KK Materi3.pptx hshsysbsha shshs djdhddhdhhdhdhdh

xbshshshbsnanabsnz zhbz

1. MATERI 3 Subtitle

2. Penengertian Kebijakan Kiminal ( Politik Kriminal ) Prof Sudarto mengemukakan tiga arti dari Kebijakan Kriminal 1. Dalam Arti Sempit , ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana 2. Dalam Arti Luas , ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum , termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ( kepolisian ).

3. 3. Dalam arti terluas , ialah keseluruhan dari kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat . Sudarto juga mengemukakan definisi singkat dari kebijakan kriminal yaitu , suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan .

4. Definisi ini sebenarnya diambil dari Marc Ancel yang merumuskan : the rational organization of the control of crime by society. Marc Ancel bertolak dari pemahaman yang dikemukakan G Peter Hoefnagels , Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime.

5. Dasar dari yang dikemukakan Peter Hoefnagels Ciminal policy is the science of responses Ciminal policy is the science of crime prevention Ciminal policy is the science of crime designating human behaviour as crime Ciminal policy is a rational total of the responses to crime

6. Tujuan akhirnya dari kebijakan kriminal / politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan . Jadi dalam kaitan kebijakan kriminal adalah upaya penanggulangan kejahatan . Jadi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Politik kriminal pada hakekatnya adalah bagian integral dari polotik sosial , yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan

7. Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan 1. Penanggulangan Kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti : a. Adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial b. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal.

8. 2. Penanggulangan kejahatan diintegrasikan pada kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan . a. Prof Sudarto : apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negative perkembangan masyarakat / modernisasi , maka hendaknya dilihat dalam hubungann keseluruhan politik kriminal (social defence planning sebagai bagian integral dari pembangunan nasional .

9. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga internasional , kebijakan k riminal penting dalam upaya menanggulangi kejahatan . Hampir setiap Kongres PBB, kebijakan kriminal jadi agenda. Kongres PBB ke-4 mengenai prevention of crime and the treatmen of offenders tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah crime and development menegaskan : “ Any dichotomy between a country’s policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions “

10. Kongres PBB ke-5 Tahun 1975: “ The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country ” Karena itu dapat disebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau pembangunan justru menimbulkan kriminogen dan victimogen .

11. Karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau pembangunan justru menimbulkan kriminogen dan victimogen . Padahal sebenarnya pembangunan itu pada dasarnya tidak bersifat kriminogen , apabila hasilnya didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua masyarakat serta menunjang seluruh kondisi sosial

12. Pembangunan dapat bersifat kriminogen dan meningkatkan kriminalitas apabila : Tidak direncanakan secara rasional Perencanaan tidak seimbang atau timpang Mengabaikan nilai kultural dan moral Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral

13. Terima Kasih