KODE ETIK HAKIM_KELOMPOK rrrrrrrrrr5.pptx

Edukasi

1. Kelompok 5: Mahayasser Iman Zada Mahardika 211110029 Muhammad Fawwaz Ibadurrahman 211110005 Kurniawan : 211110021 Muhammad Agung Shalihin Tiflen 211110024 KODE ETIK HAKIM

2. A. Definisi Hakim Dan Dasar Hukum Jabatan Hakim   Definisi Hakim Pengertian Hakim dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara bahasa Hakim berasal dari kata حاكم - - يحكم - حكم yang artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian secara Syar’a Hakim adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi haim oleh kepala Negara dengan maksud untuk menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam ruang lingkup hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Dasar Hukum Jabatan Hakim Diantara Undang-Undang yang menjadi dasar dan pedoman hakim dalam menjalankan tugas adalah: Undang-Undang Dasar 1945, BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/PK.Y/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. B. Syarat Menjadi Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi Syarat Menjadi Hakim Warga Negara Indonesia 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Sarjana hukum 5. Lulus pendidikan hakim 6. ampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban 7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 8. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Syarat Menjadi Hakim Agung Komisi Yudisial (KY) RI secara resmi telah mengumumkan pendaftaran Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) RI tahun 2024 Syarat Menjadi Hakim Konstitusi Syarat hakim konstitusi atau yang kerap disebut hakim MK terdiri atas 4 syarat yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan.

4. C. Kewajiban dan Larangan Terhadap Hakim Kewajiban Haki m Menjunjung Tinggi Keadilan : Hakim wajib memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Objektivitas : Hakim harus bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Menghormati Proses Hukum : Hakim harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak. Menyusun Putusan yang Jelas : Hakim diwajibkan untuk memberikan putusan yang lengkap dan jelas, termasuk alasan hukum di balik keputusan tersebut. Mengembangkan Kompetensi : Hakim perlu terus memperbarui pengetahuan hukum dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan . Larangan bagi Hakim Konflik Kepentingan : Hakim dilarang menangani kasus yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan pribadi atau kepentingan finansial. Menyalahgunakan Wewenang : Hakim tidak boleh menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menerima Suap atau Hadiah : Hakim dilarang menerima imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi putusannya. Berbicara tentang Kasus yang Sedang Ditangani : Hakim tidak boleh memberikan komentar publik atau membahas perkara yang sedang dalam proses persidangan. Melanggar Kode Etik : Hakim harus mematuhi kode etik profesi yang berlaku dan dilarang bertindak yang dapat merusak reputasi peradilan

5. D. Kode Etik Hakim Berperilaku adil Berprilaku jujur Berprilaku arif dan bijaksana Berprilaku mandiri Berintregritas tinggi Bertanggung jawab Menjunjung tinggi harga diri Berdisiplin tinggi Berprilaku rendah hati Bersikap professional

6. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA