Kel. 6 - PPt Percobaan (Poging) fix.pptx

Percobaan (poging)

1. Makalah PERCOBAAN (POGING) Diajukan untuk memenuhi tugas Mata kuliah Hukum Pidana Dosen pengampU : Dr. Ina Heliany , S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR

2. Disusun Oleh: Kelompok VI Ferderic Imanuel Maruao 223300030046 Nove Rokasih Tambunan 223300030047 Salma Nur Aisyah 223300030049 Yatmi Salim 223300030054 Ezhar Eka Septian Maliky 223300030058 Ricky Kurniawan Suriana 223300030061 Linda Lidyawati 223300030062 Lailla nur shella 233300030015 Bernaldus Saputra Sitinjak 233300140003

3. LATAR BELAKANG Hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari , dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keadilan dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak dan tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . Poging atau Percobaan dalam Hukum Pidana adalah salah satu permasalahan pelanggaran didalam masyarakat itu , ada pelaksanan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang telah dimulai , namun tetapi tidak selesai , atau suatu kehendak untuk melakukan suatu tindakakan kejahatan tertentu dimana telah diwujudkan pada permulaan pelaksanaan .

4. Rumusan masalah Apakah pengertian Percobaan ( Poging ) ? Apa yang dimaksud Percobaan Menurut KUHP ? Apakah maksud dari Perbandingan Hukum ? Apakah arti Niat / Kehendak ? Bagaimana Permulaan Menurut Pasal 53 KUHP dan Pendapat Para Ahli Hukum ? Apakah yang dimaksud Teori Subjektif ? Apakah yang dimaksud Teori Objektif ? Apakah arti Permulaan Pelaksaan Menurut RUU KUHP Nasional ?

5. 1. Percobaan ( Poging ) Percobaan atau Poging adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai , namun tetapi tidak selesai , atau suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dimana telah diwujudkan pada permulaan pelaksanaan . Poging dalam konteks hukum pidana berarti percobaan . Percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan . Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku satu tentang aturan umum , Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP. Poging atau Percobaan dalam Hukum Pidana adalah salah satu permasalahan pelanggaran didalam masyarakat itu , ada pelaksanan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang telah dimulai , namun tetapi tidak selesai , atau suatu kehendak untuk melakukan suatu tindakakan kejahatan tertentu dimana telah diwujudkan pada permulaan pelaksanaan .

6. 2. Percobaan Menurut KUHP Ketentuan tentang Percobaan ( poging ) diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Pada Pasal 53 KUHP ( tentang percobaan melakukan kejahatan ) tercantum sebagai berikut : 1) Mencoba melakukan kejahatan di pidana , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan , dan tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri . 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan , dalam percobaan dikurangi sepertiga . 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup , dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun . 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai . Pada Pasal 54 ( Percobaan perbuatan pelanggaran ) tercantum adalah mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana .

7. 3. Perbandingan Hukum Hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari , dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terdapat istilah asing mengenai perbandingan hukum , antara lain comparative law, comparative jurisprudence, foregn law ( istilah inggris ), droit compare ( istilah perancis ), rechtsvergelijking ( istilah belanda ), dan rectsvergleichung atau vergleichende rechlehre ( istilah jerman ). Tokoh-tokoh yang mengartikan perbandingan hukum : (1) Rudolf B Schlesinger, (2) Gutterdge , (3) A.E. Orucu , (4) Sardjono , (5) Satjipto Rahardjo .

8. Tujuan Perbandingan Hukum: a) Tujuan praktis Bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjianperjajian internasional . b) Tujuan sosiologis Mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum,ia menyelidiki hukum dalam arti ilmupengetahuan . c) Tujuan politis Mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status.

9. 4. Niat / Kehendak Dalam melakukan percobaan , niat atau kehendak yang jelas dan terarah sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keakuratan percobaan tersebut . Niat atau kehendak merupakan suatu dorongan batin yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu . Dalam ruang lingkup percobaan atau poging , niat atau kehendak harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat , baik itu peneliti , pengamat , maupun subjek percobaan . Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan , dan ia berada di alam bathiniah seseorang . Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan ( perbuatan ) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat .

10. 5. Permulaan Menurut Pasal 53 KUHP dan Pendapat Para Ahli Hukum Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum . Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki , biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan . Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan ( soesilo mempergunakan istilah permulaan perbuatan ). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan ( BEGIN VAN UITVOERING ). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai “ permulaan pelaksanaan dari niat ” ataukah “ permulaan pelaksanaan dari kejahatan ”.

11. Berdasarkan memori penjelasan ( MvT ) mengenai pembentukan pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen ( tindakan persiapan ) dengan uitvoeringshandelingen ( tindakan-tindakan pelaksanaan ). Menurut Moeljatno , tidak ada keraguan baik menurut MvT maupun pendapat para penulis bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan (1985;21). Dikemukakan oleh Van Hattum , menurutnya sangat sulit untuk dapat memastikan batas-batas antara tindakan-tindakan persiapan ( perbuatan persiapan ) dengan tindakan-tindakan pelaksanaan , sebab undang-undang sendiri tidak dapat dijadikan pedoman ( Lamintang 1985:531)

12. 6. Teori Subjektif Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya . Unsur-unsur subjektif terdiri dari : (a). Kesengajaan dan ketidaksengajaan ; (b). Maksud dan voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksuddalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; (c). Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian , penipuan , pemerasan dan pemalsuan dll ; (d). Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; (e). Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurutPasal 306 KUHP.

13. 7. Teori Objektif Disebut teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana , yaitu perbuatan . Menurut teori ini seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum . Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum , dan menamakan perbuatan pelaksanaan : tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum ( Sahetapy , 1995 : 216).

14. 8. Permulaan Pelaksaan Menurut RUU KUHP Nasional Ada perbedaan terminologi antara percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini , dengan percobaan yang diatur menurut RUU KUHP nasional yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan 1999-2000, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan , Direktorat Perundang-undangan . Terminologi percobaan seperti yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini adalah percobaan melakukan kejahatan , sedangkan menurut RUU KUHP Nasional berubah menjadi percobaan melakukan tindak pidana . Hal ini terjadi karena RUU KUHP Nasional tidak membedakan lagi antara tindak pidana ( delik ) kejahatan dengan tindak pidana ( delik ) pelanggaran . Artinya untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana .

15. Dengan demikian , KUHP Nasional ini nantinya hanya terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu memuat tentang aturan umum dan Buku Kedua yang memuat aturan tentang tindak pidana dengan tidak lagi membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran . Adapun Buku Ketiga KUHP yang berlaku saat ini , yang mengatur tentang delik pelanggaran dihapus dan materinya ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi tindak pidana.Alasan penghapusan ini menurut Rancangan Penjelasan KUHP Nasional adalah disebabkan pembedaan antara kejahatan sebagai rechtsdelict dan pelanggaran sebagai wetsdelict ternyata tidak dapat dipertahankan , karena ada beberapa rechtsdelict yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran ( wetsdelict ) dan sebaliknya ada pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan kejahatan ( rechtsdelict ) hanya karena diperberat ancaman pidananya . Percobaan di dalam Rancangan KUHP Nasional diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum , Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , paragraf 2 tentang Percobaan , Pasal 17 sampai dengan 20.

16. SARAN Hendaknya diupayakan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan tindak pidana percobaan atau poging adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana , oleh karena itu penting adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang sangatlah kurang , maka perlu diadakan sosialisasi . Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian MAKALAH Terima kasih .