kontrak internasional 2025. Hukum Internasional

penjelasan tentang kontrak internasional

1. Unsur2 Kontrak Internasional kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri atau foreign element. Kebangsaaan yang berbeda . Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda . Hukum yang dipilih adalah hukum asing , termasuk , aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasinal terhadap kontrak tersebut . Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri . Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri . Penandatanganan kontrak tersebut di luar negeri Objek kontrak di luar negeri Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing . Mata uang yang digunakan dalam kontrak adalah mata uang asing .

2. Para Pihak Antara perusahaan dengan perusahaan ( asing ) lainnya . kontrak jual beli internasional , kontrak distributor internasional , perjanjian lisensi , perjanjian waralaba , kontrak usaha patungan ( joint venture agreement ). Antara negara dengan perusahaan ( asing ). kontrak pembangunan ekonomi ( economic development agreement ) dan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ( agreement on government procurement ). Antara negara dengan negara . kontrak kerja sama , pinjaman ( utang ), kontrak pembangunan ekonomi . Antara organisasi internasional dengan perusahaan . kontrak pembelian real estate, kontrak pemborongan bangunan , kontrak pengadaan barang dan jasa .

3. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Pasal 1.14 UNIDROIT Principles: “Nothing in these Priciples shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin , which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law .

4. Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional komersiil Pacta Sunt Servanda ; janji harus ditepati (agreements must be kept) Itikad baik ( good faith ) Timbal balik ( resiprositas )

5. Bentuk-bentuk Kontrak Internasional Komersiil Memorandum of Understanding Kontrak Jual Beli Barang dan Jasa Kontrak Perwakilan (Agency and Distributionship Agreement) Kontrak Waralaba (Franchise Agreement) Kontrak Lisensi (License Agreement) Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement)

6. C. Batang Tubuh Kontrak ( Body of the contract) Definitions Consideration Conditions Precedent Representations and Warranties Covenants Indemnities atau guaranties atau releases, Events of Default & Remedies Termination "Boilerplate"

7. Choice of law

8. Pengertian pilihan suatu sistem hukum yang mengatur kontrak . Berbeda dengan choice of forum namun ada beberapa pengadilan yang menyatakan bahwa choice of law otomatis berarti pula choice of forum ( Inggris dan Singapura ) bukan merupakan prasyarat berlakunya atau sahnya suatu kontrak namun penting mencegah ketidakpastian

9. Fungsi Choice of Law Untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menentukan atau menerangkan syarat-syarat kontrak atau hukum yang akan menentukan dan mengatur kontrak . Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak . Sebagai sumber hukum manakala kontrak tidak mengatur sesuatu hal .

10. Pembatasan pilihan hukum Tidak melanggar ketertiban umum Hanya di bidang hukum kontrak Harus ada kaitan dengan kontrak bersangkutan Tidak untuk menyelundupkan hukum Tidak untuk transaksi tanah atau hak-hak atas benda tak bergerak Tidak boleh mengenai ketentuan hukum perdata yang bersifat publik Melanggar itikad baik Tidak boleh digunakan untuk menghindari tanggung jawab pidana Adanya aturan-aturan yang sifatnya memaksa Hukum substantif yang dipilih mengatur obyek .

11. Choice of Forum

12. Pengertian Kesepakatan para pihak untuk menentukan forum mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa Bukan syarat sah kontrak , namun penting demi adanya kepastian hukum Choice of forum bukan merupakan choice of law Choice of forum juga tidak sama dengan pilihan domisili Bentuk Damai negosiasi , mediasi , litigasi Arbitarase internasional / pengadilan

13. Syarat pilihan forum Para pihak harus menyatakan pilihannya dengan tegas . Pilihan forum harus dinyatakan sebelum sengketa lahir . Para pihak tidak dapat menentukan pilihan forum apabila perkara telah terjadi .

14. Definisi ( Definition ) Pasal Definition sangat bermanfaat bagi kontrak internasional yang para pihaknya berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda dan memiliki sistem hukum yang berbeda pula , Untuk menghindari para pihak memiliki penafsiran atau pemaknaan yang berbeda atas kata-kata tertentu yang ada dalam kontrak . Perlu adanya Pasal Definitions untuk memberikan pemaknaan yang pasti bagi para pihak atas arti kata-kata tersebut .

15. Perjanjian Utama (Consideration) Pasal Consideration merupakan jiwa dari sebuah kontrak bisnis inter­nasional . Apabila Pasal-Pasal Consideration dihilangkan , maka kontrak tersebut tidak ada esensinya lagi walau kontrak tersebut masih memiliki banyak Pasal-Pasal lain di dalamnya . Di negara-negara common law, considera tion merupakan syarat sahnya suatu kontrak .

16. Consideration maksudnya adalah kedua belah pihak dalam kontrak wajib untuk memberikan sesuatu kepada pihak lawannya, sekaligus ber hak untuk menerima sesuatu (uang, jasa, barang, dan lain-lain) se bagai imbalannya . Isi Pasal-Pasal Considerations harus bersifat se­imbang dan timbal-balik di antara para pihak dalam kontrak .

17. 3. Syarat Pendahuluan ( Conditions Precedent) Pasal Conditions Precedent biasanya dituliskan setelah Pasal-Pasal Consideration. Di dalam Pasal Conditions Precedent diatur bahwa kewajiban-kewajiban para pihak dalam kontrak hanya bisa dipaksakan berlakunya apabila syarat dan kondisi tertentu yang sudah disepakati para pihak telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan arti harfiah dari "Conditions Precedent" yang berarti syarat-syarat atau kondisi-kondisi pendahuluan.

18. Pasal Conditions Precedent harus juga dituliskan apa saja syarat-syarat atau kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi para pihak sebelum Pasal-Pasal lainnya dalam kontrak dapat mengikat mereka . Pasal Conditions Precedent berguna untuk melindungi salah satu pihak dalam kontrak supaya mereka tidak terikat untuk melaksanakan kewajiban kontrak mereka sebelum sebuah kondisi dan syarat tertentu dipenuhi lebih dulu oleh pihak lawan .

19. 4. Pernyataan Para Pihak ( Representations and Warranties ) makna dari Representations adalah pernyataan-pernyataan (statements) tentang fakta-fakta yang ada "present" ( sedang ter­jadi ). Pihak yang membuat pernyataan­pernyataan dalam Representations bertujuan untuk meraih kepercayaan pihak lainnya supaya bersedia membuat kontrak bisnis dengan dia .

20. 5. Kovenan ( Covenants ) Secara harfiah Covenant berarti janji. Janji tersebut dapat berupa janji untuk melakukan sesuatu (positive covenant) dan janji untuk tidak melakukan sesuatu (negative covenant ).

21. Jaminan Perlindungan dari Gugatan Pihak Ketiga ( Inde m nity ) Dalam praktik penyusunan kontrak bisnis internasional , indemnity diartikan sebagai klausul perjanjian dalam suatu kontrak bisnis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut untuk melindungi dan menanggung serta membebaskan pihak lainnya dari segala ke­rugian , biaya , tanggung jawab , serta gugatan pihak ketiga yang muncul akibat pelaksanaan kontrak bisnis mereka .

22. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pembuat mobil sport . mewah melakukan kontrak jual beli. Dalam Sale and Purchase Agreement antara perusahaan mobil sport tersebut dan pembeli mobil, dituliskan Pasal Representations and Warranties di mana perusahaan pembuat mobil membuat pernyataan bahwa mobil sport yang diproduksinya dapat dikendarai dengan kecepatan sampai 300 km perjam tanpa memecahkan ban mobil tersebut . Pasal indemnity, seller membebaskan buyer dari se gala kerugian, gugatan dan biaya yang muncul dari pelaksana an Sale and Purchase Agreement mereka.

23. 7. Penjaminan (Guaranty) Pasal Guaranty merupakan jenis Pasal pelindung lain, selain Pasal indemnity, yang sering ditemukan dalam kontrak bisnis intemasional. Pasal Guaranty merupakan Pasal perjanjian yang dibuat oleh Guarantor yang menjamin bahwa Guarantor akan memenuhi kewajiban kontrak salah satu pihak dalam kontrak bisnis tersebut, dalam hal pihak yang dija minnya gagal memenuhi kewajiban kontraknya .

24. Kejadian Default dan Upaya Hukumnya (Events of Default and Remedies ) Apabila Pasal-Pasal kontrak yang diuraikan sebelum ini mengatur hak , kewajiban para pihak , serta upaya untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam kontrak , maka Pasal Events of Default mengatur kejadian dimana salah satu pihak dalam kontrak bisnis tidak dapat melaksanakan isi kontrak tersebut . Sedangkan Pasal Remedies mengatur upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak lainnya atas ketidakmampuan pihak lawan dalam melaksanakan kontrak mereka .

25. Dalam praktik penyusunan kontrak bisnis internasional, kejadian­-kejadian yang umum dimasukkan sebagai events of default antara lain adalah: Kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan dalam kontrak para pihak. Kegagalan untuk membayar utang maupun biaya lain waktu jatuh tempo. Pelanggaran atau ketidakakuratan representations and warranties yang dibuat dalam kontrak

26. Kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau pembayaran dalam k on trak bisnis yang lain yang dibuat dengan pihak ketiga (cross default ) Kepailitan atau bangkrut Dikeluarkan atau keluar dari keanggotaan suatu asosiasi bisnis Dihapuskannya saham-saham perusahaan dari bursa efek (delisting) Restrukturisasi atau merger perusahaan Diakuisisi oleh perusahaan lain .

27. 9. Boilerplate Dalam praktik penyusunan kontrak intemasional , terdapat bagian dalam kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan teknis , seperti pilih ­ an hukum para para pihak , pilihan lembaga penyelesai sengketa , bahasa r e smi kontrak , dan semacamnya . Bagian yang memuat ketentuan-ke­tentuan teknis ini biasanya diletakkan di bagian akhir dari kontrak sebelum bagian tanda tangan (Signature Block).

28. Pada umumnya , isi Boilerplate memuat klausul-klausul yang meng­atur tentang : Choice of jurisdiction ( Pilihan Yurisdiksi ) Choice of law ( Pilihan Hukum) Language (Bahasa) Force Majeure Notice ( Pemberitahuan ) Duration/Term of Agreement ( Jangka Waktu Kontrak ) Integration (Integrasi Kontrak ) Amendment/No Oral Modification ( Amendemen Kontrak ) Counterpart ( Duplikat ) Assignment ( Pengalihan Kontrak )

29. Arbitrase Internasional Kebanyakan lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase. Aturan paling terkenal dari arbitrase termasuk orang-orang dari International Chamber of Commerce (“ ICC ”), London Pengadilan Arbitrase Internasional (“ LCIA ”), Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa dari American Arbitration Association (“ ICDR ”), dan aturan Singapore International Arbitration Centre (“ SIAC ”) dan Hong Kong International Arbitration Centre (“ HKIAC ”). arbitrase investasi sering diselesaikan di bawah aturan Pusat Internasional Bank Dunia untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (“ ICSID ”) / Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (“ UNCITRAL ”).

30. Berkat perjanjian yang dikenal sebagai  New York Convention , yang mulai berlaku pada 7 Juni 1959, penghargaan arbitrase dapat diberlakukan di sebagian besar negara tidak seperti keputusan pengadilan tradisional.  Lebih 150 negara  telah meratifikasi Konvensi New York hari ini, yang berarti bahwa penghargaan arbitrase dapat diberlakukan di sekitar 3/4 dari negara-negara yang diakui oleh PBB . Hukum utama pada dasar yang pengacara arbitrase internasional berpendapat kasus adalah hukum yang mengatur kontrak, atau hukum tort yang berkaitan dengan kontrak, hukum arbitrase dari kursi arbitrase, dan New York dan Washington konvensi (alternatif dikenal sebagai Konvensi ICSID).

31. Pengacara arbitrase internasional membantu klien mereka dalam mengejar klaim mereka , mempersiapkan pembelaan dan argumen pada manfaat sebelum arbiter. Kebanyakan pengacara arbitrase internasional memiliki pemahaman tentang budaya asing , dan mereka bekerja atas dasar banyak hukum asing yang berbeda . kemampuan bahasa sangat penting dalam arbitrase internasional , serta memahami perbedaan prosedural yang signifikan dengan litigasi pengadilan tradisional .

32. Tahapan Penyelesaian Sengketa di SIAC Pemberitahuan Arbitrase kepada Sekretariat SIAC Permintaan bahwa sengketa diajukan dengan cara arbitrase , Identitas seperti nama , nomor telepon , alamat , e-mail jika diketahui , dari pihak – pihak dalam arbitrase , Salinan perjanjian arbitrase , Referensi terhadap perjanjian / instrumen lainnya , misalnya perjanjian investasi , Pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan sengketa , menyebutkan petitum yang dimohonkan dan , jika memungkinkan , kuantifikasi awal dari jumlah tuntutan ,

33. Pernyataan atas hal-hal apapun yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak mengenai penyelenggaraan arbitrase atau sehubungan dengan apa yang Pemohon kehendaki , Usulan atas jumlah arbiter, jika tidak ditentukan dalam perjanjian arbitrase , Kecuali jika para pihak telah menyepakati jumlah arbiter, Tanggapan mengenai aturan hukum yang berlaku , Tanggapan mengenai bahasa yang digunakan dalam arbitrase , Pembayaran biaya pengajuan berdasarkan pada rules of SIAC 6th Edition,

34. Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase Termohon wajib mengirimkan tanggapan kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak penerimaan pemberitahuan arbitrase . Tanggapan tersebut memuat : Konfirmasi atau penolakan seluruh atau sebagian tuntutan yang diajukan Pemohon , Pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan dari setiap tuntutan balik , menyebutkan petitum yang dimohonkan dan , jika memungkinkan , kuantifikasi awal dari jumlah yang diminta dalam tuntutan balik , Tanggapan terkait dengan jawaban dari pernyataan – pernyataan yang terdapat dalam pemberitahuan arbitrase , ,

35. Tanggapan terhadap usulan pemohon tentang jumlah arbiter atau termohon mengusulkan kandidat lain, Pembayaran biaya pengajuan yang dipersyaratkan untuk tuntutan balik , Penunjukan Arbiter,   Pemohon dan Termohon dapat memiliki kesepakatan terkait dengan penunjukan arbiter. Apabila seorang arbiter tunggal akan ditunjuk , pihak manapun dapat mengusulkan kepada pihak lainnya nama-nama dari satu orang atau lebih untuk bertindak sebagai arbiter tunggal . Jika dalam kurun waktu 21 hari para pihak tidak mencapai kesepakatan , ketua dari lembaga tersebut akan melakukan penunjukan arbiter tunggal ,

36. Ketika terdapat tiga arbiter yang ditunjuk, maka para pihak akan mencalonkan satu orang arbiter. Apabila suatu pihak gagal untuk mencalonkan seorang arbiter dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pencalonan arbiter oleh pihak lain, atau dalam jangka waktu sebagaimana disetujui oleh para pihak, ketua lembaga tersebut yang akan menunjuk arbiter atas namanya.

37. Pelaksanaan Acara Dalam pelaksanaannya, majelis wajib menyelenggarakan proses arbitrase dengan cara yang dianggap patut, setelah berkonsultasi dengan para pihak untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis, dan final. Majelis memiliki kewenangan untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan termasuk mengeluarkan suatu perintah atau putusan berupa sanksi atau biaya, jika para pihak melanggar ketentuan dari rules of SIAC.

38. Putusan Arbitrase Majelis secara otomatis putusan tersebut dikatakan sebagai putusan arbitrase International karena putusan tersebut dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

39. Berdasarkan Ps. 66 UU Arbitrase putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat , yaitu : Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian , baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional , Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan ,

40. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .