Kolaborasi Program 6 pilar Posyandu Edit.pptx

Pelaksanaan posyandu dengan 6 bidang SPM

1. KOLABORASI PROGRAM 6 PILAR POSYANDU Disampaikan oleh : Nurul Wahdah,SKM.Mkes (Tim Pembina Posyandu) Samarinda , 12 Desember 2024

2. 2 OUTLINE 1 3 CURRENT STATUS POSYANDU 6 (ENAM) LANGKAH SPM POSYANDU PENUTUP PROGRES 6 PELAKSANAAN SPM DI POSYANDU DI PROVINSI KALTIM KEBIJAKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TRANSFORMASI POSYANDU PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014

3. GERAKAN PKK

4. TUGAS (Pasal 150 ayat (2) PP 43/2014): Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. FUNGSI (Pasal 150 ayat (3) PP 43/2014): Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat ; Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa ; Menyusun rencana , melaksanakan , mengendalikan , melestarikan , dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif ; Menumbuhkan , mengembangkan , dan menggerakkan prakarsa , partisipasi , swadaya , serta gotong royong masyarakat ; Meningkatkan kesejahteraan keluarga ; dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia . POSYANDU SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) 8 “ NEW POSYANDU”

5. POSYANDU MEMBERIKAN PELAYANAN 6 BIDANG SPM 9 untuk mencapai berdasarkan Pembukaan UUD 1945, antara lain: Memajukan kesejahteraan umum : Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dengan cakupan pada aspek ekonomi , sosial , dan budaya agar kehidupan masyarakat semakin baik Mencerdaskan kehidupan bangsa : Negara berkomitmen untuk memajukan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat . Pendidikan menjadi landasan bagi kemajuan bangsa TUJUAN BERNEGARA KESEHATAN PEKERJAAN UMUM PENDIDIKAN SOSIAL TRANTIBUM LINMAS PERUMAHAN RAKYAT

6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyatuan persepsi dan peningkatan pemahaman masyarakat Pengembangan pe layanan Peningkatan kapasitas pengurus dan kader Penguatan Sarana dan Prasarana Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan  Pemantapan koordinasi kebijakan dan pembinaan Penguatan pendanaan Strategi Transformasi Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM 10

7. 13 Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Riau Prov. Sumatera Barat Prov. Kep. Riau Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. Sumatera Selatan Prov. Jambi Prov. Kep. Bangka Belitung Prov. Banten Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. D.I Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Bali Prov. NTB Prov. NTT Prov. Kalbar Prov. Kalteng Prov. Kalsel Prov. Kaltim Prov. Kaltara Prov. Sulut Prov. Gorontalo Prov. Sulbar Prov. Sulteng Prov. Sultra Prov. Sulsel Prov. Maluku Prov. Maluku utara Prov. Papua Barat Daya Prov. Papua Barat Prov. Papua Prov. Papua Tengah Prov. Papua Selatan Prov. Papua Pegunungan Malaysia Malaysia Timor Leste Papua Nugini Jumlah Kabupaten Seluruh Indonesia : 416 Kabupaten Jumlah Kota Seluruh Indonesia : 98 Kota Jumlah Kecamatan Seluruh Indonesia : 7.277 Kecamatan Jumlah Desa Seluruh Indonesia 75.265 Desa Jumlah Kelurahan Seluruh Indonesia : 8.498 Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Seluruh Indonesia ( Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022) 83.763 SEBARAN JUMLAH DESA DAN KELURAHAN SELURUH INDONESIA No Provinsi Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 1 Aceh 6.500 2 Sumut 5.417 693 3 Sumbar 1.035 230 4 Riau 1.591 271 5 Jambi 1.414 165 6 Sumsel 2.855 395 7 Bengkulu 1.341 172 8 Lampung 2.446 205 9 Babel 309 84 10 Kepri 275 142 11 DKI Jakarta - 267 12 Jabar 5.311 645 13 Jateng 7.810 753 14 DIY 392 46 15 Jatim 7.721 777 16 Banten 1.238 314 17 Bali 636 80 18 NTB 1.021 145 19 NTT 3.137 327 20 Kalbar 2.046 99 21 Kalteng 1.432 139 22 Kalsel 1.872 144 23 Kaltim 841 197 24 Kaltara 447 35 25 Sulut 1.507 332 26 Sulteng 1.842 175 27 Sulsel 2.266 793 28 Sultra 1.908 378 29 Gorontalo 657 72 30 Sulbar 575 73 31 Maluku 1.200 35 32 Malut 1.067 118 33 Papua 948 51 34 Papua Barat 803 21 35 Papua Selatan 677 13 36 Papua Tengah 1.172 36 37 Papua Pegunungan 2.617 10 38 Papua Barat Daya 939 74 Total 75.265 8.498 Sumber : Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau ( ditetapkan 9 November 2022) 13

8. ACEH 1.701 SUMUT 9.050 RIAU 3.132 KEP RIAU 768 KALBAR 4.436 NTT 1.865 SULUT 1.047 GORONTALO 1.117 SULTENGAH 1.890 MALUKU UTARA 285 MALUKU 732 PAPUA BARAT 39 PAPUA 160 KALTIM 3.961 KALTARA 383 SUMBAR 4.066 BENGKULU 1.477 JAMBI 2.672 SUMSEL 3.268 LAMPUNG 3.373 BABEL 899 BANTEN 9.153 DKI 3.595 JABAR 42.349 JATENG 37.705 DIY 4.935 JATIM 46.890 BALI 4.496 NTB 5.420 KALTENG 1.890 KALSEL 3.416 SULSEL 5.997 SULTENG 873 SULBAR 630 CURRENT STATUS POSYANDU SELURUH INDONESIA Jumlah Total 213.670 Sumber https://e-prodeskel.kemendagri.go.id 4 Provinsi Pemekaran di Papua sedang dilakukan pendataan ulang 14

9. SISTEMATIKA PERMENDAGRI TENTANG POSYANDU PERMENDAGRI TENTANG POSYANDU BAB II TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU BAB V PELAPORAN BAB I KETENTUAN UMUM 16 BAB III KEPENGURUSAN POSYANDU BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII PENDANAAN POSYANDU BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP 16

10. KADER Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal. LKD Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa TIM PEMBINA Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu. PENGURUS Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu. POSYANDU Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. DEFINISI 17

11. Tugas dan fungsi Posyandu TUGAS Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. fUNGSI penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan; penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; peningkatan kesejahteraan keluarga; dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 18

12. Bidang Pendidikan Pendidikan anak usia dini Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa Penguatan pemanfaatan literasi digital Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi Bidang Kesehatan penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; penyuluhan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; dan pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah. Penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) Imunisasi 2) Vitamin A 3) Tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (I) 19

13. Bidang Perumahan rakyat Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (II) Bidang Pekerjaan Umum edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah milik desa; Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku ; Pemeliharaan jaringan air pedesaan ; Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku ; dan Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah. 20

14. Bidang Tratibumlinmas penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan. Bidang Sosial komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan memfasilitasi dan/ atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (III) 21

15. Kedudukan dan Pembentukan Kedudukan Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat. Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat. Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kepengurusan Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: ketua; sekretaris; bendahara; dan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. Pengurus berasal dari masyarakat Desa / Kelurahan setempat dengan kriteria : memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan; dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu; bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; bisa membaca dan menulis huruf latin; berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan sehat jasmani dan rohani. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa / Kelurahan setempat dengan kriteria : memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan; dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu; bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; bisa membaca dan menulis huruf latin; berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan sehat jasmani dan rohani. 22

16. Tugas Pengurus dan Kader Tugas Kader Tugas Pengurus Tugas Pengurus meliputi : menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan; melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu; melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa. Tugas Kader meliputi : melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya; mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu; melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan mininal; melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus. 23   Pengurus dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kader diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Syarat Pembentukan Kepengurusan Pembentukan Posyandu, memenuhi persyaratan: keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan; memiliki kepengurusan yang tetap; memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya merupakan aset Desa/Kelurahan Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung, dapat menggunakan fasilitas lainnya. Kedudukan dan Pembentukan Kepengurusan Posyandu atas: ketua; sekretaris; bendahara; dan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. Pengurus berasal dari masyarakat Desa / Kelurahan setempat dengan kriteria : memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan; dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu; bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; bisa membaca dan menulis huruf latin; berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan sehat jasmani dan rohani. 24

18. Penguatan Tim Pembina Posyandu TP Posyandu Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu. TP Posyandu tediri atas: TP Posyandu pusat; TP Posyandu provinsi; TP Posyandu kabupaten/kota TP Posyandu Kecamatan; dan TP Posyandu Desa/Kelurahan Tugas TP Posyandu : memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu: mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu; melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu; melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu. Tugas TP Posyandu 25

19. 26 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 (DITETAPKAN TANGGAL 25 APRIL 2024) “ Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewenangan tersebut , maka desa berhak mendapatkan sumber pembiayaan dari negara dalam bentuk dana desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa ” Point Penting : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa bertujuan : memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat , tradisi , dan budaya masyarakat Desa ; mendorong prakarsa , gerakan , dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama ; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional , efisien dan efektif , terbuka , serta bertanggung jawab ; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum ; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional ; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional ; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan . Desa diberikan kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan Pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan Desa , dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul , dan adat istiadat Desa .

20. Berdasarkan Kemendagri No.13 tahun 2024 ( Ayat 1) tugas posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal

21. DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU DI DAERAH (KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023) / Kabupaten dan Kota

22. 6 PELAKSANAAN SPM DI POSYANDU

23. PROGRES 6 PELAKSANAAN SPM DI POSYANDU DI PROVINSI KALTIM

24. Dasar Pelaksanaan : Permendagri No.13 tahun 2024, Tentang Pos Pelayanan Terpadu . Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029 Pedoman penyusunan Rencana Strategis Posyandu Tahun 2024-2029 Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu Menindak Lanjuti Hasil Rakornas Posyandu yang dilaksanakan dipusat tahun 2024, di Tindak Lanjuti Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kaltim tgl 4-5 Desember 2024 di kota Balikpapan)

25. Tujuan Rapat Koordinasi Posyandu adalah sbb : Penyatuan Persepsi Posyandu Pasca ditetapkannya undang undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang no.6 tahun 2014 tentang desa Draft SK Gubernur terkait PembentukanTim Pembina Pos Pelayananan Terpadu ( Posyandu ) Penguatan pembinaan posyandu secara berjenjang pada setiap level pemerintahan Peningkatan fungsi posyandu yang partisipatif dan inovatif Menginternalisasi 6( enam ) Standar Pelayanan Minimaln (SPM) kedalam kebijakan posyandu pada dokumen perencanaan /program kegiatan dan anggaran daerah .

26. TP PKK DAN TIM PEMBINA POSYANDU SEBAGAI MITRA KERJA PERANGKAT SAERAH PD TP PKK /PEMBINA POSY Masyarakat sejahtera tehnis Pemb.masy TP PKK /PEMBINA POSY PD Masyarakat sejahtera tehnis Pemb.masy TP PKK /PEMBINA POSY PD Masyarakat sejahtera tehnis Pemb.masy Komunikasi Informasi Koordinasi Sinkronisasi Integrasi Apabila TP PKK /Tim Pembina Posyandu tidak Berperan, maka OPD / tehnis, tidak akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya....... Masyarakat sejahtera akan berhasil bila ada keseimbangan kerja antara TP PKK dg OPD tekait / Teknis

27. Bidang Kesehatan Penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu , bayi , balita , anak usia pra sekolah , usia sekolah , remaja , dewasa dan lanjut usia Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu,bayi,balita,usia pra sekolah , usia sekolah remaja , dewasa dan lanjut usia Deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu ,bayi,balita,usia pra sekolah , usia sekolah remaja , dewasa dan lanjut usia ,bayi,balita,usia pra sekolah , usia sekolah remaja , dewasa dan lanjut usia Pokja IV

28. Bidang Kesehatan Rujukan ke unit kesehatan desa / kelurahan puskesmas bagi ibu,bayi,balita , anak usia pra sekolah,usia sekolah remaja,dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan Pemantauan prilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksankan pengobatan hipertensi , diabetes, TBc dan gangguan jiwa , serta menjaga kesehatan lingkungan rumahh Pokja IV

29. Bidang Kesehatan Penjangkauan akses yang terdiri atas : Imunisasi Vitamin A Tablet Tambah Darah , di Posyandu sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga Pokja IV

30. Bidang Ketentraman,Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana Melakukan komunikasi,informasi , dan edukasi terhadap kesiap siagaan bencana Pencegahan gangguan , ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini Pembinaan dan penyuluha pelaksanaan patrol pengamanan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman , ketertiban umum dan keamanan lingkungan Pokja I

31. Bidang Pendidikan Pendidikan anak usia dini ; Identifikasi ketersediaan dan perpustakaan desa Penguatan pemanfaatan literasi digital Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi Pokja II

32. Bidang Pekerjaan Umum Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok,air bersih dan pengelolaa limbah domestic/ rumah tangga,serta melakukan pengelolaan sampah di desa Identifikasi dan pemeliharaan embung air Pemeliharaan jaringan air pedesaan Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku . Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa Pokja III Kolaborasi dengan Pokja IV

33. Bidang Perumahan Rakyat Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni Komunikasi,informasi , dan edukasi lingkungan bersih dan sehat,pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan local dalam mendukungpenganeka ragaman konsumsi pangan : pembuatan biopori,hidroponik dipekarangan rumah Pokja III Kolaborasi dengan Pokja IV

34. Bidang Sosial Komunikasi , Informasi , dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas , kesiap siagaan bencana , dan inklusi social Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga Memfasilitasi / menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Sekretariat,Pokja I&Pokja IV

35. Hal- hal yang perlu diperhatikan 49 Tim Pembina Posyandu secara intens melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader untuk merencanakan program/ kegiatan / subkegiatan , sehingga dapat menjawab permasalahan riil di masyarakat melalui pelayanan 6 bidang SPM Desa dan Kelurahan sebagai institusi yang paling dekat dengan Posyandu , memberikan dukungan dan memastikan pelayanan 6 bidang SPM di Posyandu serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoordinasikan dan memfasilitasi Posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM kepada masyarakat , serta mendukung usulan program/ kegiatan / subkegiatan Bappeda membantu dalam perencanaan program/ kegiatan / subkegiatan , serta memastikan rencana program/ kegiatan / subkegiatan Posyandu kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) BPKAD membantu dan memastikan perencanaan anggaran Posyandu diakomodasi dalam APBD

36. SARAN Dalam rangka penguatan Pemberdayaan Masyarakat , maka diharapkan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan Peningkatan SDM TP PKK & Tim Pembina Posyandu secara berjenjang sampai dengan Dasa Wisma serta memfasilitasi penyediaan sarana KIE terkait alat edukasi kader Adanya dukungan dana untuk TP PKK dan Pembinaan Posyandu secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan Kegiatan , mulai sosialisasi , pendataan dan penggerakan kepada masyarakat , peningkatan kapasitas SDM kader kader PKK TP PKK Provinsi dan Tim Pembina posyandu secara berjenjang harus dilibatkan dalam Proses Perencanaan Mulai dari Murenbangdes , Musrenbang Kecamatan,Musrenbang Kab Kota dan Musrebang Tingkat Provinsi

37. TERIMA KASIH