Materi 2 Tata Kelola Keuangan SPPI Revisi 2 Juni.pptx

Materi

1. PELATIHAN MANAJERIAL BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA www.bpkp.go.id YUK MULAI!!! SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN INDONESIA BATCH 3 2025

2. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami garis besar tata kelola keuangan negara yang baik sesuai proses pengelolaan keuangan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, mekanisme bantuan pemerintah, dan pelaporan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ‹#›

3. Keuangan Negara Siklus Keuangan Negara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan APBN Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Mekanisme Bantuan Pemerintah Pelaporan dan Pemeriksaan Proses Pengelolaan Keuangan APBN ‹#› Outline

4. ‹#› Sesi 2: Proses Pengelolaan Keuangan APBN Perencanaan dan Penganggaran APBN

5. Yuk…kita cermati bareng berita ini! diskusikan…

6. Pengertian Perencanaan berkaitan dengan pemikiran dan penentuan tujuan, sasaran, strategi, dan tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi dalam periode tertentu. Penganggaran merupakan proses penetapan alokasi dana atau sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan . Penganggaran merupakan perencanaan jangka pendek (dalam kurun waktu satu tahun) yang dituangkan dalam APBN/D ‹#› Perencanaan dan Penganggaran

7. memberikan panduan dalam mengalokasikan sumber daya organisasi dengan cara yang efektif dan efisien; memungkinkan organisasi untuk mengontrol pengeluaran dan melacak kinerja keuangan serta mengurangi risiko keuangan; memungkinkan organisasi untuk memperkirakan hasil yang mungkin dicapai dari pengeluaran tertentu; menyediakan dasar untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik; dan memastikan bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. ‹#› Tujuan Perencanaan dan Penganggaran

8. ‹#› Dokumen Perencanaan

9. ‹#› Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran RENJA : Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Struktur: Visi dan Misi Sasaran Strategis (indikator kinerja) Program & Kegiatan (indikator kinerja) KRO & RO (indikator kinerja) Lokasi Komponen (tahapan) KRISNA RKA-KL : Dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing K/L, yang disusun menurut Bagian Anggaran K/L Struktur: Program, Kegiatan, KRO, RO, Komponen, Subkomponen, Akun, Detail SAKTI

10. FUNGSI PENJELASAN Otorisasi Anggaran merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan Perencanaan Anggaran merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan Pengawasan Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Distribusi Anggaran harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Alokasi Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Stabilisasi Anggaran harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. “merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran , mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember”. ‹#› Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

11. ‹#› Siklus Penyusunan APBN

12. MENURUT FUNGSI MENURUT JENIS BELANJA 1) pelayanan umum, 2) pertahanan, 3) ketertiban dan keamanan, 4) ekonomi, 5) p erlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 8) pariwisata, 9) agama, 10)pendidikan, dan 11) perlindungan sosial. 1) belanja pegawai, 2) belanja barang dan jasa, 3) belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain -lain. ‹#› Sumber: PMK Nomor 107 Tahun 2024 Klasifikasi APBN

13. 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 511628 Belanja Uang Makan PPPK 511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 512211 Belanja Uang Lembur 512212 Belanja Uang Lembur PPPK 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja) 512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK 51 Belanja Pegawai 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan 522141 Belanja Sewa 522151 Belanja Jasa Profesi 522191 Belanja Jasa Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523113 Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan 52 Belanja Barang 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 534131 Belanja Modal Jaringan 536111 Belanja Modal Lainnya 53 Belanja Modal Contoh akun belanja

14. ‹#› Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran. Standar Biaya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Standar Biaya berlaku untuk seluruh penyusunan perhitungan biaya yang dananya bersumber dari: a. Rupiah Murni (RM); b. PNBP; c. PNBP Satker BLU; d. SBSN; atau e. Pinjaman/Hibah, kecuali diatur tersendiri dalam naskah perjanjian pinjaman/Hibah. PA/KPA bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan, kebenaran formil dan materiil Standar Biaya. Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya, dilakukan oleh APIP K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Kementerian/Lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Biaya sesuai dengan kewenangannya Standar Biaya

15. STANDAR STRUKTUR BIAYA 01. STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 02. STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) 03. ‹#› Standar Biaya

16. Standar Struktur Biaya adalah batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam 1 (satu) Keluaran . SSB merupakan batasan besaran atau persentase komposisi biaya, yang terdiri atas: a. biaya utama , merupakan biaya yang berpengaruh secara langsung terhadap Keluaran; dan b. biaya pendukung , biaya yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap Keluaran. Berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Contoh Standar Struktur Biaya pada Pembangunan sebuah Bangunan Persentase Biaya untuk Material misal 60%, Tenaga Kerja misal 25%, Operasional misal 15%, dll. ‹#› Standar Struktur Biaya

17. SBM merupakan standar biaya yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu Keluaran. (dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun) Pengertian Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui , dan Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/ atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar Fungsi untuk TA 2025 menggunakan: PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang SBM TA 2025 ‹#› Standar Biaya Masukan

18. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, UKPBJ, Pengelola PNBP, Pengelola SAI, Pengurus/Penyimpan BMN Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara, Penyelenggaraan Pendidikan/Akademik Uang Harian Perjalanan Dinas, Penginapan Perjalanan Dinas, Sewa Kendaraan , Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor Uang Makan bagi ASN dan TNI/Polri, Uang Lembur dan Makan Lembur Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Pakaian Dinas ‹#› SBM yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi

19. Contoh perhitungan: Suatu instansi di Lampung membutuhkan kendaraan minibus untuk operasional/ layanan kantor, maka anggaran sewa kendaraan yang dibutuhkan selama setahun sebesar: Rp5.850.000,00 x 12 bulan = Rp70.200.000,00 ‹#›

20. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas, Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor, Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Honorarium Narasumber Pakar/ Praktisi/ Profesional Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan, Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Biaya Sewa Gedung Pertemuan ‹#› SBM yang berfungsi sebagai Estimasi

21. Contoh Perhitungan: Jumlah pegawai pada Kantor instansi Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 150 orang, maka jumlah anggaran keperluan sehari-hari perkantoran untuk satker tersebut sebesar: 150 orang x Rp1.510.000,00 = Rp226.500.000,00 ‹#›

22. SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output) Pengertian batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga; referensi penyusunan prakiraan maju; bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga; dan referensi penyusunan SBK untuk keluaran (output)/sub keluaran (sub output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda. Fungsi Lampiran 1 PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang SBK TA 2025 ‹#› Standar Biaya Keluaran

23. SBK layanan perencanaan dan penganggaran; SBK layanan pelatihan; SBK layanan audit internal; SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga); SBK layanan pemantauan dan evaluasi; SBK riset dan inovasi; SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga; SBK Peraturan Presiden; SBK Peraturan Pemerintah; SBK rancangan Undang-Undang; SBK peraturan lainnya; SBK sosialisasi; SBK layanan hubungan masyarakat dan informasi; SBK layanan bantuan hukum; SBK layanan barang milik negara; SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural; SBK layanan manajemen kinerja; SBK layanan manajemen keuangan; dan SBK layanan manajemen sumber daya manusia ‹#› Sumber: PMK Nomor 92 Tahun 2024 pasal 2 SBK Umum

24. Contoh SBK ‹#› Sumber: Lamp 1 PMK Nomor 92 Tahun 2024

25. SBKK merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang berlaku pada satu kementerian/lembaga tertentu Pengertian bersifat berulang, memiliki jenis dan satuan yang jelas dan terukur, dan memiliki komponen/tahapan yang jelas Kriteria Lampiran 2 PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang SBK TA 2025 ‹#› SBK Khusus

26. Contoh SBKK ‹#›

27. Diskusi Jelaskan Perbedaan antara SBM – SBK – SBKK yang Saudara pahami? ‹#›

28. ‹#› Sesi 2: Proses Pengelolaan Keuangan APBN Pelaksanaan dan Penatausahaan

29. Yuk…kita cermati bareng berita ini! diskusikan… ‹#›

30. Mekanisme Pelaksanaan Pendapatan Mekanisme Pelaksanaan Belanja Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Pajak Negara oleh Bendahara ‹#› Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Negara Persiapan Pelaksanaan dan Penatausahaan

31. ‹#›

32. ‹#› PNS/ Anggota TNI/ Anggota POLRI Struktur Pengelola Keuangan

33. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencanaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100 M; atau Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10 M. ‹#› Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tugas & Wewenang Pengguna Anggaran (PA)

34. Menyusun perencanaan pengadaan; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000; mengendalikan kontrak; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; menilai kinerja Penyedia; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ‹#› Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana; Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa; Melaksanakan Kegiatan swakelola; Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya; Mengendalikan pelaksanaan perikatan; Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

35. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA. dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. ‹#› Sumber: PMK Nomor 62 Tahun 2023 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

36. Contoh variasi pejabat yang bisa ditetapkan sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan ‹#› No Unit Organisasi (Pemegang DIPA) KPA PPK Bendahara Pejabat Penguji/ Penerbit SPM 1. Direktorat Jenderal Kementerian Dirjen Direktur Staf bagian keuangan Sesdirjen/staf 2. Sekretariat/Inspektorat Jenderal Kementerian Sekjen/Irjen Ka Biro/ Inspektur Biro Keuangan/ staf 3. Eselon II (pusat, kantor wilayah, kantor perwakilan, balai besar) Kepala Pusat/ Kanwil/ Balai Perwakilan Kepala bagian Kepala bidang Kasubag Keuangan/ staf 4. Eselon III/IV (Kantor, UPT, madrasah) Kepala kantor Kepala seksi Keuangan/ staf

37. Variasi Kemungkinan Pejabat Pengelola Keuangan dalam Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 ‹#› Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Staf: Bendahara Pengeluaran Koordinator/Ka. SPPG: Pejabat PBJ (PPBJ) atau PPK 3 Pengawas/Akuntan: Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Struktural Eselon III.a Sumber: Peraturan BGN Nomor 2 Tahun 2024 Struktural Eselon IV.a Pejabat Fungsional: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2

38. Menteri keuangan selaku manajer keuangan negara dan Bendahara Umum Negara (BUN) Pimpinan kementerian /lembaga selaku pengguna anggaran Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang (KPA/KPB) pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara (Pejabat Kuasa PNBP) pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (PPK) pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran (PPSPM) bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran penerimaan (Bendahara Penerimaan) bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja (Bendahara Pengeluaran) Awal tahun Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan: ‹#› Tahap Persiapan (1)

39. DIPA merupakan daftar isian yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai , fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian/lembaga Penerbitan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA K/L DIPA Satker Pusat/KP DIPA Satker Vertikal/KD DIPA Dana Dekonsentrasi/DK DIPA Tugas Pembantuan/TP DIPA Urusan Bersama/UB DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) Jenis DIPA: ‹#› Tahap Persiapan (2)

40. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara (RKUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar Kembali ( Cash Basis) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (Akrual Basis) ‹#› Pendapatan Negara adalah “hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Pendapatan dalam APBN

41. Perpajakan Dipungut oleh Kementerian Keuangan Kontribusi wajib Kelompok pajak: PPh PPN, PPnBM PBB, BPHTB Cukai, Bea Masuk/Bea Keluar Pajak lainnya PNBP Dipungut oleh K/L dan BUN Kontribusi atas barang jasa dari Pemerintah Kelompok PNBP: Perizinan Layanan Eksploitasi/ pemanfaatan SDA Hasil Investasi Pemanfaatan aset PNBP lainnya Hibah Terencana Langsung ‹#› Klasifikasi Pendapatan Negara

42. Penerimaan perpajakan adalah “ semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional ” W ajib disetorkan oleh wajib pajak dan atau wajib pungut ke kas negara pada bank pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri keuangan Self Assessment oleh Wajib Pajak: PPh, PPN, PPnBM Pemotongan/ Pemungutan oleh Bendahara Pemerintah: PPh 21/22/23/26; PPN Mekanisme penerimaan perpajakan ‹#› Penerimaan Perpajakan

43. Definisi: “ pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara , berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” ‹#› Sumber: PMK Nomor 58 Tahun 2023 Penerimaan Negara Bukan Pajak

44. PNBP berlaku pada semua Instansi Pengelola PNBP sewa rumah negara tapak; sewa satuan rumah susun; penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional; bunga/jasa giro/nisbah atas pengelolaan rekening di kementerian/lembaga; setoran dari sisa utang bukan tuntutan Perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi (TGR); pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu; pengembalian persekot/uang muka gaji; penyelesaian ganti rugi atas kerugian negara; sanksi dan denda dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah; penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan fungsional; dan hak negara lainnya. PNBP Fungsional Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah; Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang - undang tersendiri; ‹#› Sumber: PP Nomor 47 Tahun 2023 Jenis dan Tarif PNBP

45. Definisi : “Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau  devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat , baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ”. Klasifikasi : Menurut bentuk nya: hibah uang; hibah barang/jasa; dan hibah surat berharga. Menurut jenis nya:  hibah yang direncanakan; dan hibah langsung. Menurut sumber nya: hibah dalam negeri; dan Hibah luar negeri. ‹#› Sumber: UU Nomor 99 Tahun 2017 Penerimaan Hibah

46. Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih, memungut dan menyetorkan PNBP wajib menyelenggarakan pembukuan Pembukuan Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan Penatausahaan Penyelenggaraan akuntansi terkait dengan kewajiban Satker sebagai Unit Akuntansi untuk dapat menyampaikan Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasi sampai ke tingkat PA (K/L) Akuntansi ‹#› Pembukuan, Penatausahaan, dan Akuntansi Pendapatan Negara

47. yaitu “ semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah ” ‹#› Pelaksanaan Belanja Negara

48. pelaksanaan belanja pegawai ; pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; pelaksanaan kegiatan swakelola , termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial Bukti pembelian, nilai s.d. Rp10.000.000,00 Kuitansi, nilai s.d. Rp50.000.000,00. Surat Perintah Kerja (SPK), untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya nilai s.d. Rp200 Juta dan jasa konsultasi nilai s.d. Rp100 Juta , PBJ lainnya Rp 50 s.d 200 Jt . Surat perjanjian/kontrak, untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya nilai di atas Rp200 Juta dan jasa konsultasi nilai di atas Rp100 Juta ‹#› Jenis-jenis Pembuatan Komitmen

49. Prinsip Variasi-1 Variasi-2 R KUN R KUN R KUN Pihak Ketiga Pihak Ketiga Pihak Ketiga Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Langsung (LS) Langsung (LS) Segera Uang Persediaan Pembayaran ‹#› Variasi Pembayaran

50. pembayaran langsung kepada penerima hak pembayaran dibayarkan kepada: aparatur negara; penyedia; pihak lain dapat dibayarkan melalui: Bendahara Pengeluaran; bank/pos/lembaga keuangan bukan bank. Membayar operasional satker/rutin yang tidak dapat melalui LS. UP berupa tunai dan kredit (KKP) . Revolving UP (Ganti Uang/GU) minimal 50% penggunaan . Tambahan Uang Persediaan ( TUP ) dapat diajukan jika UP tidak cukup tersedia untuk pengeluaran yang mendesak. Pembayaran LS Uang Persediaan (UP) GU TUP ‹#› Mekanisme Pembayaran Tagihan APBN

51. ‹#› Alur Pelaksanaan Belanja A B C D

52. Untuk Metode LS : Untuk perjanjian/kontrak yang pembayarannya melalui SPM‐LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak tersebut ke dalam Modul Komitmen di sistem SAKTI. Pencatatan pada Modul Komitmen paling lambat lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk selanjutnya dicatat dalam Kartu Pengawasan (Karwas) Kontrak KPPN. Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak digunakan KPPN untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM. Untuk Metode UP: Untuk kegiatan yang pembayarannya melalui Metode UP, Penyedia/Pelaksana Kegiatan menyerahkan tagihan/kuitansi didukung dengan bukti dan dokumen yang diperlukan kepada PPK untuk dibuatkan SPP. ‹#› Penyedia/Pelaksana Kegiatan Menyerahkan Tagihan ke PPK

53. ‹#› B. Mekanisme Pengujian Tagihan dan Penerbitan SPP PPK melakukan pengujian materiil terhadap kebenaran perhitungan tagihan yang disampaikan oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan. Menguji kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran tagihan. Melakukan pengujian terhadap kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang yang diterima dengan kontrak. Menguji ketepatan waktu jangka waktu penyelesaian dokumen serah terima pekerjaan/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. PPK menerbitkan SPP kemudian mengirimnya ke PPSPM untuk dibuatkan SPM.

54. 1) Pengujian SPP Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapan yang disampaikan oleh PPK secara elektronik. 2) Penerbitan dan Penandatanganan SPM Apabila telah memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM secara elektronik melalui aplikasi SAKTI; SPM memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai penanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah; Terdapat aturan jangka waktu pengujian SPP oleh PPSPM sampai dengan penerbitan yaitu: SPM‐UP/TUP (2 hari); SPM-GUP (4 hari); SPM-PTUP (3 hari); dan SPM-LS (5 hari) ; Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM (sebagai dokumen pendukung saat pemeriksaan aparat pengawas internal dan pemeriksa eksternal). 3) Penyampaian SPM ke KPPN PPSPM menyampaikan SPM‐UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS melalui Aplikasi SAKTI kepada KPPN. Penyampaian SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP secara sistem kepada KPPN paling lama 2 (dua) hari kerja setelah disahkan oleh PPSPM. ‹#› C. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM

55. 1) Penelitian SPM KPPN melakukan penelitian SPM meliputi: kelengkapan SPM; dan kebenaran SPM, yang meliputi: kebenaran dan keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada SPM; kesesuaian penulisan/pengisian angka dan huruf pada SPM; dan jumlah kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. 2) Pengujian SPM KPPN melakukan pengujian SPM meliputi: kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM; menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN; dan persyaratan pencairan dana. 3) Penerbitan SP2D Penelitian dan pengujian secara elektronik atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM dilakukan terhadap data/informasi pada aplikasi SAKTI. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pengujian secara elektronik, SPM memenuhi ketentuan, maka KPPN menerbitkan SP2D. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pengujian secara elektronik, SPM tidak memenuhi ketentuan, KPPN menolak SPM. Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. ‹#› D. Mekanisme Penerbitan SP2D

56. ‹#› Ringkasan Aspek Perpajakan

57. ‹#› Ringkasan Aspek Perpajakan

58. Aturan Perpajakan terbaru diatur pada PMK Nomor 81 Tahun 2024 Ketentuan dasar perpajakan: memiliki NPWP; untuk usaha perorangan wajib melampirkan NIK; menyetorkan penerimaan pajak yang dipungut/dipotong; melaporkan pemungutan/pemotongan pajak negara. Pungutan pajak oleh bendahara pemerintah: kode faktur pajak untuk transaksi kepada Bendahara Pemerintah adalah “02” pembayaran gaji pegawai/honorarium (PPh 21) pembelian barang lebih dari Rp2.000.000,00 (PPN dan PPh 22) belanja jasa/konstruksi (PPN, PPh 23, PPh 4 ayat 2) Pembayaran dan penyetoran untuk semua jenis PPh dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Penyetoran untuk PPN dilakukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya. Sanksi kepada Bendahara yang lalai memungut pajak tapi tidak menyetorkan ke kas negara sehingga menimbulkan kerugian negara adalah ancaman pidana kurungan minimal 6 bulan maksimal 6 tahun dan denda minimal 2x dan maksimal 4x dari jumlah pajak terutang. ‹#› Mekanisme Perpajakan

59. Pembelian Beras Pemasok: CV Sumber Pangan Jumlah: 5.000 kg Harga per kg: Rp 10.000 Total Harga: Rp 50.000.000 PPN: Tidak dikenakan, karena beras termasuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN berdasarkan PMK No. 99/PMK.010/2020. Pembelian Daging Ayam Pemasok: PT Unggas Sejahtera Jumlah: 2.000 kg Harga per kg: Rp 35.000 Total Harga: Rp 70.000.000 PPN: Tidak dikenakan, karena daging segar termasuk dalam kategori bahan pokok yang tidak dikenai PPN ‹#› Pembelian Susu Kemasan (Fortifikasi untuk Program Gizi) Pemasok: PT Susu Sehat Jumlah: 1.500 liter Harga per liter: Rp 15.000 Total Harga: Rp 22.500.000 PPN: Dikenakan, karena susu dalam kemasan bukan termasuk kategori bahan pokok yang dibebaskan dari PPN. PPN = Rp 22.500.000 × 11% = Rp 2.475.000 Total pembayaran: Rp 24.975.000 Pembelian Bumbu dan Minyak Goreng Pemasok: UD Sumber Rempah Total Harga: Rp 10.000.000 PPN: Dikenakan untuk minyak goreng kemasan dan beberapa bumbu olahan yang dikemas PPN = Rp 10.000.000 × 11% = Rp 1.100.000 Total pembayaran: Rp 11.100.000 SPPG Daerah X melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah. Dalam pelaksanaan program ini, Tim SPPG membeli berbagai bahan pokok dari beberapa pemasok. Dengan detail transaksi sebagai berikut: Contoh Pengenaan PPN dan PPh

60. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Dalam hal ini, PPh yang dikenakan tergantung pada status pemasok: Pemasok Berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan Berbadan Hukum (CV/PT) ‹#› Pemasok Berstatus Usaha Kecil/Perorangan (UMKM tanpa NPWP/PPh Final 0,5% disertai Surat Keterangan dari KPP) Misalkan CV Sumber Pangan dan UD Sumber Rempah berstatus usaha perorangan, sehingga dikenakan PPh Final 0,5% sesuai Pasal 56 dan 57 PP Nomor 55 Tahun 2022 jika omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar/tahun. CV Sumber Pangan : Rp 50.000.000 × 0,5% = Rp 250.000 UD Sumber Rempah : Rp 10.000.000 × 0,5% = Rp 50.000 Barang Harga (Rp) PPN (11%) PPh 22 (1,5%) Beras (CV Sumber Pangan) 50.000.000 Tidak Kena 750.000 Daging Ayam (PT Unggas Sejahtera) 70.000.000 Tidak Kena 1.050.000 Susu Kemasan (PT Susu Sehat) 22.500.000 2.475.000 337.500 Minyak Goreng & Bumbu (UD Sumber Rempah) 10.000.000 1.100.000 150.000 Total PPh 2.287.500 Pembahasan

61. Badan Gizi Nasional melalui SPPG menggunakan tanah dan bangunan milik Yayasan Maju Mundur selama 1 tahun seluas 300 m2 sesuai spesifikasi juknis Bangunan MBG untuk dijadikan sebagai Dapur Pengolahan MBG. Sesuai kesepakatan/perjanjian antara Kepala SPPG dengan Yayasan Maju Mundur atas penggunaan tanah dan bangunan tersebut dikenakan biaya sewa sebesar Rp 40.000.000 per bulan selama 1 tahun. Maka tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 per bulan untuk persewaan atas tanah dan/atau bangunan yaitu: 10% x jumlah bruto (nilai persewaan) 10% x Rp 40.000.000/bulan PPh Pasal 4 (2) = Rp 4.000.000 ‹#› Contoh Pengenaan PPh Pasal 4 (2) Final

62. ‹#› Jika pembelian dilakukan oleh pemerintah menggunakan dana APBN, PPN dan PPh dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. Jika pembelian dilakukan oleh pihak non-pemerintah (misalnya yayasan, LSM, atau perusahaan swasta), Ketentuan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha. Jika penyedia adalah UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar/tahun dengan surat keterangan fasilitas dari KPP, menggunakan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018. Sewa atas penggunaan tanah dan bangunan dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Mulai tahun 2025, semua transaksi perpajakan dilaporkan pada Aplikasi Coretax. Poin-Poin Aspek Perpajakan

63. ‹#› Sesi 2: Proses Pengelolaan Keuangan APBN Mekanisme Bantuan Pemerintah

64. ‹#› “bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah” Bantuan Pemerintah a. diamanatkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden; b. mendapat penugasan Presiden; c. dan/atau tercantum dalam RKP. a. uang; b. barang; c. dan/atau jasa. a. perseorangan non-Pegawai ASN, non-prajurit TNI, dan non-anggota POLRI, kecuali diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. kelompok masyarakat; dan/atau c. lembaga pemerintah/non-pemerintah. Definisi Syarat Alokasi Anggaran Bentuk Sasaran Tujuan a. pemberian penghargaan; b. beasiswa; c. tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d. bantuan operasional; e. bantuan sarana/prasarana; f. bantuan rehabilitasi/Pembangunan gedung/ bangunan; dan g. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA Sumber: PMK Nomor 132 tahun 2021 Bantuan Pemerintah

65. ‹#› Proses Pengajuan proposal dan Verifikasi Pelaksana Bantuan Pemerintah (Banper) Proses Penetapan dan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Banper Pembayaran SP2D dari KPPN melalui Mekanisme LS ke Rekening Penerima Bantuan Pemerintah Proses Pengajuan Banper oleh Pelaksana yang dilampiri 1) Kontrak; 2) Kuitansi Bukti Penerimaan uang PPK Bantuan Pemerintah menguji/memverifikasi, pemrosesan SPP-SPM melalui mekanisme LS Pelaksana Bantuan Pemerintah melaksanakan kegiatan Pelaksana Banper mempertanggungjawabkan pengeluaran dana dan membuat Laporan kegiatan Proses Pengajuan Banper tahap selanjutnya dilampirkan 1) Kuitansi Bukti Penerimaan uang; 2) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dilengkapi dokumentasi. Jika terdapat sisa dana wajib menyetorkan ke Rekening Kas Negara Pelaksana Banper membuat Laporan Pertanggungjawaban Akhir Bantuan ke PPK: BAST; dan Dokumentasi Kegiatan Sumber: PMK Nomor 132 Tahun 2021 Alur Bantuan Pemerintah

66. Keterangan: Perikatan dan Pengajuan Tagihan; Pengujian Tagihan (Materiil) dan Pembuatan SPP ; Pengujian SPP (Formil); Pembuatan SPM-LS Pengajuan SPM-LS ke KPPN; Pencairan SP2D; Pembayaran Tagihan. ‹#› Contoh Alur Pembayaran Kontrak Swakelola Tipe III (Ormas)

67. ‹#› Tahapan Penetapan Calon Pelaksana Bantuan oleh PPK Organisasi dalam bentuk Yayasan . Menyiapkan unit bangunan, peralatan dapur, peralatan makan, alat kantor, prasarana kantor (alsatri) dan genset sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh BGN. Yayasan mempunyai pengurus yang menjadi SPPG mitra BGN di lokasi. Komitmen menyediakan paket program MBG sesuai standar gizi, perencanaan menu dengan porsi yang benar, mutu dan keamanan pangan yang baik berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BGN. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sebagai pelaksana bantuan. Syarat Pelaksana Bantuan Pemerintah Sumber: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis TA 2025 Alur Proses Bantuan Pemerintah MBG

68. ‹#› Alur Proses Bantuan Pemerintah MBG Bantuan Pemerintah berbentuk paket bantuan MBG sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam petunjuk teknis . Bantuan Pemerintah akan ditransfer dari Kas Negara ke rekening Penerima Bantuan (Yayasan). Bantuan Pemerintah dikelola dan digunakan untuk pembelian bahan baku makanan, biaya distribusi ke lokasi penerima bantuan, serta biaya lainnya . Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/paket MBG ditatausahakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penerima Bantuan Pemerintah Tahap Penetapan Calon Pelaksana Bantuan Tahap Pengajuan Pencairan Bantuan Tahap Pemrosesan Pencairan Bantuan ke Rek. Pelaksana Sumber: Juknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG TA 2025

69. ‹#› Alur Proses Bantuan Pemerintah MBG Tahap Pelaksanaan Bantuan Pemerintah MBG Sumber: Juknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG TA 2025 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Semua pengeluaran dana Bantuan Pemerintah harus mendapatkan otorisasi kepala SPPG dan pengurus Yayasan. Pencairan/penarikan dana Bantuan Pemerintah yang telah berada di rekening Pelaksana Bantuan dilakukan berdasarkan pengeluaran riil (at cost) setelah mendapat persetujuan kepala SPPG Apabila terdapat sisa dana, sampai dengan akhir tahun anggaran, pihak pelaksana Bantuan Pemerintah harus mengembalikan dana tersebut ke rekening Kas Negara.

70. ‹#› Sumber: Juknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG TA 2025 Mengusulkan data penerima manfaat bantuan ( long list dan short list ) kepada PPK BGN. Melakukan otorisasi bersama Pengurus Yayasan untuk semua rencana pengeluaran dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS). Melakukan persetujuan pencairan/ penarikan dana Bantuan Pemerintah yang telah berada di rekening Pelaksana Bantuan yang dilakukan berdasarkan pengeluaran riil ( at cost ) dengan melampirkan: Berita Acara Serah Terima (BAST); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); Bukti setoran ke kas negara (jika terdapat sisa dana); Dokumentasi; Daftar hadir penerima bantuan; dan Laporan akhir. Merencanakan komposisi menu sesuai dengan standar gizi dan keragaman pangan lokal. Menentukan jenis dan jumlah bahan makanan yang dibeli, Melakukan dan/atau menyetujui pembelian bahan makanan dan memeriksa penerimaan bahan makanan, sampai pada proses pengolahan bahan makanan menjadi siap saji yang aman dan dibagikan ke seluruh target sasaran. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan operasional MBG Melakukan pengendalian akuntabilitas atas pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan SPPG. Peran Kepala SPPG dalam Mekanisme Bantuan Pemerintah MBG

71. ‹#› Belanja Bahan 1) Anak Balita, Paud/TK/RA, SD/MI kelas 1 - 3 sebesar maksimal Rp.8.000/orang , kecuali wilayah yang ditetapkan berdasarkan kemahalan harga dapat mengajukan proposal tidak diperbolehkan melebihi dari indeks kemahalan. 2) SD/Mi kelas 4 - 6, SMP/MTS. SMA/MA/SMK, SLB, Santri, ibu hamil, ibu menyusui sebesar maksimal Rp.10.000/orang , kecuali wilayah yang ditetapkan berdasarkan kemahalan harga dapat mengajukan proposal tidak diperbolehkan melebihi dari indeks kemahalan. Opersional Pengajuan proposal biaya operasional maksimal Rp.3.000/orang (tidak ada indeks kemahalan), dengan komponen: 1) Listrik. 2) Internet/telepon. 3) Gas. 4) Air. 5) Gaji/honor relawan pekerja SPPG. 6) Asuransi kecelakaan kerja (BPJS) relawan. 7) Insentif kader Posyandu dan kader lainnya (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), rata-rata Rp.500,00/PM per hari operasional. 8) BBM operasional kendaraan pengantar makanan. 9) Pengeluaran lainnya untuk operasional SPPG. Sewa Pengajuan proposal biaya sewa maksimal Rp.2.000/orang (tidak ada indeks kemahalan), dengan komponen: 1. Sewa tanah. 2. Sewa bangunan. 3. Sewa alat dapur. 4. Sewa alat makan. 5. Sewa kendaraan pengantar makanan. 6. Sewa genset (bila ada). 7. Sewa lainnya. Komponen Bantuan Pemerintah (MBG) Sumber: Juknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG TA 2025

72. ‹#› Sumber: Juknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG TA 2025 Pihak Penerima bantuan Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK BGN setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan: Berita Acara Serah Terima (BAST) memuat: Jumlah dana yang dipergunakan, dana yang diajukan/ditagihkan, dan dana yang dibayarkan melalui pembayaran. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan kontrak; dan Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Tanda terima setiap kali penyaluran MBG kepada penerima bantuan. Pertanggungjawaban administrasi kegiatan harus disusun laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan (foto/video, dll) dan daftar hadir penerima bantuan. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah - MBG

73. ‹#› Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap tahapan; Penyusunan Rencana Pencairan Dana (RPD); Penyusunan Buku Kas Umum; Penyusunan Buku Bantu Persediaan/Kartu Stok; Penyiapan Bukti-bukti pendukung (Belanja Bahan, Operasional, dan Biaya Sewa); Penyusunan Laporan Keuangan SPPG secara Periodik. Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG

74. ‹#› Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Proposal: Penyusunan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana alokasi jumlah penerima manfaat, menu dan kebutuhan pemenuhan gizi, dan kebutuhan biaya dalam operasional serta penggunaan aset untuk operasional kegiatan. Pengajuan kebutuhan dana berdasarkan estimasi tersebut.

75. ‹#› Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG No Uraian Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Harga 1 Pembelian Bahan Makanan xx kg Rp xxxx Rp xxxx 2 Biaya Operasional (BBM Kendaraan) xx liter Rp xxxx Rp xxxx 3 Sewa Peralatan xx unit Rp xxxx Rp xxxx 4 Upah Relawan xx orang Rp xxxx Rp xxxx Total Rp xxxx Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Sesuai RAB Proposal dilakukan pendetailan RAB untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komponen bantuan pemerintah (Belanja Bahan, Operasional, dan Sewa aset untuk operasional kegiatan ). RAB dibuat secara periodik per tahapan (10 hari/ 2 mingguan). Contoh Format Pendetailan RAB yang dapat digunakan:

76. ‹#› Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG 2. Penyusunan Rencana Pencairan Dana (RPD) Penjadwalan pencairan dana dari RAB detail secara berkala sesuai tahapan kegiatan. Menyesuaikan pencairan dana dengan kebutuhan pengadaan bahan makanan, kebutuhan operasional, penggunaan sewa aset, dan waktu pelaksanaannya. No Tanggal Pencairan Keterangan Jumlah Dana Kebutuhan Keterangan Tambahan 1 dd/mm/yyyy Pencairan Tahap 1 Rp xxxx Bahan Makanan Sesuai RAB Detail 2 dd/mm/yyyy Pencairan Tahap 2 Rp xxxx Operasional Sesuai RAB Detail ... ... ... ... ... ... Total Rp xxxx Contoh Format RPD yang dapat digunakan:

77. ‹#› Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG 3. Penyusunan Buku Kas Umum Pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana. Penyusunan saldo kas secara periodik. Melakukan rekonsiliasi kas secara rutin.

78. ‹#› Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG 4. Penyusunan Buku Bantu Persediaan/Kartu Stok Pencatatan barang atau bahan makanan yang diterima dan digunakan. Monitoring stok persediaan secara berkala. Penyusunan laporan penggunaan bahan makanan.

79. ‹#› Belanja Persediaan Bahan Pangan Daftar Menu beserta jumlah porsi yang disajikan per hari; Hasil survey harga bahan makanan di Pasar setempat secara berkala; Surat Pesanan Pembelian dari Ka. SPPG ke Pelaksana Bantuan; Kuitansi pembelian bahan makanan perlu secara jelas tertera nama bahan, harga satuan, dan jumlah (proses pembelian/pengadaan mengikuti aturan PBJ); BAST bahan makanan antara Pelaksana dengan Ka. SPPG. Upah Pekerja/Honor Relawan SK/Surat Tugas Yayasan sesuai dengan hasil rekrutmen; Besaran upah (per minggu/hari/jam) relawan harus disepakati antara Ka. SPPG dengan Pelaksana Bantuan; Daftar hadir harian pekerja; Daftar pembayaran upah pekerja secara mingguan/bulanan. Sewa Alat dan Kendaraan Surat perjanjian/kesepakatan sewa yang menjelaskan kebutuhan alat dan durasi waktu penyewaan; BAST; Dokumentasi kondisi alat yang disewa; Kuitansi tagihan sewa. Sewa Tempat Surat perjanjian/kesepakatan sewa tempat dan durasi waktu penyewaan; BAST; Kuitansi tagihan sewa. Belanja Operasional Penggunaan Listrik, Internet, Air, Gas, dan BBM sesuai bukti pembayaran tagihan/nota yang ada. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG 5. Penyiapan bukti-bukti secara Real Cost

80. ‹#› Pencatatan dan Pelaporan Keuangan MBG 6. Penyusunan Laporan Keuangan SPPG Penyusunan laporan realisasi anggaran sesuai Buku Kas Umum. Rekapitulasi pengeluaran sesuai jenis/komponen belanja. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Melampirkan seluruh bukti pendukung. Contoh Format Laporan Keuangan:

81. ‹#› Setiap Transaksi Penerimaan Negara baik berupa penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan pajak harus mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai tanda bahwa penerimaan tersebut telah masuk ke rekening Kas Negara atau sah sebagai Penerimaan Negara. Untuk mendapatkan NTPN Wajib Pajak penyetor agar mencantumkan data-data dengan benar seperti kode Satker, Bagian Anggaran, NPWP. Kekeliruan data dapat mengakibatkan penerimaan tersebut tidak mendapatkan NTPN atau sah sebagai Penerimaan Negara. Setoran Penerimaan Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan bukan Pajak yang disetor menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak memerlukan NPWP, kecuali setoran yang dilakukan oleh Bendahara Satuan Kerja. Penerimaan Negara dapat disetorkan melalui Bank/Pos yang ditunjuk atau terhubung dengan MPN (Modul Penerimaan Negara). Pengembalian atas belanja TA yang berjalan disetor menggunakan SSPB dengan mata Anggaran Kontra Pos belanja bersangkutan, sedangkan untuk belanja TA yang lalu menggunakan formulir SSBP dengan kelompok Mata Anggaran Pendapatan Lain-Lain. Penyetoran tersebut harus mencantumkan NPWP. Sisa UP yang disetor sebelum berakhirnya TA berjalan menggunakan MA 815111 untuk Rupiah Murni, 815112 untuk Bantuan Luar Negeri, 815113 untuk PNBP, sedangkan yang disetor setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan menggunakan MA 815114 dengan menggunakan formulir SSBP. Penyetoran dapat dilakukan melalui loket maupun elektronic banking (e-banking) Mekanisme Penyetoran Sisa Dana Bantuan

82. ‹#› Pembayaran Melalui Loket/Teller bank/Pos atau MPN Generasi Pertama (MPN-G1): Mengisi formulir bukti setoran dengan data lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4 (empat); Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyerahkan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan; Menerima kembali formulir bukti setoran lembar 1 dan lembar 3 yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat bank/pas, cap bank/pos tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor; Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait. Khusus untuk sistem Manual (MPN-G1) akan dihentikan terhitung mulai Juni 2016. Pembayaran melalui Electronic Banking (e-banking)/MPN Generasi Kedua (MPN-G2): Melakukan pendaftaran pada system registrasi pembayaran via internet di sse.pajak.go.id (untuk setoran perpajakan) dan simponi.kemenkeu.go.id (untuk PNBP dan Pengembalian Belanja); Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran atau ID-Billing . Masa berlaku ID-Billing sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan; Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud; Melakukan pembayaran dengan menggunakan ID-Billing ; Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan; Mencetak BPN melalui system registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukan NTPN/NTB; Menyampaikan BPN kepada unit terkait. Mekanisme Penyetoran Sisa Dana Bantuan Lanjutan

83. ‹#› Tugas/Diskusi Kelompok “Pengelolaan Keuangan SPPG”

84. ‹#› Tugas/Diskusi Kelompok “Tata Buku dan Laporan Keuangan SPPG”

85. ‹#› Sesi 2: Proses Pengelolaan Keuangan APBN Pelaporan dan Pemeriksaan

86. ‹#› Laporan Keuangan ( Dasar hukum: UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010 ) Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara, berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Kinerja ( Dasar Hukum: Perpres No. 29 Tahun 2014 ) Bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi dengan kuantitas dan kualitas terukur. Bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya oleh instansi pemerintah. Laporan Barang Milik Negara ( Dasar Hukum: PP No. 27 Tahun 2014 ) Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi, mutasi, serta nilai aset negara dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. Kewajiban pelaporan instansi pemerintah

87. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) LAPORAN OPERASIONAL (LO) Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, dan LPSAL dalam rangka pengungkapan yang memadai. ‹#› Sumber: PP No 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah

88. PENGAWASAN INTERNAL PEMERIKSAAN EKSTERNAL Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang menghasilkan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan DPR mempunyai fungsi pengawasan keuangan yang dilakukan melalui BPK ‹#› Sumber: PP No 71 Tahun 2010 Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan

89. PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU Pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk menghasilkan Opini Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Instansi/Kementerian dan Pemerintah Daerah Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi , serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah Disebut dengan PDTT, adalah adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif . PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. ‹#› Pemeriksaan adalah “ proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Sumber: UU Nomor 15 Tahun 2004 Definisi dan Jenis Pemeriksaan BPK

90. ‹#› (Wajar Tanpa Pengecualian) (Wajar Dengan Pengecualian) (Tidak Wajar) (Tidak Memberikan Pendapat) Sumber: UU Nomor 15 Tahun 2004 Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK

91. Menteri/Pimpinan Lembaga yg terbukti melakukan penyimpangan kebijakan serta Pimpinan Unit Organisasi Kementerian negara/Lembaga yg terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yg telah ditetapkan dalam UU-APBN, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pidana Presiden memberi sanksi administratif sesuai ketentuan undang-undang kepada Pegawai Negeri Sipil serta Pihak pihak Lain yg tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Sanksi Administrasi Pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yg melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas keuangan negara yg berada dalam pengurusannya. Dalam hal Bendahara melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara akan dikenakan tuntutan perbendaharaan yang ditetapkan oleh BPK Ganti Rugi ‹#› Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi

92. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Terima Kasih SEMOGA SUKSES!!! www.bpkp.go.id