Ketentuan Umum Pajak - A. Pajak Akuntansi

explaining about introduction to tax

1. KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NOMOR 28 TAHUN 2007 UU NO 11 TAHUN 2020 CIPTAKER UU NO 7 TAHUN 2021 HPP

2. PENGERTIAN PAJAK Digunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat Kontribusi Wajib kepada Negara Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan Sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang Tidak mendapatkan Imbalan secara Langsung PAJAK adalah

3. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI: OBJEKTIF DIBERIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

4. Kapan mendaftar (NPWP) Maks 1 bulan setelah Saat usaha Mulai dijalankan / didirikan WPOP yg tdk menjalankan usaha/pek bebas tapi peng sd suatu bulan > PTKP WP Badan WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas Paling lambat Pada akhir bln Berikutnya pengh Telah melebihi PTKP WP Pemungut/ Pemotong pajak Sebelum saat Terutang PPh

5. NPWP Pasal 2 ayat (1a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan .

6. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai: DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA TANDA PENGENAL DIRI IDENTITAS WAJIB PAJAK

7. BADAN Sekumpulan ORANG dan/atau MODAL yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN KOMANDITER PERSEROAN LAINNYA BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan BUT

8. PENGUSAHA ORANG PRIBADI atau BADAN dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya: MENGHASILKAN BARANG MENGIMPOR BARANG MENGEKSPOR BARANG MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN MELAKUKAN USAHA JASA MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN

9. PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK

10. Kapan melaporkan usaha (Pengukuhan PKP ) Sblm melakukan penyerahan BKP/JKP Pengusaha Kecil WP Badan WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas Paling lambat Pada akhir masa Pajak berikutnya Setelah omzet > =4,8M

11. PENERBITAN NPWP & PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN MENGUKUHKAN PKP APABILA WAJIB PAJAK atau PENGUSAHA KENA PAJAK TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SECARA JABATAN

12. KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA 5 TAHUN KE BELAKANG Pasal 2 ayat (4a) PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DITERBITKAN NPWP DAN/ATAU PKP SUBJEKTIF OBJEKTIF PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN SEBELUM DITERBITKANNYA NPWP DAN/ATAU DIKUKUHKANNYA SEBAGAI PKP SECARA JABATAN DIMULAI SEJAK SAAT WAJIB PAJAK MEMENUHI PERSYARATAN

13. PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (6) DIAJUKAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP oleh WAJIB PAJAK dan/atau AHLI WARISNYA apabila WAJIB PAJAK SUDAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN/ATAU OBJEKTIF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan WAJIB PAJAK BADAN DILIKUIDASI karena PENGHENTIAN atau PENGGABUNGAN USAHA WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP MENGHENTIKAN USAHANYA DI INDONESIA DIANGGAP PERLU oleh DIRJEN PAJAK untuk MENGHAPUSKAN NPWP dari WAJIB PAJAK yang SUDAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN/ATAU OBJEKTF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

14. KEPUTUSAN atas PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN 6 BULAN 12 BULAN PEMERIKSAAN HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP DALAM JANGKA WAKTU WP BADAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP WP OP

15. PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Pasal 2 ayat (8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PERMOHONAN WP JABATAN 6 BULAN PEMERIKSAAN KEPUTUSAN

16. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SURAT yang oleh WAJIB PAJAK digunakan untuk MELAPORKAN : PENGHITUNGAN dan/atau PEMBAYARAN PAJAK OBYEK PAJAK dan/atau BUKAN OBYEK PAJAK HARTA dan KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

17. KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI SPT dengan: BENAR SATUAN MATA UANG RUPIAH DALAM BAHASA INDONESIA dengan menggunakan: JELAS MENANDATANGANI serta MENYAMPAIKANNYA ke KANTOR DITJEN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR atau DIKUKUHKAN atau TEMPAT LAIN yang DITETAPKAN oleh DIRJEN PAJAK LENGKAP ANGKA ARAB HURUF LATIN

18. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (3) SPT TAHUNAN PPh WP OP SPT MASA (Selain PPN) (PPh21/22/23/4(2),15) SPT TAHUNAN PPh WP BADAN PALING LAMA 20 (dua puluh) HARI setelah AKHIR MASA PAJAK PALING LAMA 3 (tiga) BULAN setelah AKHIR TAHUN PAJAK PALING LAMA 4 (empat) BULAN setelah AKHIR TAHUN PAJAK

19. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 3 ayat (4) WAJIB PAJAK DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN DENGAN SYARAT : Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis , atau Dengan cara lain KEPADA DIRJEN PAJAK KETENTUANNYA DIATUR DALAM PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) pmk No. 243/PMK.03/2014

20. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 3 ayat (5) SELAIN PEMBERITAHUAN sebagaimana dimaksud PASAL 3 AYAT (4), SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN ADALAH : PEMBERITAHUAN HARUS DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YANG TERUTANG DALAM 1 (SATU) TAHUN, (Form 1771Y) SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG.

21. SURAT TEGURAN KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (5a) APABILA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) : TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN, ATAU PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TERLAMPAUI , DIRJEN PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TEGURAN

22. SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN Pasal 3 ayat (7) APABILA : SPT TIDAK DITANDATANGANI , SPT TIDAK SEPENUHNYA DILAMPIRI KETERANGAN sebagaimana dimaksud ayat (6), SPT YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DISAMPAIKAN SETELAH 3 (TIGA) TAHUN SESUDAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK ATAU TAHUN PAJAK, DAN WAJIB PAJAK TELAH DITEGUR SECARA TERTULIS , ATAU SPT DISAMPAIKAN SETELAH DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK .

23. SPT TAHUNAN PPh WP YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN Pasal 4 ayat (4) BAGI WAJIB PAJAK yang WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN , HARUS MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN berupa : NERACA , LABA RUGI , serta KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK .

24. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK Pasal 4 ayat (4b) APABILA LAPORAN KEUANGAN sbgmn dimaksud ayat (4a) DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK TETAPI TIDAK DILAMPIRKAN PADA SPT , maka : SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS ; sehingga SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (7) huruf b.

25. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA Pasal 7 ayat (1) SPT MASA PPN SPT MASA LAINNYA 3. SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 4. SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI Rp. 500.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 100.000,00 APABILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU ATAU BATAS WAKTU PERPANJANGAN, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

26. PEMBETULAN SPT Pasal 8 Pembetulan sebelum Pemeriksaan oleh DJP dengan pernyataan tertulis. Kalau menjadi lebih bayar/rugi maksimal 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Pembetulan SPT Tahunan mengakibatkan kurang bayar, sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan Pembetulan SPT Masa mengakibatkan kurang bayar, sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% ( lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

27. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT Pasal 8 ayat 5 Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum terbit SPHP yang menyebabkan kurang bayar, maka harus melunasi pajak plus sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, Surat Pemberitahuan Tahunan : dihitung sejak batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran Surat Pemberitahuan Masa : dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi

28. JATUH TEMPO PEMBAYARAN dan PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) jo. PER-242/PMK.03/2014

29. KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK dalam SPT TAHUNAN PPh Pasal 9 ayat (2) KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK yang TERUTANG dalam SPT TAHUNAN PPh HARUS DIBAYAR LUNAS sebelum SPT TAHUNAN PPh DISAMPAIKAN

30. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA Pasal 9 ayat (2a) PEMBAYARAN atau PENYETORAN PAJAK yang DILAKUKAN SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN atau PENYETORAN PAJAK , (PPH MASA) Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

31. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA Pasal 9 ayat (2b) PEMBAYARAN atau PENYETORAN PAJAK yang DILAKUKAN SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK , (PPH TAHUNAN) Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

32. MENGANGSUR atau MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN untuk MENGANGSUR atau MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK KEKURANGAN PEMBAYARAN sebagaimana dimaksud ayat (2), PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN (Pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan) => No. 18/PMK.03/2021

33. SURAT SETORAN PAJAK (Pasal 1 Angka 14) BUKTI PEMBAYARAN atau PENYETORAN PAJAK yang TELAH DILAKUKAN dengan MENGGUNAKAN FORMULIR atau telah DILAKUKAN dengan CARA LAIN ke KAS NEGARA MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN yang DITUNJUK MENTERI KEUANGAN

34. MEMBAYAR atau MENYETOR PAJAK yang TERUTANG Pasal 10 ayat (1) WAJIB PAJAK MEMBAYAR atau MENYETOR PAJAK yang TERUTANG dengan MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK ke KAS NEGARA MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN yang DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

35. SURAT KETETAPAN PAJAK (Pasal 1 Angka 15) SURAT KETETAPAN YANG MELIPUTI SKPKBT SKPKB SKPN SKPLB

36. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR ( SKPKB ) (Pasal 1 Angka 16) SURAT KETETAPAN PAJAK yang MENENTUKAN BESARNYA JUMLAH POKOK PAJAK , JUMLAH KREDIT PAJAK , JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK , BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI , dan JUMLAH PAJAK yang MASIH HARUS DIBAYAR

37. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN ( SKPKBT ) (Pasal 1 Angka 17) SURAT KETETAPAN PAJAK yang MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PAJAK yang TELAH DITETAPKAN

38. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL ( SKPN ) (Pasal 1 Angka 18) SURAT KETETAPAN PAJAK yang MENENTUKAN JUMLAH POKOK PAJAK SAMA BESARNYA DENGAN JUMLAH KREDIT PAJAK atau PAJAK TIDAK TERUTANG dan TIDAK ADA KREDIT PAJAK

39. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR ( SKPLB ) (Pasal 1 Angka 19) SURAT KETETAPAN PAJAK yang MENENTUKAN JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KARENA JUMLAH KREDIT PAJAK LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG TERUTANG atau SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

40. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1) Atas PERMOHONAN WAJIB PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , Pasal 17B , Pasal 17C , atau Pasal 17D DIKEMBALIKAN , DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERNYATA WAJIB PAJAK MEMPUNYAI UTANG PAJAK , LANGSUNG DIPERHITUNGKAN untuk MELUNASI TERLEBIH DAHULU UTANG PAJAK TERSEBUT.

41. MEMBAYAR PAJAK TERUTANG TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 12 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK yang TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, DENGAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK.

42. MEMBAYAR PAJAK TERUTANG TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 12 ayat (2) JUMLAH PAJAK TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK adalah JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

43. TERDAPAT BUKTI SPT TIDAK BENAR Pasal 12 ayat (3) APABILA TERDAPAT BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TIDAK BENAR , DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENETAPKAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG .

44. SKPKB DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN APABILA : Pasal 13 ayat (1), (2), (2a), (2b) Jumlah KURANG BAYAR dalam SKPKB ditambah dengan SANKSI DMINISTRASI berupa BUNGA sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat Pajak yang tidak atau kurang Dibayar Huruf a Kepada WP diterbitkan NPWP/PKP secara jabatan Huruf e Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12, yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP/JKP dan telah diberikan pengembalian PM Huruf e Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, paling lama 24 bulan Dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 bulan

45. SKPKB DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN APABILA : Pasal 13 ayat (1), (3), (3b), (3c) Jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administratif berupa: Jumlah KURANG BAYAR dalam SKPKB ditambah SANKSI KENAIKAN: bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak; bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut; kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sbgmn Pasal 3 (3) dan setelah ditegur, tidak dilaporkan sbgm ditentukan dalam surat teguran Huruf b Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ket lain mengenai PPN/PPnBM tidak seharusnya di kompensasi atau tidak seharusnya dikenai Tarif 0%. Huruf c Kewajiban sbgmn dimaksud Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak Terutang. Huruf d

46. SKPKB DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN APABILA : Pasal 13 ayat (1), (3), (3b), (3c) Jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administratif berupa: Jumlah KURANG BAYAR dalam SKPKB ditambah SANKSI KENAIKAN: bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak; bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut; kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Bunga sebagaimana dimaksud huruf a),b) sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

47. SPT MENJADI PASTI SETELAH JANGKA WAKTU 5 TAHUN Pasal 13 ayat (4) BESARNYA PAJAK TERUTANG DALAM SPT , MENJADI PASTI DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SETELAH SAAT TERUTANGNYA PAJAK, atau BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, atau TAHUN PAJAK, TIDAK DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK

48. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) (Pasal 1 Angka 20) SURAT untuk MELAKUKAN TAGIHAN PAJAK dan/atau SANKSI ADMINISTRASI berupa BUNGA dan/atau DENDA

49. PENERBITAN STP Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, dan d DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA : a. Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Dari hasil PENELITIAN terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, Wajib Pajak dikenai SANKSI berupa denda dan/atau bunga , Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP , tetapi tidak membuat faktur pajak , atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu .

50. PENERBITAN STP Pasal 14 ayat (1) huruf e Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan perubahannya, selain : 1. IDENTITAS PEMBELI sebagaimana dimaksud Pasal 13 (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya, 2. IDENTITAS PEMBELI serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

51. PENERBITAN STP Pasal 14 ayat (1) huruf f , g, h ,i dihapus dihapus Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak , dalam hal diterbitkan keputusan, data/informasi Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

52. SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (2) SURAT TAGIHAN PAJAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN SURAT KETETAPAN PAJAK

53. SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (3). 5a Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

54. SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

55. SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (5b), (5c) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b): Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

56. SKPKBT Pasal 15 ayat (1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SETELAH SAAT TERUTANGNYA PAJAK, atau BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, atau TAHUN PAJAK APABILA DITEMUKAN DATA BARU yang MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK yang TERUTANG SETELAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SKPKBT.

57. SKPKBT Pasal 15 ayat (2) JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI JUMLAH KEKURANGAN TERSEBUT.

58. TIDAK DIKENAKAN KENAIKAN 100% Pasal 15 ayat (3) KENAIKAN sebagaimana dimaksud ayat (2) TIDAK DIKENAKAN APABILA : SKPKBT DITERBITKAN BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS DARI WAJIB PAJAK ATAS KEHENDAK SENDIRI ; DENGAN SYARAT DIRJEN PAJAK BELUM MULAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SKPKBT TERSEBUT.

59. JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 9 ayat (3) TERHADAP : STP SKPKB SKPKBT SK. KEBERATAN SK. PEMBETULAN PUTUSAN BANDING dan PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN

60. PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 16 ayat (1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN SURAT KETETAPAN PAJAK BERUPA: SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK, atau SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA, yang DALAM PENERBITANNYA TERDAPAT KESALAHAN TULIS , KESALAH HITUNG dan/atau KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PER UU AN

61. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN Pasal 16 ayat (2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK HARUS MEMBERI KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1): PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN DITERIMA

62. PERMOHONAN PEMBETULAN DIANGGAP DIKABULKAN Pasal 16 ayat (3) APABILA DALAM JANGKA WAKTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TELAH LEWAT , tetapi DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN , PERMOHONAN PEMBETULAN yang DIAJUKAN tersebut DIANGGAP DIKABULKAN

63. KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK MEMBERI KETERANGAN TERTULIS Pasal 16 ayat (4) APABILA DIMINTA oleh WAJIB PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL- HAL yang MENJADI DASAR untuk MENOLAK atau MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

64. PENERBITAN SKPLB Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB): (1). APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK atau JUMLAH PAJAK yang DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK yang TERUTANG ; (2). APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK yang SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ; (3). SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI , APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN dan/atau DATA BARU , TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

65. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL Pasal 17A DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN , MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL , APABILA : JUMLAH KREDIT PAJAK atau JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG ; atau PAJAK TIDAK TERUTANG dan TIDAK ADA KREDIT PAJAK ; ATAU TIDAK ADA PEMBAYARAN PAJAK.

66. PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 17B ayat (1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, SELAIN PERMOHONAN KELEBIHAN sebagaimana dimaksud Pasal 17C dan Pasal 17D , HARUS MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK PALING LAMA 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK SURAT PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP.

67. PERLAKUAN PEMERIKSAAN TERHADAP BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA Pasal 17B ayat (1a) KETENTUAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK yang SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI BIDANG PERPAJAKAN , KETENTUANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

68. PENERBITAN SKPLB LEWAT JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Pasal 17B ayat (2) APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MENERBITKAN SUATU KEPUTUSAN , PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN , dan SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR.

69. IMBALAN BUNGA KARENA SKPLB TERLAMBAT TERBIT Pasal 17B ayat (3) APABILA SKPLB TERLAMBAT DITERBITKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WAJIB PAJAK BERHAK MENERIMA IMBALAN BUNGA Sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN DITERBITKAN SKPLB. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga Imbalan bunga sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 24 bulan

70. PENELITIAN SPT WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (1) SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN atas PERMOHONAN WAJIB PAJAK dalam SPT dengan KRITERIA TERTENTU , DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK ( SKPPKP ), PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN untuk PPh, PALING LAMA 1 (SATU) BULAN untuk PPN, SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP

71. KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (2) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak telah memper oleh izin untuk menunda atau mengangsur pemba yaran pajak; Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

72. PENENTUAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MENENTUKAN KRITERIA TERTENTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

73. PEMERIKSAAN SETELAH SKPPKP Pasal 17C ayat (4) dan (5) (4). DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN terhadap WAJIB PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ; (5). APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DIRJEN PAJAK MENERBITKAN SKPKB , JUMLAH KEKURANGAN PAJAK DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% DARI JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK.

74. TIDAK DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17C ayat (6) APABILA : Terhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut ; Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

75. PENERBITAN SKPPKP Pasal 17D ayat (1) BERDASARKAN PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK yang MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU , DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SKPPKP PALING LAMA : 3 (TIGA) BULAN untuk Pajak Penghasilan ; 1 (SATU) BULAN untuk Pajak Pertambahan Nilai , SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP

76. WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17D ayat (2) ADALAH : WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ; WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu ; Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu ; atau Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

77. JUMLAH YANG DITENTUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN Pasal 17D ayat (3) BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA , JUMLAH PENYERAHAN , dan JUMLAH LEBIH BAYAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. PMK Nomor: 39/PMK.03/20 18

78. PEMERIKSAAN SETELAH PENGEMBALIAN Pasal 17D ayat (4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN dan MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

79. SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17D ayat (5) APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB), JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN)

80. PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 17E ORANG PRIBADI YANG BUKAN SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI yang MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK di DALAM DAERAH PABEAN yang TIDAK DIKONSUMSI DI DAERAH PABEAN , DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN yang TELAH DIBAYAR. KETENTUANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN