JUKNIS KKI 2023 DKI JAKARTA.............

JUKNIS KKI 2023.pptx

1. JUKNIS KKI 2023 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

2. Penyelenggara Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kontrak Kerja Individu #JuknisKKI2023

3. Penyelenggara Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kontrak Kerja Individu Tugas Penyelenggara pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam KKI adalah sebagai berikut : Panitia Tingkat S atuan Pendidikan Negeri Panitia di Tingkat Satuan Pendidikan Negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Negeri tentang Panitia Penerimaan sesuai dengan format dalam Lampiran pada Juknis , sebagaimana hasil Rapat Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan negeri tersebut. Panitia s atuan p endidikan negeri bertugas: M elakukan penghitungan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan menyampaikan laporan hasil ANJAB, ABK dan Analisis kebutuhan ke Dinas Pendidikan melalui Satlak Pendidikan Kecamatan dan Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten. M elakukan rapat teknis persiapan ; M embuat dan menyampaikan pengumuman formasi dan pendaftaran ; M enerima dan memverifikasi berkas lamaran; M elakukan wawancara; M elakukan rapat penetapan calon tenaga KKI; dan Membuat lampiran terkait usulan penetapan calon tenaga KKI sesuai dengan format dalam Lampiran VIII.

4. Penyelenggara Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kontrak Kerja Individu Kepala Satuan Pendidikan Negeri Kepala Satuan Pendidikan memberikan evaluasi kinerja terhadap tenaga KKI selama tahun 2022 dengan menggunakan Form Laporan Hasil Evaluasi Kinerja tenaga KKI pada Lampiran dalam Juknis ; Kepala Satuan Pendidikan membuat surat keterangan masa kerja bagi tenaga honor murni yang melamar dan telah bekerja pada satuan pendidikan negeri dengan menggunakan Form Surat Keterangan masa kerja sesuai dengan format dalam Lampiran Juknis ; Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab terhadap penetapan panitia dan pelaksanaan rekrutmen tenaga KKI; Membuat surat usulan penetapan , daftar nama calon tenaga KKI beserta softcopy form KKI ( sesuai dengan format dalam Lampiran Juknis ) dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ( sesuai dengan format dalam Lampiran Juknis ) berdasarkan hasil dari panitia satuan pendidikan negeri; dan Mengirimkan surat usulan penetapan sesuai dengan format dalam Lampiran Juknis , daftar nama calon tenaga KKI ( beserta softcopy form KKI) dan SPTJM ke Sudin Pendidikan melalui Satuan Pelaksana Kecamatan .

5. Penyelenggara Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kontrak Kerja Individu Pengawas Satuan Pendidikan Melakukan pengawasan penghitungan ANJAB, ABK dan Analisis Kebutuhan oleh Panitia satuan pendidikan negeri; Melakukan pemantauan pelaksanaan pendaftaran calon tenaga KKI di satuan pendidikan negeri; dan Melakukan monitoring proses seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia satuan pendidikan negeri. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Menerima surat usulan penetapan dan memverifikasi daftar nama calon tenaga KKI ( beserta softcopy Form KKI) dan SPTJM dari kepala satuan pendidikan negeri; Melakukan rekapitulasi surat usulan data calon tenaga KKI dan SPTJM dari kepala satuan pendidikan negeri; Mengirimkan rekapitulasi usulan dari Satuan Pendidikan dengan melampirkan daftar nama calon tenaga KKI ( beserta softcopy Form KKI), SPTJM dari kepala satuan pendidikan ke Sudin Pendidikan Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi , sesuai dengan format dalam Lampiran Juknis ; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Suku Dinas.

6. Penyelenggara Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kontrak Kerja Individu Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Menerima surat usulan penetapan dan memverifikasi lampiran daftar nama calon tenaga KKI ( beserta softcopy Form KKI) dan SPTJM kepala satuan pendidikan dari Satuan Pelaksana Kecamatan ; Membuat rekapitulasi data calon tenaga KKI tingkat kota / kabupaten ; Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi dapat atau memiliki kewenangan melakukan rotasi calon tenaga KKI dalam wilayah untuk kepentingan penyesuaian kebutuhan di satuan pendidikan negeri; dan Membuat dan menyampaikan SK Penetapan KKI, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Suku Dinas dan softcopy daftar nama calon tenaga KKI (Form KKI) ke Dinas Pendidikan, sesuai dengan format dalam Lampiran Juknis . Dinas Pendidikan Melalui Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Menerima SK Penetapan KKI dan softcopy daftar nama KKI (Form KKI) dari Sudin Pendidikan Kota/ Kabupaten ; Melakukan verifikasi data KKI dari Sudin Pendidikan Kota/ Kabupaten ; Membuat rekapitulasi data KKI Provinsi DKI Jakarta; Menerbitkan Naskah Kontrak KKI; dan Menerbitkan Penetapan Surat Keputusan Kolektif Kontrak Kerja Individu (KKI).

7. Analisis Jabatan #JuknisKKI2023

8. Analisis Jabatan (Pendidik) SPS SD SMP/SMA/SMK/ Paket B/ Paket C SLB 1 guru / 1 rombel 1 orang guru kelas/1 rombel Guru PJOK / A gama = 1 orang guru/6 rombel Guru Muatan Lokal = 1 orang guru/ 1`2 rombel Jumlah jam per mapel disesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan di S atuan Pendidikan P erhitungan kebutuhan guru = (jumlah jam mapel x rombel)/24 PNS = 24 jam/minggu Non PNS = 24 jam tatap muka contoh : <sesuai tabel dibawah> Gu ru bidang studi sesuai dengan kurikulum yg diberlakukan di satuan pendidikan P erhitungan kebutuhan guru = (jumlah jam mapel x rombel) J enis guru SLB : - G uru pendidikan khusus - G uru mata pelajaran - G uru BK contoh : <sesuai tabel dibawah> Contoh, jumlah rombel (n) = 16 Jabatan Jumlah Jam (Ket-1)* Kebutuhan Guru (Ket-2)* Kondisi Guru Guru PNS Lebih Kurang Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha PKn Bahasa Indonesia Sejarah Matematika 48           32 64 50 2,00           1,33 2,67 2,08 1           1 2 2   1             1 (Ket-3)* Jumlah         J umlah jam tiap mata pelajaran dikalikan jumlah rombongan belajar Jumlah jam dibagi 24 K ebutuhan 0,67 guru, setara dengan 16 jam tatap muka Pendidik dan KTP DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila jam mengajar (tatap muka) minimal 24 jam tidak terpenuhi, pendidik diperkenankan mengambil jam di satuan pendidikan negeri lain (melalui pertimbangan dan persetujuan kepala sekolah) Keterangan :

9. Analisis Jabatan (Tendik) Kebutuhan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD) diatur, sebagai berikut: Jumlah rombongan belajar maksimal 18 dibutuhkan 4 (empat) orang tenaga kependidikan. Jumlah rombongan belajar 19 s.d 26 dibutuhkan 5 (lima) orang tenaga kependidikan. Jumlah rombongan belajar 27 s.d 36 dibutuhkan 6 (enam) orang tenaga kependidikan. Jumlah rombongan belajar lebih besar 36 dibutuhkan 7 (tujuh) orang tenaga kependidikan. Tenaga Kependidikan SPS, TPA, TK, KB, PKBM, SMP, SMA, SMK, SLB, sebagai berikut: Kebutuhan Tenaga Kependidikan SMP, SMA, SMK terdiri dari Kasatlak / Kasubag Tata Usaha (TU), laboran, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan juru bengkel untuk SMK yang jumlahnya dirumuskan sebagai berikut: PAUD = 2 PKBM = 4 SLB = 9 SMP = (n/2) + 1 SMA, SMK (Reguler) = (n/2) + 3 SMK BLUD = (n/2) + 5 ( “n” adalah jumlah rombel ) Usulan tenaga kependidikan dengan KKI dihitung berdasarkan analisa kebutuhan di atas, dikurangi dengan jumlah ASN tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan negeri. Satuan pendidikan negeri yang Regrouping pada tahun berjalan dapat menyesuaikan/mengikuti ketentuan anjab pada tahun berikutnya. Pada Satuan pendidikan negeri dengan jumlah rombel ganjil, perhitungan anjab menggunakan Pembulatan keatas

10. Ketentuan Tambahan T e naga KKI Perhitungan Penjaga Sekolah Berdasarkan Luas Tanah, sebagai berikut : Luas tanah lebih dari 15.000m2 = 1 orang Perhitungan Tenaga Kebersihan Berdasarkan Luas Bangunan , sebagai berikut : Luas Bangunan lebih dari 7.500 m2 = 1 orang Catatan : Dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan persejutuan tertulis dari Kasudin

11. Persyaratan Umum #JuknisKKI2023

12. Persyaratan Umum Diutamakan memiliki Nomor Identitas Kontrak Kerja Individu aktif kecuali penyandang disabilitas ; Penyandang disabilitas sebagaimana tersebut angka 1 di atas memiliki kuota 2,5 persen dari jumlah seluruh pelamar pada masing-masing satuan pendidikan negeri; Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 ( dua ) tahun atau lebih ; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/ atau terlibat politik praktis ; Tenaga KKI Pendidik berusia paling tinggi 60 ( enam puluh ) tahun ; Tenaga KKI Tenaga Kependidikan berusia paling rendah 18 ( delapan belas ) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan ) tahun ; Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar , dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah dan surat keterangan tidak mengonsumsi / menggunakan narkotika , psikotropika , prekursor , dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud . Surat keterangan ini khusus untuk pelamar baru dan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi ;

13. Persyaratan Umum Bagi Pelamar yang pernah terikat kontrak kerja pada tahun sebelumnya , wajib menyertakan evaluasi kinerja dengan hasil paling sedikit berkinerja baik dari Kepala Satuan Pendidikan tempatnya bertugas ; Bagi pelamar yang sudah pernah terikat kontrak kerja individu (KKI) dan mengundurkan diri , dapat mengajukan lamaran kembali setelah melewati 2 ( dua ) tahun periode kontrak kerja setelah pengunduran dirinya ; Bagi pelamar yang pernah diberhentikan dari Kontrak Kerja Individu (KKI) karena pelanggaran , maka tidak dapat mengajukan lamaran kembali ; Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN); Bersedia ditempatkan di seluruh satuan pendidikan negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

14. Persyaratan Khusus #JuknisKKI2023

15. Persyaratan Khusus SPS, TPA DAN TK SLB SD SMP SMA SMK Pendidikan paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau bimbingan konseling atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan atau memiliki sertifikat diklat berjenjang minimal tingkat lanjut ; Guru Pendidikan Khusus /Guru Kelas Pendidikan paling rendah lulusan S1-PLB (Pendidikan Luar Biasa ). Guru Mata Pelajaran Pendidikan paling rendah lulusan S1-PLB (Pendidikan Luar Biasa ) atau S1 Pendidikan Non PLB yang sesuai dengan Mata Pelajaran yang diampu dan memiliki keterampilan khusus . Guru Bimbingan dan Konseling Pendidikan paling rendah lulusan S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling . Guru Kelas Pendidikan paling rendah lulusan S1-PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Guru Pendidikan Agama Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Agama sesuai bidang ajarnya atau sederajat . Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK) Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Jasmani atau sederajat . Guru Bahasa Inggris Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Bahasa Inggris atau sederajat Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya ; Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya ; Guru Mata Pelajaran Umum Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya . Guru Mata Pelajaran Produktif Guru selain mata pelajaran pada point 1 ( satu ) dengan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya

16. Persyaratan Khusus Tenaga Administasi Pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK dan/ atau SLTA sederajat . Laboran Pendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1). Pustakawan Pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK dan/ atau SLTA sederajat . Juru Bengkel Pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK dan/ atau SLTA sederajat . Penjaga Sekolah Pendidikan paling rendah lulusan SMP dan/ atau SLTP sederajat . Tenaga Kebersihan Pendidikan paling rendah lulusan SMP dan/ atau SLTP sederajat . SPS, TPA, KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Negeri

17. E-Kinerja dan Absensi #JuknisKKI2023

18. Penginputan Aktivitas kerja oleh masing-masing KKI Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat setiap tanggal 23 bulan berikutnya Validasi aktivitas kerja KKI Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat setiap tanggal 23 bulan berikutnya Kelalaian dalam penginputan absensi, e-Kinerja, dan validasi e-Kinerja KKI menjadi tanggung jawab atasan langsung pada satuan pendidikan E-Kinerja dan Absensi

19. Hari Kerja #JuknisKKI2023

20. Hari K e rja Waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan sekolah Bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) hari per minggu, hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat Wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dan Upacara Hari Besar Nasional dimasing-masing sekolah Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam 3 1 4 2

21. Atribut #JuknisKKI2023

22. 1 2 Atribut Atribut kerja KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah papan nama Dilarang menambahkan atribut lain pada pakaian kerja ( seperti atribut organisasi , perkumpulan , dll )

23. Cuti #JuknisKKI2023

24. Cuti Lamanya masa cuti tahunan bagi KKI dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja . Untuk pendidik tidak ada cuti tahunan Cuti persalinan diberikan waktu 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tetap mendapatkan upah secara penuh Cuti karena gugur kandungan diberikan waktu paling lama 1 ½ ( satu setengah ) bulan dengan ketentuan tetap mendapatkan upah secara penuh Cuti besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan diberikan waktu paling lama 2 ( dua ) bulan dengan ketentuan tidak berhak menerima upah Cuti alasan penting paling lama 5 (lima) hari dalam setiap pengajuan dengan ketentuan tetap menerima upah Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) cuti alasan penting sebagai berikut : Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait Melangsungkan perkawinan Istri melahirkan Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dibuktikan dengan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga Pemberian cuti tahunan KKI pada saat yang bersamaan dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai; dan Pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti kepada KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten berdasarkan usulan Kepala Satuan

25. SAKIT Sakit secara akumulasi dibuktikan dengan menggunakan surat dokter NO. LAMA HARI SAKIT DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN 1 1 s.d. 14 Hari Surat Dokter Upah dibayarkan 2 15 s.d. 90 hari Surat Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah Upah dibayarkan 3 Lebih dari 90 hari Surat Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah Upah tidak dibayarkan Keterangan : Lama hari sakit dihitung secara akumulasi sejak awal kontrak Lama hari sakit menggunakan hari kalender

26. Mutasi #JuknisKKI2023

27. Mutasi Pemohon Sekolah 1 2 Satuan Pelaksana Suku Dinas 3 4 Mutasi atas permohonan (mekanisme lolos butuh) Mutasi dalam wilayah Dinas 5 Mutasi antar wilayah Pemohon Sekolah 1 2 Satuan Pelaksana Suku Dinas ( Asal ) 3 4 Suku Dinas ( Tujuan ) 5 Dinas 6

28. Mutasi Suku Dinas 1 Dinas 2 Mutasi atas penempatan Mutasi atas penempatan dalam wilayah Mutasi langsung yang dapat dilakukan berdasarkan usulan Sudin ataupun Dinas Pendidikan atas dasar redistribusi atau hal lainnya . Mutasi atas penempatan antar wilayah Mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atas dasar redistribusi atau hal lainnya .

29. Rotasi dan Alih Fungsi #JuknisKKI2023

30. Rotasi Pemohon Sekolah 1 2 Satuan Pelaksana Suku Dinas 3 4 Dinas 5 Rotasi jabatan dilaksanakan pada 1 (satu) satuan pendidikan negeri Rotasi dalam jabatan hanya untuk Tenaga Kependidikan Proses Rotasi :

31. Alih Fungsi Pemohon Sekolah 1 2 Satuan Pelaksana Suku Dinas 3 4 Dinas 5 Alih Fungsi adalah proses perpindahahan dari jabatan guru ke tenaga kependidikan atau sebaliknya dalam 1 (satu) tahun anggaran yang sama Alih fungsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di satuan pendidikan negeri sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus

32. Pelanggaran dan Sanksi #JuknisKKI2023

33. Akumulasi tidak hadir / terlambat / pulang cepat / meninggalkan tugas pada jam kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah (Berturut-turut/Akumulasi) Bekerja rangkap di instansi lain Merusak dengan sengaja dan/ atau menghilangkan aset baik secara keseluruhan dan/ atau sebagian asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik oleh diri sendiri maupun bersama-sama Melawan atasan berdasarkan data dan bukti yang dilaporkan secara tertulis Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku H idup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah M enjadi anggota atau pengurus partai politik dan/ atau terlibat politik praktis Mencemarkan nama baik pimpinan , teman kerja dan atau tempat kerja Meminta dan/ atau menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya Menggunakan , menjual, menyewakan, meminjamkan dan memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pelanggaran dan Sanksi

34. Evaluasi Kinerja KKI #JuknisKKI2023

35. Evaluasi K i nerja KKI Evaluasi Kinerja tenaga KKI dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan form evaluasi hasil kinerja tenaga KKI sebagaimana dimaksud dalam format dalam Lampiran VIII. Hasil Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pertimbangan kelanjutan kontrak. Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan evaluasi selama berjalannya kontrak KKI dengan kondisi sebagai berikut : Kinerja yang menurun; dan Melakukan Pelanggaran Kontrak KKI.

36. Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen KKI #JuknisKKI2023

37. Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen KKI Periode I No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan 1. Pengumuman Penerimaan dan Formasi yang tersedia 8 Desember 2022 Dinas Pendidikan mengumumkan penerimaan tenaga KKI dan formasi yang tersedia 2. Pembentukan Panitia di satuan pendidikan negeri disahkan oleh kepala s atuan p endidikan negeri . 9 Desember 2022 Pembentukan Panitia Penerimaan KKI. 3. Sosialisasi: a. Tingkat Dinas Pendidikan           b. Tingkat Suku Dinas Pendidikan ; dan             Tingkat satuan pendidikan negeri .     9 Desember 2022             9 Desember 2022               9 Desember 2022     Dinas Pendidikan mensosialisasikan kepada Suku Dinas Pendidikan terkait teknis pelaksanaan KKI Tahun 2023.   Suku Dinas Pendidikan mensosialisasikan Kasatlakdikcam dan Kepala satuan pendidikan negeri terkait Sosialisasi teknis pelaksanaan KKI .     Kepala satuan pendidikan negeri mensosialisasikan di satuan pendidikan negeri masing-masing

38. Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen KKI Periode I No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan 4. Pendaftaran Kontrak Kerja Individu 12 s.d 14 Desember 2022 Pelamar menyerahkan berkas pendaftaran ke p anitia s atuan pendidikan negeri yang dilamar dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan 5. Verifikasi Berkas 12 s.d 14 Desember 2022 Panitia satuan pendidikan negeri melakukan verifikasi dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 6. Wawancara 15 Desember 2022 Panitia satuan pendidikan negeri melaksanakan seleksi wawancara pada calon pelamar yang lulus dalam seleksi administrasi 7. Rapat Penetapan 16 Desember 2022 panitia di tingkat satuan pendidikan negeri mengadakan rapat untuk menetapkan usulan calon tenaga KKI yang telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan 8. Penyampaian hasil seleksi dari s atuan pendidikan negeri ke Satlakdikcam 19 Desember 2022 Satlakdikcam merekap dan melakukan verifikasi data usulan penetapan dari satuan pendidikan negeri 9. Penyampaian hasil seleksi dari Satlakdikcam ke Sudindik   20 s.d 21 Desember 2022 Sudindik merekap dan memverifikasi data usulan yang sudah di validasi oleh Satlakcam untuk diterbitkan SK Penetapan oleh Kasudin 10. Penyerahan SK Penetapan Kasudin ke dinas pendidikan 22 s.d 23 Desember 2022 Dokumen dan Softcopy SK Penetapan dan daftar nominatif KKI yang sudah di tanda tangani oleh Kasudin

39. Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen KKI Periode I No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan 1 1. Penyiapan Naskah Kontrak . 26 s.d 27 Desember 202 2 Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan pembuatan naskah kontrak KKI dalam bentuk PDF 12. Cetak Naskah KKI oleh Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten . 28 s.d 29 Desember 2022 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diusulkan menjadi KKI tahun anggaran 2023. 13. Pengembalian Naskah KKI ke Dinas Pendidikan melalui Bidang PTK. 30 Desember 2022 Pengembalian Naskah KKI ke Dinas Pendidikan untuk ditandatangani Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

40. Penghentian Pembayaran #JuknisKKI2023

41. Penghentian Pembayaran Pembayaran upah tenaga KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberhentikan karena keadaan sebagai berikut: Jangka waktu perjanjian kontrak berakhir; Meninggal dunia; Memasuki usia pensiun untuk Pendidik berusia 60 (enam puluh) tahun dan Tenaga Kependidikan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 1 (satu) bulan berikutnya; Mengundurkan diri dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermeterai; Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan tenaga KKI; Melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Individu Pasal 6 Ayat (1); dan Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

42. Mekanisme Penilaian Untuk KKI Yang Belum Kontrak Tahun 2022 #JuknisKKI2023

43. Mekanisme Penilaian Untuk KKI Yang Sudah Kontrak Tahun 2022 Tenaga KKI sudah kontrak tahun 2022 dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi kriteria sebagai berikut : Lulus administrasi ; Berkinerja minimal baik ; Lulus wawancara .

44. Mekanisme Penilaian Untuk KKI Yang Belum Kontrak Tahun 2022 Tenaga KKI belum kontrak tahun 2022 dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi kriteria sebagai berikut : Lulus administrasi ; Nilai tertinggi dari seluruh pendaftar sesuai dengan masing-masing formasi yang dilamar ; Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 ( dua ) diperoleh dengan cara akumulasi dari nilai Masa Kerja dan Wawancara ; Pembobotan seleksi KKI belum kontrak tahun 2022 sebagai berikut : Wawancara 50% Masa Kerja di Satuan Pendidikan Negeri 50%, dengan rincian sebagai berikut : Masa kerja yang dimaksud adalah masa kerja sesuai dengan formasi yang dilamar . Masa kerja dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas dari kepala satuan pendidikan negeri; dan Kepala satuan pendidikan negeri menandatangani SPTJM sesuai dengan format dalam Lampiran VIII No. Masa Kerja Bobot 1 < 1 tahun 2 > 1 tahun s.d 2 tahun 20 3 > 2 tahun s.d 3 tahun 40 4 > 3 tahun s.d 4 tahum 60 5 > 4 tahun s.d 5 tahun 80 6 > 5 tahun 100

45. LARANGAN DAN SANKSI #JuknisKKI2023

46. LARANGAN DAN SANKSI LARANGAN Kepala Satuan Pendidikan Negeri, Pengawas , dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dilarang memberi rekomendasi calon pelamar kepada panitia seleksi untuk menjadi calon tenaga KKI yang memiliki hubungan keluarga maupun ikatan secara hukum yang berpotensi terjadinya KKN ( Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ) pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya . Tidak diperbolehkan ASN/Non ASN yang memiliki hubungan keluarga bertugas dalam satu satuan pendidikan . SANKSI Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan/ atau laporan terbukti bahwa tenaga KKI Pendidik atau Tenaga Kependidikan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka kontrak kerja yang bersangkutan dapat diberhentikan / diputus . Panitia Seleksi , Kepala Satuan Pendidikan Negeri, Pengawas dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

47. T e rima Kasih Hotline: WhatsApp [phone] Buka di Hari Kerja Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB