ISI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.ppt

ALINEA I : HAK AZASI MANUSIA YANG PALING DASAR
Hukum Kodrat, Hukum Etis
ALINEA II : BERHASIL DLM PERJUANGAN KEMERDEKAAN
Cita-cita Bangsa Indonesia
ALINEA III : PERNYATAAN KEMERDEKAAN
Hukum Tuhan, Hukum Etis
ALINEA IV : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NEGARA
Hukum Filosofis

1. ISI PEMBUKAAN UNDANG-
UNDANG DASAR 1945
•ALINEA I : HAK AZASI MANUSIA YANG
PALING DASAR
Hukum Kodrat, Hukum Etis
•ALINEA II : BERHASIL DLM PERJUANGAN
KEMERDEKAAN
Cita-cita Bangsa Indonesia
•ALINEA III : PERNYATAAN KEMERDEKAAN
Hukum Tuhan, Hukum Etis
•ALINEA IV : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN
NEGARA
Hukum Filosofis

2. HUKUM TUHAN :
aturan-aturan hidup manusia yg berupa firman
Tuhan  MEMENUHI PERINTAH
MENJAUHI LARANGAN
HUKUM KODRAT :
aturan-aturan hidup bersama yg merupakan hasil
pemikiran manusia atas dasar tuntutan hati nurani
yg merdeka  KEADILAN
HUKUM ETIS :
aturan-aturan hidup bersama yg berdasarkan
nilai baik buruk  KEADABAN

3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
•POKOK PIKIRAN I : Persatuan (sila 3)
•POKOK PIKIRAN II : Keadilan Sosial
(sila 5)
•POKOK PIKIRAN III : Kerakyatan (sila 4)
•POKOK PIKIRAN IV : Kemanusiaan yab
& Ketuhanan
YME
(sila 2 & sila 1)

4. Ketuhanan Yang Maha Esa
Menurut dasar
Kemanusiaan yang adil dan beradab
menjiwai
FONDAMEN POLITIK
Dasar Negara Tujuan Negara
Persatuan Indonesia
Negara melindungi
Segenap bangsa
Indonesia
Sistem Negara
Kerakyatan
permusyawaratan
perwakilan
Keadilan sosial
bagi
seluruh rakyat
Sila I
Sila IV
Sila II
Sila III Sila V
IV
III
III
FONDAMEN MORAL
Diagram 4 (EMPAT) Pokok Pikiran
Pembukaan undang-Undang Dasar 1945

5. Pancasila
Suasana kebatinan
Undang-Undang
Dasar
mewujudkan
Cita-cita hukum
Ketertiban dan
keadilan
menjiwai menguasai
Hukum dasar Negara
- Tertulis = undang-Undang Dasar
- Tidak tertulis = Konvensi
HUBUNGAN POKOK-POKOK PIKIRAN DENGAN
CITA-CITA HUKUM DAN HUKUM DASAR NEGARA

6. Konvensi
adalah Hukum Dasar yg tidak tertulis, yaitu
aturan-aturan dasar yg timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
negara
Sifat-Sifat Konvensi
1.Merupakan kebiasaan yg berulang kali dan terpelihara dalam
praktek penyelengaraan negara
2.Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar
3.Diterima oleh rakyat
4.Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai
aturan2 dasar yg tidak terdapat dalam UUD
Contoh :
1.Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal
16 Agustus
2.Penyampaian pertanggungjawaban Presiden di depan MPR dan
penilaian MPR atas pertanggungjawaban tsb
3.Pengajuan bahan2 untuk menyiapkan GBHN oleh Presiden
kepada MPR

7. KEDUDUKAN PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Hakekat Kedudukan Pemb UUD 1945
sbg Sumber Tertib Hukum Indonesia
Pengertian Tertib Hukum
yaitu kebulatan dan keseluruhan
peraturan – peraturan hukum
Syarat-syarat Tertib Hukum

8. SYARAT-SYARAT TERTIB HUKUM
1.Adanya kesatuan Subjek / Penguasa yg membuat
keseluruhan peraturan
Misal: Pemerintah Republik Indonesia
2.Adanya kesatuan Azas Kerokhanian yg menjadi dasar
keseluruhan peraturan
Misal: Dasar Filsafat Negara Pancasila
3.Adanya kesatuan Daerah / Wilayah di mana keseluruhan
peraturan berlaku
Misal: Seluruh Tumpah Darah Indonesia
4.Adanya kesatuan Waktu kapan keseluruhan peraturan mulai
berlaku
Misal: Disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
dlm suatu UUD negara

9. HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI 17-8-1945
Alinea III Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yg terperinci
HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA
Alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai inti pembukaan mempunyai kedudukan
kuat, tetap, tak dapat berubah/diubah karena terlekat pada kelangsungan hidup negara
yang diproklamirkan pada 17-8-1945
HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945
Hubungan yg bersifat kausal organis, kedudukannya diatas UUD nya