12. Pilar Indeks Ekonomi Hijau

13. Integrasi Muatan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD

14. Integrasi Ekonomi Hijau dalam Dokrenda RPJMD
Internalisasi Ekonomi Hijau dalam Dokumen Perencanaan Daerah diintegrasikan
melalui KLHS RPJPD/RPJMD sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan & Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.
“Melalui KLHS RPJMD,
Instrumen Ekonomi Hijau
dapat diintegrasikan
kedalam dokumen
perencanaan daerah
(Dokrenda)”
Nomenklatur Program dan Kegiatan Yang Dapat
Mendukung Ekonomi Hijau sesuai
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 antara lain :
a.Program pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
b.Program pengelolaan hutan;
c.Program penyediaan dan pengembangan sarana
pertanian;
d.Program pengelolaan energi terbarukan;
e.Program perencanaan dan pembangunan industry;
f.Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga
kerja;
g.Program pemberdayaan sosial;
h.Program pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan;
i.Program pengelolaan Pendidikan.

15. 15

16. •Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengakomodir sub kegiatan yang dapat mendukung ekonomi hijau
•Pemerintah daerah melakukan tagging sub kegiatan yang mendukung ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan daerah
NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 YANG MENDUKUNG EKONOMI HIJAU
PILAR LINGKUNGAN - URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
2 1103
PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2 1103 1.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
2 11
03 1.0101
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
Tersusunnya Dokumen Uji
Kualitas Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jumlah Dokumen Uji
KualitasLingkungan
Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut
Dokumen
2 11
03 1.0102
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim
Terlaksananya Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Inventarisasi
GRK dari sektor
lingkungan hidup yang
Dilaksanakan
Dokumen

17. KODE NOMEKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Negara
3 28 03 1.04 01Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan
(RTnRL)
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) JumlahDokumenRencanaTahunan
Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)
Dokumen
3 28 03 1.04 02Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan
Negara
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar
Kawasan Hutan Negara
Ha
3 28 03 1.04 03Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan
Negara
Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar
Kawasan Hutan Negara
Ha
3 28 03 1.04 04Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar
Kawasan Hutan Negara
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan
Negara
Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan
Hutan Negara
Ha
3 28 03 1.04 05Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan
dan Lahan
Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa
Bangunan Sipil Teknis
Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun Unit
3 28 03 1.04 06Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
3 28 03 1.04 07Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
LuasAreaPenerapanPengembangan
Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Ha
3 28 03 1.04 08Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka
Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka
Pengembangan Rehabilitasi Lahan
JumlahLaporanPembinaandan/atau
Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi
Lahan
Laporan
3 28 03 1.04 09Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan
yang Direhabilitasi
Ha
3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
3 28 03 1.09 01Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih
dan/atau Bibit Terdaftar
Terlaksananya Pelayanan Periijinan Berusaha Berbasis Risiko
untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha
Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta
Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku
Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non
Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan
dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran
Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit
Dalam Provinsi
Unit Usaha
3 28 03 1.09 02Sertifikasi Sumber Benih Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang
Diterbitkan
Sertifikat
3 28 03 1.09 03Sertifikasi Mutu Benih Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan Sertifikat
3 28 03 1.09 04Sertifikasi Mutu Bibit Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan Sertifikat
3 28 03 1.09 05Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih
Atau Bibit yang Beredar
Laporan
3 28 03 1.09 06Pembangunan Sumber Benih Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
3 28 04 1.03 03Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan
Lahan Basah
Dokumen
3 28 04 1.03 04Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem
Lahan Basah
Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan
Ekosistem Lahan Basah
Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani Ha
3 28 05 1.01 03Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial TerfasilitasinyaPenerbitanPersetujuanPengelolaan
Perhutanan Sosial
Luas Kawasanyang Disiapkan untuk
Perhutanan Sosial
Ha
PILAR LINGKUNGAN-URUSAN KEHUTANAN
17

18. KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
327021.01
PROGRAMPENYEDIAAN DAN
SARANA PERTANIAN
PENGEMBANGAN
327021.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertania Ha
32702
1.0101
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan
Sarana Pendukung Pertanian
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan
Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran
Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Ha
32702
1.0102
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran
Sarana Pertanian
Tertanggulanginya Pasca Bencana Alam Bidang
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan
Laporan
32702
1.02
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih
Tanaman
32702
1.0201Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikat Benih Sertifikat
32702
1.0202
Pengawasan Mutu,
Penyediaan Benih/Bibit
Hortikultura
danPeredaran Terawasinya Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Hortikultura
Laporan
32702
1.0203
Pengawasan Mutu,
Penyediaan Benih/Bibit Tanaman
Pangan
danPeredaran Terawasinya Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi
Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
Dokumen
32702
1.0204
Pengawasan Mutu,
Penyediaan Benih/Bibit
Perkebunan
danPeredaran Terawasinya Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan
Laporan
PILAR EKONOMI-URUSAN PERTANIAN

19. KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
32905 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
329051.01
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling
Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke
Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan
Kepulauan
329051.0101
Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil
diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas
dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua
Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut
Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan
Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil
Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas
dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang
Ditetapkan
Dokumen
329051.0102
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi
Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua
belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut
Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah
Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan
Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah
Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan
Dokumen
329051.0103
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah
Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung
Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling
Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai
Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan
Kepulauan
Jumlah laporan hasil Pengendalian dan
Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil
Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas
dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan
Laporan
PILAR LINGKUNGAN & EKONOMI - URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

20. PILAR EKONOMI – URUSAN PERINDUSTRIAN
KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
3 31
02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3 31
021.01
Penyusunan,Penerapan,danEvaluasiRencana
Pembangunan Industri Provinsi
3 31
021.0101Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen
3 31
021.0102
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
Industri
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,
Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Dokumen
3 31
021.0103
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Dokumen
3 31
021.0104
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri
TerselenggaranyaKoordinasi,Sinkronisasi,dan
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Dokumen
3 31
021.0105
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta Masyarakat
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat
Dokumen
3 31
021.0106
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Industri
Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri
JumlahDokumenEvaluasiPelaksanaanRencana
Pembangunan Industri
Dokumen
3 31
031.01
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Provinsi
3 31
031.0101
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI,
dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian
Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri
dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang
Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,
melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS,
bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri
Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3)
Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan
Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis
Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan
Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan
Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha
Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang
Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar;
dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya
Lintas Kabupaten/Kota, 3 0 Kawasan Industri, dan
Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan
PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Provinsi
Dokumen
3 31
031.0102
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di
Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan
Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri,
Perizinan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup
perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha
Industri,
Dokumen

21. PILAR SOSIAL – URUSAN TENAGA KERJA
KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
207
03
PROGRAM PELATIHAN TENAGA KERJA KERJA
DAN PRODUKTIVITAS
207031.01
Pelaksanaan Kompetensi Latihan Kerja
Berdasarkan Klaster
207031.0101
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetens
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
Berbasis kompetensi Pada Tahun n
Orang
207031.0102
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama
Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan
Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk
Penyediaan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
JumlahKesepakatan/Koordinasi dalam rangka
Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan
Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
pada Tahun n
Lembaga
207031.0103Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
Pelatihan kerja
Unit
207031.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
207031.0201
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga
Pelatihan Kerja
Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi
Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi LPK
207031.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan
Menengah
207031.0301
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada
Perusahaan Menengah
TerlaksananyaKonsultasi Perusahaan
Menengah Produktivitas
Jumlah Perusahaan Menengah yang
Konsultasi Peningkatan Produktivitas
Mendapatkan
Perusahaan
207031.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
207031.0401Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga
Kerja
TerlaksananyaPengukuran Produktivitas Tenaga
Kerja Kompetensi
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas
dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah
Dokumen

22. PILAR SOSIAL – URUSAN SOSIAL
KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
10602 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
106021.01
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
106021.0101
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin
Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
Barang
Dokumen
106021.02
Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Provinsi
106021.0201
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Provinsi
Orang
106021.0202
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Provinsi
Meningkatnya Kapasitas Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Provinsi
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan Provinsi yang
Meningkat Kapasitasnya
Orang
106021.0203
Peningkatan Kemampuan
PotensiSumber
KesejahteraanSosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan
Provinsi
Meningkatnya Kapasitas Keluarga
Kewenangan Provinsi
Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
Keluarga
106021.0204
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Provinsi
Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
Lembaga

23. PILAR SOSIAL – URUSAN KESEHATAN
KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
102051.01
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
102051.0101
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi
Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provins
Dokumen
102051.02
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Provinsi
102051.0201
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan
dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Dokumen
102051.0202
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam PeningkatanDerajat
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan
Kesadaran dalam Peningkatan Derajat
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Dokumen

24. PILAR SOSIAL – URUSAN PENDIDIKAN
KODE NOMEKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1 01 021.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi
Lahan (RTnRL)
JumlahDokumen Rencana Tahunan
Rehabilitasi Lahan yang Disusun
(RTnRL)
Dokumen
1 01 021.0101Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah
Dibangun
Unit
1 01 021.0102Penambahan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang
Bertambah
Ruang
1 01 021.0147Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian
Bagi Peserta Didik
JumlahSatuanPendidikanyang
Menyelenggarakan Proses Belajar
dan Ujian
Satuan pendidikan
1 01 021.0114Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang
Terbangun
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
Unit
1 01 021.0149Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non Akademik
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademikdan
Non Akademik
Peserta Didik
1 01 021.0153Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
Atas
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Atas
Jumlah Sekolah Menengah Atas
yang Mengelola Dana BOS
Satuan pendidikan
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM
Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah
dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis
Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang
Terbangun
Unit
1 01 031.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Menengah
1 01 021.0101Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Menengah
Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Menengah
Jumlah Kompetensi Dasar
Muatan Lokal Pendidikan Menengah
yang Tersusun
Dokumen
1 01 021.0102Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
Menengah
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
Tersusun
Jumlah Silabus Muatan Lokal
Pendidikan Menengah yang Tersusun
Dokumen
1 01 021.0103Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan
Lokal Pendidikan Menengah
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal pendidikan
Menengah Tersedia
Jumlah Buku Teks Pelajaran
Muatan Lokal Pendidikan Menengah
yang Tersedia
Buku
1 01 021.01 04Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Muatan Lokal Pendidikan Menengah
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Menengah Meningkat Kompetensinya
Jumlah Penyusun Kurikulum
Muatan Lokal Pendidikan Menengah
yang Meningkat Kompetensinya
Orang
1 01 021.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Khusus
v 01 021.0201Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Khusus
Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan
Khusus Tersusun
Jumlah Kompetensi Dasar
Muatan Lokal Pendidikan Khusus
yang Tersusun
Dokumen
1 01 021.0202Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
Khusus
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
Tersusun
Jumlah Silabus Muatan Lokal
Pendidikan Khusus yang Tersusun
Dokumen
1 01 021.0203Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan
Lokal Pendidikan Khusus
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan
Khusus Tersedia
Jumlah Buku Teks Pelajaran
Muatan Lokal Pendidikan Khusus
yang Tersedia
Sertifikat
1 01 021.0204Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan
Lokal Pendidikan Khusus
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Khusus Meningkat Kompetensinya
Jumlah Penyusun Kurikulum
yang Meningkat Kompetensinya
Orang
24

25. Dokumen KLHS serta dokumen perencanaan daerah agar disusun tepat waktu, tepat
sasaran dan melibatkan stakeholder terkait.
PENUTUP
Pemerintah daerah dapat melakukan internalisasi Konsep Ekonomi Hijau Ke dalam
dokumen RPJPD dan RPJMD melalui instrument KLHS dengan menjadikan ekonomi
hijau sebagai salah satu isu di dalam dokumen KLHS. Dokumen KLHS yang telah
memuat isu serta rekomendasi terkait ekonomi hijau kemudian harus diintegrasikan
kedalam dokumen perencanaan daerah.
Dokumen RPJPD memuat sasaran dan arah kebijakan daerah, dokumen RPJMD memuat
hingga ke level program pembangunan daerah dengan acuan Nomenklatur pada
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Oleh karena itu, rekomendasi KLHS terkait
ekonomi hijau perlu diterjemahkan hingga ke level program di dokumen RPJMD.
Dibutuhkan penguatan peran dan fungsi koordinatif Sekda dalam mendorong sinergitas
perangkat daerah terkait lintas urusan terkait dukungan atas ekonomi hijau.
Urusan pemerintahan yang dapat mendukung indikator ekonomi hijau diantaranya yaitu
Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pertanian, Perindustrian, Pendidikan, Sosial,
Tenaga Kerja dan Kesehatan