KUHAP.pptxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

amazing

1. KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Um u m Bab II Ruang Lingkup B erlakunya Undang-undang Bab III Dasar Peradilan Bab IV Penyidik dan Pe n untut Umum Bagian Kesatu : Penyelidik dan Pe n y idik Bab IV Penyidik dan Pe n untut Umum Bagian Kedua : Penyidik Pembantu Bab IV Penyidik dan Pe n untut Umum Bagian Ketiga : Penuntut Um u m Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Kesa t u :Penangkapan Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Kedua : Penahanan Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Ketiga : Penggeledahan Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Keempat : Penyitaan Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Kelima : Pemeriksaan Surat Bab VI Tersangka dan T erdakwa Bab VII Bantuan Hukum Bab VIII Berita Acara Bab IX Sumpah atau J a nji Bab X W e wenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesa t u : Praperadilan Bab X W e wenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kedua : Pengadi l an Negeri Bab X W e wenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Ketiga : Pengadil a n Tinggi Bab X W e wenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Keempat : Mahkamah Agung Bab X I Koneksitas Bab X II Ga n ti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu : Ganti Kerugian Bab X II Ga n ti Kerugian dan Rehabil i tasi Bagian Kedua : Rehabilitasi Bab X III P e nggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Bab X I V P e nyidikan Bagian Kesatu : Penyelidikan Bab X I V P e nyidikan Bagian Kedua : Penyidikan Bab XV Pe n untutan Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Kedua : Memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Ketiga : Acara Pemeriksaan Bi a s a Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Keempat : Pembuktian dan Pu t usan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Kelima : Acara Pemeriksaan Bi a s a Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Keenam : Acara Pemeriksaan Cepat Bab XVI P e meriksaan di Sidang Pengadilan B a gian Ketujuh : Pelbagai Ketentuan Bab XVII U p aya Hukum Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tin g kat Banding Bab XVII U p aya Hukum Bagian Kedua : Pemeriksaan Untuk Kasasi

2. Bab XVIII Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tin g kat Kasasi Demi Kepe n tingan Huk u m Bab XVIII Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua : Peninjauan Kem b ali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap Bab X I X Pe l aksanaan P utusan Pengadilan Bab XX Pe n gawasan Dan Pengama t an Pelaksa n aan Putusan Pengadil a n Bab XXI Ke t entuan Peralihan Bab XXII K e tentuan Penutup BAB I KETEN T U A N UM U M Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini deng a n: 1.Penyidik adalah peja b at polisi ne g ara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil t ertentu yang diberi wewenang khus u s oleh und a ng-undang untuk melakukan penyidikan. 2.Penyidikan adalah se r angkaian ti n dakan pen y idik dalam h al dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini un t uk men c ari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu m e mbuat terang tentang ti n dak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolis i an n egara Republik Indon e sia yang karena diberi wewenang terten t u dapat melakukan tug a s penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4.Penyelidik adalah pej a bat polisi n e gara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undan g -undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5.Penyelidikan adalah serangkaian t indakan pe n yelidik untuk mencari dan menemu k an suatu peris t i wa yang diduga sebagai tindak pid a na guna menentukan d a pat atau tidaknya dil a kukan penyidikan menurut cara yang diatur dal a m undang-undang ini. 6.a. Jaksa a dalah peja b at yang diberi wewenang oleh und a ng-undang ini untuk bertindak s e bagai penu n tut umum s e rta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan h ukum tetap. b.Penuntut umum adal a h jaksa ya n g diberi wewenang oleh undang-undang ini unt u k melakukan penuntutan dan melaksanakan pe n etapan hakim. 7.Penuntutan adalah ti n dakan pen u ntut umum u ntuk melimpahkan perk a ra pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini den g an permintaan supaya diperiksa dan diputus ol e h hakim di sidang pen g adilan.

3. 8.Hakim adalah pejabat peradilan n egara yang diberi wewenang oleh u ndang-undang untuk mengadili. 9.Mengadili adalah ser a ngkaian tin d akan hakim untuk menerima, m e meriksa, dan memutus p e rkara pidana berdasark a n asas beb a s, jujur, dan tidak memihak di si d ang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 10.Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memut u s menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a.sah atau tidaknya suatu penangk a pan dan at a u penahanan atas permintaan tersangka a t au keluarg a nya atau pihak lain at a s kuasa ters a ngka; b.sah atau tidaknya penghentian p e nyidikan at a u penghentian penuntu t an atas permintaan demi tegaknya hukum d an keadilan; c.permintaan ganti ker u gian atau r e habilitasi ol e h tersangka atau keluar g anya atau pihak lain a t as kuasan y a yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 11.Putusan pengadilan adalah per n y ataan hakim yang diucapkan dal a m sidang pengadilan t erbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau b ebas atau l e pas dan se g ala tuntutan hukum dalam h al serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 12.Upaya h ukum adalah hak terdakwa a t au penuntut umum untuk tidak menerima putusan pe n gadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana u n tuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 13.Penasih a t hukum adalah seorang yang m e m e nuhi syarat yang ditentukan oleh at a u berdasarkan undang-undang untuk memberi b a ntuan huk u m . 14.Tersangka adalah s e orang yang karena per b uatannya atau keadaa n nya berdasarkan bukti permulaan patut diduga seba g ai pelaku t i n dak pidana. 15.Terdakwa adalah s e orang ters a ngka yang dituntut, dipe r iksa dan d i a dili di sidang pengadilan. 16.Penyitaan adalah se r angkaian ti n dakan penyidik untuk m engambil alih dan atau meny i mpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berger a k , berwujud atau tidak b erwujud untuk kepenti n gan pembuktian dalam penyidikan, p enuntutan d an peradilan. 17. Penggeledahan rumah adalah tindakan pe n yidik untuk memasuki rumah temp a t tinggal dan t empat tertutup Iainnya untuk melak u kan tindak a n pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau pe n angkapan d alam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 18.Penggeledahan badan adalah tindakan pe n yidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan a tau pakaian tersangka u ntuk mencari benda yang diduga ke r as ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disit a . 19.Tertangkap tangan a dalah terta n gkapnya seorang pada waktu sed a ng melakukan tindak pida n a, atau den g an segera sesudah be b erapa saat tindak pidana itu dilakuk a n, atau sesaat kemudian diserukan ol e h khalayak r amai sebagai orang yang

4. melakukannya, atau apabila sesa a t kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunak a n untuk melakukan tin d ak pidana i t u yang me n unjukkan b a hwa ia adalah p e lakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan t indak pida n a itu. 20.Penangkapan adalah suatu tind a kan penyidik berupa pengekangan sementara waktu keb e basan ters a ngka atau t e rdakwa apabila terdapat cukup buk t i guna kepentingan penyidikan atau penun t utan dan at a u peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 21.Penahanan adalah p enempatan tersangka a t au terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik at a u penuntut u mum atau h akim dengan penetapa n nya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 22.Ganti kerugian adal a h hak seor a ng untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena dita n gkap, ditah a n, dituntut a t aupun diadili tanpa alas a n yang berdasarkan un d ang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 23.Rehabili t asi adalah h ak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampua n , kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan p ada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, di t ahan, ditun t ut ataupun diadili tan p a alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum ya n g diterap k an menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 24.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kar e na hak atau kewajiban b erdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 25.Pengaduan adalah p emberitahuan disertai p e rmintaan oleh pihak yang berkepenti n gan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tind a k pidana a d uan yang merugikannya. 26.Saksi a d alah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradil a n tentang s u atu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri d an ia alami sendiri. 27.Keterangan saksi a d alah salah satu alat buk t i dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai su a tu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia li h at sendiri dan ia alami se n diri dengan menyebut a l asan dan p e ngetahuannya itu. 28.Keterangan ahli ada l ah keteran g an yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian k h usus tenta n g hal yang diperlukan u n tuk membu a t terang sua t u perkara pidana guna kepenting a n pemeriksaan. 29. Keterangan anak a d alah ketera n gan yang diberikan oleh seorang a n ak tentang h al yang diperlukan untuk membuat terang suatu pe r kara pidana guna kepen t ingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dal a m undang-undang ini.

5. 30.Keluarga adalah mereka yang mempunyai h ubungan darah sampai derajat tert e ntu atau hubun g an perkawinan dengan mereka ya n g terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dal a m undang-undang ini. 31.Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu ti g a puluh hari. 32.Terpida n a adalah s e orang yang dipidana be r dasarkan p u tusan peng a dilan yang telah mem p eroleh kek u atan hukum tetap. BAB II RU A NG LI N GK U P B E R LAK U NYA UN D A N G- U ND A NG Pasal 2 Undang-undang ini berl a ku untuk melaksanak a n tatacara pe r adilan dal a m lingkungan peradilan u m um pada s emua tingkat peradilan. BAB III DAS A R P E RADIL A N Pasal 3 Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. BAB IV PENY I DIK DAN P EN U NTUT U M U M Bagian Kesatu Pe n y elidik dan Pe n y i d ik Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara R epublik Ind o nesia. Pasal 5 (1) Penyelidik sebagai m ana dimaksud dalam Pasal 4:

6. a. Karena kewajibannya mempu n yai wewenang : 1. menerima laporan at a u pengaduan dari seor a ng tentang a danya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti s e orang yang dicurigai d a n menanya k an serta memeriksa tanda peng e nal diri; 4. mengadakan tindak a n lain menurut hukum y a ng bertanggung jawab. b. atas peri n tah penyidik dapat melakukan tind a kan berupa: 1. penangk a pan, larang a n meninggalkan tempat, penggeled a han dan penyitaan; 2. pemeriksaan dan pe n yitaan surat; 3. mengam b il si d ik jari d an memotr e t seorang; 4. memb a w a dan menghadapkan seorang pada penyidik. (2) Penyelidik membuat dan meny a m pai k an laporan hasil p elaksanaan tindakan s e bagaimana tersebut pa d a ayat (1) huruf a dan h uruf b kepa d a penyidik. Pasal 6 (1) Penyidik adalah: a. pejabat p olisi negara Republik In d onesia; b. pejabat p egawai negeri sipil tert e ntu yang diberi wewenang khusus o leh undang- undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat se b agaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur I ebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kare n a kewajiba n nya mempu n yai wewenang : a. menerima Iaporan at a u pengaduan dari seor a ng tentang a danya tindak pidana; b. melakuk a n tindakan p ertama pada saat di t e mpat kejadian; c. menyuruh berhenti s e orang ters a ngka dan memeriksa tanda pengenal diri tersa n gka; d. melakuk a n penangk a pan, penah a nan, pengg e ledahan dan penyitaan; e. melakuk a n pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengamb i l sidik jari d a n memotret seorang; g. memang g il orang unt u k didengar d an diperiksa sebagai te r s angka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghen t ian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum ya n g bertanggung jawab. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai den g an undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

7. pelaksana a n tugasnya berada di b a wah koordinasi dan pe n gawasan penyidik ters e but dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam melakukan t u gasnya sebagaimana dimak s ud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 8 (1) Penyidik membuat b e rita acara t e ntang pelaksanaan tin d akan seba g aimana dimaksud dalam PasaI 75 dengan t idak mengurangi ketent u an lain dal a m undang-undang ini. (2) Penyidik menyerahk a n berkas pe r kara kepada penuntut u mum. (3) Penyer a han berkas perkara se b agaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tah a p pertama penyidik hanya menyera h kan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dian g gap seles a i, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas t ersangka d a n barang bukti kepada p enuntut umum. Pasal 9 Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud da l am Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan t ugas masi n g-masing pada umum n y a di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah h u kum masing-masing di mana ia diangkat sesu a i dengan ke t entuan undang-undang. BAB IV PENY I DIK DAN P EN U NTUT U M U M Bagian Kedua Pe n y idik Pembantu Pasal 10 (1) Penyidik pembantu adalah peja b at kepolisian negara Republik Indon e sia yang di a ngkat oleh Kepala kepolisian n egara Republik Indon e sia berdasarkan syarat kepangkatan d alam ayat (2) pasal ini. (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut p ada ayat (1) diatur den g an peraturan pemerintah. Pasal 11

8. Penyidik pembantu m e mpunyai w e wenang seperti t e rsebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan de n gan pelimpahan wewenang dari pe n yidik. Pasal 12 Penyidik pembantu m e mbuat berita acara dan m enyerahk a n berkas pe r kara kepada penyidik, kecuali pe r kara dengan acara pemeriksaan sin g kat yang dapat langsu n g diserahk a n kepada penuntut umum. BAB IV PENY I DIK DAN P EN U NTUT U M U M Bagian Ketiga Penuntut Umum Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh u ndangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan pe n etapan hakim. Pasal 14 Penuntut umum m e m p unyai wew e nang: a. menerima dan memer i ksa berk a s perkara pe n yidikan dari penyidik at a u penyidik pembantu; b. mengadakan pra pe n untutan ap a bila ada k e kurangan pada penyidikan dengan memperhat i k an ketent u an Pasal 1 1 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyemp u rnaan penyidikan dari p enyidik; c. memberikan perpanj a ngan penahanan, melakukan pena h anan atau p enahanan lanjutan dan atau mengubah status t ahanan set e lah perkara n y a dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakw a an; e. melimpa h kan perkara ke pengadilan; f. meny a m p aikan pemberitahuan k e pada terdakwa tentang ketentuan h ari dan wak t u perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik ke p ada terdakwa maupun kepada saksi, untuk da t ang pada sidang yang telah ditent u k an; g. melakuk a n penuntut a n; h. menutup perkara d e mi kepenti n gan hukum;

9. i. mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tangg u ng jawab s e bagai penu n tut umum men u rut ketentu a n undang-undang ini; j. melaksa n akan penet a pan hakim. Pasal 15 Penuntut umum menu n tut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan u ndang-undang. BAB V PEN A NG K APAN, PE N AH A NAN, P ENGGEL E DA H AN B A DAN, P EMASU K K A N RUMAH, PENYI T AAN DAN P E MER I KSAAN SURAT Bagian Kesatu Penangkapan Pasal 16 (1) Untuk k e pentingan p enyelidikan, penyelidik a t as perintah penyidik berwenang me l akukan penangkap a n. (2) Untuk k e pentingan p enyidikan, p enyidik dan penyidik p e mbantu berwenang me l akukan penangkap a n. Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan t e rhadap seo r ang yang diduga keras melakukan t i ndak pidana ber d asarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 (1) Pelaks a naan tugas penangkap a n dilakuk a n oleh petug a s kepolisian negara Republik Indonesia d engan memperlihatkan surat tugas serta mem b erikan kep a da tersangka surat perintah pe n angkapan yang mencantumkan identitas tersan g ka dan menyebutkan alasan penangkap a n serta urai a n singkat p e rkara kejah a tan yang dipersangkak a n serta tempat ia diperiksa. (2) Dalam h al tertangk a p tangan p e nangkapan dulakukan t anpa surat p erintah, de n gan ketentuan b ahwa penangkap harus segera menye r ahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik at a u penyidik p einbantu yang terdekat. (3) Tembusan surat perintah penan g kapan seb a gaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan k e pada kelua r ganya segera setelah p e nangkapan dilakukan. Pasal 19

10. (1) Penangkapan seba g aimana dimaksud dal a m Pasal 17, dapat dilak u kan untuk p aling lama satu hari. (2) Terhadap tersangka pelaku pel a nggaran tid a k diadakan penangkap a n kecuali dalam hal ia telah dipan g gil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi pang g ilan itu tan p a alasan yang sah. BAB V PEN A H A N AN, P E NGGEL E DA H AN B AD A N , PEMAS U K AN R UMA H , PENYIT A AN D AN PEMERI K S AAN S U R A T Bagian Kedua Penahanan Pasal 20 (1) Untuk k e pentingan p enyidikan, p enyidik atau penyidik p e mbantu atas perintah p e nyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. (2) Untuk k e pentingan p enuntutan, p enuntut umum berwena n g melakuk a n penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk k e pentingan p emeriksaan hakim di si d ang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penah a nan lanjutan dilakukan t erhadap se o rang tersa n gka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak p idana berd a sarkan buk t i yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimb u lkan kekhawa t iran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan ba r ang bukti d a n atau mengulangi tind a k pidana. (2) Penahanan atau pe n ahanan lanjutan dilak u kan oleh pe n yidik atau p enuntut umum terhadap tersangka a t au terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penet a pan hakim yang menc a ntumkan identitas tersa n gka atau te r dakwa dan menyebutk a n alasan p e nahanan serta uraian singkat pe r kara kejahat a n yang dipersangkakan atau didak w akan serta t empat ia ditahan. (3) Tembusan surat perintah penah a nan atau p e nahanan la n jutan atau p enetapan h a kim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus di b erikan kep a da keluarg a nya. (4)Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan t erhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan t indak pida n a dan atau p ercobaan maupun pembenian bant u an dalam tindak pidana ters e but dalam hal: a.tindak pi d ana itu dia n cam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

11. b.tindak pi d ana sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), P a sal 353 ayat (1), Pasal 3 72, Pasal 3 7 8, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 d an Pasal 5 6 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Pasal 25 d a n Pasal 26 Rechtenordonnantie (p e langgaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diu b ah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan P a sal 4 Unda n g-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 4 2, Pasal 43, Pasal 47, d a n Pasal 48 Undangundang Nomor 9 T a hun 1976 t e ntang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nom o r 3086). Pasal 22 (1) Jenis p e nahanan dapat berupa: a.penahanan rumah tahanan negara; b.penahanan rumah; c.penahan a n kota. (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindark a n segala sesuatu yang dapat menimbulkan k e sulitan dal a m penyidikan, penuntut a n atau pemeriksaan di sidang pen g adilan. (3) Penahanan kota dil a ksanakan d i kota tempat tinggal atau tempat kediamati tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi t e rsangka at a u terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan. (4) Masa penangkapan dan atau p e nahanan dikurangkan s e luruhnya dan pidana yang dijatuhkan. (5) Untuk penahanan ko t a pengurangan tersebut seperlima darijumlah l a manya waktu penahanan sedangkan untuk pena h anan rumah sepertiga d ari jumlah Iamanya waktu penahanan. Pasal 23 (1) Penyidik atau penun t ut umum at a u ha k im berwenang untuk mengalihkan jenis p e nahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 22. (2) Pengalihan jenis pe n ahanan dinyatakan sec a ra tersendiri dengan sur a t perintah d a ri penyidik at a u penuntut u mum atau p enetapan h a kim yang tembusannya diberikan k e pada tersangka a t au terdakwa serta kelua r ganya dan kepada inst a nsi yang benkepenting a n. Pasal 24 (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh pe n yidik sebag a imana dim a ksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling l a ma dua puluh hari.

12. (2) Jangka waktu seb a gaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna ke p entingan pemeriksaan yang belum selesai, d apat d i perp a njang oleh p enuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. (3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarka n nya tersangka dan tah a nan sebel u m berakhir waktu penahanan ters e but, jika kepentingan pemeriksaan sudah ter p enuhi. (4) Setelah waktu enam puluh hari t ersebut, pe n yidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum. Pasal 25 (1) Penintah penahanan yang dibenikan oleh p e nuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, h a nya berlaku paling lama dua pulub h ari. (2) Jangka waktu seb a gaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperl u kan guna ke p entingan pemeriksaan yang belum selesai, d apat diperp a njang oleh ketua penga d ilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarka n nya tersangka dan tah a nan sebel u m berakhir waktu penahanan ters e but, jika kepentingan pemeriksaan sudah ter p enuhi. (4) Setelah waktu lima puluh hari te r s ebut, pen u ntut umum h arus sudah mengeluarkan tersangka d ari tahanan demi hukum. Pasal 26 (1) Hakim pengadilan n egeri yang mengadili perkara seb a gaimana dimaksud da l am Pasal 84, guna kepen t ingan pemeriksaan ber w enang mengeluarkan su r at perintah p enahanan untuk paling lama tiga puluh h ari. (2) Jangka waktu seb a gaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperl u kan guna ke p entingan pemeriksaan yang belum selesai, d apat diperp a njang oleh ketua penga d ilan negeri yang bersangkut a n untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarka n nya terdakwa dari taha n an sebelum berakhir waktu penaha n an tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah ter p enuhi. (4) Setelah waktu sembilan puluh h a ri walaupun perkara tersebut belum diputus, ter d akwa harus sudah dikeluarkan dan tahan a n demi hukum. Pasal 27 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadii perkara sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 87, guna kepen t ingan pemeriksaan ban d ing berwenang mengeluarkan surat perintah pe n ahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

13. (2) Jangka waktu seb a gaimatia tersebut pada ayat (1) apabila diperl u kan guna ke p entingan pemeriksaan yang belum selesai, d apat diperp a njang oleh ketua peiiga d ilan tinggi y a ng bersangkut a n untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarka n nya terdakwa dan taha n an sebelum berakhir waktu penaha n an tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah ter p enuhi. (4) Setelah waktu sembilan puluh h a ri walaupun perkara tersebut belum diputus, ter d akwa harus sudah dikeluarkan dan tahan a n demi hukum. Pasal 28 (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara seb a gaimana dimaksud da l am Pasal 88, guna kepen t ingan pemeriksaan kas a si berwenang mengeluarkan surat p e rintah pena h anan untuk paling lama lima puluh hari. (2) Jangka waktu seb a gaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperl u kan guna ke p entingan pemeriksaan yang belum selesai, d apat d i perp a njang oleh K etua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarka n nya terdakwa dari taha n an sebelum berakhir waktu penaha n an tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah ter p enuhi. (4) Setelah waktu sera t us sepuluh hari walaupun perkara t ersebut bel u m diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahan a n demi hukum. Pasal 29 (1) Dikecualikan dan ja n gka waktu p enahanan sebagahnana tersebut p a da Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, g u na kepenti n gan pemeriksaan, pena h anan terhadap tersangka a t au terdakwa dapat dipe r panjang be r dasar alas a n yang patut dan tidak d apat dihindarkan karena: a. tersangka atau terdakwa menderi t a gangguan fisik at a u mental yang berat, yang dibuktikan d engan surat keterangan dokter, atau b. perkara yang sedang diperiksa d i ancam dengan pidana p enjara sembilan tahun a t au lebih. (2) Perpanjangan terse b ut pada ayat (1) diberik a n untuk paling lama tiga puluh hari d an dalam hal penaha n an tersebut masih diperlukan, dapat diperpanja n g lagi untuk paling lama tiga puluh hari. (3) Perpanjangan penahanan terse b ut átas das a r permintaan dan Iaporan pemeriksaan dalam tingkat: a. penyidik a n dan penu n tutan diberikan oleh ket u a pengadil a n negeri;

14. b. pemeriksaan di pen g adilan nege r i diberikan o Ieh ketua p e ngadilan ti n ggi; c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung; d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. (4)Penggunaan kewenangan perpanjangan pe n ahanan oleh pejabat tersebut pada a y at (3) dilakukan s e cara berta h ap dan den g an penuh t a uggung jawab. (5)Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka a t au terdakwa dari tahan a n sebelum berakhir wak t u penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah di p enuhi. (6)Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara ters e but belum selesai dipe r iksa atau belum diputus, tersangka atau terd a k wa harus sudah dikel u arkan dari t a hanan demi hukum. (7)Terhadap perpanjan g an penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan d alam tingka t : a.penyidik a n dan penu n tutan kepa d a ketua pe n gadilan tin g gi; b.pemeriksaan pengadilan negeri d a n pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasal 30 Apabila ten g gang waktu penahanan sebagaimana tersebut p ada Pasal 2 4, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 d a n Pasal 28 a tau perpanj a ngan penahanan seba g aimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, ters a ngka atau t e rdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai den g an ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau t erdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai den g an kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penan g guhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang at a u jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut u mum atau h akim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka at a u terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB V PEN A NG K APAN, PE N AH A NAN, P ENGGEL E DA H AN B A DAN, P EMASU K K A N RUMAH, PENYI T AAN DAN P E MER I KSAAN SURAT Bagian Ketiga

15. Penggeledahan Pasal 32 Untuk kep e ntingan pe n yidikan, pe n yidik dapat melakukan penggeled a han rumah atau penggeled a han pakaian atau peng g eledahan b a dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 33 (1) Dengan surat izin k e tua pengadilan negeri s e tempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pe n ggeledahan rumah yang diperlukan. (2) Dalam h al yang diperlukan atas perintah ter t ulis dari pe n yidik, petu g as kepolisi a n negara Republik In d onesia dap a t memasuki rumah. (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksik a n oleh dua o rang saksi d alam hal tersangka atau pengh u ni menyetujuinya. (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksik a n oleh kepala desa atau ketua lin g k u ngan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka a t au penghuni menolak atau tidak ha d ir. (5) Dalam waktu dua ha r i setelah m e masuki dan atau menggeledah rumah, harus di b uat suatu berita acara dati turuna n nya disampai k an kepa d a pemilik a t au penghuni rumah yang bersangkut a n. Pasal 34 (1) Dalam keadaan yang sangat pe r lu dan mendesak bilam a na penyidik harus sege r a bertindak d a n tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin t erlebih dah u lu, dengan tidak mengurangi ketentuan P asal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pen g geledahan: a. pada hal a man rumah tersangka b ertempat tinggal, berdi a m atau ada dari yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pida n a dilakuk a n atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan d an tempat um u m lainnya (2) Dalam h al penyidik melakukan penggeled a han seperti dimaksud d alam ayat ( 1 ) penyidik tidak dipe r kenankan memeriksa atau menyita surat, buku d an tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan ti n dak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindik p i d ana yang bersangkutan atau yang diduga telab dipergunak a n untuk melakukan tin d ak pidana t e rsebut dan u ntuk itu wajib segera melaporkan kepada ket u a pengadil a n negeri se t empat guna memperoleh persetujua n nya. Pasal 35 Kecuali dal a m hal tertangkap tanga n , penyidik ti d ak diperke n ankan memasuki:

16. a.ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, D e wan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b.tempat di mana sedang berlangs u ng ibadah d an atau up a cara keag a maan; c.ruang di mana sedang berlangsung sidang pe n gadilan. Pasal 36 Dalam hal penyidik harus melakuk a n penggele d ahan rumah di luar dae r ah hukumnya, dengan tidak mengurangi keten t uan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeleda h an tersebut harus diketahui o l eh ketua p e ngadilan n e geri dan di d ampingi oleh penyidik d ari daerah h ukum di mana penggeledahan itu dilakuka n . Pasal 37 (1)Pada waktu menangkap tersan g ka, penyelidik hanya berwenang m e nggeledah p akaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila t erdapat dugaan keras d engan alas a n yang cukup bah w a pada ters a ngka terse b ut terdapat benda yang dapat disita. (2)Pada waktu menangkap tersan g ka atau dal a m hal tersangka sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, p e nyidik berwenang menggeledah pak a ian dan atau menggeledah badan tersangka. BAB V PEN A NG K APAN, PE N AH A NAN, P ENGGEL E DA H AN B A DAN, P EMASU K K A N RUMAH, PENYI T AAN DAN P E MER I KSAAN SURAT Bagian Keempat Pe n y itaan Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilak u kan oleh penyidik dengan surat izin ke t ua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat pe r lu dan mendesak bilam a na penyidik harus sege r a bertindak d a n tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin t erlebih dah u lu, tanpa mengurangi ketentuan a y at (1) peny i dik dapat melakukan p e nyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib se g era melaporkan kepada ketua peng a dilan negeri setempat guna memperoleh persetujua n nya. Pasal 39 (1)Yang dapat dikenak a n penyitaan adalah:

17. a.benda at a u tagihan te r s angka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh d a n tindak pi d ana atau s e bagai hasil dan tindak p i dana; b.benda yang telah dipe r gunakan s e cara Iangs u ng untuk melakukan t i n d ak pidana a t au untuk mem p ersiapkannya; c.benda yang dipergun a kan untuk menghalang- h alangi penyidikan tind a k pidana; d.benda yang khusus d i buat atau diperuntukkan melakukan tindak pida n a; e.benda lain yang m e m p unyai hubungan langsu n g dengan ti n dak pidana yang dilakukan. (2) Benda yang berada dalam sita a n karena p e rkara perda t a atau kare n a pailit dap a t juga disita unt u k kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara p i dana, sepa n jang memenuhi k etentuan ayat (1). Pasal 4O Dalam hal tertangkap t a ngan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah diper g unakan unt u k melakuk a n tindak pi d ana atau b e nda lain yang dapat dipakai s e b agai barang bukti. Pasal 41 Dalam hal tertangkap t a ngan penyidik berwenang menyita p aket atau s u rat atau be n da yang pengangku t avnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan tel e komunikasi, jawatan atau perus a haan komunikasi at a u p engangkut a n, sepanja n g paket, su r at atau ben d a tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal danpadanya dan untuk itu kepada t ersangka dan atau k e pada pejab a t kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau p e rusahaan k o munikasi atau penga n gkutan yang bersaugku t an, harus diberikan sur a t tanda pen e nimaan. Pasal 42 (1) Penyidik berwenang memerinta h kan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan be n da tersebut kepadanya untuk kepe n tingan pemeriksaan dan kepada yang me n y e rahkan ben d a itu harus d iberikan su r at tanda pe n erimaan. (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan ke p ada penyidik jika surat atau t u lisan itu be r asal dan te r sangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan b aginya atau jikalau be n d a tersebut merupakah alat untuk melakukan t i ndak pida n a. Pasal 43 Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka ya n g berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang t idak rnenyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas perset u juan mereka atau atas izin khus u s k e tua pengadilan negeni setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

18. Pasal 44 (1) Benda sitaan disim p an dalam rumah peny i m panan benda sitaan ne g ara. (2) Penyim p anan benda sitaan dil a ksanakan de n gan sebaik - baiknya dan tanggung j a wab atasnya ada pada peja b at yang berwenang sesuai dengan t ingkat pemeriksaan dal a m proses peradilan d a n benda tersebut dilara n g untuk dip e rgunakan oleh siapapun juga. Pasal 45 (1) Dalam h al benda si t aan terdiri a t as benda yang dapat lekas rusak at a u yang membah a y a kan, sehin g ga tidak mungkin untuk disimpan s a mpai putusan pengadil a n terhadap perkara yang bersangk u tan memperoleh ke k ua t an hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda ters e but akan menjadi terlalu tinggi, s e ja u h mungkin dengan pers e tujuan ters a ngka atau kuasanya dapat diambil tindakan s e bagai berik u t: a.apabila p e rkara masih ada ditang a n penyidik a tau penuntut umum, be n da tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh p enyidik atau penuntut u m um, deng a n disaksikan o leh tersangka atau kuasanya; b.apabila p e rkara sudah ada ditang a n pengadil a n, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual y ang oleh p e nuntut umum atas izin hakim yang menyidang k an perkaranya dan disaksikan oleh ter d akwa atau kuasanya. (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipak a i sebagai b a rang bukti. (3) Guna kepentingan p embuktian sedapat mungkin disisi h k an sebagian kecil d a n b enda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Benda sitaan yang bersifat terla r ang atau d i larang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud d alam ayat ( 1 ), dirampas untuk diper g unakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Pasal 46 (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada o rang atau k e pada mereka dan siapa benda itu disi t a, a t au kepada o rang atau k e pada mereka yang paling berhak a p abila: a.kepentin g an penyidikan dan pen u ntutan tidak memerlukan lagi; b.perkara t e rsebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup buk t i atau ternyata tidak merupakan tindak pida n a; c.perkara t e rsebut dik e sampingkan untuk kepe n tingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda it u diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan unt u k melakuk a n suatu tin d ak pidana. (2) Apabila perkara su d ah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada ora n g atau kep a da mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan at a u untuk dir u sakkan

19. sampai tid a k dapat dip e rgunakan l a gi atau jika benda ters e but masih diperlukan s e bagal barang bukti dalam perkara lain. BAB V PEN A NG K APAN, PE N AH A NAN, P ENGGEL E DA H AN B A DAN, P EMASU K K A N RUMAH, PENYI T AAN DAN P E MER I KSAAN SURAT Bagian Kelima Pemeriksaan Surat Pasal 47 (1) Penyidik berhak membuka, mem e riksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan teI e komunikasi, jawatan atau pcrusaha a n komunik a si atau pen g angkutan jika benda tersebut dicurigai deng a n alasan yang kuat mempunyai h u bungan dengan perkara pidana yang sedang diperiks a , dengan izin khusus ya n g diberikan untuk itu da r i ketua pen g adilan negeri. (2) Untuk k e pentingan t e rsebut. penyidik dapat m eminta kepada kepala kantor pos d a n telekomunikasi, kep a la jawatan atau perusahaan komunikasi atau penga n gkutan lain untuk menyerahk a n kepadanya surat yang dimaksud d an untuk itu harus diberikan surat t a nda penerimaan. (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, d apat dilak u kan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradi l an menurut ketentuan yang diatur d alam ayat tersebut. Pasal 48 (1) Apabila sesudah di b uka dan di p eriksa, tern y ata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut d ilampirkan p ada berkas perkara. (2) Apabila sesudab di p eriksa ternyata surat itu tidak ada h u bungannya dengan perkara tersebut, su r at itu ditutup rapi dan s e gera disera h k an kembali kepada ka n tor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perus a haan komunikasi at a u p engangkut a n lain set e l a h dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibu b uhi tanggal, tanda tang a n beserta identitas p e nyidik. (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-su n gguh atas kekuatan s u mpah jabatan isi surat yang dikembalik a n itu. Pasal 49 (1) Penyidik membuat b e rita acara t e ntang tindakan sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 48 dan Pasal 7 5.

20. (2) Turunan berita acara tersebut ol e h penyidik dikirimkan k e pada kepala kaiitor p o s dan telekomunikasi, kep a la jawatan atau perusahaan komunikasi atau penga n gkutan yang bersangkut a n. BAB VI TERS A NGKA D AN T E RD A KWA Pasal 50 (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik d a n selanjutn y a dapat diajukan k e pada penun t ut umum. (2) Tersangka berhak p erkaranya segera dimajukan ke pe n gadilan oleh penuntut u m um. (3) Terdakwa berhak s e gera diadili oleh penga d ilan. Pasal 51 Untuk rnempersiapkan pembelaan: a. tersangka berhak unt u k diberitah u kan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kep a danya pada waktu pemeriksaan di m ulai, b. terdakwa berhak unt u k diberitah u kan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepa d anya Pasal 52 Dalam pemeriksaan p a da tingkat p enyidikan d an pengadilan, tersangka atau terd a k wa berhak memberikan keterangan secara beb a s kepada p e nyidik atau hakim. Pasal 53 (1) Dalam p emeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersan g ka atau ter d akwa berhak unt u k setiap waktu mendapat bantuan ju r u bahasa s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 177. (2) Dalam h al tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli di b erlakukan ketentuan s e bagainiana dimaksud d alam Pasal 178. Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, ters a ngka atau t e rdakwa berhak mendapat bantuan h u kum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu d an pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan d alam undang-undang ini.

21. Pasal 55 Untuk mendapatkan pe n asihat huk u m tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terd a k wa berhak memiih sendi r i p enasihat h u kumnya. Pasal 56 (1) Dalam h al tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun at a u lebih atau bagi mereka ya n g tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempu n yai penasihat h ukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradil a n wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat h u kum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud d alam ayat (1), memberikan bantu a nnya dengan cuma-cuma. Pasal 57 (1) Tersangka atau ter d akwa yang dikenakan p enahanan berhak menghubungi pe n asihat hukumnya sesuai deng a n ketentuan undang-undang ini. (2) Tersangka atau ter d akwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwaki l an negaranya dalam meng h adapi pros e s perkaranya. Pasal 58 Tersangka a tau terdakwa yang dikenakan pen a hanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan d okter pribadinya untuk kepentingan kesehatan b aik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Pasal 59 Tersangka a tau terdakwa yang dikenakan pen a hanan berhak diberita h ukan tenta n g penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berw e nang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses per a dilan, kepa d a keluarga n ya atau orang lain yang serumah dengan tersa n gka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersan g ka atau ter d akwa untuk mendapatkan bantuan h ukum atau jaminan bagi penangguhannya. Pasal 60 Tersangka a tau terdakwá berhak menghubungi d an menerima kunjungan dari pihak y ang mempu n yai hubungán kekeluargaan atau lainnya dengan t e rsangka at a u terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penang g uhan penahanan ataup u n untuk us a ha mendapatkan bantuan hukum. Pasal 61 Tersangka a tau terdakwa berhak s e cara Iangs u ng atau de n gan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak

22. ada hubungannya dengan perkara t ersangka a t au terdakwa untuk kep e ntingan pekerjaan atau untuk kepe n tingan kek e luargaan. Pasal 62 (1) Tersangka atau ter d akwa berhak mengirim surat kepa d a penasihat hukumnya, dan menerima s urat dari p e nasihat hukumnya dan sanak k e lu a rga setiap kali yang di p erlukan olehnya, untuk keperlu a n itu bagi te r s angka atau terdakwa disediakan a l at tulis me n ulis. (2) Surat m e nyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat h ukumnya a t au sanak keluarganya tidak dipe r iksa oleh p e nyidik, pen u ntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kec u ali jika terd a pat cukup alasan untuk diduga ba h wa surat menyurat itu disalahgun a kan. (3) Dalam h al surat unt u k tersangka atau terdakwa ditilik at a u diperiksa oleh penyid i k , penuntut umum, hak i m atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu d iberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat ters e but dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi c a p yang berbunyi "telah ditilik". Pasal 63 Tersangka a tau terdakwa berhak menghubungi d an menerima kunjungan dari rohaniwan. Pasal 64 Terdakwa berhak untuk diadili d i si d ang pengad i lan yang terbuka untuk umum. Pasal 65 Tersangka a tau terdakwa berhak un t uk mengusahakan diri mengajukan saksi dan at a u seseorang yang memiliki keahlian k h usus guna memberikan keterangan yang meng u ntungkan bagi dirinya. Pasal 66 Tersangka a tau terdakwa tidak dib e bani kewaji b an pembuktian. Pasal 67 Terdakwa atau penuntut umum ber h ak untuk minta banding terhadap putusan peng a dilan tingkat pert a ma kecuali t erhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntu t an hukum yang menyangkut masalah k u rang tepatnya penerapan hukum dan putusan p engadilan d alam acara cepat. Pasal 68 Tersangka a tau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian d a n rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 .

23. BAB VII BAN T UAN HU K UM Pasal 69 Penasihat h ukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap a tau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentuk a n dalam undang-undang ini. Pasal 70 (1) Penasi h at hukum sebagaimana dimaksud d alam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara d e ngan tersa n gka pada s e tiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. (2) Jika ter d apat bukti b ahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan t e rsangka maka sesu a i d engan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepa d a penasihat hukum. (3) Apabila peringatan t ersebut tid a k diindahk a n, maka hubungan ters e but diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). (4) Apabila setelah dia w asi, haknya masih disal a hgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan o leh pejabat t ersebut pa d a ayat (2) dan apabila setelah itu te t ap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. Pasal 71 (1) Penasi h at hukum, sesuai deng a n tingkat p e meriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh p enyidik, pe n untut umum atau petug a s lembaga pemasyarak a tan tanpa mendengar isi p e mbicaraan. (2) Dalam h al kejahatan terhadap k e amanan negara, pejabat tersebut pa d a ayat (1) dapat mendengar isi pembica r aan. Pasal 72 Atas permintaan tersan g ka atau pe n asihat huk u m nya peja b at yang bersangkutan memberikan turunan berita acara p e meriksaan untuk kepentingan pernbelaannya. Pasal 73 Penasihat h ukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap k a li dikehendaki olehnya. Pasal 74

24. Pengurangan kebebas a n hubungan antara penasihat hukum dan tersan g ka sebagaimana tersebut pa d a Pasal 70 a y at (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 7 1 dilarang, setelah perk a ra dilimpahkan oleh penun t ut umum k e pada pengadilan negeri untuk disid a ngkan, yang tembusan suratnya disampaikan k e pada tersa n gka atau p e nasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses. BAB VIII BERITA A C ARA Pasal 75 (1) Berita acara dibuat u ntuk setiap t indakan ten t ang: a.pemeriksaan tersangka; b.penangk a pan; c.penahan a n; d.penggele d ahan; e.pemasukan rumah; f.penyitaan benda; g.pemeriksaan surat; h.pemeriksaan saksi; l.pemeriks a an di tempat kejadian; j.pelaksa n a an penetap a n dan putusan pengadilan; k.pelaksan a an tindakan lain sesu a i d engan kete n tuan dalam undang-undang ini. (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersan g kutan dalam melakukan tindakan te r s ebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekua t an sumpah jabatan. (3) Berita acara tersebut selain dita n datangani oleh pejabat t ersebut pa d a ayat (2) ditandatan g ani pula ol e h semua pihak yang ter l ibat dalath tindakan tersebut pada a y at (1). BAB IX SUMPAH A TAU JANJI

25. Pasal 76 (1) Dalam h al yang berdasarkan ke t entuan dal a m undang-undang ini diharuskan a d anya pengambilan sumpah atau janji, m a ka untuk k e perluan tersebut dipakai peraturan perundang- undangan t e ntang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun m e ngenai tatacaranya. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud d alam ayat ( 1 ) tidak dipe n uhi, maka sumpah atau janji te r s ebut batal menurut hukum. BAB X WEWEN A N G PE N G A D I LAN UN T U K M E NGA D ILI Bagian Kesatu Praperadil a n Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memut u s, sesu a i d e ngan keten t uan yang diatur dalam undang-undang ini ten t ang: a.sah atau tidaknya penangkapan, p enahanan, p enghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti ker u gian dan at a u rehabilitasi bagi seor a ng yang perkara pidan a nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penun t utan. Pasal 78 (1) Yang m e laksanak a n wewenang pengadilan negeri seb a gaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah pra p eradilan. (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang p a nitera. Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang s a h atau tidaknya suatu penangkapan atau pena h anan diajukan ol e h tersangka, keluarga a t au kuasanya kepada k e tua pengadilan negeri d e ngan menyebutk a n alasannya. Pasal 80 Permintaan untuk mem e riksa sah a t au tidaknya suatu peng h entian penyidikan atau p enuntutan dapat diajukan oleh pe n yidik atau p enuntut umum atau pihak ketiga ya n g berkepentingan kepada ket u a pengadil a n negeri de n gan menye b utkan alas a nnya.

26. Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi a k ibat tid a k sahnya penangkapan at a u penahanan atau akibat sahnya penghentian p e nyidikan at a u penuntut a n diajukan o leh tersangka a t au pihak ke t iga yang berkepentingan kepada ke t ua pengadilan negeri d e ngan menyebut a l asannya. Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditent u kan sebagai berikut: a. dalam waktu tiga hari setelah dite r imanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. dalam m e meriksa dan memutus t e ntang sah a t au tidaknyapenangkap a n atau penahanan, sah atau ti d aknya penghentian pe n yidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerug i an dan atau rehabilitasi akibat tid a k sahnya penangkapan a t au penahanan, akibat sah n ya penghentian penyidikan atau pe n untutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar ke t erangan baik dan tersa n gka atau pemohon maupun dan pejabat yang berw e nang; c. perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat d a n selambat-lambatnya t u juh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. dalam hal suatu perk a ra sudah mulai diperiksa oleh penga d ilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra p eradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gu g ur; e. putusan p raperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi p a d a tingkat p e meriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu di a jukan permintaan baru. (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud d alam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 8 1, harus memuat dengan jelas d a s a r dan alasannya. (3) Isi putusan selain m emuat ketentuan sebag a imana dim a ksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut a. dalam hal putusan menetapkan b a hwa sesua t u penangk a pan atau p e nahanan ti d ak sah; maka penyidik atau jaksa pen u ntut umum p ada tingkat pemeriksaan masing- masing harus segera membebaskan tersangka; b. dalam hal putusan menetapkan b a hwa sesua t u penghentian penyidikan atau penuntutan t idak sah, p e nyidikan at a u penuntut a n terhadap t ersangka w ajib dila n jutkan; c. dalam hal putusan menetapkan b a hwa suatu penangkapan atau pena h anan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian d an rehabilit a s i yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu pen g hentian pe n yidikan atau penuntutan

27. adalah sah dan tersan g kanya tidak ditahan, maka dalam putusan dican t umkan rehabilitasi n ya; d. dalam hal putusan menetapkan b a hwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda terse b ut harus segera dik e mbalikan k e pada tersa n gka atau d a n siapa be n da itu disita. (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi h al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 9 5. Pasal 83 (1)Terhadap putusan pr a peradilan d a lam hal se b agaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidal d apat dimintakan bandin g . (2)Dikecualikan dan ke t entuan ayat (1) adalah p utusan pra p eradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian p e nyidikan at a u penuntut a n yang untuk itu dapat d imintakan p utusan akhir ke pe n gadilan tin g gi dalam daerah hukum yang bersangkutan. BAB X WEWEN A N G PE N G A D I LAN UN T U K M E NGA D ILI Bagian Kedua BAB X WEWEN A N G PE N G A D I LAN UN T U K M E NGA D ILI Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi Pasal 87 Pengadilan t inggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pen g adilan nege r i dalam daerah huk u mnya yang dimintakan banding. BAB X WEWEN A N G PE N G A D I LAN UN T U K M E NGA D ILI

28. Bagian Keempat Mahkamah Agung Pasal 88 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pid a na yang dimintakan k a sasi. BAB XI KO N EKSI T AS Pasal 89 (1) Tindak pidana yang dilakukan b ersama-sama oleh mereka yang term a s uk Iin g ku n gan peradilan u m um dan li n gkungan pe r adilan milit e r , diperiksa dan diadili o l eh pengadi l an dalam Iingkungan peradilan u m um kecuali jika menu r ut keputus a n Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara i t u harus dip e riksa dan d i adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana seb a gaimana dimak s ud dalam ayat (1) dilaksan a k a n oleh suatu tim tetap y a ng terdiri d a ri penyidik sebagaimana dimaksud d alam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata R epublik Ind o nesia dan o ditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing me n urut hukum yang berlaku untuk pe n yidikan perkara pid a na. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) dibentuk d e ngan surat keputusan b e rsama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pasal 90 (1) Untuk menetapkan a pakah pen g adilan dal a m lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pida n a sebagaimana dimaksud d alam Pasal 89 ayat (1), diadakan p e nelitian bersama oleh jaksa atau j a ksa tinggi dan oditur militer atau o d itur militer t i nggi atas d a sar hasil p e nyidikan tim tersebut pa d a Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dan peneli t ian bersama tersebut di t uangkan dalam. berita acara yang ditandatan g ani oleh pa r a pihak se b agaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dal a m penelitian bersama itu terdapat p e rsesuaian p endapat ten t ang pengadilan yang berwenang mengadili perkara ters e but, maka hal itu dila p orkan oleh j a ksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh odi t ur militer atau oditur mili t er tinggi ke p ada Oditur Jenideral Angkatan Bersenjata R epublik Ind o nesia. Pasal 91 (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik ber a t kerugian yang ditimbulkan oleh t i ndak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan k arenanya

29. perkara pid a na itu harus diadili o leh p engadilan d alam lingk u ngan peradi l an umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui odi t ur militer atau oditur mili t er tinggi ke p ada penunt u t umum, untuk dijadikan d a s ar mengajukan perkara tersebut ke p ada pengadilan negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat itu ti t ik berat ker u gian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut ter l etak pada kepentingan militer sehi n gga perkara pidana itu h arus diadi l i oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebag a imaña dim a ksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar b a gi Oditur J e nderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan ke p ada Menteri Pertahan dan Keaman a n, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan kep u tusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut di a dili oleh p e n gadilan dal a m lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada a y at (2) dijadikan dasar b agi perwira penyerah perkara dan jaksa atau j aksa ting g i untuk menyerahkan pe r kara terseb u t kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tingg i . Pasal 92 (1) Apabila perkara diajukan kepa d a pengadil a n negeri se b agaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan ya n g dibuat ol e h tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi ca t atan oleh p e nuntut umum yang me n gajukan pe r kara, bahwa berita acara tersebut t e lah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila pe r kara terseb u t akan diaj u kan kepada pengadilan dalam Iingkungan peradilan militer. Pasal 93 (1) Apabila dalam penelitian sebag a imana dim a ksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat a n tara penuntut umum d a n oditur mili t er atau odit u r militer tin g gi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tert u lis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, ke p ada Jaksa A gung dan k e pada Oditur Jenderal Angka t an Bersenj a ta Republik I ndonesia. (2) Jaksa A gung dan Oditur Jende r al Angkatan Bersenjata Republik In d onesia bermusyawarah untuk mengambil kepu t usan guna mengakhiri perbedaan pendapat s e bagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam h al terjadi pe r bedaan pendapat antara Jaksa Ag u ng dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik In d onesia, pe n dapat Jaksa Agung ya n g menentukan. Pasal 94 (1) Dalam h al perkara p i dana seba g aimana dimaksud dal a m Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingku n gan peradil a n militer, yang mengadili perkara ters e but adalah majelis hak i m yang terd i ri dari seku r ang-kuran g nya tiga orang hakim.

30. (2) Dalam h al pengadil a n dalam lingkungan per a dilan umum yang meng a dili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ket u a dari lingkungan peradilan u m um dan h a kim anggota masing-m a sing diteta p k an dari pe r adilan umum dan p eradilan militer secara b erimbang. (3) Dalam h al pengadil a n dalam lingkungan per a dilan militer yang meng a dili perkara pidana tersebut pa d a Pasal 89 a y at (1), maj e lis hakim terdiri dari hakim ketua dari Iingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara ber i m bang dari masing-masing lingku n g an peradilan militer dan dari peradilan u m um yang d iberi pangk a t militer titu l er. (4) Ketentuan tersebut p ada ayat (2) dan ayat (3) berlaku ju g a bagi pen g adilan tin g kat banding. (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keam a nan secara t imbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota se b agaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana d i maksud dalam ayat (3) dan ayat (4). BAB XII GANTI KE R UGI A N D A N RE H ABI L I TASI Bagian Kesatu Ganti Ker u gian Pasal 95 (1) Tersangka, terdak w a atau terpi d ana berhak menuntut ganti kerugian karena dita n gkap, ditahan, dit u ntut dan di a dili atau d i k e nakan tind a kan lain, ta n pa alasan yang berdas a rkan undang-undang atau ka r ena kekelir u an mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas pen a ngkapan at a u penahanan serta tindakan lain tan p a alasan yang berdasa r kan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau h u kum yang diterapkan s e bagaimana dimaksud d alarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadil a n negeri, di p utus di sid a ng praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1) diajukan oleh te r s angka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada p e ngadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tun t utan ganti kerugian tersebut pada a y at (1) ketua peng a dilan seja u h mungkin menunjuk hakim yang sama yang te l ah mengadili perkara pidana yang bersangku t an. (5) Pemeriksaan terha d ap ganti ke r ugian seba g aimana tersebut pada a y at (4) me n gikuti acara praperadila n . Pasal 96

31. (1) Putusan pemberian ganti kerugi a n berbentuk penetapan. (2) Penetapan sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1) m e muat dengan I engkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi put u s an tersebu t . BAB XII GANTI KE R UGI A N D A N RE H ABI L I TASI Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 97 (1) Seorang berhak memperoleh re h abilitasi ap a bila oleh p e ngadilan di p utus bebas atau diputus lep a s dari seg a la tuntutan h ukum yang putusannya telah mem p unyai keku a tan hukum tetap. (2) Rehabili t asi tersebut diberikan d a n dicantumkan sekali g us dalam putusan pengad i lan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Permint a an rehabilit a si oleh te r s a ngka atas p enangkapan atau pena h anan tanpa alasan yang berdasarkan unda n g-undang atau kekeliru a n mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 95 a y at (1) yang perkar a nya tidak diajukan ke pengadilan negeri dipu t us oleh hakim praperadilan yang dimaksud dal a m Pasal 77. BAB XIII PE N GGA B UNGAN P E RK A RA G U GAT A N G A NTI KE R UGIAN Pasal 98 (1) Jika su a t u perbuatan yang menj a di dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi o rang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu d a pat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada p erkara pida n a itu. (2) Permint a an sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan sela m bat- lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pi d ana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lam b a tnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 99 (1) Apabila pihak yang dirugikan minta pengga b ungan perk a ra gugatannya pada perkara pidana seb a gaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan nege r i menimba n g tentang

32. kewenangannya untuk mengadili gugatan ters e but, tentang kebenaran d asar gugat a n dan tentang hukuman pen g gantian biaya yang telah dike l uarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. (2) Kecuali dalam hal pengadilan n egeri meny a takan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak d a pat diterima, putusan hakim hanya memuat t e ntang pene t apan hukuman penggan t ian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak y ang dirugik a n. (3) Putusan mengenai ganti kerugi a n dengan s e ndirinya m e ndapat kek u atan tetap a pabila putusan pi d ananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Pasal 100 (1) Apabila t eriadi peng g abungan an t ara perkara perdata dan perkara pi d ana, maka penggabungan itu deng a n sendirinya berlangsu n g da l am pemeriksaan tingkat banding. (2) Apabila t erhadap su a tu perkara pidana tidak d iajukan pe r mintaan banding, maka permintaan banding mengenai put u s an ganti r u gi tidak d ip e rkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi g u gatan ganti kerugian s e panjang dalam undang-undang ini tidak d ia t ur. Pasal 101 Ketentuan dari aturan h ukum acara perdata berlaku bagi g u gatan ganti kerugian s e panjang dalam undang-undang ini tidak d ia t ur lain. BAB X I V PENY I DIK A N Bagian Kesatu Pe n y elidik a n Pasal 102 (1) Penyelidik yang me n getahui, menerima laporan atau pe n gaduan ten t ang terjadi n y a suatu peristiwa yang patut di d uga merupakan tindak p idana wajib segera melakukan tind a kan penyelidikan yang diperlukan. (2) Dalam h al tertangk a p tangan ta n pa menunggu perintah p enyidik, pe n yelidik wajib segera melakukan t indakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. (3) Terhadap tindakan yang dilak u kan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat b e rita acara d a n melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Pasal 103

33. (1) Laporan atau penga d uan yang diajukan s e c a ra tertulis h a rus ditanda t angani oleh pelapor atau penga d u. (2) Laporan atau penga d uan yang diajukan s e c a ra lisan har u s dicatat o l e h penyelidik dan ditandatan g ani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Pasal 104 Dalam mel a ksanakan t u gas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pe n genalnya. Pasal 105 Dalam mel a ksanakan t u gas penyelidikan, penyelidik d ikoo r dinasi, dia w asi dan dib e ri petunjuk oleh penyidik tersebut p ada Pasal 6 ayat (1) huruf a. BAB X I V PENY I DIK A N Bagian Kedua Pe n y idikan Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau penga d uan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di d uga merupakan tindak p idana wajib segera melakukan tind a kan penyidikan yang diperlukan. Pasal 107 (1) Untuk k e pentingan p enyidikan, p enyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk k e pada penyidik tersebut p ada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (2) Dalam h al suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pida n a sedang d a lam penyidikan oleh penyidik tersebut p ada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan k e mudian ditemukan bukti yang kuat untuk diaj u k a n kepada p e nuntut umum, penyidik tersebut pa d a Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal i t u kepada p e nyidik ters e but pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam h al tindak p i d ana telah s e lesai disidik oleh penyidik tersebut p ada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidi k a n nya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pa d a Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pasal 108 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban p e ristiwa yang meru p akan tindak pidana ber h ak untuk mengajukan l a poran atau pengaduan kepada penyelidik d an atau pe n yidik baik lisan maupun tertulis.

34. (2) Setiap orang yang mengetahui p ermufakatan jahat untuk melakukan t indak pida n a terhadap ke t enteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau t e rhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik a tau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tu g asnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pi d ana wajib s e gera melaporkan hal itu kepada penyelidik a t au penyidik. (4) Laporan atau penga d uan yang diajukan s e c a ra tertulis h a rus ditanda t angani oleh pelapor atau penga d u. (5) Laporan atau penga d uan yang diajukan s e c a ra lisan har u s dicatat o l e h penyidik d an ditandatan g ani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. (6) Setelah menerima l a poran atau pengaduan, penyelidik a t au penyidik harus mem b erikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangk u tan. Pasal 109 (1) Dalam h al penyidik t elah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang m e rupakan tindak pida n a, penyidik memberita h ukan hal itu kepada pe n untut umum. (2) Dalam h al penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup buk t i atau peristiwa te r s ebut ternyata bukan merupakan tin d ak pidana a t au penyidikan dihentik a n demi hukum, maka penyidik memberita h ukan hal itu kepada pe n untut umum, tersangka a tau keluarganya. (3) Dalam h al penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagai m ana dimaksud d alam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaik a n kepada pe n yidik dan p e nuntut umum. Pasal 110 (1) Dalam h al penyidik t elah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahk a n berkas pe r kara itu ke p ada penunt u t umum. (2) Dalam h al penuntut umum ber p endapat ba h wa hasil pe n yidikan tersebut ternyata masih kurang len g kap, penun t ut umum s e gera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai pet u njuk untuk d ilengkapi. (3) Dalam h al penuntut umum men g embalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, p e nyidik wajib sege r a melakuk a n penyidik a n tambahan sesuai den g an petunjuk dari penunt u t umum. (4) Penyidikan dianggap telah sel e sai apabila d alam waktu empat belas hari penun t ut umum tidak mengembalikan hasil penyidik a n atau apabila sebelum batas waktu tersebut b e rakhir telah ada p e mberitahuan tentang hal itu dari pen u ntut umum k epada penyidik. Pasal 111

35. (1) Dalam h al tertangk a p tangan se t iap orang b e rhak, seda n gkan setiap orang yang mempu n yai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka g una disera h kan beserta atau tanpa b arang bukti kepada pe n yelidik atau penyidik. (2) Setelah menerima p enyerahan tersangka s e baga i mana dimaksud d alam ayat ( 1 ) penyelidik atau penyidik wajib seg e ra melakuk a n pemeriks a an dan t ind a kan lain dalam rangka p enyidikan. (3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan t e rsebut sege r a datang ke tempat kejadian d a pat melarang setiap or a ng untuk meninggalkan t empat itu selama pemer i ksaan di situ belum selesai. (4) Pelanggar Iarangan tersebut da p at dipaksa t i nggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas sel e sai. Pasal 112 (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, den g an menyeb u tkan alasan pemanggilan secara jelas, berw e nang mem a nggil tersa n gka dan saksi yang dia n ggap perlu u ntuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan d an hari seo r ang itu diha r uskan memenuhi pang g ilan tersebu t . (2) Orang yang dipang g il wajib dat a ng kepada p enyidik dan jika ia ti d ak d atang penyidik memanggil sekali lagi, d engan perin t ah kepada p etugas unt u k membawa kepadanya. Pasal 113 Jika seor a n g tersangka atau saksi yang dipang g il memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak da p at datang k e pada penyidik yang melakukan pemeriksaan, p e nyidik itu da t ang ke tempat kediamannya. Pasal 114 Dalam hal seorang dis a ngka melakukan suatu t indak pida n a sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib mem b eritahu k an kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya it u wajib di d ampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Pasal 115 (1) Dalam h al penyidik sedang melakukan pemeriksaan ter h adap tersa n gka penasi h at hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan c a ra melihat serta mendengar pemeriksaan. (2) Dalam h al kejahatan terhadap k e amanan negara penasi h at hukum dapat hadir d e ngan cara melihat tetapi tidak da p at mendengar pemeriksaan terhadap tersangka Pasal 116 (1) Saksi di p eriksa den g an tidak disumpah kecuali apabila a da cukup alasan untuk diduga bahwa ia ti d ak akan da p at hadir dal a m pemeriksaan di pen g adilan.

36. (2) Saksi di p eriksa s e ca r a tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib mem b erikan kete r angan yang sebenarnya. (3) Dalam p emeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki dide n garnya saksi yang dapat menguntungkan b aginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat d a lam berita acara. (4) Dalam h al sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan m e m eriksa saksi te r s e b ut. Pasal 117 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi ke p ada penyidik di b erikan tanpa tekanan da r i siapa pun dan at a u dalam bentuk apapun. (2) Dalam h al tersangka memberi k e terangan tentang apa yang sebena r nya ia telah lakukan sehubungan dengan tin d ak pidana yang dipers a ngka k an k e padanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-t e liti n ya sesuai d engan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Pasal 118 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatan g ani oleh penyidik d a n oleh yang memberi ke t erangan it u setelah mereka menye t ujui isinya. (2) Dalam h al tersangka dan atau s a ksi tid a k mau membub u hkan tanda t angannya, penyidik mencatat hal itu dalam b erita acara d engan menyebut alasa n nya. Pasal 119 Dalam hal tersangka d a n atau saksi yang harus didengar ke t erangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menj a lankan penyidikan, pe m eriksaan terhadap tersangka dan atau saksi d apat dibeb a n k an kepa d a penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal ters a ngka dan a t au saksi te r s ebut. Pasal 120 (1) Dalam h al penyidik menganggap perlu, ia d apat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki ke a hlian khusus. (2) AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan j a nji di muka penyidik b a hwa ia akan memberi ke t erangan menurut pengetahuannya yang sebaik - baiknya kecuali bila d is e babkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau ja b atannya ya n g mewajibkan ia menyimpan rahasia da p at menolak untuk mem b erikan kete r angan yang diminta. Pasal 121 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera memb u at berita ac a ra yang diberi tanggal dan memuat tindak pid a na yang dipersangkak a n, dengan menyebut w a ktu, tempat dan keadaan p a da waktu ti n dak pidana dilakukan, n ama dan tempat tinggal dari tersan g ka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu un t uk kepenti n gan penyelesaian perka r a.

37. Pasal 122 Dalam hal tersangka di t ahan dalam waktu satu hari setelah perintah pe n ahanan itu d ijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik. Pasal 123 (I) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keber a tan atas pe n ahanan atau jenis p enahanan t e rsangka ke p ada penyidik yang melakukan pen a hanan itu. (2) Untuk itu penyidik d a pat mengabulkan permintaan terse b ut dengan mempertimb a ngkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada d alam jenis p enahanan tertentu. (3) Apabila dalam waktu tiga hari p ermintaan tersebut bel u m dikabulk a n oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat h ukum dapat mengajukan hal itu kep a da atasan p enyidik. (4) Untuk itu atasan pe n yidik dapat mengabulkan permintaan tersebut d engan mempert i m b angkan ten t ang perlu a t au tidaknya tersangka i t u tetap dita h an atau tet a p ada dalam jenis tahanan ter t entu. (5) Penyidik atau atasan penyidik se b agaimana dimaksud dalam ayat ter s ebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan a t au tanpa syarat. Pasal 124 DaIam hal apakah ses u atu penaha n an sah atau tidak sah m enurut huk u m , tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pe n gadilan ne g eri setempat untuk diadakan p r aperadilan g una memp e roleh putus a n apakah p e nahanan at a s diri tersa n gka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini. PasaI 125 Dalam hal penyidik melakukan pen g geledahan r umah terlebih dahulu menunjukkan t anda pengenalnya kepada te r s angka atau keluarganya, selanjut n y a berlaku ketentuan s e bagaimana dimaksud d alam PasaI 33 dan Pasal 34. Pasal 126 (1) Penyidik membuat b e rita acara t e ntang jalan n ya dari hasil penggeled a han rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). (2) Penyidik membacak a n lebih dah u lu berita ac a ra tentang p enggeleda h an rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatan g ani oleh pe n yidik maupun tersangka a t au keluarg a nya dan atau kepala d e sa atau ket u a lingkung a n dengan d u a orang saksi. (3) Dalam h aI tersangka atau kelua r ganya tidak mau m e mb u buhkan tan d atangannya, hal itu dicatat dal a m berita acara dengan menyebut a l asannya

38. Pasal 127 (1) Untuk k e amanan dan ketertiban p enggeleda h an rumah, penyidik da p at mengadakan penjagaan a tau penutu p an tempat yang bersan g kutan. (2) Dalam h al ini penyidik berhak memerintahkan setiap ora n g yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut sel a ma penggeledahan berlangsung. Pasal 128 Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pe n genalnya kepada ora n g dari mana benda itu disita. Pasal 129 (1) Penyidik memperliha t kan benda yang a k an disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada kelu a rganya dan dapat minta keterangan t entang ben d a yang akan disita i t u dengan dis a ksikan o leh kepala desa atau ketua I ingkungan d engan dua o rang saksi. (2) Penyidik membuat b e rita acara p e nyitaan ya n g dibacakan terlebih da h ulu kepada orang darimana benda itu disi t a atau kelu a rganya dengan diberi ta n ggal dan di t andatangani oleh penyidik maupun orang atau keluar g anya dan atau kepala d esa atau ke t ua lingkun g an dengan dua orang saksi. (3) Dalam h al orang dari mana benda itu disita a tau keluarg a nya tidak mau membu b uhkan tandatanga n nya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (4) Turunan dari berita a c ara itu dis a mpaikan oleh penyidik kepada atas a nnya, orang dari mana benda itu disi t a a t au keluarg a nya dan kepala desa. Pasal 130 (1) Benda sitaan sebel u m dibungkus, dicatat b e rat dan atau jumlah me n urut jenis masing- masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan t anggal penyitaan, identi t as orang d a ri mana benda itu disita dan l a i n -lainnya ya n g kemudian diberi hak d an cap jaba t an dan dita n datangani oleh penyidik. (2) Dalam h al benda si t aan tidak mungkin dib u ngkus, penyidik memberi catatan s e bagaimana dimaksud d alam ayat ( 1 ), yang ditulis di atas la b el yang ditempelkan dan atau dikai t kan pada benda ters e but. Pasal 131 (1) Dalam h al sesuatu t i ndak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh k e terangan dari berbagai surat, buku a t au kitab, da f tar dan seb a gainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipers a ngkakan un t uk menggeledah, mem e riksa sura t , buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu meny i tanya. (2) Penyitaan tersebut dilaksanak a n menurut ketentuan seb a gaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

39. Pasal 132 (1) Dalam h al diterima pengaduan bahwa sesu a tu surat atau tulisan p a lsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka u ntuk kepentingan penyidikan, oleh p enyidik da p at dimintakan keterangan mengenai hal itu dari o r ang ahli. (2) Dalam h al timbul d u gaan kuat b ahwa ada surat palsu a t au yang dipalsukan, p e nyidik dengan sur a t izin k e tua pengadilan negeri set e mpat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat pe n yimpan u m u m yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli y a ng disimpannya itu kepad a nya untuk dipergunakan sebagai ba h an perbandingan. (3) Dalam h al suatu su r at yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, me n jadi bagian serta tidak dapat dipis a hkan dari d a ftar sebagaimana dima k s ud dalam pasal 131, p e nyidik dapat minta supaya daftar itu selur u hnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerah k an tanda p e nerimaan. (4) Dalam h al surat se b agaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menj a di bagian d a ri suatu daftar, penyimpan m e m b uat salinan sebagai pe n ggantinya sampai surat yang asli di t erima kembali yang dibagian b awah dari salinan itu p e nyimpan m e ncatat apa sebab salin a n itu dibuat. (5) Dalam h al surat atau daftar itu ti d ak diki r imkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alas a n yang sah, penyidik berwenang m e ngambilnya. (6) Semua p engeluaran untuk penyelesaian hal t ersebut dal a m pasal ini dibebankan pada dan sebagai bi a y a perkara. Pasal 133 (1) Dalam h al penyidik u ntuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan a taupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pida n a, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokt e ran kehakiman atau dokter dan a tau ahli lai n nya. (2) Permint a an keteran g an ahli seb a gaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan s e cara tertulis, ya n g dalam surat itu diseb u tkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bed a h mayat. (3) Mayat y a ng dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter p a da rumah sakit harus diperlakuk a n secara baik dengan p e nuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat id e ntitas mayat, dilak den g an diberi c a p jabatan yang dileka t k a n pada ibu jari kaki at a u bagian lain badan mayat. Pasal 134 (1) Dalam h al sangat diperlukan dimana untuk keperluan p embuktian bedah mayat tidak mungkin la g i dihinda r i, p enyidik wajib memberit a hukan terle b ih dahulu k e pada kelua r ga korban. (2) Dalam h al keluarga keberatan, p enyidik wajib menerangkan dengan sejelas - jelasnya tentang maksud dan tuj u an perlu dil a kukannya pembedahan tersebut.

40. (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada ta n ggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak dikete m ukan, penyidik segera melaksanakan ketentu a n sebagaimana dimaksud d alam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini. Pasal 135 Dalam hal penyidik unt u k kepentin g an peradilan perlu melakukan peng g alian mayat, dilaksan a k a n menurut ketentuan s e bagaimana dimaksud d alam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini. Pasal 136 Semua biaya yang dikeluarkan unt u k kepen t in g an pemeriksaan sebagaimana dima k s ud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara. BAB X V PENUNTU T AN Pasal 137 Penuntut umum berw e nang melakukan penun t utan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dal a m daerah hukumnya d e ngan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berw e nang mengadili. Pasal 138 (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan p enyidik seg e ra mempela j ari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada p enyidik apakah hasil penyidikan i t u sudah le n gkap atau b elum. (2) Dalam h al hasil p e nyidikan tern y ata belum lengkap, pen u ntut umum mengembal i k an berkas perkara ke p ada penyidik disertai p e tunjuk tent a ng hal yang harus dilak u kan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tang g al penerimaan berkas, p enyidik harus sudah meny a mpa i kan kembali berkas perkara itu kep a da penuntut umum. Pasal 139 Setelah penuntut umum menerima a t au meneri m a kembali h asil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan ap a kah berkas perkara itu sudah mem e nuhi persyaratan untuk dapat atau t i dak dilimp a hkan ke pe n gadilan. Pasal 140 (1) Dalam h al penuntut umum ber p endapat ba h wa dari hasil penyidikan dapat dilak u kan penuntutan, ia dalam waktu secepa t nya m e mb u at surat dakwaan.

41. (2) a.Dalam hal penuntut umum m e mutuskan un t uk menghentikan penun t utan karena tidak terdapat cukup bukti at a u peristiwa t ersebut ter n yata bukan merupakan tindak pida n a atau perkara ditu t up demi hukum, penuntut umum me n uangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. b.Isi sur a t ketetapan t ersebut dib e ritahukan k e pada tersa n gka dan bila ia ditahan, wajib segera dib e baskan. c.Turun a n surat kete t apan itu wajib disampaikan kepada t ersangka a t au keluarga atau penasihat h ukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut u m um dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka Pasal 141 Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan memb u atnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia m e nerima beberapa berkas perkara dalam hal: a. beberapa tindak pid a na yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan hal a ngan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pid a na yang bersangkut-pa u t satu deng a n yang lain; c. beberapa tindak pida n a yang tidak bersangkut - paut satu d e ngan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain i t u ada hubu n gannya, ya n g dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Pasal 142 Dalam hal penuntut umum mener i m a satu berkas perkara yang memuat b eberapa tin d ak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersang k a yang tidak termasuk dalam k e tentuan Pasal 141, p enuntut umum dapat me l akukan pe n untutan ter h adap masing-masing terdakwa secara terp i sah. (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pe n gadilan ne g eri dengan p ermintaan agar segera mengadii perka r a tersebut disertai deng a n surat dakwaan. (2) Penuntut umum m e mbuat surat d akwaan yang diberi tan g gal dan dit a ndatangani serta berisi: a.nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, ke b angsaan, tempat tinggal, agama dan pekerja a n tersangka; b.uraian secara cermat, jelas dan le n gkap mengenai tindak p i dana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan te r m pat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketent u an sebagaimana dima k s ud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

42. (4) Turunan surat pelimpahan perka r a beserta s u rat dakwaan disampaik a n kepada te r sangka atau kuasa n ya atau penasihat huk u m nya dan p enyidik, pa d a saat yang bersamaan. dengan penyampai a n surat pelimpahan perkara terseb u t ke pengadilan negeri. Pasal 144 (1) Penuntut umum dap a t mengubah surat dakw a an sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tuj u an untuk menyempurna k an maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan n ya. (2) Pengubahan surat d a kwaan ters e but dapat dilakukan ha n ya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari s e belum sidang dirnulai. (3) Dalam h al penuntut umum men g ubah surat d akwaan ia meny a mpa i kan turuna n nya kepada tersangka a t au penasih a t hukum dan penyidik. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Kesatu Panggilan dan Dak w a an Pasal 145 (1) Pemberi t ahuan untuk datang ke sidang peng a dilan dil a kukan Secara sah, apabila disampaik a n dengan s u rat panggil a n kepada te r dakwa di al a m at tempat t inggalnya atau apabila tempat tinggal n y a tidak dik e tahui, disa m paikan di t e mpat kediaman terakhir. (2) Apabila t erdakwa ti d ak ada di t e mpat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui ke p ala desa y ang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. (3) Dalam h al terdakwa ada dalam tahanan sur a t panggilan disampaik a n kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. (4) Penerimaan surat p a nggilan oleh terdakwa sendiri atau p un oleh orarig lain atau melalui orang lain, d ilakukan d e ngan tanda penerimaan. (5) Apabila t empat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dike n al, surat pa n ggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedu n g pengadil a n yang berwenang mengadili perkaranya. Pasal 146 (1) Penuntut umum me n y ampaikan surat panggilan kepada t erdakwa yang memuat t anggal, hari, serta j a m sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus su d ah diterima oleh yang bersangkut a n selambat-lambatnya t i ga hari seb e lum sidang dimulai.

43. (2) Penuntut umum me n y ampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat ta n ggal, hari serta jam sidang dan u n tuk perkara apa ia dipa n ggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkut a n selambat-Iambatnya t i ga hari seb e lum sidang dimulai. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai We w e n ang Mengadili Pasal 147 Setelah pengadilan ne g eri menerima surat pelimpahan perkara dari p e nuntut umum, ketua mempelajari apakah pe r kara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Pasal 148 (1) Dalam h al ketua pe n gadilan ne g eri berpen d apat, bahwa perkara pi d ana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipim p innya, tetapi termasuk wewenang pengadilan n e geri lain, ia menyerahk a n surat pelimpahan perkara terseb u t kepada p e ngadilan n e geri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan s u rat penetapan yang m e muat alasannya. (2) Surat pelimpahan perkara terseb u t diserahkan kembali k e pada penun t ut umum selanjutnya kejaksaan n egeri yang bersangkutan meny a mpa i kannya kepada kejaks a an negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. (3) Turunan surat penet a pan sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1) disarnpaikan ke p ada terdakwa atau penasih a t hukum dan penyidik. Pasal 149 (1) Dalam h al penuntut umum berk e beratan terhadap surat p enetapan p e ngadilan n e geri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka: a.Ia mengajukan perlawanan kepa d a pengadil a n tinggi yang bersangk u tan dalam waktu tujuh hari s e telah penet a pan tersebut diterima; b.tidak dip e nuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan ba t alnya perlawanan; c. perlawa n an tersebut disampaik a n kepada k e tua pengadilan negeri s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 148 dan hal itu dicatat d alam buku daftar panite r a; d. dalam waktu tujuh ha r i pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pe n gadilan tin g gi yang bersangkutan.

44. (2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima p erlawanan tersebut da p at menguatkan atau menolak perla w anan itu de n gan surat p e netapan. (3) Dalam h al pengadil a n tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan d iperintahkan kepada pe n gadilan ne g eri yang bersangkutan u ntuk menyidangkan perkara tersebut. (4) Jika pe n gadilan tin g gi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pen g adilan ting g i mengirimkan berkas pe r kara pidana tersebut ke p ada pengadilan negeri yang bcrsan g kutan. (5) Tembusan surat pe n etapan pen g adilan ting g i sebagaimana dimaks u d dalam ay a t (3) dan ayat (4) disampaikan k e pada penun t ut umum. Pasal 150 Sengketa t e ntang wewenang mengadili terja d i: a.jika dua p engadilan a t au lebih menyatakan dirinya berwe n ang mengadili atas p erkara yang sama; b.jika dua p engadilan a t au lebih menyatakan dirinya tidak b erwenang mengadili pe r kara yang sama. Pasal 151 (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara d u a pengadil a n negeri atau lebih yang berked u dukan dal a m daerah hukumnya. (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pe r tama dan terakhir semua sengketa t entang wewenang mengadili: a.antara pengadilan da r i satu li n gk u ngan peradilan dengan p engadilan d ari lingkun g an peradilan yang lain; b.antara dua pengadil a n negeri yang berkedud u kan dalam daerah huk u m pengadilan tinggi yang berlainan; c.antara dua pengadilan tinggi atau lebih. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Ketiga Acara Pe m eriksaan Biasa Pasal 152

45. (1) Dalam h al pengadil a n negeri menerima surat pelimpahan perkara d a n berpendapat bahwa perkara itu t ermasuk wewenangnya, ketua pen g adilan menunjuk hakim yang akan menyidang k an perkara t ersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. (2) Hakim dalam mene t apkan hari sidang seba g aimana dimaksud dal a m ayat (1) memerinta h kan kepada penuntut umum supaya memanggil t erdakwa dan saksi unt u k datang di sidang p e ngadilan. Pasal 153 (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. (2) a.Hakim ketua sida n g mem i mpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Ind o nesia yang dimengerti oleh terdak w a dan saksi; b.Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan h al atau diajuk a n pertanyaan yang mengakibatkan terdak w a atau saksi memberik a n jawaban secara tidak bebas. (3) Untuk k e perluan pemeriksaan, h a kim ketua sidang mem b uka sidang dan menya t akan terbuka un t uk umum kecuali d a lam perkara mengenai kes u silaan atau t erdakwanya anak-anak. (4) Tidak di p enuhinya ketentuan dal a m ayat (2) d an ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan ba h wa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak dipe r kenankan menghadiri si d ang. Pasal 154 (1) Hakim ketua sidang memerinta h kan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. (2) Jika dal a m pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak di t ahan tidak h adir pada h a ri sidang yang telah ditetapkan, h akim ketua sidang meneliti apak a h terdakwa s u dah dipang g il secara sah. (3) Jika ter d akwa dipa n ggil secara t idak sah, h a kim ketua sidang rnenunda persid a ngan dan memerinta h kan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang beriku t nya. (4) Jika ter d akwa ternyata telah dip a nggil secara sah tetapi tidak datang di sidang t a npa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut t i dak d apat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerinta h kan agar te r dakwa dip a nggil sek a li lagi. (5) Jika dal a m suatu perkara ada le b ih dari seor a ng terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan ter h adap terda k wa yang h a dir dapat dilangsungka n . (6) Hakim ketua sidang memerinta h kan agar te r dakwa yang tidak hadir t anpa alasan yang sah setelah dip a nggil secara sah untuk kedua kalin y a, dihadirk a n dengan p a ksa pada sidang pertama berikutnya.

46. (7) Panitera mencatat laporan dari p enuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud d alam ayat ( 3 ) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada h a kim ketua sidang. Pasal 155 (1) Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyak a n kepada te r dakwa tentang nama Iengkap. t e mpat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelami n , kebangsa a n, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sertta mengingatkan t e rdakwa su p aya m e mperhatikan se g ala sesuatu yang didengar d an dilihatn y a di sidang. (2)a.Sesudah itu hakim ketua sida n g minta kepada penunt u t umum unt u k membac a k an surat dakwaan; b.Selanju t nya hakim ketua sidang menanyak a n kepada te r dakwa apakah ia sudah benar- benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi p enjelasan y ang diperlukan. Pasal 156 (1) Dalam h al terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan b ahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setel a h diberi k e sempatan kepada penun t ut umum un t uk menyat a k an pendapatnya, hakim mempertimba n gkan keber a tan tersebut untuk sela n j utnya men g ambil keputusan. (2) Jika hakim me n y atakan keberat a n tersebut diterima, ma k a perkara itu tidak dipe r iksa lebih .lanj u t, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal terseb u t baru dapat diput u s setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (3) Dalam h al penuntut umum berk e beratan terhadap keput u s an tersebu t , maka Ia dapat mengajukan perlawanan kepada pe n gadilan tin g gi melalui p engadilan n egeri yang bersangkut a n. (4) Dalam h al perlawanan yang diajukan oleh t e rdakwa atau penasihat h ukumnya diterima oleh pengadilan t inggi, maka dalam waktu empat belas hari, pe n gadilan tin g gi dengan surat penetapannya m e mbat a lkan putus a n pengadil a n negeri dan memerinta h kan pengadilan negeri yang berw e nang untuk memeriksa perkara itu. (5) a. Dalam hal perlawanan diajuk a n bersama-sama dengan permintaan banding ol e h terdakwa atau penasih a t hukumnya kepada pe n gadilan tin g gi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima p erkara dan membenar k an perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan ke p utusan membátalkan pu t usan peng a dilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang; b.Pengadilan tinggi m enyampaik a n salinan k e putusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berw e nang dan k e pada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkut a n dengan disertai berk a s perkara u n tuk diteruskan kepada kejaksaan n e geri yang telah melimpahkan perkara itu. (6) Apabila pengadilan yang berw e nang seba g aimana dimaksud dal a m ayat (5) b erkeduduk a n di daerah h u kum pengadilan tinggi lain maka kej a ksaan nege r i mengirimkan perkara t ersebut

47. kepada kej a ksaan nege r i dalam daerah hukum pengadilan n egeri yang berwenang di tempat itu. (7) Hakim ketua sidang karena jaba t annya walaupun tidak a da perlawanan, setelah mdndengar pendapat p e nuntut umum dan terdakwa dengan surat pene t apan yang memuat alasannya dapat menya t akán peng a dilan tidak b erwenang. Pasal 157 (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tert e ntu apabila i a terikat hubungan keluarga se d arah atau Semenda sampai derajat ketiga, hu b ungan suami atau iste r i meskipun sudah berce r ai dengan h akim ketua sidang, s a l a h seorang h akim anggota, penuntut umum atau panitera. (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penunt u t umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga s e darah atau semeñda sampai derajat keti g a atau hub u ngan suami atau isteri m eskipun su d ah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat huk u m . (3) Jika dip e nuhi ketent u an ayat (1) dan ayat (2) mereka ya n g mengundurkan diri ha r us diganti dan apabila tidak dipen u hi atau tidak diganti se d angkan perkara telah di p utus, maka perkara wajib sege r a diadili u la n g dengan s u sunan yang lain. Pasal 158 Hakim dilarang menunjukkan sikap a tau mengeluarkan pernyataan di si d ang tentang keyakinan mengenai salah atau ti d aknya terdakwa. Pasal 159 (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang d ipanggil tel a h hadir dan memb e ri perintah u ntuk mencegah jangan sampai saksi berhubun g an satu de n gan yang lain sebel u m m e mberi keterangan di sidang. (2) Dalam h al saksi tid á k hadir, meskipun telah dipanggil d e ngan sah d a n hakim ke t ua sidang mempu n yai cukup al a s a n untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sida n g dapat memerintahkan supaya saksi tersebut d ihadapkan ke persidan g an. Pasal 160 (1)a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang s e orang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baik n ya oleh hakim ketua si d ang setelah mendengar pendapat p e nuntut umum, ter d akwa atau penasihat h u kum; b.Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah ko r ban yang menjadi saksi; c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang m e m b eratkan ter d akwa yang tercantum dalam s urat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdak w a atau penasihat h ukum atau penuntut umum selamã b erIangsung n ya sidang atau sebelum dijatuhkan n ya putusán, hakim ketua sidang wajib mendengar keterang a n saksi tersebut.

48. (2) Hakim ketua sidang menanyak a n kepada s a ksi keter a n g an tentang n ama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, t e mpat tinggal, agama d a n pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan p e rbuatan yang menjadi dasar dak w aan serta a p akah ia berkeluarga se d arah atau s e menda dan sampai derajat keberapa d e ngan terdakwa, atau apakah ia su a m i atau iste r i terdakwa meskipun sudah bercerai at a u terikat hu b ungan kerja dengannya. (3) Sebelum memberi k e terangan, s a ksi wajib m e ngucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan ket e rangan yang sebenarnya dan tidak lain daripa d a yang sebenarnya. (4) Jika pe n gadilan menganggap perlu, seorang saksi a t au a hli wajib be r sumpah atau berjanji sesudah s a ksi atau a h li itu selesai memberi keterangan. Pasal 161 (1) Dalam h al saksi atau ahli tanpa a lasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilak u kan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di t e mpat rumah tahanan n e gara paling lama empat belas hari. (2) Dalam h al tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi a t au a hli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka ketera n gan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Pasal 162 (1) Jika s a ksi sesu d ah memberi ke t erangan dalam penyidikan meninggal dunia at a u karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang a t au tidak di p anggil kare n a jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keteran g an yang telah diberikan n ya itu dibacakan. (2) Jika k e t e rangan itu sebelumnya t elah dibe r ikan di bawah sumpah, maka ketera n gan itu disamakan nilainya de n gan ketera n gan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Pasal 163 Jika ke t era n gan saksi di sidang ber b eda dengan keterangan n ya yang ter d apat dalam berita acara, hakim ketua si d ang mengingatkan saksi tentang hal itu serta mi n ta keterang a n mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dal a m berita acâra pemeriksaan sidang. Pasal 164 (1) Setiap kali seorang saksi seles a i memberikan keterang a n, hakim ke t ua sidang menanyakan kepada ter d akwa bagaimana pendapatnya tentang keteran g an tersebut. (2) Penuntut umum atau penasihat h ukum dengan perantaraan hakim k e tua sidang d iberi kesempatan untuk mengajukan pert a nyaan kepada saksi d a n terdakwa. (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh p enuntut umum atau penasihat h ukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

49. Pasal 165 (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dap a t minta kepada saksi se g ala keteran g an yang dipandang p erlu untuk mendapatkan kebenaran. (2) Penuntut umum, ter d akwa atau penasihat h u kum dengan perantaraan hakim ke t ua sidang diberi kes e mpatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh p enuntut umum, terdakwa atau penasih a t hukum kepada saksi d engan memberikan alasannya. (4) Hakim dan penuntut umum atau t erdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, da p at saling m e nghadapkan saksi u ntuk menguji kebenaran ket e rangan mere k a ma s ing-ma s ing. Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak bo l èh diajukan baik kepada ter d akwa; maupun kepada saksi Pasal 167 (1) Setelah saksi .memberi ketera n gan, ia tetap hadir di si d ang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkann y a. (2) Izin itu t i dak diberik á n jika penu n tut umum a t au terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. (3) Para saksi selama sidang dilara n g saling be r cakap-cak a p. Pasal 168 Kecuali dit e ntukan lain dalam undang-undang ini, maka ti d ak dapat di d engar kete r angannya dan dapat mengundurk a n diri seba g ai saksi: a. keluarga sedarah at a u semenda dalam garis lurus ke at a s atau ke b a wah sarnpai derajat keti g a dari terdakwa atau ya n g bersama-sama sebagai terdakwa. b. saudara d an terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal t e rdakwa, sa u dara ibu at a u saudara ba p ak, juga mereka yang mempunyai h ubungan ka r ena perkawinan dari an a k- anak sauda r a terdakwa sampal derajat ketiga c. suami at a u isteri terd a k wa meskipun sudah b e rcerai atau yang bersama-sama sebagai ter d akwa. Pasal 169 (1) Dalam h al mereka sebagaimana dimaksud d alam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah s u mpah.

50. (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud d alam ayat ( 1 ), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Pasal 170 (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau j a batannya diwajibkan menyimpan rahasia, da p at minta dibebaskan da r i kewajiban untuk mem b eri keteran g an sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tid a knya segala alasan unt u k permintaan tersebut. Pasal 171 Yang boleh diperiksa u n tuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah : a. anak yang umurnya b elum cukup lima belas t ahun dan b e lum pernah kawin; b.orang sakit ingatan at a u sakit jiwa meskipun kadang-kad a ng ingatan n ya baik kembali. Pasal 172 (1) Setelah saksi memberi keteran g an maka terdakwa atau penasihat h ukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada h a kim ketua sidang, agar di antara s a ksi terse b ut yang tidak mereka kehendaki keh a dirannya, dikeluarkan d ari ruang si d ang, supaya saksi lainnya dip a nggil masuk oleh hakim ketua sida n g untuk did e ngar keter a ngannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hádirnya saksi yang dikelua r kan tersebu t . (2) Apabila dipandang p erlu hakim karena jabat a nnya dapat minta supaya saksi yang tèlah didengar ke t erangannya ke luar dari r uang sidang untuk sela n jutnya men d engar kete r angan saksi yang lain. Pasal 173 Hakim ketua sidang da p at mendengar keteran g an saksi mengenai hal t ertentu tan p a hadirnya terdakwa, untuk itu Ia minta terdak w a ke luar da r i ruang sid a ng akan tet a pi sesudah itu pemeriksaan perkara ti d ak boleh di t eruskan se b elum kepada terdakwa diberitahuk a n semua hal pada waktu ia tid ã k hadir. Pasal 174 (1) Apabila keterangan saksi d i sid a ng disangka palsu, hakim ketua si d ang memp e ringatkan dengan su n gguh -sung g uh kepada n ya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemuk a k an ancaman pidana yang dapat d i kenakan ke p adanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. (2) Apabila saksi t e tap pada keter a ngannya itu, hakim ket u a sidang ka r ena jabata n nya atau atas permintaan penunt u t umum atau terdakwa dapat memb e ri perintah supaya saksi itu ditahan unt u k selanj u tnya dituntut p e rkara deng a n dakwaan sumpah palsu.

51. (3) Dalam h al yang demikian oleh p anitera seg e ra dibuat b e rita acara p e meriksaan sidang yang m e m u at keterang a n saksi de n gan menye b utkan alas a n persangk a an, bahwa keterangan saksi itu ad a lah palsu d a n berita aca r a tersebut ditandatanga n i oleh hakim ketua sida n g serta panitera dan segera dis e rahkan kep a da penuntut umum untuk diseles a ik a n menurut ketentuan undang-undang ini. (4) Jika perlu hakim ke t ua sidang menangguhk a n sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Pasal 175 Jika terd a k wa tidak mau menjawab a tau meno l ak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan u n tuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutka n . Pasal 176 (1) Jika ter d akwa berti n gkah laku y ang tidak p a tut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak d ii n dahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikel u arkan dari r uang sidan g , kemudian pemeriksaan perkara p ada waktu itu dilanju t k a n tanpa hadirnya terdakwa. (2) Dalam h al terdakwa secara terus menerus bertingkah l a ku yang tidak patut sehi n gga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua si d ang mengusahakan up a ya sedemikian rupa sehingga p u tusan tetap dapat dijat u hkan deng a n hadirnya terdakwa. Pasal 177 (1) Jika ter d akwa atau saksi tid a k p a ham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berj a nji akan m e nterjemahkan dengan b e nar semua yang harus diterjemahkan. (2) Dalam h al seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh p ula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Pasal 178 (1) Jika ter d akwa atau saksi bisu d a n atau tuli serta tidak d a pat menulis, hakim ket u a sidang mengangkat sebagai p e nterjemah orang yang pandai berg a ul dengan t e rdakwa atau saksi itu. (2) Jika ter d akwa atau saksi bisu d a n atau tuli t e tapi dapat menulis, h a kim ketua si d ang meny a mpa i kan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara ter t ulis dan ke p ada terdakwa atau saksi te r s ebut diperintahkan un t uk menulis jawabannya dan selanju t nya semua pertanyaan serta jawa b an harus di b acakan Pasal 179 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli k e d okteran ke h akirnan atau dokter atau ahli l a innya wajib memberikan keterangan ahli demi k e adilan.

52. (2) Semua ketentuan te r s ebut di at a s untuk s a ksi berlaku ju g a bagi mereka yang m e mberikan keterangan ahli, dengan ketentuan b ahwa mere k a mengucapkan sumpah atau janji a k an memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya me n urut pengetahuan dalam bidang keahlian n ya. Pasal 180 (1) Dalam h al diperluk a n untuk menjernihkan d u duknya persoalan yang timbul di sid a ng pengadilan, hakim ketua sidang da p at minta keterangan ahli dan dapat p ula minta agar diajukan b a han baru ol e h yang berkepentingan. (2) Dalam h al timbul k e beratan yang beralasan dari terdakwa atau pen a sihat hukum terhadap hasil ke t er a ngan ahli s e bagaimana dimaksud d alam ayat ( 1 ) hakim m e merintahkan agar hal itu dilakukan p enelitian ul a ng. (3) Hakim karena jabat a nnya dapat memerinta h kan untuk dilakukan pe n elitian ula n g sebagaimana tersebut p ada ayat (2). (4) Peneliti a n ulang se b agaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi perso n il yang berbeda dan insta n si lain yang mempu n yai wewenang untuk itu. Pasal 181 (1) Hakim ketua sidang memperliha t kan kepada terdakwa s e gala barang bukti dan menanyak a n kepadañya apakah Ia mengenal benda itu de n gan memp e rhatikan ke t entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. (2) Jika perlu benda itu diperlihatk a n juga oleh hakim ketua sidang ke p ada saksi. (3) Apabila dianggap p e rlu untuk p e mbuktian, hakim ketua sidang membacakan at a u memperliha t kan surat a t au berita acara kepada t erdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal i t u. Pasal 182 (1) a.Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengaj u k an tuntutan pidana; b.Selanju t nya terdakwa dan atau p enasihat h u kum menga j ukan pembelaannya ya n g dapat dijawab oleh penuntut u m um, deng a n ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhi r . c.Tuntut a n, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dil a kukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diser a hkan kepa d a hakim ke t ua sidang d an turunannya kepada pihak yang berkepenti n gan. (2) Jika aca r a tersebut p ada ayat (1) telah sel e sai, hakim k e tua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, d e ngan keten t uan dapat membukanya sekali lagi, b aik atas kewenangan hakim ke t ua sidang karena jabat a nnya, mau p un atas pe r mintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat huk u m dengan memberikan alasannya.

53. (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawar a h terakhir u n tuk mengambil keput u s a n dan apabila perlu musyawarah itu diad a kan setelah terdakwa, saksi, pen a sihat hukum, penuntut umum dan h adirin meninggalkan ru a ngan sidan g . (4) Musyawarah terse b ut pada ayat (3) harus didasarkan a t as surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti d a lam pemeriksaan di sid a ng. (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ke t ua majelis mengajukan perta n y aan dimul a i dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemu k akan pendapatnya adalah h a kim ketua majelis dan s e mua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. (6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu set e lah diusahakan dengan sungguh-su n gguh tidak d apat dicapai, maka berlaku ket e ntuan seba g ai berikut a.putusan diambil dengan suara ter b anyak; b.jika k e ten t uan tersebut huruf a tid a k juga dapat diperoleh, p utusan yang dipilih ad a l a h pendapat h a kim yang paling menguntungkan ba g i terdakwa. (7) Pelaks a naan pengambilan putusan sebagaimana d i ma k s ud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khus u s untuk ke p erluan itu d a n isi buku t e rsebut sifatnya rahasia. (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada h a ri itu juga a t au pada hari lain yang sebelumnya harus diberi t ahukan kepada penuntut umum, t erdakwa atau penasihat h ukum. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pid a na kepada seorang kec u ali apabila d engan seku r ang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperol e h keyakinan bahwa suatu tindak pi d ana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukann y a. Pasal 184 (1) Alat buk t i yang sah ialah: a.keterang a n saksi;

54. b.keterang a n ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterang a n terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 185 (1) Keterangan saksi se b agai alat b u kti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pen g adilan. (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup u ntuk memb u ktikan bah w a terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwak a n kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak b erlaku apabila disertai d engan suatu alat b ukti yang s a h lainnya. (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sen d iri-sendiri t e ntang suatu kejadian at a u keadaan d a pat digunakan sebagai suatu alat b ukti yang s a h apabila k e terangan s a ksi itu ada .hubun g annya satu dengan yang lain sed e mikian rupa, sehingga d apat memb e narkan adanya suatu kejadian a tau keadaan tertentu. (5) Baik pe n dapat maupun rekàan, yang diperol e h dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. (6) Dalam menilai keb e n aran keter a ngan seora n g saksi, hakim harus dengan sungg u h- sungguh memperhatikan a. persesuaian antara k e terangan s a ksi satu de n gan yang lain; b .persesuaian antara k e terangan s a ksi dengan alat bukti lain; c. alasan y a ng mungkin dipergunak a n oleh saksi untuk mem b eri keteran g an yang tertentu; d. cara hid u p dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat ti d aknya keterangan itu dipercaya. (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu de n gan yang lain tidak merupakan alat bukti n a mun apabila keterangan itu sesu a i d engan kete r angan dari saksi yang disumpah dapat diperg u nakan seb a gai tambahan alat bukti sah yang lain. Pasal 186 Keterangan ahli ialah a p a yang seorang ahli nyatakan di si d ang pengadilan. Pasal 187

55. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat at a s sumpah j a batan atau dikuatkan d engan sumpah, adalah: a.berita aca r a dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di had a pannya, ya n g memuat k eterangan tentang kejadian at a u keadaan yang dideng a r, dilihat at a u yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ket e rangannya itu; b.surat yang dibuat menurut ketent u an peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung j a wabnya dan yang diperuntukkan ba g i pembukti a n sesuatu h al atau ses u atu keadaan; c.surat kete r angan dari seorang ahli yang m e m u at pendapat berdasarkan keahliann y a mengenai sesuatu hal a tau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d.surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada h ubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal 188 (1) Petunjuk adalah per b uatan, keja d ian atau ke a daan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak p idana itu s e ndiri, menandakan bahwa telah terjadi sua t u tindak pi d ana dan si a pa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaks u d dalam ay a t (1) hanya dapat diper o leh dari ; a.keterang a n saksi; b. surat; c.keterang a n terdakwa. (3) Penilai a n atas kek u atan pembuktian dari s u atu petunjuk dalam seti a p keadaan t ertentu dilakukan oleh hakim dengan arif la g i bijaksana, setelah ia m engadakan pemeriksaan dengan penuh kece r m atan dan kesaksama a n berdasarkan hati nur a ninya. Pasal 189 (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang t e ntang perbuatan yang ia lakukan a t au yang ia ketahui se n diri atau al a m i sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan u ntuk memb a ntu menemukan bukti di sid a ng, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu a lat bukti ya n g sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan ke p adanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tid a k cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didak w akan kepa d anya, melainkan harus disertal de n gan alat bukti yang lain.

56. Pasal 190 a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditaha n , pengadilan dapat memerinta h kan dengan surat penet a pannya untuk menahan terdakwa apabila dipen u hi ketentuan P asal 21 dan terdapat al a s an cukup u ntuk itu. b. Dalam hal terdakwa d itahan, pen g adilan dapat memerinta h kan dengan surat penet a pannya untuk mem b ebaskan te r dakwaa jika terdapat al a san cukup u ntuk itu de n gan mengingat ketentuan P asal 30. Pasal 191 (1) Jika pe n gadilan ber p endapat ba h wa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan t erdakwa atas perbua t an yang didakwakan k e padanya tidak terbukti secara sah d an meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. (2) Jika pe n gadilan ber p endapat ba h wa perbuatan yang didakwakan ké p ada terdakwa terbukti, tetapi perb u atan itu tid a k merupakan suatu tin d ak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tunt u tan hukum. (3) Dalam h al sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status taha n an diperint a hkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan. Pasal 192 (1) Perintah untuk mem b ebaskan te r dakwa seb a gaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan ol e h jaksa ses u dah putusan diucapkan. (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah terseb u t yang dilampiri surat p e nglepasan, disampaik a n kepada k e tua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Pasal 193 (1) Jika pe n gadilan ber p endapat ba h wa terdakwa bersalah melakukan t indak pida n a yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pida n a. (2) a.Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditah a n, dapat memerinta h kan supaya terdakwa tersebut ditah a n, apabila dipenuhi ket e ntuan Pasal 21 dasi terdapat al a s an cukup u ntuk itu. b.Dalam hal terdakwa ditahan, pen g adilan dal a m menjatu h kan putusa n nya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dal a m tahanan atau membe b askannya, apabila terd a pat alasan cukup untuk itu. Pasal 194 (1) Dalam h al putusan p emidanaan atau bebas atau lepas d ari segala t u ntutan huk u m , pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita d iserahkan ke p ada pihak yang paling

57. berhak menerima kem b ali yang namanya terc a n tum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan und a ng-undang barang bukti itu harus di r ampas untuk kepentin g an negara atau dimusnahkan atau dirusak s e hingga tidak d apat diperg u nakan lagi. (2) Kecuali apabila ter d apat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera ses u dah sidang selesai. (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan t anpa disert a i sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pen g adilan bel u m m e mpu n yai kekuatan hukum tetap. Pasal 195 Semua put u s an pengadilan. hanya sah dan mempunyai kek u atan hukum apabila di u c apkan di sidang terb u k a untuk umum. Pasal 196 (1) Pengadilan memutus perkara d e ngan hadir n ya terdakwa kecuali dal a m hal undang-undang ini menentukan lain. (2) Dalam h al terdapat I ebih dari s e orang terdakwa dalam satu perkara, putusan d a pat diucapkan d engan hadi r nya terdakwa yang ada. (3) Segera sesudah put u s an pemidanaan diuca p kan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberita h ukan kepa d a terdakwa tentang seg a la apa yang menjadi haknya, yaitu: a. hak sege r a menerima atau. segera menolak putusan; b. hak mempelajari put u san sebel u m me n y atakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh un d ang-undang ini; c. hak minta menangguhkan pelaks a naan putus a n dalam tenggang waktu yang ditentukan o leh undang - undang unt u k dapat mengajukan gr a s i, dalam h a l ia menerima putusan; d. hak minta diperiksa p erkaranya da l am tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan o leh undang - undang ini, dalam hal Ia menolak putusan; e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dima k s ud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan o leh undang - undang ini. Pasal 197 (1)Surat putusan pemidanaan memuat: a.kepala pu t usan yang dituliskan be r bunyi : "DEMI KEADI L AN BERDASARKAN KETUHAN A N YANG MAHA E S A"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, ke b angsaan, tempat tinggal, agama dan pekerja a n terdakwa;

58. c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun s e ca r a ringkas mengenai fak t a dan kead a an beserta a lat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penent u an kesalahan t erdakwa, e. tuntutan p idana, seb a gaimana terdapat dalam surat tuntu t an; f. pasal per a turan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tind a kan dan pasal p eraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai k e a daan yang memberatk a n dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan t anggal dia d akannya m u syawarah majelis h a kim kecuali pe r kara diperiksa oleh hakim t unggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenu h i semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai de n gan kualifik a s inya dan pemidanaan atau tindak a n yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada sia p a biaya perkara dibeba n kan dengan menyebutk a n jumlahnya yang pasti dan ketentu a n mengenai barang bukti; j. keterang a n bahwa seluruh surat t ernyata palsu atau kete r angan di mana Ietaknya kepalsuan i t u, jika terd a pat surat ot e ntik diangg a p palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap d alam tahanan atau dibe b askan; l.hari dan t a nggal putusan, nama penuntut umum, nama h a kim yang memutus dan nama panitera; (2) Tidak di p enuhinya ketentuan dal a m ayat (1) h uruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3) Putusan dilaksan a k a n dengan s e gera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 198 (1) Dalam h al seorang h akim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kej a ksaan yang berwenang wajib sege r a menunjuk pengganti p ejabat yang berhalangan tersebut. (2) Dalam h al penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhal a ngan, maka sidang berj a lan terus. Pasal 199 (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat : a. ketentuan sebagaimana dimaks u d dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali h uruf e, f dan h;

59. b. pernyataan bahwa terdakwa dipu t us bebas a t au lepas da r i segala tun t utan hukum, dengan menyebutkan alasan dan p a sal peratur a n perundang-undangan yang menj a di dasar putusan; c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia dita h an. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. Pasal 200 Surat putusan ditandat a ngani oleh h akim dan panitera seke t i ka setelah p utusan itu diucapkan. Pasal 201 (1) Dalam h al terdapat surat palsu a t au dipals u kan, maka panitera melekatkan petik a n putusan yang ditandatanganinya pada surat t ersebut y ang memuat k eterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan te r s ebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan put u san itu. (2) Tidak akan diberika n .salinan per t ama atau salinan dari s u rat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali pani t era sudah membubuhi catatan pada catatan se b agaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai d engan sali n an petikan p utusan. Pasal 202 (1) Panitera membuat b e rita acara sidang dengan memper h atikan pers y aratan yang diperlukan dan memuat segala k e j a dan di sida n g yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud d a lam ayat ( 1 ) memuat j u ga hal yang penting dari ketera n gan saksi, t erdakwa dan ahli k e cuali jika h a kim ketua sida n g menyata k an bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada ket e rangan dal a m berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu den g an lainnya. (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasih a t hukum, hakim ketua sidang wajib mem e rintahkan k e pada panite r a supaya dibuat catatan secara kh u sus tentang suatu keadaan at a u keterang a n. (4) Berita acara sidang d itandatang a ni oleh hakim ketua si d ang dan pa n itera kecu a li apabila salah seor a ng dari mereka berhal a ngan, maka hal itu diny a takan dalam berita acara tersebut. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Kelima Acara Pe m eriksaan Singkat Pasal 203

60. (I) Yang diperiksa menurut acara p e meriksaan singkat ial a h perkara kej a hatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ke t entuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut u mum pembuktian serta pene r apan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. (2) Dalam p erkara seb a gaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut u m um meng h adapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru b a basa dan b a rang bukti yang diperlukan. (3) Dalam a c ara ini berlaku ketent u an dalam Bagian Kesa t u, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sep a njang perat u ran itu tidak bertentangan dengan k e tentuan di b awah ini: a. 1. penun t ut umum d e ngan segera setelah ter d akwa di sid a ng menjaw a b segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberit a hukan den g an lisan dari c a tatannya kepada terdakwa tentang tindak pida n a yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keada a n pada waktu tindak pidana itu dilakukan; 2.pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakw a an; b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum j u ga dapat menyelesa i kan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerinta h kan perkara itu diajuk a n ke sidang p engadilan d engan acara biasa; c. guna ke p entingan. p e mbelaan, maka atas pe r mintaan terdakwa dan atau penasih a t hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari; d. putusan tidak dibuat secara khus u s , tetapi dicatat dalam berita acara sidang; e. hakim memberikan surat yang m e muat amar putusan tersebut; f. isi surat t e rsebut mempunyai kek u atan hukum yang sama seperti put u s an pengadilan dalam acara biasa. Pasal 204 Jika dari p e m eriksaan di sidang sesuatu perka r a yang diperiksa de.ng a n acara sin g kat ternyata sifatnya jel a s dan ringa n , yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan terse b ut. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Keenam Acara Pe m eriksaan Cepat Paragraf 1 Acara Pe m eriksaan Tindak Pidana Ringan

61. Pasal 205 (1) Yang diperiksa rnen u rut acara p e meriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara at a u kurungan paling lama tiga bulan d an atau de n da sebanyak-banyaknya t u juh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan d alam Paragraf 2 Bagian ini. (2) Dalam perkara seb a gaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik a t as ku a s a p e nuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita a c ara pemeriksaan s e lesai dibuat, menghadapk a n terdakwa beserta ba r ang bukti, saksi, ahli d a n atau juru b ahasa ke sidang pengadilan. (3) Dalam a c ara pemeriksaan seb a gaimana dimaksud da l am ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dal a m hal dijat u hkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Pasal 206 Pengadilan menetapkan hari terten t u dalam tujuh hari untuk mengadili perkara den g an acara pemeriksaan tindak pi d ana ringan. Pasal 207 (I) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tangg a I, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pi d ana ringan yang diterima harus sege r a disidangk a n pada hari sidang itu ju g a. (2) a.Hakim yang bersangkutan memerintahkan p anitera mencatat dalam buku regist e r semua perkara yang diterimanya. b. Dalam buku register d imuat nama Iengkap, t e mpat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, k e bangsaan, t empat tinggal, agama dan pekerja a n terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 208 Saksi dalam acara pemeriksaan ti n d ak p i dana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali h a kim mengan g gap perlu. Pasal 209 (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perka r a dan seIanjutnya oleh panitera dicatat dal a m buku register serta di t andatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pem e riksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesu a i d engan berita acara pemeriksaan ya n g dibuat ol e h penyidik.

62. Pasal 210 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang p eraturan itu tidak berten t angan dengan Paragraf ini. Paragraf 2 Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Pasal 211 Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pa d a Paragraf ini ialah perkara pelang g aran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lint a s jalan. Pasal 212 Untuk perk a ra pelangg a ran lalu lint a s jalan tidak diperlukan b erita acara p emeriksaan, oleh karena itu catatan seb a gaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a sege r a diserahk a n kepada pe n gadilan sel a mbat-lamba t nya pada kes e mpatan hari sidang p ertama berikutnya. Pasal 213 Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan sur a t untuk mewakilinya di s i dang. Pasal 214 (I) Jika terd a k wa atau wakilnya tidak hadir di sid a ng, pemeriksaan perka r a dilanjutk a n. (2) Dalam h al putusan d iucapkan d i luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan seg e ra disampaik a n kepada te r pidana. (3) Bukti b a hwa surat amar putusan telah disa m paikan oleh penyidik ke p ada terpida n a, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku regist e r . (4) Dalam h al putusan d ijatuhkan d i luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (5) Dalam waktu tujuh h ari sesudah putusan di b eritahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perl a wanan kepada pengadilan yang m e njatuhkan p utusan itu. (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadi r nya terdakwa menjadi gugur. (7) Setelah panitera memberitahukan kepada p e nyidik tent a ng perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk mem e riksa kemb a li perkara. (8) Jika put u san setelah diajukannya perlawanan tetap beru p a pidana s e bagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan te r s ebut terdakwa dapat mengajukan b anding. Pasal 215 Pengembalian benda si t aan dilak u kan tanpa syarat kepada yang paling berhak, se g era setelah putusan dij a tuhkan jika t erpidana telah memen u hi isi amar p utusan.

63. Pasal 216 Ketentuan dalam Pasal 210 tetap b e rlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. BAB X VI PEMERI K S AAN DI SI D ANG PE N GADILAN Bagian Ketujuh Pelbagai Ketentuan Pasal 217 (1) Hakim ketua sidang mem i mpin pemeriksaan dan memel i hara tata tertib di persi d angan. (2)Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua si d ang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan de n gan segera dan cermat. Pasal 218 (1) Dalam r u ang sidang siapapun w ajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. (2)Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak s e suai dengan martabat pengadilan d a n tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peri n gatan dari h akim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di k e luarkan dari ruang sida n g. (3) Dalam h al pelangga r an tata tertib sebagaimana dimaks u d dalam ay a t (2) bersifat suatu tindak pida n a, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan pe n untutan ter h adap pelak u nya. Pasal 219 (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, s e njata tajam, bahan pele d ak atau alat maupun benda yang dapat mem b ahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawa n ya wajib menitipkan di tempat y a ng khusus d isediakan u ntuk itu. (2) Tanpa surat perint a h, petugas keamanan pengadilan ka r ena tugas j a batannya dapat mengadakan penggele d ahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di r u ang sidang tid a k memb a wa senjata, ba h an atau alat maupun benda sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1) dan apabila ter d apat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan unt u k menitipkannya. (3). Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan r u ang sidang, maka petugas wajib menyerahk a n kembali b enda titipa n nya. (4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan unt u k dilak u kan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan at a s benda tersebut bersifat suatu tind a k pidana.

64. Pasal 220 (1) Tiada s e orang hakim pun diperk e nankan mengadili sua t u perkara yang ia sendiri berkepenti n gan, baik l a ngsung maupun tidak l a ngsung. (2) Dalam h al sebagaimana dimaksud dalam a y at (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehen d ak sendiri m aupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasih a t hukumnya. (3) Apabila ada keragu a n atau perbedaan pendapat mengenai hal seb a gaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pejabat penga d ilan yang berwenang y a ng menetapkannya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di at a s berlaku j u ga bagi penuntut umum. Pasal 221 Bila dipand a ng perlu hakim di sidang atas kehe n daknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasih a t hukumnya dapat mem b eri penjelasan tentang h ukum yang berlaku. Pasal 222 (l) Siapa p u n yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari s e gala tuntut a n hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. (2) Dalam h al terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan da r i pembayaran biaya perkara berdasa r kan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dib e bankan pa d a negara. Pasal 223 (1) Jika hakim m e mberi perintah ke p ada seorang untuk mengucapkan s u mpah atau janji di luar sidang, hakim dapat m e nunda pemeriksaan perk a ra sampai pada hari sidang yang lain. (2) Dalam h al sumpah atau janji dil a kukan s eb a gaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera unt u k menghadiri pengucap a n sumpah atau janji te r s ebut dan membuat berita acar a nya. Pasal 224 Semua surat putusan p e ngadilan d i s i mpan dalam arsip peng a dilan yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak bol e h dipindahkan kecuali u ndang-undang nienent u k an lain. Pasal 225 (1) Panitera menyeleng g arakan buku daftar untuk semua perkara. (2) Dalam b uku daftar i t u dicatat n a ma dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal pe n erimaan perkara, tangg a l terdakwa mulai ditahan apabila ia ada dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara sin g kat, tanggal p enerimaan permintaan dan putusan banding

65. atau kasasi, tanggal pe r mohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi, dan lain hal ya n g erat hubungannya dengan proses perkara. Pasal 226 (1) Petikan surat putus a n pengadil a n diberikan kepada ter d akwa atau penasihat h u kumnya segera setelah putusan diucapkan. (2) Salinan surat putus a n pengadil a n diberikan kepada pe n untut umum dan penyidik, sedangkan kepada ter d akwa atau penasihat h u kumnya diberikan atas permintaan. (3) Salinan surat putus a n pengadil a n hanya boleh diberikan kepada or a ng lain den g an seizin ketua peng a dilan setel a h mempert i mbangkan kepentingan dan permintaan tersebu t . Pasal 227 (1) Semua j enis pemberitahuan atau panggilan o leh pihak y a ng berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan k e pada terdakwa, saksi a t au ahli dis a mpaikan selambat-lam b atnya tiga hari sebel u m tanggal hadir yang ditentukan, di t empat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. (2) Petugas yang melaksanakan p a nggilan tersebut harus b ertemu sendiri dan berbicara langsung d e ngan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal ser t a tandatan g an, baik ol e h petugas maupun orang yang dipanggil dan a pabila yang dipanggil ti d ak menandatangani maka petugas harus mencatat alasan n ya. (3) Dalam h al orang yang dipanggil t idak terdap a t di salah s a tu termpat sebagaimana dirnaksud d alam ayat ( 1 ), surat pa n ggilan dis a mpaikan m e lalui kep a la desa atau p ejabat dan jika di luar n egeri melalui perwakilan Republik In d onesia di t e mpat di ma n a orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih bel u m juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman k antor pejab a t yang men g eluarkan p a nggilan tersebut. Pasal 228 Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitu n gkan pada h ari berikutnya. Pasal 229 (1) Saksi a t au ahli yang teIah hadir memenuhi p anggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua ti n gkat pemeriksaan, ber h ak mendapat pengganti a n biaya me n urut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberita h ukan kepa d a saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dima k s ud dalam ayat (1). P asal 230

66. (1) Sidang pengadilan dilangsungk a n di gedung pengadilan dalam ruang sidang. (2) Dalam r u ang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat h ukum dan panitera mengenakan pakaian si d ang dan atribut masing-masing. (3) Ruang sidang seba g aimana dimaksud dal a m ayat (1) d i tata menurut ketentuan sebagai berikut: a. tempat meja dan kursi hakim terl e tak lebih t i n ggi dari tempat penuntut umum, ter d akwa, penasihat h ukum dan pengunjung; b. tempat panitera terlet a k di bel a ka n g sisi kanan tempat hakim ketua si d ang; c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan d epan tempat hakim; d. tempat terdakwa dan penasihat h ukum terletak di sisi kiri depan dari t empat hakim dan tempat terdakwa di se b elah kanan t empat penasihat huku m ; e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di d epan tempat hakim; f. tempat saksi atau a h li yang telah didengar terl e tak di bel a k ang kursi p e meriksaan; g. tempat pengunjung te r letak di b e l a kang tempat saksi yang t elah diden g ar; h. bendera Nasional di t empatkan di sebelah k a nan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja h a kim sedan g kan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim; i. tempat rohaniwan terletak di seb e lah kiri tempat panitera; j tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pen g enal; k. tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap p e rlu. (4) Apabila sidang pen g adilan dila n gsungkan diluar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin dis e su a i kan dengan ketentuan a y at (3) tersebut diatas. (5) Dalam h al ketentuan ayat (3) tidak mungkin d ipenuhi maka sekurang - kurangnya bendera nasional ha r us ada. Pasal 231 (1) Jenis, b e ntuk dan warna pakaian sidang serta atribut yang berhubungan dengan p erangkat kelengkap a n sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur d engan peraturan pemerintah. (2) Pengaturan lebih la n j ut tata tertib persidangan sebagaimana dimaks u d dalam pasal 217 ditetapkan d engan kepu t usan Menteri Kehakiman.

67. Pasal 232 (1) Sebelum sidang di m ulai, panite r a, penuntut umum, pen a sihat hukum dan pengu n jung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang. (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang si d ang semua yang hadir berdiri untuk menghormat. (3) Selama sidang berl a ngsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi h o rmat. BAB X VII UPA Y A H U KUM BIA S A Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding Pasal 233 (1) Permint a an banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke p engadilan tinggi oleh t erdakwa atau yang khusus diku a s akan untuk itu atau penun t ut umum. (2) Hanya p ermintaan banding seb a gaimana dim a ksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pe n gadilan ne g eri dalam waktu tujuh h ari sesudah putusan dij a tuhkan atau setelah putusan di b eritahukan kepada terdakwa yang tidak hadir se b agaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). (3) Tentang permintaan itu oleh pani t era dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh p emohon serta te m busannya diberikan kepada p e mohon yang bersangkut a n. (4) Dalam h al pemohon tidak dapat r nenghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera d e ngan disertai al a s annya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga di t ulis dalam daftar perk a ra pidana. (5) Dalam h al pengadil a n negeri menerima permintaan banding, baik y ang diajuk a n oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekalig u s , maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak y ang satu k e pada pihak yang lain. Pasal 234 (1) Apabila t enggang waktu sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkuta n , maka yang bersangku t an dianggap menenima putusan.

68. (2) Dalam h al sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta te r s ebut pada berkas perkara. Pasal 234 (1) Selama perkara ba n ding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut se w aktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan bandi n g dalam perkara itu tidak boleh diajukan l a gi. (2) Apabila perkara tel a h mulai diperiksa akan t etapi belum diputus se d angkan sementara itu pemohon mencabut pe r mintaan bandingnya, m a ka pemohon dibebani membayar bi a y a perkara yang telah dik e luarkan oleh pengadilan t inggi hingga saat penc a butannya. Pasal 236 (1) Selamb a t-lambatnya dalam waktu empat belas hari sej a k permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri d a n berkas pe r kara serta surat bukti kepada pe n gadilan tin g gi. (2) Selama tujuh hari s e belum pengiriman berkas perkara k e pada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi k e sempatan untuk mempel a jari berkas p erkara ters e but di peng a dilan negeri. (3) Dalam h al pemohon banding yang dengan jelas menyat a k an secara t ertulis bah w a ia akan mempelajari berkas tersebut di pen g adilan ting g i, maka kepadanya wajib diberi kes e mpatan untuk itu s e cepatnya tujuh hari setelah berkas p erkara diterima oleh pengadilan tin g gi, (4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sew a ktu-waktu meneliti keaslian b erkas perkar a nya yang s u dah ada di p engadilan tinggi. Pasal 237 Selama pengadilan tin g gi belum m u lai memeriksa suatu pe r kara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat m e nyerahkan memori ba n ding atau kontra memori banding kepada pe n gadilan tin g gi. Pasal 238 (1) Pemeriksaan dalam tingkat ban d ing dilak u k a n oleh pen g adilan ting g i dengan sekurang- kurangnya tiga orang hakim atas d a sar berkas p erkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita a c ara pemeriksaan dan p enyidik, berita acara p e meriksaan di sidang pengadilan negeri, bes e rta semua surat yang timbul di sid a ng yang berhubungan dengan perkara itu d an putusan pengadilan negeri. (2) Wewenang untuk menentukan p e nahanan beralih ke pe n gadilan tin g gi sejak saat diajukannya permintaan banding. (3) Dalam waktu tiga ha r i sejak me n erima berkas perkara b a nding dari p engadilan n egeri, pengadilan t inggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan a pakah terd a k wa perlu t e tap ditahan atau tidak, baik karena wew e nang jabat a nnya maup u n atas permintaan terdakwa.

69. (4) Jika dip a ndang perlu pengadilan t inggi mendengar sendiri keterangan t erdakwa atau saksi atau penun t ut umum d e ngan menjelaskan s e ca r a singkat d a lam surat panggilan ke p ada mereka tentang apa yang ingin dike t ahuinya. PasaI 239 (1) Ketentuan sebagaimana diatur d alam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi p e meriksaan perkara dal a m tingkat banding. (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud d alam Pasal 157 ayat (1) berlaku ju g a antara hakim dan atau panitera tingkat ban d ing, dengan hakim atau panitera tin g kat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. (3) Jika seo r ang hakim yang memut u s perkara d a lam tingkat pertama kemudian tekah menjadi hakim pada pengadilan t inggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding. Pasal 240 (1) Jika pe n gadilan tin g gi berpend a pat bahwa dalam pemer i ksaan tin g kat pertama ternyata ada kelalai a n dalam pénerapan huk u m acara atau kekeliruan atau ada yang kurang l e ngkap, maka pengadilan tinggi dengan sua t u keputusan dapat memerintahkan p engadilan n egeri untuk mem p erbaiki hal i t u atau pen g adilan ting g i melakuka n nya sendiri. (2) Jika perlu pengadil a n tinggi de n gan keputusan dapat membatalkan penetapan d a ri pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan t inggi dijat u h kan. Pasal 241 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud d alam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan t inggi memu t uskan, menguatkan at a u mengubah atau dalam hal membata l kan putusan pengadilan negeri, pen g adilan ting g i mengadakan putusan sendiri. (2) Dalam h al pembatalan tersebut t erjadi atas p utusan pen g adilan nege r i karena ia t i dak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pa d a Pasal 148. Pasal 242 Jika dalam pemeriksaan tingkat b a nding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan t inggi dalam putusannya memerinta h kan supaya terdakwa perlu tetap dit a han atau dibebaskan. Pasal 243 (1) Salinan surat putus a n pengadil a n tinggi beserta berkas perkara dal a m waktu tujuh hari setelah put u s an tersebut dijatuhkan, dikirim kep a da pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pert a ma.

70. (2) Isi surat putusan se t elah dicatat dalam buku register se g era diberita h ukan kepa d a terdakwa dan penunt u t umum oleh panitera p e ngadilan n e geri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dal a m salinan surat putusan pengadilan tinggi. (3) Ketentuan mengenai putusan pe n gadilan ne g eri sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putus a n pengadil a n tinggi. (4) Dalam h al terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri t e rsebut, panitera minta bantuan kepada pani t era pengad i lan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi sur a t putusan itu kepadanya. (5) Dalam h al terdakwa tidak diket a hui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi su r at putusan sebagaimana dimaksud d a lam ayat ( 2 ) disampaikan melalui kepala desa atau p ejabat atau melalui perwakilan Republik Indon e sia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum j u ga berhasil disampaik a n, terdakwa dipanggil d u a kali berturut-turut melalui d u a buah surat kabar yang terbit dalam daerah huk u m pengadilan negeri itu sendiri a t au daerah yang berdek a tan dengan daerah itu. BAB X VI UPA Y A H U KUM BIA S A Bagian Kedua Pemeriksaan Untuk K a sasi Pasal 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberik a n pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari p ada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi ke p ada Mahkamah Agung kecuali t er h adap putus a n bebas. Pasal 245 (1) Permoh o nan kasasi disampaik a n oleh pemohon kepada panitera pe n gadilan yang telah memutus p e rkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas h a ri sesudah p utusan pengadilan yang dimintakan kas a si itu diberita h ukan kepa d a terdakwa. (2) Permint a an tersebut oleh panite r a ditulis dal a m sebuah surat ketera n gan yang ditandatan g ani oleh pa n itera serta p emohon, dan dicatat dalam daftar y a ng dilampirkan pada berkas perkara. (3) Dalam h al pengadil a n negeri menerima pe r mohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekalig u s , maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak y ang satu k e pada pihak yang lain. Pasal 246

71. (1) Apabila t enggang waktu sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkuta n , maka yang bersangku t an dianggap menerima putusan. (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana d i maksud d alam ayat ( 1 ). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak unt u k itu gugur. (3) Dalam h al sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), ma k a panitera mencatat dan memb u at akta mengenai hal itu serta melekatkan akta t ersebut pa d a berkas pe r kara. Pasal 247 (1) Selama perkara pe r mohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi d ap a t dicabut s e waktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. (2) Jika pe n cabutan dil a kukan seb e lum berkas perkara diki r i m ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tid a k jadi dikiri m kan. (3) Apabila perkara tel a h mulai diperiksa akan t etapi belum diputus, se d angkan sementara itu pemohon mencabut pe r mohonan kasasinya, m a ka pemohon dibebani membayar bi a y a perkara yang telah dik e luarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pe n cabutannya. (4) Permoh o nan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pasal 248 (1) Pemoh o n kasasi wajib mengajukan mem o ri k asasi yang memuat al a s an permohonan kasasinya d an dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia m e mberikan surat tanda terima. (2) Dalam h al pemohon kasasi a dal a h terdakwa yang kurang memah a mi hukum, panitera pada waktu menerima perm o honan kas a si wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut d an untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud d alam Pasal 253 a y at (1) undang-undang ini. (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana d i maksud d alam ayat ( 1 ), pemohon terlambat menyerahk a n memori k a sasi maka h ak untuk mengajukan p e rmohonan kasasi gugur. (5) Ketentuan sebagaimana diatur d alam Pasal 246 ayat (3) berlaku ju g a untuk ayat (4) pasal ini. (6) Tembusan memori k asasi yang diajukan ol e h salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pih a k lainnya d a n pihak lain itu berhak mengajukan kontra mem o ri kasasi. (7) Dalam t e nggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera meny a mpa i kan tembusan kontra mem o ri kasasi ke p ada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

72. Pasal 249 (1) Dalam h al salah sa t u pihak ber p endapat masih ada s e suatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau ko n tra memori k asasi, kep a danya diberikati kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1). (2) Tamba h an sebagaimana dima k s ud dalam ayat ( 1 ) di atas diserahk a n kepada p a nitera pengadilan. (3) Selamb a t-lambatnya dalam waktu empat belas hari set e lah tenggang waktu ters e but dalam ayat (1), permohonan kasasi ters e b u t selengka p nya oleh panitera peng a dilan segera disampaik a n kepada Mahkamah Agung. Pasal 250 (1) Setelah panitera pe n gadilan ne g eri menerima memori d a n atau kont r a memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), Ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara ters e but ia seke t i ka mencatatnya dalam buku agenda s u rat, buku r e gister perka r a dan pada kartu penunjuk. (3) Buku register perkara tersebut p a da ayat (2) wajib dikerj a k an, ditutup dan ditanda t angani oleh panite r a pada seti a p hari kerja dan untuk diketahui dit a ndatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. (4) Dalam h al Ketua Mahkamah Agung berhal a ngan, maka penandatanganan dilakukan oleh WakiI Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalan g an maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agu n g ditunjuk h akim anggota yang tertua dalam jabatan. (5) Selanju t nya panitera Mahkamah Agung me n geluarkan surat bukti p e nerimaan y a ng aslinya dikirimkan kepada pani t era pengadilan negeri yang bersangkutan, seda n gkan kepa d a para pihak dikirimkan tembusannya. Pasal 251 (1) Ketentuan sebagaimana diatur d alam Pasal 157 berlaku juga bagi p e rneriksaan p erkara dalam tingkat kasasi. (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud d alam Pasal 157 ayat (1) berlaku ju g a antara hakim dan atau panitera tingkat k a s a si dengan h akim dan atau panitera t ingkat banding serta tingkat pert a ma. yang te l ah mengadili perkara yang sama. (3) Jika seo r ang hakim yang mengadili perkara d alam tingkat pertama atau tingkat b anding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pa d a Mahkam a h Agung, mereka dilar a ng bertindak s e bagai hakim atau panite r a untuk perkara yang sama dalam t i ngkat kas a si. Pasal 252

73. (1) Ketentuan sebagaimana diatur d alam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ju g a bagi pemeriksaan perkara d alam tingkat kasasi. (2) Apabila ada keragu a n atau perbedaan pendapat mengenai hal Seb a gaimana tersebut pada a y at (1), m a ka dalam ti n gkat kas a si: a. Ketua M a hkamah Agung karena jabatannya bertindak se b agai pejabat yang berw e nang menetapkan; b. dalam hal menyangk u t Ketua Ma h k amah Agung sendiri, y ang berwenang menetapkannya adalah sua t u panitia yang terdiri d a ri tiga orang yang dipilih oleh dan an t ar hakim anggota yang seorang di a ntaranya harus hakim anggota yang tertua dal a m jabatan. Pasal 253 (1) Pemeriksaan dalam tingkat k a s a si dil a kukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak seba g aimana dimaksud dal a m Pasal 244 dan Pasal 2 48 guna menentukan a. apakah b enar suatu p eraturan hukum tidak diterapkan at a u diterapkan tidak seba g aimana me s t inya; b. apakah b enar cara mengadili ti d a k dilaksanakan menurut ketentuan u ndang-undang; c. apakab b enar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (2) Pemeriksaan seba g aimana tersebut pada a y at (1) dilakukan deng a n sekurang - kurangnya tiga orang h akim atas d asar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, ya n g terdiri dari berita a c ara pemeriksaan dari penyidik, berita a c ara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang y ang berhubungan dengan perkara itu beserta p utusan pen g adilan tin g kat pertama dan atau ti n gkat terakhi r . (3) Jika dip a ndang perlu untuk kepe n tingan pemeriksaan s e b agaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri ke t erangan terdakwa atau saksi a t au p enuntut umum, den g an menjelaskan secara singkat d a l a m surat panggilan kep a da mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerinta h kan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar ke t erangan mereka, deng a n cara pemanggilan yang sama. (4) Wewenang untuk menentukan p e nahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak d iajukannya permohonan kasasi. (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak m enerima berkas perkara kasasi seb a gaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkam a h Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah t erdakwa perlu tetap d itahan atau t idak, baik k a rena wewe n ang jabata n nya maupun atas permintaan terdakwa. b. Dalam hal terdakwa t etap ditaha n , maka dalam waktu empat belas h a ri, sejak p e n etapan penahanan Mahkarnah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. Pasal 254

74. Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena t elah meme n uhi ketentuan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 245, Pasal 2 46 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 255 (1) Dalam h al suatu pu t usan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan a tau diterapkan t i dak sebaga i mana mest i nya, Mahk a mah Agung mengadili sendiri perka r a tersebut. (2) Dalam h al suatu pu t usan dibata l kan karena cara mengadili tid a k dil a ksanakan m enurut ketentuan u ndang-undang, Mahkamah Agung menetapkan d isertai petu n juk agar pe n gadilan yang m e mu t us perkara yang bersan g ku t an mem e riksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alas a n tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut di p eriksa oleh pengadilan setingkat y a ng lain. (3) Dalam h al suatu pu t usan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berw e nang mengadili perkara t ersebut, Mahkamah Agung menetapkan peng a dilan atau hakim lain mengadili perkara ters e but. Pasal 266 Jika Mahk a m ah Agung mengabulkan permohonan kasasi s e bagaimana dimaksud d alam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalk a n putusan p engadilan yang dimintakan kas a si d an dalam hal itu berl a ku ketentu a n Pasal 255. Pasal 257 Ketentuan sebagaimana diatur dal a m Pasal 226 dan Pasal 2 43 berlaku juga bagi pu t usan kasasi Mahkamah Agu n g, kecuali t e nggang wak t u tentang p engiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang m e mutus pada tingkat pert a ma dalam waktu tujuh hari. Pasal 258 Ketentuan sebagaimana tersebut p a da Pasal 2 4 4 sampal dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan p e ngadilan da l am lingkungan peradilan militer. BAB X VIII UPA Y A H U KUM L U A R BIASA Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum Pasal 259

75. (1) Demi kepentingan h ukum terhadap semua putusan yang telah mem p eroleh kek u atan hukum tetap dari penga d ilan lain sel a in daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi ol e h Jaksa Ag u ng. (2) Putusan kasasi demi kepenting a n hukum ti d ak boleh m e rugikan pih a k yang ber k epentingan. Pasal 260 (1) Permoh o nan kasasi demi kepentingan huk u m disampaikan secara t ertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui pani t e ra pengadil a n yang telah memutus p erkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang m e muat alasan permintaan itu. (2) Salinan risalah se b a gaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panite r a segera disampaikan kepada pih a k yang berkepentingan. (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Pasal 261 (1) Salinan putusan kasasi demi k e pentingan h ukum oleh Mahkamah Agung dis a mpaikan kepada Jaksa Agung dan kepada p engadilan yang bersan g kutan deng a n disertai b e rkas perkara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini. Pasal 262 Ketentuan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 259, Pasal 2 60, dan Pasal 261 berl a ku bagi acara permohonan kasasi demi k e pentingan h ukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. BAB X VIII UPA Y A H U KUM L U A R BIASA Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempu n y a i Kekuatan Hukum Tetap Pasal 263 (1) Terhadap putusan p engadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan be b as atau lep a s dari seg a la tuntutan h ukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke p ada Mahkamah Agung. (2) Permint a an peninja u an kembali dilakukan a t as dasar:

76. a. apabila t e rdapat kea d aan baru yang menimb u lkan dugaan kuat, bahwa jika k e ad a an itu sudah dike t ahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan b erupa putusan bebas atau putus a n lepas dari segala tunt u tan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu d iterapkan k e tentuan pid a na yang lebih ringan; b. apabila d alam pelbagai putusan t erdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbuk t i , akan tetapi hal a t au keadaan sebagai dasar dan alas a n putusan yang dinyatakan telah te r bukti itu, ternyata telah bertentangan satu d e ngan yang lain; c. apabila p utusan itu d engan jelas memperliha t kan suatu kekhiIafan h a kim atau s u atu kekeliruan y ang nyata. (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pa d a ayat (2) terhadap sua t u putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan h ukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan i t u suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti o leh suatu pemidanaan. Pasal 264 (1) Permint a an peninja u an kembali oleh pemohon sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepa d a panitera p engadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan meny e butkan sec a ra jelas al a s annya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali. (3) Permint a an peninja u an kembali t idak dibat a s i dengan su a tu jangka w aktu. (4) Dalam h al pemohon peninjauan kembali adalah terpida n a yang kurang memah a mi hukum, panitera pa d a waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia m engajukan p ermintaan tersebut dan u ntuk itu panitera memb u atkan surat permintaan peninjauan kembali. (5) Ketua pengadilan s e gera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catat a n penjelas a n. Pasal 265 (1) Ketua pengadilan se t elah menerima permint a an peninja u an kembali sebagaimana dimaksud d alam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memer i ksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu unt u k memeriksa apakah pe r mintaan peninjauan kembali tersebut meme n uhi alasan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 263 ayat (2). (2) Dalam p emeriksaan sebagaimana tersebut p ada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaik a n pendapat n y a. (3) Atas pemeriksaan tersebut dib u at berita ac a ra pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaks a , pemohon dan panitera dan berdas a rkan berita a cara itu dib u at berita ac a ra pendapat yang ditandat a ngani oleh h akim dan panitera.

77. (4) Ketua pengadilan s e gera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita a c ara pemeriksaan dan b erita acara p endapat ke p ada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan k e pada pemohon dan jaksa. (5) Dalam h al suatu pe r kara yang dimintakan peninjauan k e mbali adalah putusan p engadilan banding, maka tembusan surat pen g antar terse b ut harus dil a mpiri temb u s an berita a c ara pemeriksaan serta beri t a acara pe n dapat dan disampaikan kepada pe n gadilan ba n ding yang bersangkut a n. Pasal 266 (1) Dalam h al permintaan peninjau a n kembali tidak meme n uhi ketentu a n sebagaimana tersebut pa d a Pasal 263 ayat (2), M a hkamah Agung menya t akan bahwa permintaan peninjauan kembali tid a k dapat dite r ima dengan disertai d a sar alasannya (2) Dalam h al Mahkam a h Agung berpendapat b a hwa permin t aan peninj a uan kembali dapat diterima untuk diperiks a , berlaku ke t entuan seb a gai berikut: a. apabila Mahkamah Agung tidak membenar k an alasan p emohon, M a hkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu t etap berlaku disertai d a sar pertimbangannya; b. apabila Mahkarnah Agung mem b enarkan al a s an pemohon, Mahkam a h Agung m e mbatalkan putusan yang dimintak a n peninjau a n kembali i t u dan menjatuhkan put u s an yang dapat berupa: 1. putusan b ebas; 2. putusan lepas dari s e gala tuntut a n hukum; 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penun t ut umum; 4. putusan d engan menerapkan ket e ntuan pida n a yang lebih ringan. (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan penin j auan kembali tidak b oleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan d a lam putusan semula. Pasal 267 (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang pen i njauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah put u s an tersebut dijatuhkan, dikirim kep a da pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putus a n Mahkam a h Agung m e ngenai peninjauan kembali. Pasal 268 (1) Permint a an peninja u an kembali atas suatu p utusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksa n aan dari pu t usan terse b ut.

78. (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah dit e rima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tid a knya peninjauan kembali tersebut disera h k an kepada kehendak a hli warisnya. (3) Permint a an peninja u an kembali atas suatu p utusan hanya dapat dil a kukan satu kali s a ja. PasaI 269 Ketentuan sebagaimana tersebut p a da Pasal 2 6 3 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap p utusan pen g adilan dal a m lingkungan peradilan militer. BAB X I X PELA K SA N AAN P UT U SAN P E N G ADILAN Pasal 270 Pelaksana a n putusan p engadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaks a , yang untuk i t u panitera mengrimkan salinan surat putusan ke p adanya. Pasal 271 Dalam hal pidana mati pelaksanaa n nya dilakuk a n tidak di m uka umum d an menurut ketentuan undang-undang. Pasal 272 Jika terpi d a na dipidana penjara atau kurungan d an kemudian dijatuhi p i dana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan te r dahulu, maka pidana itu dijalankan b erturut- turut dimulai dengan pi d ana yang dijatuhkan lebih dahulu. Pasal 273 (1) Jika put u s an pengadilan menjatuhkan pidana denda, ke p ada terpida n a diberikan jangka waktu satu bulan untuk memb a y ar d enda terse b ut kecuali d alam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seke t i ka dilunasi. (2) Dalam h al terdapat a lasan kuat, jangka wak t u sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanja n g untuk paling lama satu bulan. (3) Jika put u s an pengadilan juga menetapkan b a hwa barang bukti dirampas untuk n e gara, selain pen g ecualian s e bagaimana tersebut pa d a Pasal 46, jaksa menguasakan be n da tersebut kepada kan t or lelang n e gara dan dalam waktu tiga bulan un t uk dijual lel a ng, yang hasilnya dimasukkan ke kas ne g ara untuk d a n atas nama jaksa.

79. (4) Jangka waktu seb a gaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk p aling lama satu bulan. Pasal 274 Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dima k s ud dalam Pasal 99, maka pelaks a naannya dilakukan menurut tataca r a putusan p erdata. Pasal 275 Apabila lebih dari satu o rang dipida n a dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian s e bagaimana dimaksud d alam pasal 274 dibeba n kan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Pasal 276 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksana a nnya dilakukan dengan pengawasan serta pen g amatan ya n g sungguh-sungguh dan menurut ketentuan und a ng- undang. BAB X X PE N GAW A SAN D AN P ENGAMA T AN PE L A K SAN A AN P UTUS A N P ENGADIL A N Pasal 277 (1) Pada setiap pengadilan harus a d a hakim yang diberi tug a s khus u s u n tuk memba n tu ketua dalam mel a kukan pen g awasan dan pengamatan terhadap putusan pe n gadilan yang menjatuhkan pidana pe r ampasan kemerdekaan. (2) Hakim sebagaimana dimaksud d alam ayat ( 1 ) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk ol e h ketua petig a dilan untuk paling lama dua tahun. Pasal 278 Jaksa men g irimkan tembusan berita acara pelaksanaan put u s an pengadilan yang ditandatan g ani olehnya, kepala le m baga pemasyarakatan dan terpidana kepada pe n gadilan yang m e mu t us perkara p ada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan peng a matan. Pasal 279 Register p e ngawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatan g ani oleh pa n itera pada setiap hari k e rja dan unt u k diketah u i ditandatan g ani juga ol e h hakim se b agaimana dimaksud dalam Pasal 277. Pasal 280

80. (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa .putusan pengadilan dilaksa n akan seba g aimana me s tinya. (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk b a han penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi p e midanaan, yang diperol e h dari peril a ku narapid a na atau pembinaan lembaga pemasyaraka t an serta pe n garuh timbal-balik terha d ap narapid a na selama menjalani pidananya. (3) Pengamatan sebag a imana dim a ksud dalam ayat (2) tetap dilaksa n akan setelah t erpidana selesai menjalani pidan a nya. (4) Pengawas dan pen g amatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku p u la bagi pemidanaan bersyarat. Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala l e mbaga pemasyarakatan meny a mpa i kan informasi secara b e rkala atau sewaktu-waktu tentang p e rilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. PasaI 282 Jika dipa n d ang perlu d e mi penday a gunaan pengamatan, hakim pengawas dan pen g amat dapat mem b icarakan d e ngan kepala lembaga pemasyaraka t an tentang cara pembinaan narapidana t ertentu. Pasal 283 Hasil peng a wasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua peng a dilan secara berkala. BAB X XI KETEN T U A N PE R ALI H AN Pasal 284 (1) Terhadap perkara yang ada seb e lum undang-undang ini d iundangkan, sejauh mungkin diberlakuk a n ketentuan undang-undang ini. (2) Dalam waktu dua ta h un setelah u ndang undang ini diun d angkan maka terhadap semua perkara dib e rlakukan ke t entuan und a ng undang ini, dengan p engecualian untuk sementara mengenai ketentuan k h usus a c ara pidana seb a gaimana tersebut pada undang-undang tertent u , sampai ada perubahan dan atau di n y atakan tidak berlaku l a gi.

81. BAB X XII KETEN T U A N PE N UT U P Pasal 285 Undang-undang ini dis e but Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 286 Undang-undang ini mulai berlaku p a da tanggal d iundangkan. Agar supaya setiap or a ng mengetahuinya, m e merintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I ndonesia. Disahkan di Jakarta pada tangg a l 31 Desember 1981 PRES I DEN REPUBLIK I NDONES I A, SO E HAR T O Diundangk a n di Jakarta pada tangg a l 31 Desember 1981 MEN T ERI/ S EKRET A R I S NEGARA REPUBLIK I NDONES I A SUD H A R MO N O ,SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK I N DONESIA T AHUN 1981 NOMOR 76