KKI Pembinaan Keprofesian Named Nakes 290925.pdf

Pembinaan keprofesian tenaga medik dan tenaga kesehatan oleh konsil kesehatan Indonesia berdasarkan UU no 17 tahun 2023

1. Pembinaan Teknis Keprofesian
Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan
dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH
Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia
Disampaikan dalam
Acara Pembinaan Teknis Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan
29 September 2025

3. 3
Landscape Regulasi Bidang Kesehatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelayanan
Primer
Pelayanan
Rujukan
Kefarmasian
dan Krisis
Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan
SDM
Kesehatan
Teknologi dan
Informasi
Kesehatan
Permasalahan :
6 Transformasi Kesehatan
11 UU
Tidak Mampu
Peraturan Pemerintah
No 28 Tahun 2024
20 Bab dan 458 Pasal
•
•
•
Peraturan Pelaksana :
100 Peraturan Pemerintah
2 Perpres
5 Peraturan Menteri
Undang Undang
No 17 Tahun 2023
13 Bab dan 1.172 Pasal
Delegasi UU dan PP
•
•
•
5 Perpres dan 1 Kepres
160 RMK
514 PMK yang masih
berlaku
•
•
Mencabut
26 PP
5 Perpres
329 Permenkes
terdampak
Di Simplifikasi
14 Peraturan Menteri
Kesehatan

4. Pasca UU Nomor 17 Tahun 2023, Konsil Kedokteran Indonesia & Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia berubah menjadi Konsil Kesehatan Indonesia
Konsil Kedokteran Indonesia
Anggota KKI : 17 orang
Anggota MKDKI : 11 orang
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Anggota KTKI: 91 orang
Sebelumnya Konsil Tenaga Medis dengan Tenaga Kesehatan terpisah:
Bergabung menjadi
entitas baru
Konsil Kesehatan Indonesia
Kolegium
Organisasi
Profesi
Kolegium berada di
bawah Organisasi Profesi
masing-masing


Kolegium dan Majelis
Disiplin Profesi menjadi
alat kelengkapan Konsil
Kesehatan Indonesia

Kolegium
Pasca UU 17/2023:Sebelum UU 17/2023:
Majelis Disiplin Profesi
Dalam rangka Harmonisasi dan
Penyederhanaan Lembaga
4

5. 5
Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis
Disiplin Profesi merupakan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
•
•
Pasal 268
Ayat 1 : “Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dibentuk
Konsil”
Ayat 2 : “Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
dan dalam menjalankan perannya bersifat independen

•
•
Pasal 272
Ayat 1 : “Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium
ditetapkan oleh Menteri”
Ayat 2 : “Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan alat kelengkapan Konsil dan
dalam menjalankan perannya bersifat independen”

•
•
Pasal 304
Ayat 2 : “Dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri membentuk majelis yang
melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi
Ayat 3 : “Majelis menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan

Konsil
Kesehatan Indonesia
Kolegium
Kesehatan Indonesia
Majelis Disiplin
Profesi
“Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik
dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum
kepada Masyarakat” (Pasal 1)

6. Latar Belakang - Amanah untuk KKI
6
Pelaksanaan amanah KKI didukung oleh Kolegium Kesehatan Indonesia
(KolKI) dan Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Kolegium Tiap
Disiplin Ilmu
PRESIDEN
Kolegium Kesehatan
Indonesia (KolKI)
KMK No HK.01.07/
MENKES/1581/2024
Majelis Disiplin
Profesi (MDP)
KMK No. HK.01.07
/MENKES/1630/2024

Konsil Kesehatan
Indonesia (KKI)
Keppres RI No. 69/M Tahun 2024


81 Kolegium
tiap disiplin ilmu


Anggota Konsil
Kelompok Named & Nakes
KMK No.HK.01.07
/MENKES/1631/2024

Sekretariat KKl, Kolegium
Kesehatan Indonesia, dan MDP
Menteri Kesehatan
Garis pertanggungjawaban
Garis koordinasi
1. Konsil Kesehatan Indonesia (KKI)
Menjadi lembaga otoritas independen yang menjamin
mutu, profesionalisme, dan etika Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan

2. Kolegium Kesehatan Indonesia (KolKI)
Menjadi lembaga keilmuan dan keprofesian yang unggul
dan berintegritas dalam menjamin mutu kompetensi

3. Majelis Disiplin Profesi (MDP)
Menjadi lembaga yang independen, profesional,
terpercaya dalam menegakkan disiplin profesi tenaga
medis dan tenaga kesehatan demi melindungi masyarakat
serta menjunjung tinggi martabat profesi
Tujuan
Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) diberi amanah pada UU 17/2023 untuk bertanggung jawab
dalam mengatur mutu dan kompetensi Named dan Nakes
UU 17/2023 menetapkan KKI sebagai otoritas regulasi Named dan Nakes

7. Personalia Konsil Kesehatan Indonesia
Plh
7

8. Menteri Kesehatan
Presiden
Konsil Kesehatan Indonesia
Board: 9 orang (1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 7 Anggota)
Sekretariat Konsil
Struktur Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi
Kolegium setiap disiplin ilmu
Dukungan
MDP
Anggota Konsil Masing-masing kelompok
named & nakes 13 konsil @1 orang
2 Konsil Tenaga
Medis
11 Konsil Tenaga Kesehatan
Kolegium Kesehatan
Indonesia (78 kolegium)

Board: 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 76 Anggota


Hukum
Registrasi
(STR)
P2KB/CME
Pembinaan
Profesi
Dukungan
Kolegium 1
Dukungan
Kolegium 2
Dukungan
Konsil
Humas &
Informasi
Adum
Majelis Disiplin Profesi

9 Orang
(1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua, 6 anggota)
8

9. 9
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERIKESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1560/2024 TENTANG
PENGESAHAN KOLEGIUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN
DAFTAR KOLEGIUM TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN
A.KOLEGIUM TENAGA MEDIS
1Kolegium Akupuntur
2Kolegium Andrologi
3Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
4Kolegium Bedah
5Kolegium Bedah Anak
6Kolegium Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik
7Kolegium Bedah Saraf
8Kolegium Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular
9Kolegium Bedah Onkologi
10Kolegium Dermatologi, Venereologi, dan Estetika
11Kolegium Kedokteran Emergensi
12Kolegium Farmakologi Klinik
13Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal
14Kolegium Gizi Klinik
15Kolegium Kesehatan Anak
16Kolegium Penyakit Dalam
17Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
18Kolegium Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah
Kepala dan Leher
19Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
20Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler
21Kolegium Kedokteran Olahraga
22Kolegium Kedokteran Okupasi
23Kolegium Kesehatan Mata
24Kolegium Mikrobiologi Klinik
KEMENTERIAN KESEHATAN
25Kolegium Neurologi
26Kolegium Obstetri dan Ginekologi
27Kolegum Onkologi Radiasi
28Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi
29Kolegium Parasitologi Klinik
3
0
Kolegium Patologi Anatomik
31Kolegium Patologi Klinik
32Kolegium Psikiatri
33Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
34Kolegium Radiologi
35Kolegium Urologi
36Kolegium Kedokteran Penerbangan
37Kolegium Kedokteran Kelautan
38Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer
39Kolegium Dokter
4
0
Kolegium Dokter Gigi
41Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial
42Kolegium Kedokteran Gigi Anak
43Kolegium Konservasi Gigi
44Kolegium Ortodonti
45Kolegium Penyakit Mulut
46Kolegium Periodonsia
47Kolegium Prostodonsia
48Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi
49Kolegium Odontologi Forensik
5
0
Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial
B. KOLEGIUM TENAGA KESEHATAN
1Kolegium Keperawatan
2Kolegium Kebidanan
3Kolegium Farmasi
4Kolegium Gizi
5Kolegium Elektromedis
6KliTkliLb iMdik
10Kolegium Okupasi Terapis
11Kolegium Fisioterapi
12Kolegium Terapis Wicara
13Kolegium Akupunktur Terapis
14Kolegium Entomolog Kesehatan
15Kolegium Kesehatan Lingkungan
16Kolegium Epidemiologi Kesehatan
17Kolegium Promosi Kesehatan
18Kolegium Kesehatan dan Keselamatan
Kerja
19Kolegium Kesehatan Masyarakat
20Kolegium Penata Anestesi
21Kolegium Optometris
22Kolegium Terapis Gigi Dan Mulut
23Kolegium Perekam Medis Dan Informasi
Kesehatan
24Kolegium Audiologis
25Kolegium Teknisi Pelayanan Darah
26Kolegium Teknisi Gigi
27Kolegium Teknisi Kardiovaskuler
28Kolegium Psikologi Klinis
29Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan
atau Jamu
30Kolegium Pengobatan Tradisional
31Kolegium Pengobatan Tradisional
Interkontinental 9

10. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Konsil Kesehatan Indonesia
Tugas Fungsi
melaksanakan dukungan peningkatan
mutu praktik dan kompetensi teknis
keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan
memberikan pelindungan dan
kepastian hukum kpd masyarakat
1.
2.
Registrasi
Penetapan kompetensi yang beririsan
Penyusunan standar profesi
Validasi dan Pengusulan Standar
Kompetensi
Penetapan Standar Kurikulum Pelatihan
Pemberian Sanksi Disiplin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wewenang Konsil Kesehatan Indonesia adalah
menerbitkan, menonaktifkan, dan mencabut STR
PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 695
9

11. Dalam rangka
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
Konsil Kesehatan
Indonesia didukung oleh
Kolegium sebagai alat
kelengkapan Konsil(PP No. 28 Tahun 2024
Pasal 698)

Peran Konsil Kesehatan Indonesia
Merumuskan kebijakan internal dan
standardisasi pelaksanaan tugas Konsil
Melakukan registrasi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan
Melakukan pembinaan teknis
keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan
1
2

3

PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 695
Dalam rangka
penegakan disiplin
profesi sebagai bagian
dari peningkatan mutu
dan kompetensi teknis
keprofesian Tenaga
Medis dan Tenaga
Kesehatan, Konsil
Kesehatan Indonesia
didukung oleh majelis
(PP No. 28 Tahun 2024
Pasal 699)
11

12. Wewenang Kolegium
Menerbitkan sertifikat kompetensi
PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 705
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Peran Kolegium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fungsi Kolegium
Penyusunan standar kompetensi
Penyusunan standar kurikulum pelatihan
Penyusunan kurikulum pendidikan tinggi bersama
Penyelenggara Pendidikan
Penyusunan Standar Profesi bersama Konsil
Melaksanakan uji kompetensi bersama penyelenggara
pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku)
Penyusunan kompetensi yang beririsan
Penyusunan kajian penambahan kompetensi
Pelaksanaan evaluasi kompetensi WNI dan WNA LLN
1.
2.
Tugas Kolegium:
Mengembangkan
cabang disiplin ilmu dan
standar pendidikan
Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan


Peran Kolegium:
Menyusun standar
kompetensi; dan
Menyusun standar
kurikulum pelatihan

UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 272
11

13. 13
MDP dibentuk untuk
mendukung tugas dan
fungsi Konsil Kesehatan
Indonesia dalam
peningkatan mutu dan
kompetensi teknis
keprofesian Tenaga
Medis dan Tenaga
Kesehatan (PP Nomor
28 Tahun 2024 Pasal 712
ayat (4)
Tugas dan Fungsi Majelis Disiplin Profesi
PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 713
Tugas MDP
Melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan
disiplin yang ditetapkan oleh Menteri
1.
2.
3.
4.
5.
Fungsi MDP
Penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan
Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi
Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi
Pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan
sanksi atas pelanggaran disiplin
Pemberian rekomendasi atas dugaan tindakan/perbuatan
yang melanggar hukum kepada Aparat Penegak Hukum
12

15. PENGADU
Isi Formulir
Pengaduan
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Disiplin Named/Nakes
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
Keterangan:
Tidak unggah dokumen:
teguran kepada pimpinan fasyankes; dan
pemeriksaan disiplin bagi Teradu.
Tim Pemeriksa dibentuk apabila persyaratan terpenuhi
Memastikan kebenaran dokumen yang diunggah, wawancara saksi,
dan wawancara pimpinan Fasyankes (optional)
Memeriksa Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu
- Sidang baca dihadiri oleh Pengadu, Teradu, Kuasa Teradu, dan
Pimpinan Fasyankes
- Putusan MDP ditandatangani dan berlaku
Kasus pelanggaran disiplin yang diadukan ke Majelis Disiplin Profesi (MDP)
1.
2.
TERADU
1
Upload dokumen/bukti
Menanggapi pengaduan
Verifikasi
dokumen
Pleno
MDP
Pembentukan
Tim Pemeriksa
2

Sidang Baca Putusan
5

Sidang Pemeriksaan
4
Pemeriksaan
Lapangan
3
(Pemeriksaan di Fasyankes)
PUTUSAN
MDP
5
Pengaduan
Diterima

MDP

(disertai alasan)
Tidak memenuhi
syarat, pengaduan
ditolak
1

2

3

4

5

6

7

8

(paling lama 5 hari kerja)
15 13

16. 16
Sertifikasi, Registrasi, dan Perizinan sebagai bagian siklus peningkatan
mutu Tenaga Medis
Sertifikasi
(UU 17/2023 Psl 213 
Serkom/Serprof)
Registrasi
UU 17/2023 Psl 260  STR
Perizinan
UU 17/2023 Psl 263 
SIP
▪
▪
SERTIFIKASI
Diselenggarakan pada akhir masa pendidikan oleh
penyelenggara pendidikan vokasi dan profesi bekerja sama
dengan kolegium.
Diberikan sertifikat kompetensi.
Pembinaan dan Pengawasan
▪
▪
▪
REGISTRASI
Setiap Tenaga Medis yg menjalankan praktik wajib memiliki
STR
STR diberikan oleh Konsil atas nama Menteri setelah
memenuhi syarat
STR berlaku seumur hidup

▪
▪
▪
▪
▪
PERIZINAN
Setiap Tenaga Medis yg menjalankan praktik di bidyankes
wajib memiliki SIP
Diberikan oleh Pemda kab/kota atau Menteri dalam kondisi
tertentu
Tidak perlu rekomendasi OP
SIP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai
persyaratan
Syarat perpanjangan SIP: STR, tempat praktik, pemenuhan
kecukupan SKP

17. Jenis-jenis e-STR
Tenaga Medis
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
STR Internsip
STR Selesai Internsip (STR Seumur Hidup)
STR PPDS/PPDGS (Program Pendidikan Dokter Spesialis dan
Dokter Gigi Spesialis)
STR Peningkatan Kompetensi (dr/drg Spesialis)
STR Kualifikasi Tambahan (Dr/Drg Subspesialis dan
Fellowship)
STR Adaptasi Dokter Spesialis (WNI LLN)
STR Penambahan Kompetensi (WNI LLN)
STR WNA
STR Adaptasi Dokter Spesialis WNA
Tenaga Medis
https://kki.go.id/registrasi/ satusehat.kemkes.go.id/sdmk
✔Perpanjangan/Pembaharuan
STR Seumur Hidup

18. Selama Internsip, Peserta Program (Tenaga Medis), wajib memiliki
STR Internsip dan SIP Internsip
Surat Izin Praktik
Surat Tanda Registrasi
Kategori Ketentuan
Masa Berlaku Selama masa Internsip
Tempat Praktik Di Wahana Internsip yang telah ditetapkan

19. Perpanjangan
Pertama kali
SIP 2/3
1.
2.
STR
Tempat Praktik
5 tahun
Lulusan ≤ 5 thn dengan
STR lama yg masih
berlaku/STR Seumur
Hidup
1
2
Tidak praktik >5 thn
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
Bukti pemenuhan
kompetensi
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
Bukti Kecukupan SKP
5 tahun
1.
2.
3.
STR
SIP ke 1 dan/atau
SIP ke 2
Tempat praktik
STR lama yg masih
berlaku/STR Seumur
Hidup
Selain STR, kemudahan persyaratan juga
diterapkan pada pengurusan SIP dengan tetap
mengutamakan Penjagaan KompetensiPersyaratan
1.
2.
Dengan:
STR lama yg masih berlaku >
Masa berlaku SIP = masa
berlaku STR
STR Seumur Hidup > 5 tahun
STR lama yg masih
berlaku/STR Seumur
Hidup
1.
2.
Dengan:
STR lama yg masih berlaku >
Masa berlaku SIP = masa berlaku
STR
STR Seumur Hidup > mengikuti
masa berlaku SIP 1
Masa Berlaku SIP

20. Surat Izin Praktik (SIP)
diterbitkan oleh
Menteri Kesehatan*
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
*SIP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 684
Pelaksanaan program internsip bagi dokter dan dokter gigi;
Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis, dokter
subspesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis,
dan Tenaga Kesehatan spesialis;
Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada
kawasan ekonomi khusus atau Pintu Masuk pelabuhan atau
bandar udara yang melayani lalu lintas domestik;
Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di daerah
tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah
Kesehatan; dan/atau
Percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan lainnya
Surat Izin Praktik (SIP)

21. •Catatan; Masa Berlaku SIP maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang
Pelabuhan atau
bandara atau LBN
Internship
DTPK/DBK
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK Internship
Selama mengikuti
Pendidikan spesialis
Direktorat
Pendayagunaan
Direktorat
Penyediaan
Selama mengikuti internship



1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK Peserta Pendidikan Spesialis
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK Ditjen P2P
5 tahun
Direktorat
Pendayagunaan
Selama Masa Penugasan
Identifikasi SIP Khusus
Persyaratan Masa Berlaku SIP
4

1

5

Ditjen Yankes
Pengampu
Kawasan Ekonomi
Khusus
3

Pendidikan Spesialis
2

Direktorat
Pendayagunaan
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK dari Fasyankes pada KEK
Sesuai dengan ketentuan
perundangan
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK Penugasan Khusus/PGDS
RS Pengampu KJSU
6

Ditjen P2P
1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK Pengampu KJSU
Selama Masa Pengampuan
Ditjen Yankes
RS Kapal
7

1.
2.
3.
STR
Tempat Praktik
SK Pimpinan RS Kapal
Selama Masa Penugasan

22. 22
Etika
Profesi
Hukum
Disiplin
Profesi
Etika profesi, disiplin profesi, dan hukum adalah unsur yang saling
terkait erat dan bersinggungan dalam praktik professional
Unsur Contoh kasus Bentuk sanksi Stakeholder
Etika profesiDiskriminasi,
kekerasan verbal
Pembinaan dan
penindakan anggota
Organisasi
Profesi/Perhimpunan
Pimpinan fasyankes
(Komite Medik)
●
●
Etika profesi +
Disiplin profesi
Menolak atau
menghentikan
tindakan tanpa
alasan
Named sakit
memberikan
pelayanan
●
●
Tingkat sanksi
disesuaikan beratnya
pelanggaran, mulai
teguran tertulis hingga
dapat berujung pada
penonaktifan /
pencabutan STR & SIP
Konsil dan MDP
Etika profesi +
Disiplin profesi
+ Hukum
Kekerasan seksual
dalam pelayanan
kesehatan
Penyalahgunaan
alkohol
●
●
Pencabutan STR
Rekomendasi
pencabutan SIP
Rekomendasi MDP
untuk kelanjutan
proses hukum
●
●
●
Pemerintah
Konsil
MDP
Aparat Penegak
Hukum
●
●
●
●
1.
2.
Pelanggaran Etika profesi merupakan setiap tindakan, sikap, atau perilaku tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak
sesuai atau bertentangan dengan norma, prinsip moral, dan standar dalam hubungan dengan pasien, sesama tenaga
kesehatan, maupun masyarakat
Pelanggaran Disiplin Profesi merupakan pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur
operasional yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian (Permenkes
No. 3 Tahun 2025 Pasal 1)

25. PENGADU
Isi Formulir
Pengaduan
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Disiplin Named/Nakes
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
Keterangan:
Tidak unggah dokumen:
teguran kepada pimpinan fasyankes; dan
pemeriksaan disiplin bagi Teradu.
Tim Pemeriksa dibentuk apabila persyaratan terpenuhi
Memastikan kebenaran dokumen yang diunggah, wawancara saksi,
dan wawancara pimpinan Fasyankes (optional)
Memeriksa Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu
- Sidang baca dihadiri oleh Pengadu, Teradu, Kuasa Teradu, dan
Pimpinan Fasyankes
- Putusan MDP ditandatangani dan berlaku
Kasus pelanggaran disiplin yang diadukan ke Majelis Disiplin Profesi (MDP)
1.
2.
TERADU
1
Upload dokumen/bukti
Menanggapi pengaduan
Verifikasi
dokumen
Pleno
MDP
Pembentukan
Tim Pemeriksa
2

Sidang Baca Putusan
5

Sidang Pemeriksaan
4
Pemeriksaan
Lapangan
3
(Pemeriksaan di Fasyankes)
PUTUSAN
MDP
5
Pengaduan
Diterima

MDP

(disertai alasan)
Tidak memenuhi
syarat, pengaduan
ditolak
1

2

3

4

5

6

7

8

(paling lama 5 hari kerja)
25

27. Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) membentuk enam pilar terpadu untuk
mutu dan perlindungan kesehatan masyarakat
Enam pilar bekerja terpadu untuk menjamin mutu dan melindungi kesehatan masyarakat
Peta Jalan dan Strategi – Kerangka Kerja KKI
PILAR
Melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi
teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan
pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.






ENABLER
#1 Policy Improvement
#2 Integrasi Sistem Digital
Lembaga Penggerak
1. Konsil Kesehatan Indonesia (KKI)

2. Kolegium Kesehatan Indonesia (KolKI)

3. Majelis Disiplin Profesi (MDP)
#1
Penjaminan Mutu
dan Kompetensi


#2





Registrasi,
Sertifikasi, dan
Lisensi

#3
Peningkatan
Profesionalisme



#4
Peningkatan
Kompetensi



#5



Pemberian
Kepastian
Hukum
#6





Manajemen
Teknis dan
Disiplin
Keprofesian

27
Tujuan:

28. Setiap pilar memiliki prioritas strategis untuk memperkuat
ekosistem kesehatan nasional
KKI, KolKI, dan MDP menetapkan prioritas yang saling melengkapi
Langkah Selanjutnya – Strategi Prioritas
Good regulatory
governance
Majelis Disiplin Profesi


Independensi putusan


Perlindungan Hukum
bagi Named dan Nakes


Pemulihan kepercayaan
publik
a
b
c
a
b
c
a
b
c
28
Strategi Prioritas
#1 Konsil Kesehatan Indonesia #2 Kolegium Kesehatan Indonesia #3 Majelis Disiplin Profesi
Pemutakhiran Standar
Profesi
MoU Internasional
Pemutakhiran Standar
Kompetensi
Pengembangan uji
kompetensi
Continuing Professional
Development (CPD)

29. Kolegium - Konsil

Konsil - Kolegium

MDP - Konsil

Organisasi Profesi
Kolaborasi Konsil - Kolegium - MDP - Penyelenggara Pendidikan
Sesuai PP 28/2024, kurikulum pendidikan tinggi disusun oleh penyelenggara pendidikan bersama dengan Kolegium
Sinergi Standar Kompetensi, Standar Profesi, dan Standar Pelayanan
29
Standar Kompetensi Standar Profesi
Standar Pelayanan
Pembinaan & Pengawasan
Etik
Pembinaan & Pengawasan
Disiplin Profesi
Pelayanan

Penyelenggara
Pendidikan - Kolegium
Kurikulum

30. Dengan dukungan penuh, Indonesia dapat melahirkan
sistem keprofesian kesehatan berkelas dunia
Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) siap menjamin mutu, integritas,
dan perlindungan kesehatan rakyat
30

31. APABILA MENGALAMI KENDALA,
SILAHKAN MENGHUBUNGI HELPDESK:


Helpdesk Ditjen Nakes
1500-567 Ext. 3
[email protected]

FAQ
kki.go.id/faq dan faq.kemkes.go.id

32. 32