KAPITASI BERBASIS KINERJA BPJS pada klinik atau faskes

Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) adalah sistem pembayaran BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), di mana jumlah pembayaran kapitasi bergantung pada pencapaian tiga indikator kinerja: Angka Kontak, Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik, dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali. Tujuan KBK adalah meningkatkan kualitas layanan JKN melalui insentif finansial, sehingga FKTP yang berkinerja baik akan menerima pembayaran kapitasi yang lebih tinggi.

1. KAPITASI BERBASIS KINERJA dr. Adhe Ismawan, M.Kes

2. DAFTAR ISI DASAR REGULASI Petunjuk pelaksanaan pembayaran KBK pada FKTP KETENTUAN KBK Ketentuan-ketentuan dalam penerapan KBK di FKTP INDIKATOR KBK & PERHITUNGAN 3 hal penting penilaian KBK di FKTP CAPAIAN KLINIK PAPUA MEDIKA Capaian Klinik Papua Medika dalam perhitungan KBK per Juni 2021

3. DASAR regulasi PERATURAN BPJS NO. 7 TAHUN 2019 Tentang petunjung pelaksanaan pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja di FKTP SURAT EDARAN BERSAMA IMPLEMENTASI KBk

4. KETENTUAN K B K Ketentuan PerBPJS 7/2019 Nama Program Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja FKTP yang diberlakukan KBK Diberlakukan pada seluruh FKTP yang kerjasama KECUALI FKTP di wilayah sulit akses jaringan komunikasi data yang ditetapkan atas kesepakatan BPJS Kesehatan dan Dinkes Kab /Kota yang dievaluasi paling lama setiap 3 bulan sekali FKTP yang diberlakukan penyesuaian kapitasi Penyesuaian dilakukan pada FKTP yang melaksanakan KBK ( kecuali Praktik mandiri Dokter ), dengan kriteria : Telah bekerjasama minimal 1 ( satu ) tahun ; dan / atau Jumlah peserta minimal terdaftar 5.000 Peserta Waktu penilaian dan penyesuaian kapitasi Penilaian dan penyesuaian kapitasi dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil capaian target bulan sebelumnya . Mekanisme penilaian Penilaian capaian berdasarkan perhitungan oleh sistem aplikasi BPJS Kesehatan Catatan : Tim penilai menjadi tim monev KC Saat ini FKTP bisa melihat capaian KBK melalui aplikasi Pcare Ketentuan Monitoring Evaluasi Tim Monev terdiri dari : Tim Monev Tingkat Kantor Cabang Tim Monev Tingkat Provinsi Tim Monev Tingkat Pusat

5. Ketentuan PerBPJS 7/2019 Keterlibatan pemangku kepentingan Dinkes Kab /Kota, TKMKB KC & Asosiasi menjadi Tim Monev KC Dinkes Prov , TKMKB Prov & Asosiasi menjadi Tim Monev Prov Kemenkes dan Asosiasi Tk Pusat menjadi Tim Monev pusat Indikator dan target penilaian kinerja FKTP Angka Kontak ( > 150 / 00 ) Rasio Rujukan Non Spesialistik ( < 2 %) Rasio Peserta Prolanis Terkendali ( > 5 %) Penyesuaian kapitasi berdasarkan capaian Penilaian capaian merupakan bobot indikator dikalikan dengan rating dari kriteria penilaian capaian kinerja Puskesmas Nilai 4 = 100% Nilai 3 - <4 = 95% Nilai 2 - <3 = 90% Nilai 1 - <2 = 85% Klinik Pratama dan RS kelas D Pratama Nilai 4 = 100% Nilai 3 - <4 = 97% Nilai 2 - <3 = 96% Nilai 1 - <2 = 95% Praktik Mandiri Dokter Menjadi pertimbangan dalam proses rekredensialing dan pelaksanaan PKS KETENTUAN K B K

6. indikator K B K 1. Angka kontak = > 150 / 00 2. Rasio rujukan non spesialistik = < 2% 3. Rasio Peserta PROLANIS terkendali = > 5%

7. Bentuk Kontak yang menjadi catatan penilaian , dengan kondisi : Jenis Pelayanan : Kunjungan Sakit Kunjungan sehat Imunisasi Edukasi ( perorangan / kelompok ) KIA, KB Home visit Senam sehat Bentuk kontak lain yang dapat diukur dan telah disepakati antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan (kunjungan sakit maupun sehat) Tempat kontak: FKTP Jaringan pelayanan Puskesmas Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM ) , seperti Posyandu, Posbindu, Poskesdes, Posyandu Lansia, dll. Tempat kontak lainnya yang disepakati Peserta yang melakukan kontak J umlah peserta JKN (per nomor identitas peserta ) yang terdaftar di 1 FKTP dan mendapatkan pelayanan di FKTP per bulan baik di dalam maupun luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam 1 ( satu ) bulan 2. Peserta terdaftar di FKTP jumlah peserta JKN yang terdaftar di suatu FKTP per bulan. Kebijakan KBK pada masa Covid -19 Pelayanan Kontak Tidak Langsung diperhitungkan sebagai Angka Kontak ANGKA KONTAK merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP ole h Peserta berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP per bulan baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan. ANGKA KONTAK

8. DUA ARAH P CARE PENCATATAN JENIS KONTAK Kontak tidak langsung Sehat Sakit Kontak komunikasi secara 2 arah . Pesan secara masif / broadcast tidak dihitung sebagai AK Terinput dalam aplikasi PCare Dicatat dalam dokumen pendukung : Log book pelayanan kontak tidak langsung Rekam medik ( sesuai ketentuan ) DOKUMENTASI FKTP mendokumentasikan Pelayanan Kontak Tidak Langsung pada media penyimpanan yang dimiliki oleh FKTP JENIS LAYANAN Konsultasi promotif preventif Konsultasi promprev pencegahan penyebaran Covid konsultasi medis sesuai indikasi medis , dengan fokus peserta riwayat kronis (PRB & Prolanis ANGKA KONTAK Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang diperhitungkan sebagai Angka Kontak :

9. rujukan non spesialistik Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS) merupakan indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya . TARGET < 2% Jumlah rujukan kasus non spesialistik J umlah rujukan dengan diagnosa yang termasuk dalam jenis penyakit yang menjadi kompetensi dokter di FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah rujukan FKTP T otal jumlah rujukan FKTP ke FKRTL. Note: Tidak ada lagi peer review kasus non spesialistik sebagai dasar perhitungan capaian KBK Kasus non spesialistik yang dijadikan dasar perhitungan capaian KBK mengacu ketentuan perundangan (SKDI 2012 dan Kepmenkes 514 Tahun 2015) Rujukan kasus non spesialistik dengan kriteria Time, Age, Complication dan Comorbidity (TACC) tidak diperhitungkan dalam jumlah rujukan rawat jalan kasus non spesialistik .

10. Peserta prolaniS terkendali Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) merupakan indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan Prolanis oleh FKTP dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (DM) atau tekanan darah bagi pasien Hipertensi Essensial (HT). TARGET > 5%

11. Peserta prolaniS terkendali RPPT DM Jumlah Peserta Prolanis terkendali DM P eserta dengan diagnosa penyakit DM yang terdaftar sebagai peserta Prolanis dengan kadar gula darah puasa terkendali . Jumlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa DM P eserta terdaftar di FKTP yang telah ditegakkan diagnosa penyakit DM RPPT HT Jumlah Peserta Prolanis terkendali HT P eserta dengan diagnosa penyakit HT yang terdaftar sebagai peserta Prolanis dengan tekanan darah terkendali . Jumlah peserta terdaftar di FKTP dengan diagnosa HT P eserta terdaftar di FKTP yang telah ditegakkan diagnosa penyakit DM Note: FKTP wajib mengisi hasil pemeriksaan kadar gula darah dan tekanan darah pasien Prolanis di aplikasi PCare Kriteria terkendali mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Organisasi Profesi : Nilai terkendali DM mengacu pada Konsensus Pengelolaan dan Pence g ahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia 2015 oleh PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia). Nilai terkendali HT mengacu pada Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2019 oleh PERHI (Perhimpunan Hipertensi Indonesia )

12. PERHITUNGAN K B K PCARE FKTP input data pelayanan peserta Nilai capaian = bobot x rating

13. Simulasi Perhitungan Capaian Konsep KBK Klinik A, dengan capaian KBK sebagai berikut: Angka kontak = 147 / 00 RRNS = 2,3% RPPT = 4,3 %

14. 16

15. RENCANA TINDAK LANJUT MENINGKATKAN ANGKA KONTAK MENINGKATKAN RASIO PROLANIS TERKENDALI

16. MENINGKATKAN ANGKA KONTAK MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA DARING KUNJUNGAN SEHAT PASIEN DI INPUT KE PCARE

17. MENINGKATKAN RASIO PROLANIS TERKENDALI