Kuliah 1- Kuliah Pendahuluan (1).pptxaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

1. MK- Peraturan Perundang-undangan dalam Perlindungan Tanaman Dosen : Abdul Munif Ruly Anwar R Yayi Munara Kusumah

2. Ruang Lingkup Kajian bersifat multidisiplin, mempelajari keterkaitan antara isu-isu pertanian khususnya bidang perlindungan tanaman dengan dimensi-dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat , serta terkait kebijakan publik di bidang perlindungan tanaman dalam lingkup usahatani, wilayah, nasional dan internasional Tercakup di dalamnya hal-hal yang mendasari kebijakan, yakni sumberdaya alam, sumber d aya manusia, infrastruktur dan kelembagaan

3. Tujuan Memberikan pemahaman umum kepada mahasiswa tentang hubungan hukum dan kebijakan perlindungan tanaman dengan dimensi-dimensi sosial, ekonomi dan biofisik lingkungan terkait: (a) isu-isu pembangunan pertanian, dan (b) Kebijakan dan sistem kelembagaan perlindungan tanaman . Membangun sikap kritis, berpikir holistik dan konseptual mahasiswa dalam menyikapi isu dan kebijakan pembangunan pertanian , khususnya bidang perlindungan tanaman

4. Ciri Ilmu Kebijakan dan politik pertanian Memahami landasan filosofis, konsep dan proses kebijakan publik pertanian Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan Pendekatan Multidisiplin (ekonomi, sosial dan lingkungan) Semangat pembaruan Keberimbangan perspektif jangka pendek dan panjang Penghargaan pada nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip pembangunan universal (global)

5. Isu-isu dan tantangan bidang Perlindungan Tanaman

6. PERMASALAHAN OPT SEMAKIN KOMPLEKS: Pengembangan dan perluasan lahan Peningkatan usaha diversifikasi Peningkatan intensifikasi berpengaruh terhadap ekologi mikro Penanaman satu jenis varietas secara terus-menerus Pemupukan tidak berimbang (nitrogen berlebihan ) ----- lebih rentan terhadap serangan OPT Agriekosistem yang semakin lemah dan fragile Ketergantungan pada pestisida , menyebabkan resistensi , resurjensi , peledakan OPT Perubahan iklim Perdagangan produk pertanian

7. MASALAH PERLINDUNGAN TANAMAN DI INDONESIA Perubahan dan dinamika ekosistem dan perilaku / kebiasaan manusia Kelembagaan dan KOORDINASI kelembagaan di pusat dan daerah masih LEMAH Kuantitas dan kualitas SDM termasuk PETANI sangat rendah Sarana dan prasarana kerja ( termasuk laboratorium penguji ) sangat terbatas Peneliti dan kegiatan penelitian pendukung yang relevan sangat kurang Dana OPERASIONAL sangat terbatas Pengertian , kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap PERLINTAN masih sangat rendah Kebijakan otonomi daerah

8. Tantangan bidang Perlindungan Tanaman Mendorong peningkatan kuantitas dan mutu produk Mempertahankan produktivitas pertanian pada taraf tinggi Meningkatkan kontinuitas produk , antara lain menjamin keberhasilan penanaman Mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga harga lebih dapat bersaing Meningkatkan keamanan produk dan menurunkan kandungan residu cemaran berbahaya ( pestisida dan logam berat ) pada produk pangan Meningkatkan kepercayaan pasar domestik dan global terhadap produk pertanian Indonesia

9. 7. Mendorong peningkatan kualitas manajemen usaha , kemandirian dan volume usaha 8. Pembagian kerja atau manajemen kerja dapat dilakukan dengan dengan baik sehingga tercipta manajemen usaha yang berkualitas . 9. Memberdayakan dan memandirikan petani sebagai pengelola usaha tani yang profesional dan berorientasi pasar serta selera konsumen 10. Meningkatkan kemampuan kelompok tani menjadi unit pembelajaran , unit produksi dan unit pemasaran 11. Meningkatkan kesadaran dan komitmen petani terhadap pelestarian lingkungan hidup lokal , nasional , dan global 12. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi khas lokasi , memanfaatkan sumberdaya lokal , berwawasan lingkungan dan berdaya saing

10. 10 18-Aug-2021 Add a footer RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN KOMPETENSI SDM PRODUK KELEMBAGAAN TINDAKAN PEMANTAUAN TINDAKAN PENGAMATAN TINDAKAN PENGENDALIAN ADAPTASI MITIGASI BPTPH BRIGADE PERLINDUNGAN LABORATORIUM PENGAMATAN LABORATORIUM PENGUJIAN REGU PERLINDUNGAN POS PELAYANAN AGENS HAYATI KLINIK TANAMAN POPT/PMHP/PETANI PENGAMAT REGULASI

11. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Permentan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terdapat Balai Perlindungan / Proteksi TPH di 32 Provinsi dengan Laboratorium Terdapat POPT, PMHP, Regu Perlindungan , PPAH, dan Klinik Pertanian KEWENANGAN Permentan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim IKLIM UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman PP Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/ Kpts /- OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT ANALISA BEBAN KERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN pangan , horti dan perkebunan JAMINAN PRODUK SEGAR CUKUP DAN SEHAT Penanganan Dampak Perubahan Iklim adalah upaya untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim terhadap sektor Pertanian . Dampak Perubahan Iklim adalah meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir , tanah longsor , kekeringan , angin topan , serangan OPT, dan / atau wabah Penyakit Hewan Menular . Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi , kepastian usaha , risiko harga , kegagalan panen , praktik ekonomi biaya tinggi , dan perubahan iklim . Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan , penyuluhan dan pendampingan , pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian , konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian , kemudahan akses ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi , serta penguatan Kelembagaan Petani . Daya adaptasi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dari perubahan iklim ( termasuk di dalamnya variabilitas iklim dan variabilitas ekstrem ) dengan cara mengurangi kerusakan yang ditimbulkan , mengambil manfaat atau mengatasi perubahan dengan segala akibatnya . Mitigasi ; adalah usaha menekan penyebab perubahan iklim , seperti gas rumah kaca dan lainnya agar resiko terjadinya perubahan iklim dapat diminimalisir atau dicegah .

12. Minggu ke- Pokok Pembahasan/ Materi ajar Waktu belajar Dosen 1 Pendahuluan (isu-isu, permasalahan dan tantangan perlindungan tanaman) 100 menit Abdul Munif 2 Kebijakan perlindungan tanaman dalam pembangunan Pertanian 100 menit Abdul Munif 3 Hukum hukum Pertanian 100 menit Abdul Munif 4 Sejarah lahirnya Pengendalian hama terpadu (PHT) di Indonesia dan Inpres No 3 Tahun 1989 100 menit Ruly Anwar 5 Visi dan Misi UU No 2 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya tanaman, UU No 22/2019 tentang dan PP No 5 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman 100 menit Abdul Munif 6 Visi, misi dan makna UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP No 14 Tahun 2002 tentang karantina Tumbuhan 100 menit R Yayi Munara Kusumah   7 Perjanjian Sanitary and phytosanitary, Perdagangan dunia dan implikasinya bagi Indonesia 100 menit Abdul Munif 8 Ujian Tengah semester     9 Peraturan perundangan terkait pestisida 100 menit Ruly Anwar 10 Undang-undang no 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan   100 menit R Yayi Munara Kusumah 11 Kelembagaan Pertanian bidang Perlindungan tanaman 100 menit Ruly Anwar 12 Keamanan hayati dan keamanan pangan produk pertanian hasil rekayasa genetika dan UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya   100 menit R Yayi Munara Kusumah 13 Kebijakan Pemasukan dan pelepasan agens hayati dan Undang-undang No 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartegena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological 100 menit Ruly Anwar 14 Kebijakan dan perbandingan Perlindungan tanaman di berbagai negara 100 menit Abdul Munif 15 Presentasi dan diskusi tugas 100 menit Abdul Munif, 16 Ujian Akhir Semester