KEBIJAKAN PENGARUS UTAMAAN GENDER d.pptx

kebijakan pengarus utamaan gender

1. KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH : ABDUL MALIK HI. HAFID, SH.I, M.Si Plh . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MOROWALI

2. PE NGARUSUTAMAAN GENDER ( Inpres No.9 Tahun 2000) Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman , aspirasi , kebutuhan , dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan , pelaksanaan , pemantauan , dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan .

3. Latar belakang U UD 45 Pasal 28 ayat 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. K omitmen Indonesia meratifikasi Konvensi PBB, Convention on the Elimination Against Woman (CEDAW) dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita R atifikasi tersebut mengamanatkan adanya kesamaan/kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal: Pendidikan dan Pekerjaan Memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan Memperluas pertisipasi perempuan dalam pembangunan Tersedia data dan informasi tentang partisipasi perempuan Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin. U U No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) U U No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak U U No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

4. DASAR HUKUM PUG Inpres 9 TAHUN 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah Instruksi kepada : Menteri, Kepala LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG dalam perencanaa , pelaksanaan, pemantaua dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah

5. Apa Tujuan PUG? Ada n ya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Mengapa perlu PUG ? Kesetaraan dan K eadilan G ender (KKG) Proses Perubahan MANFAAT PEMBANGUNAN BAGI SEMUA

6. PUG dalam kerangka RPJMN Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional 1 2 3 4 5

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 D iinstruksikan kepada: Menteri LPNK Set Lembaga Tinggi & Tertinggi Panglima TNI Bup ati / Kabupaten Gubernur Jaksa Agung Kapolri MELAKSANAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS , FUNGSI, DAN KEWENANGAN MASING-MASING SIAPA YANG MELAKSANAKAN PUG?

8. Arah Kebijakan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan

9. Sebagai acuan Pemda dalam menyusun strategi pengarusutamaan gender; melalui pembentukan POKJA PUG dan menyusun Rencana Aksi Mewujudkan perencanaan yang responsif gender, tertuang dalam RPJMD, Renstra dan Renja SKPD Menyusun penganggaran yang responsif gender melalui analisis gender, dituangkan dalam GBS dan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Sebagai koordinatornya adalah BAPPEDA. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 bulan dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . PERMENDAGRI NO. 67 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PUG DI DAERAH

10. Kebijakan PUG di kabupaten morowali MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berkarakter Dan Berbudaya. Uraian 2.1.2.1.1 Mewujudkan pengarusutamaan gender yang optimal, melalui : Penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak. Meletakkan pondasi kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan serta peran politik. Penguatan kualitas SDM Morowali melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga. VISI

11. KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN DI Kabupaten Morowali Pemerintah Kabupaten Morowali telah melakukan berbagai program dan kegiatan . D alam upaya meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Morowali Pemerintah Daerah telah membentuk POKJA Pengarusutamaan Gender dengan Nomor SK Bupati 188.455/Kep.0084/DPMDP3A/2020

12. kesimpulan Peran Penting Pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender nasional melalui penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen Derah perlu diperkuat dengan political will yang nyata dari para pengambil kebijakan Renstra Organisasi Perangkat Daerah wajib menyertakan analisis gender untuk memastikan program dan kegiatan responsif gender. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja dan capaian di tingkat daerah. Sinkronisasi Perencanaan dari RPJMN → RPJMD → Renstra Perangkat daerah adalah kunci keberhasilan implementasi PUG.

13. TERIMA KASIH