Kegagalan Bgnnnnnnnnddddnnnnnnnnnnnn.pptx

dsds

1. Kegagalan Bangunan

2. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi Peraturan Pelaksana PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI

3. Peraturan Pelaksana PERMENPUPEAR No. 02/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PERMEN PU No. 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum PERMENPUPEARNo . 25/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PERMEN PPN/ Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Percepatan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Tambahan .

4. Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian . PERMENPUPERA No. 18/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan SE Menteri PUPERA No. 10/SE/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini Di Kementerian PUPERA Untuk Tahun Anggaran 2019 PERMENPUPERA No. 24/PRT/M/20178 Tahun 2018 Tentang Akreditasi dan Registrai Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

5. Pengertian “ Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan / atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi ”. Pasal 1 angka 10 ,UU no.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

6. Kegagalan Bangunan Sebagai keadaan bangunan , yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa , menjadi tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian , dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan / atau Pengguna Jasa . UU Jasa Konstruksi 1999

7. PENYEDIA JASA DALAM KEGAGALAN BANGUNAN Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki  Kegagalan Bangunan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa, Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan (Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 63)

8. JANGKA WAKTU DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGAGALAN BANGUNAN Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas   Kegagalan Bangunan   dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi ( Pasal 65 ayat (1). Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun , Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 ( sepuluh ) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi ( Pasal 65 ayat (2).

9. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas   Kegagalan Bangunan  yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). ( Pasal 65 ayat (3) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas   Kegagalan Bangunan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi . ( Pasal 65 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah ( Pasal 65 ayat (5)

10. Pengguna Jasa dan / atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu   Kegagalan Bangunan   kepada Menteri ( Pasal 66 ayat (1). Penyedia Jasa dan / atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi   Kegagalan Bangunan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). ( Pasal 67 ayat (1).

11. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan danf atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi PP NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI

12. Pengertian Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan / atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi . PP No.14 tahun 2021,tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKS

13. PENANGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan , Keselamatan , Kesehatan , dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan / atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan ( Pasal 60 ayat (1).UUJK N0.2 TAHUN 2017

14. PENANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 85 PP NO 22 TAHUN 2020 (1) Pengguna Jasa dan / atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan , Keselamatan , Kesehatan , dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1). (2) Pengguna Jasa dan / atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli .

15. (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait . (4) Penetapan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21bersifat finaI dan mengikat . (5) Tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 , berupa : a. penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa ; dan b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan / atau Penyedia Jasa .

16. Pasal 86 (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi . (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun , Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 ( sepuluh ) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi . (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (21 bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Pasal 88 (1) Pertanggungjawaban atas penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf a pada : a. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi berupa : 1. pengkajian , perencanaan , dan / atau perancangan ; 2. pengawasan ; dan / atau 3. manajemen penyelenggaraan konstruksi . b. Layanan Usaha Pekedaan Konstruksi ; dan / atau c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi .

18. (2) Pertanggungjawaban pengkajian , perencanaan , dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka i dilakukan selama dokumen hasil perancangan pengkajian , perencanaan , dan perancangan belum atau tidak diubah . (3) Pertanggungjawaban pengawasan , manajemen penyelenggaran Konstruksi , penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi , dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mengacu kepada dokumen kontrak kerja Konstruksi .

19. PASAL 90 (1) Pengguna Jasa danf atau Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Penilai Ahli sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan . (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli . (3) Ganti Kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. santunan bagi pihak yang dirugikan yang meninggal dunia ; b. santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang mengakibatkan cacat tetap ; c. ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyatanyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya ; dan d. ganti kerugian atas musnah , rusak , atau hilangnya akibat Kegagalan Bangunan .

20. (4) Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab harus dimulai dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang . (5) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi .

21. Kegagalan Bangunan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli ( Pasal 60 ayat (2).  Penjelasan :  Yang dimaksud “ penilai ahli ” adalah penilai ahli di bidang konstruksi . Penetapan   Kegagalan Bangunan   oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan . Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya   Kegagalan Bangunan .

22. KRITERIA PENILAI AHLI DALAM KEGAGALAN BANGUNAN memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami   Kegagalan Bangunan  ( Pasal 61 ayat (1) huruf a) memiliki pengalaman sebagai perencana , pelaksana , dan / atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami   Kegagalan Bangunan . ( Pasal 61 ayat (1) huruf b) terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi ( Pasal 61 ayat (1) huruf c)

23. TUGAS PENILAI AHLI DALAM KEGAGALAN BANGUNAN menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan , Keselamatan , Kesehatan , dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan ; menetapkan tingkat keruntuhan dan / atau tidak berfungsinya bangunan ; menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan ; melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangufl , paling lambat 90 ( sembilan puluh ) hari kerja terhitung - sejak tanggal pelaksanaan tugas ; dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan .

24. Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki  Kegagalan Bangunan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; pencantuman dalam daftar hitam; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.