MATERI-1 vPENYUfdssaadswerftiuytrdsSUNAN dENJAdd OPD.pptx

renjav

1. PENYUSUNAN RENJA OPD

2. 3 “ Tidak ada bangsa yang miskin , yang ada adalah bangsa yang unmanaged” (Peter Drucker) NS

3. Sistem Manajemen Pembangunan

4. Siklus Manajemen Pembangunan

5. KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH PERENCANAAN DAERAH PERENCANAAN OPD PENGANGGARAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (NASIONAL DAN DAERAH ) (MENURUT UU 25 TAHUN 2004 DAN TURUNAN PP 40/2006 SERTA PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017) RPJPN RENSTRA OPD RPJPD RENJA OPD RPJMD RKPD Catatan : *) Dikoordinasikan BAPPEDA namun produknya menjadi Produk Daerah Pedoman Pedoman Dijabarkan Dijabarkan Berpedoman Disusun Berdasarkan Pedoman RPJMN Berpedoman RKA/DPA OPD Pedoman

6. PRINSIP PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan Pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; mengintegrasikan rencana tata ruang , Pola Ruang , KLHS dan rencana pembangunan Nasional ; serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Pemda , sesuai dinamika perkembangan global, nasional dan daerah .

7. Pendekatan Perencanaan dan Penganggaraan Berbasis Kinerja Penganggaran terpadu , Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan menyatu , tidak dipisah sebagaimana sebelumnya 2. Kerangka pengeluaran jangka menengah , rencana anggaran terdiri dari : Anggaran untuk tahun yang direncanakan Prakiraan anggaran untuk tahun berikutnya 3. Penganggaran berbasis kinerja , Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatn / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran / hasil tersebut ; Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian kinerja , indikator kinerja , analisis standar biaya , standar satuan harga , dan standar pelayanan minimum

8. SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Input Output Outcome impact Benefit Visi Misi Tujuan Program Kegiatan Anggaran Kepatuhan (Keuangan) Kinerja ( Efektif , Efisien dan Ekonomis ) PERENCANAAN RPJM-RKP/ Renstra-Renja PENGANGGARAN RAPBN-D/ RKA-D I PA /DPA Input Output Outcome impact Benefit TERCAPAI ATAU TIDAK KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TERJADI ATAU TIDAK PENYIMPANGAN KEUANGAN PEMERIKSAAN/PENIALAIN KINERJA PEMERIKSAAN KEUANGAN

9. IMPACT Sinergi RPJMN /D – Renstra K/L /OPD 10 ABK AT KPJM INPUT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTCOME OUTCOME OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME OUTPUT INPUT OUTCOME OUTPUT INPUT OUTCOME Renstra K/L /OPD R PJMN /D ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA

10. Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan

11. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh / dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT Kegiatan dan sumberdaya / dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh menggambarkan aspek makro tujuan secara sektoral, regional maupun nasional. PERAN PEMDA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN INDIKATOR KINERJA Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat

12. KINERJA PEM BANGUNAN DAERAH DAN OPD DAMPAK (perubahan) HASIL (pencapaian) KINERJA KELUARAN (KEGIATAN) INPUT (ANGGARAN) TERJADI PERUBAHAN ( TUJUAN DAERAH ) ADA YANG DICAPAI (OLEH OPD ) ADA YANG DIKERJAKAN (SESUAI TUPOKSI OPD ) ADA ANGGARAN (SESUAI RAPBD ) SINKRON ANTARA CAPAIAN DAERAH DAN OPD

13. KEGAGALAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN OPD DAMPAK (perubahan) HASIL (pencapaian) KINERJA KELUARAN (KEGIATAN) INPUT (ANGGARAN) TIDAK TERJADI PERUBAHAN (UNTUK PEMERINTAH DAERAH ) TIDAK TER CAPAI KINERJA PELAYANAN (OLEH OPD ) DILAKSANAKAN SELURUH KEGIATAN (SESUAI TUPOKSI OPD ) TERSEDIA ANGGARAN (SESUAI RAPBD ) Catatan : Kegagalan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terjadi in efektifitas , in efeisien dan in ekonomis sehingga tidak dapat mewujudkan masyarakat adil , makmur dan sejahtera sesuai tujuan pembangunan Daerah

14. PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017 PP No 12 TAHUN 2019 PP No. 90 TAHUN 2019

15. Bab VII Bab VI

16. BAB VI RENSTRA (CONTOH)

17. BAB VII RPJMD BAB V RPJMD

18. TEKNIK PENYUSUNAN RENJA OPD

19. BAB I

20. BAB II

21. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Analisis Kinerja Pelayanan OPD Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

22. 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD Evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan–kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

23. Lanjutan … Sebagaimana tabel 2.1 bahwa dari program/ kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan oleh Dinas XXXX Kabupaten XXXXXX sampai akhir Desember 2022, semua program/ kegiatan yang dilaksanakan sudah / ( belum ) memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/ kegiatan dapat berjalan /( belum berjalan ) dengan ( tidak ) baik sesuai rencana .

24. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Pada tahun 2021 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten XXX dapat disimpulkan sebagai berikut : Pencapaian sasaran strategis OPD dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran . Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, diuraikan sebagai berikut Capaian Indikator 1, permasalahan dan solusi Capaian Indikator 2, permasalaha dan solusi dst

25. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu - isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten XXXX pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah yang sedang berkembang . Adapun Isu-isu tersebut antara lain : 1 ). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan , seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum , kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang , dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan

26. 2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar , Prosedur , dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang . Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan , evaluasi , dan pelaporan , belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus , dimana pada saat ini , pengawasan khusus dianalogikan / difungsikan sebagai penyelidikan / pengumpulan bahan dan keterangan ( pulbaket ) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Disamping itu pedoman-pedoman perizinan , insentif dan disinsentif , serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan . Dalam proses penyusunan tersebut , diupayakan kaidah - kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak , oleh karena itu kaidah / norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda - beda . 3). Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang . Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik , diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat . 4). Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian .

27. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan , serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja . Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu misalnya adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan .

28. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran yang direncanakan ( 2023 ) . Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku ( stakeholder ) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran yang direncanakan ( 2023 ) .

29. Lanjutan … Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik R KPD , tema dan prioritas pembangunan tahun yang direncanakan ( 2023 ) serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada R KPD . Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan tahun yang direncanakan (2023) dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik R KPD , batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

30. Lanjutan … Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan daerah .

31. BAB III

32. BAB IV

33. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD Tahun yang direncanakan diperlukan rumusan program/ kegiatan . Rumusan program/ kegiatan Rencana Kerja OPD Tahun yang direncanakan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain: 1) Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang XXXX; 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang XXXX dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten XXXXX Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas XXXXX Kabupaten XXXX Tahun 2023; 3) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan ;

34. Lanjutan … Secara garis besar rumusan program/ kegiatan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas XXXX Kabupaten XXXXX Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1) Program/ kegiatan pada Rencana Kerja ( Renja ) Dinas XXXX Kabupaten XXXXX Tahun 2023 merupakan program/ kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan . 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program di Dinas Kesehatan; 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 sebanyak 12 kegiatan di Dinas kesehatan 4) Jumlah kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2023 secara total sebesar Rp. …………………….,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten XXXXXX Program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 5

35. BAB V

36. BAB V PENUTUP

37. TERIMA KASIH