KEL 2 DPR dan DPD presentasi 45874756.pptx

materi Hukum Tata Negara

1. LEMBAGA NEGARA DPR & DPD KELOMPOK 2

2. NAMA KE LOMPOK Hafizhah Khairannisa (B1A023221 ) Aulia Rexana Sitaresmi (B1A023222) Indah Anugerah Sidik (B1A023223) Nabila Fitriani (B1A023224) Yelse Maya Wulandari (B1A023225)

3. Penjelasan secara umum mengenai DPR dan DPD T erdiri atas 3 bahasan Intisari materi 01 02 03 LATAR BELAKANG RUMUSAN MASALAH SIMPULAN

4. L atar B elakang 00 kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) , di Indonesia disebut dengan , lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun dalam s ejarah pembentukan nya DPR RI secara garis besar terbentuk atas 3 periode : Volksraad adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) era kolonial. Masa Perjuangan Kemerdekaan Pada tahun 1942, sekaligus mengakhir masa penjajahan Hindia di Indonesia , mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. KNIP dimulai setelah Jatuhnya bom atom Hirosima-Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945 , Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Selain DPR terdapat lembaga legistatif lain yaitu DPD yang dibentuk setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 pada 10 November 2001 (perubahan ketiga) adalah dibentuknya badan baru yang bernama DPD (Dewan Perwakilan Daerah) .

5. RUMUSAN MASALAH Menjelaskan DPR dan DPD Perbandingan fungsi legislasi DPR dan DPD sebelum dan sesudah amandemen Hubungan antara DPR dan DPD DPR dan DPD P erbedaan Hubungan

6. DPR dan DPD Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang dibentuk setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 pada 10 November 2001. B eranggota 136 orang dari 34 daerah pilihan. Namun untuk yang terbaru terdapat 152 senator terpilih yang akan dilantik untuk periode 2024-2029. DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini merupakan lembaga legislatif yang bertugas membuat Undang-Undang. yang beranggotakan 575 orang dari 80 Daerah Pemilihan. Terdiri dari 9 partai politik yaitu PDIP, Golkar, Gerakan Indonesia Raya, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, NASDEM dengan total jumlah 575 kursi. Adapun wewenang dan tugas (fungsi) DPR, sesuai UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2) . DPR DPD 01

7. DPR dan DPD anggota DPD mempunyai hak sebagai berikut ; Menyampaikan usul dan pendapat , Memilih dan dipilih , Membela diri , Imunitas , Protokoler, keuangan, dan administratif. Adapun Fungsi DPD adalah pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu , dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah , DPD mengusulkan r ancangan UU, DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Juga ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat didalam Pasal 5 ayat (1) UUD . DPR juga berhak mengajukan Rancangan Undang Undang, tetapi untuk sahnya, harus ada persetujuan Presiden , jadi f ungsi legislatif di dalam sistem ketatanegaraan kita, dipegang oleh Presiden dan DPR . DPR DPD

8. K ewajiban DPR dan DPD Berpedoman pada Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara dan menaatinya Menjaga NKRI mendahulukan kepentingan negara Memperjuangkan kesejahteraan rakyat. menaati prinsip demokrasi menaati tata tertib dan kode etik. menjaga etika dan norma menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen menampung dan menindaklanjuti aspirasi Memberikan pertanggung jawaban secaramoral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya . Mengamalkan Pancasila. Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan menaat inya Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan. Menjaga NKRI serta etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Dan menaati kode etik DPD Mendahulukan kepentingan negara pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah nya . DPD DPR

9. Fungsi Sebelum dan Sesudah Amandemen 02 Periode 1945-1949; mengadakan undang-undang harus ada pengerjaan bersama-sama antara presiden dan DPR. Republik Indonesia Serikat ; proses legislasi Negara Republik Indonesia Serikat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 127-143 Konstitusi RIS. dengan dua aturan internal. yaitu Tatib Senat RIS dan Tatib DPR sementara RIS ( d ua dokumen yang mengatur cara kerja dan prosedur dalam Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RIS,.Tata Tertib Senat berisi aturan mengenai pemeriksaan surat-surat , pengajuan rancangan undang-undang , dan prosedur lainnya yang terkait dengan kegiatan Senat RIS . Tata Tertib DPR Sementara RIS berisi aturan yang lebih spesifik mengenai cara kerja DPR Sementara RIS, termasuk prosedur pengajuan rancangan undang-undang , pengawasan pemerintah , dan lain-lain.

10. Fungsi Sebelum dan Sesudah Amandemen 02 Periode 1950-1959 UUDS; DPR merupakan lembaga utama dalam proses pembentukan undang-undang . Jika DPR memutuskan untuk mengajukan rancangan undang-undang , usul tersebut disampaikan langsung kepada pemerintah Orde Lama Periode 1959-1999; dilaksanakan di bawah kendali presiden terutama setelah terjadi pertentangan antara DPR dan Presiden Soekarno. Periode Orde Baru Periode 1966-1998; kekuasaan pembentukan dipegang presiden , dan DPR. Periode awal Reformasi ; proses internal yang membahas RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (1999-2002); empat kali perubahan , amandemen ke-4 pada pasal ; pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, 3. Adapun bab yang diamandemen adalah Bab XIII dan Bab XIV.

11. Hubungan DPD dan DPR 03 Sama- sama anggota MPR DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU dan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah Dengan demikian , hubungan antara DPR dengan DPD harus serasi , sejalan , kerjasama , koordinasi dan harmonis .

12. Simpulan 04 DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini merupakan lembaga legislatif yang bertugas membuat Undang-Undang beranggotakan 575 orang dari 80 Daerah Pemilihan. Terdiri dari 9 partai . Dewan Perwakilan Daerah dibentuk setelah dilakukan perubahan menurut UUD 1945 pada 10 November 2001 serta memiliki fungsi yang sama seperti DPR beranggota 136 orang dari 34 daerah pilihan . Namun untuk yang terbaru terdapat 152 senator

13. THANKS thank you for watching our presentation, is there anyone who wants to respond or ask questions?