MATERI DIV HUKUM TGL 10 DESEMBER 2023 RALAT JUDUL.pptx

Materi

1. M ITIGASI DAN PEMETAAN POTENSI PELANGGARAN HUKUM PEMILU 2024 MANSUR, SH Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU KABUPATEN POSO

2. KPU L A T AR BELAK A NG L A T AR BE L AKANG Lo k a li t as p a d a t i a p d a e r ah m e m ili k i k a r a k t e r i s ti k y a n g be r b ed a- bed a , K P U P r ovinsi d a n KPU K a b up a t en/ K o t a P emi l u dan P e mi l i han Se r e n t a k T ah u n 2024 meru p a k an p e n g alaman p e r t ama ba g i I n don e si a . B e r d a s a k an ha s i l a k an ba g i pe r lu u n t u k m e m ikir k an l an g k a h - l an g k ah s t r a t eg i s u n t uk m e n g an t i s i p a si a d a ny a d am p ak - d a m p ak se c a r a sosi al- po liti k simulasi y ang d il a k u k a n , pe l a k san a an P emi l u 2024 memb e r i k an d ampak be b an k erja y ang l ebih p e n y elen g g a r a p emi l u dan se k r e t ari a t . K e s i ap a n K P U dalam me n g h ad a pi t a ha p an p e m i l u me n ja d i k un c i k e b erha s il an p e l a k s a na a n t a ha p a n . D i bu t u h k an sol i di t as d ari se l u ruh e n t i t as u n tuk me m b e r i k an p e l a y an a n y ang o p t i mal u n tuk t e t ap f o k us dan b e k erja s a m a dalam me n g h ad a pi t a n t an g an k e de p a n . I su - i su po l i t i k n a s i onal a k an be r s i n g g u n g an de n g a n ag e nd a - ag enda t a h a p a n y a n g d i l a k u k an oleh K P U , KPU P ro vi n si d a n K P U K a b up a t en/ K o t a y a n g a k an be r d a mpak p a da pembe n t u k an pe r se p si ma sy a r a k a t t e r h a d a p k i ne r ja K P U P e m a h aman d a n k a p a s i t a s p a r a pe ny elen g g a r a pemi l u pe r l u u n t uk t e r us d i t i n g k a t k a n a g ar d a pa t m e m b e r i k an pel a y a n an ma k s i mal k e ti k a masa t a h a p an A P A Y ANG D A P A T D I L A K UKAN? Mem e t a k an d a n m e n g a nt i s i p a s i k e m un g k i n a n a k a n m e m p en g aruhi t ah a pan P e m i l u dan P e m i l i h a n . pe r masa l a h a n y a n g pel a k san a an a g enda K oo r d i n a si a n t ar s t a k eh ol d e r d a p a t m e nj a di salah s a t u du k un g an b agi K P U P ro vi n si d a n KPU K a b up a t en/ K o t a d a pa t m e nj a di s a l ah s a t u a lt e r n a t i f s t r a t e g i s da l am m e nu t upi k e t e r b a t as a n sumber d a y a y a n g d i mi li k i P eng u a t an k a p a s i t as d a n k es a m aa n vi s i d alam m e n g o p ti ma l k an pel a y a n a n k epa d a p a r a pemi li h d a n pese r t a pemi lu .

3. KPU DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, SEBAGAIAMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UU . PKPU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PKPU NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM , SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PKPU NO. 20 TAHUN 2023 KEPUTUSAN KPU NO. 528 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1621 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 3

4. KPU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 4 PASAL 1 UU 7 TAHUN 2017 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai Umum , Badan Pengawas pemilu , dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden , dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional , tetap , dan mandiri dalam melaksanakan pemilu . Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu .

5. KPU BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM (KPU) 5 PASAL 1 UU 7 TAHUN 2017 Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten /Kota. untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten /Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan / desa atau nama lain. Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara .

6. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (KPU) 6 Pasal 53 UU 7 Tahun 2017 PPK bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten /Kota; menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten /Kota; melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden , anggota DPRD provinsi , serta anggota DPRD Kabupaten /Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu ; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya ; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat ; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK berwenang: mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU , KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . PPK berkewajiban : membantu KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten /Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih , daftar pemilih sementara , dan daftar pemilih tetap ; membantu KPU Kabupaten /Kota dalam menyelenggarakan Pemilu ; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang dispaikan oleh Panwaslu Kecamatan ; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU , KPU Provinsi , KPU Ikbupaten /Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ,

7. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPU) 7 Pasal 56 UU 7 Tahun 2017 PPS bertugas mengumumkan daftar pemilih sementara menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten / Kota melalui PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pasal 57 UU 7 Tahun 2017 PPS berwenang: membentuk KPPS; mengangkat Pantarlih ; menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap ; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan

8. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPU) 8 Pasal 58 UU 7 Tahun 2017 PPS berkewajiban : membantu KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih , daftarpemilih sementara , daftar pemilih hasil perbaikan , dan daftarpemilih tetap menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghihrngan suara dan setelah kotak suara disegel ; meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan / Desa ; membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu , kecuali dalam hal penghitungan suara ; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KpU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

9. KPU TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPU) 9 Pasal 60 UU 7 Tahun 2017 KPPS bertugas : mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS; menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi , daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu ; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; membuat berita acara pemungutan dan penghihrngan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyeratrkannya kepada saksi peserta pemilu , pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu , Kpu Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, ppK , dan pps sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap , untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 61 UU 7 Tahun 2017 KPPS berwenang : mengumumkan hasil penghittrngan suara di TPS; melaksanakan weweffrng lain yang diberikan oleh KpU , KpU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, PPK,'dan PPS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

10. KPU TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPU) 10 Pasal 62 UU 7 Tahun 2017 KPPS bertugas : menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi , Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan / Desa , Peserta Pemilu , dan masyarakat pada hari pemungutan suara ; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel ; menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan / Desa ; menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertilikat hasil penghitugan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama ; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. KPU BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) 11 PASAL 1 UU 7 TAHUN 2017 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten /Kota. untuk mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panitia Pengawaas Pemilu Kelurahan / desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan / Desa adalah petugas untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dikelurahan / desa atau nama lain. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan / Desa .

12. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN (BAWASLU) 12 Pasal 105 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu bertugas : mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan ; mengoordinasikan , mensupervisi , membimbing , memantau , dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan ; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait ; meningkatkan partisipasimasyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan ; menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan; menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota Pasal 106 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu berwenang: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu ; memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayahkecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten /Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanyesebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ; mengambil alih sementara tugas , wewenang , dan kewajiban Panwaslu Kelurahan / Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten /Kota, jika Panwaslu Kelurahan / Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan ; membentuk Panwaslu Kelurahan / Desa dan mengangtr4tserta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan / Desa,dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten /Kota; mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Keluratran / Desa ; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketenhran peratrrran perundang-undangan .

13. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN (BAWASLU) 13 Pasal 107 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu berkewajiban : Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;membantu KPU Kabupaten /Kota dalam menyelenggarakan Pemilu ; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten /Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu kabupaten /Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunyapenyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan ; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

14. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KELURAHAN/DESA (BAWASLU) 14 Pasal 108 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu Kelurahan / Desa Bertugas : mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kelurahan / desa , yang terdiri atas : pelaksanaan pemutakhiran data pemilih , penetapan daftar pemilih sementara,daftar pemilih hasil perbaikan , dan daftar pemilih tetap ; pelaksanaan kampanye ; pendistribusian logistik Pemilu pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghihrngan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghihrngan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPS pergeral <an surat suara , berita acara penghitungan suara , dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; pergerakan surat tabulasi pengbitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan pelaksanaan penghitungan dan pemungu.tan suara ulang , Pemilu lanjutaa , dan Pemilu susulan ;; mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan / desa ; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut sertadalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan / desa ; mengelola , memelihara , dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perahrari perundang-undangan ; mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

15. KPU TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KELURAHAN/DESA (BAWASLU) 15 Pasal 109 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu Kelurahan / Desa Berwenang : menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan ; membantu meminta bahan keterangan yang dibuhrhkankepada pihak terkait ddam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu ; danc . melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 110 UU 7 Tahun 2017 Panwaslu Kelurahan / Desa Berkewajiban : menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hrgas pengawas TPS; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu,Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu sccara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan ; menyampaikan temuan dan laporan kepada PanwasluKecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan / desa ; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undang.

16. KPU TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS TPS (BAWASLU) 16 Pasal 114 UU 7 Tahun 2017 Pengawas TPS Bertugas : persiapan pemungutan suara ; pelaksanaan pemungutan suara ; persiapan penghitungan suara ; pelaksanaan penghitungan suara ; dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS Pasal 115 UU 7 Tahun 2017 Pengawas Berwenang : menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; menerima salinan berita acara dan sertifrkat pemungutan dan penghitungan suara ; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

17. KPU TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS TPS (BAWASLU) 17 Pasal 116 UU 7 Tahun 2017 Pengawas TPS Berkewajiban : menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan danpengfuitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melaluiPanwaslu Kelurahan / Desa ; dan; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu , Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan / persiapan penghitungan suara ;

18. KPU T A H A P AN KRUSIAL PEMI L U T A H A P AN K R USIAL PEMI L U P emu t ak hi r an D a f t a r P em ili h V e rifi k a si P a r t a i P o li t i k P em b e n t u k a n B a d a n A d Hoc P e n c a l o n a n K am p a n y e H i t un g , R e k a p S u a r a H a s i l P em il u P O T E NSI P E L AN G G A R AN PEMI L U S T R A T E GI MEN C E G A H D AN MENGA N TISI P ASI PE L AN G G A R AN • Me m bu t uh k an du k un g an s t a k eh o l d er dari P e m e r i n t a h , P e s e r t a • P o t ensi p r a k ti k P ol iti k T r a n sa k s i onal r i s k an d i l a k u k an P o t ensi pel a n g g a r an k ode e ti k, k o d e pe r il a k u , d a n p a k t a i n t egri t as P o t ensi po liti k u a ng p a da k amp a ny e pemung u t an sua r a P o t ensi k e ti d a k v a li d a n d a t a v e r ifi k asi f a k t u a l dan d a t a pe m i l ih P o t ensi up a y a suap d a n m e ne r i ma g r a tifi k asi p a da pen e t a p an d a t a ti ap t a h a p an P e m il u , dan P e m ili h u n t uk t e t ap mempe d om a ni as a s d a n prins i p k epe m il u a n Membu t uh k an pen g a w as a n p a r ti s i p a t i f d a r i pese r t a d a n pemi li h t e r h a d a p k e v a li d a n ti d a p t a h a p an Membu t uh k an s i ne r g i t as ag e nda k eg i a t an a n t ar s t a k ehol d er d a la m m endu k ung pe m be r a n t asan k o r u p si pada i n t e r nal k ele m ba g aan Me n y amp ai k an i n f o r masi k epa d a pu bli k k e r j a- k e r ja k elemba g a a n d al am m e nd u k ung t e r ci p t a n y a pemi l u y a n g be r i n t egri t as • • • • • • • Pu n g ut , S e n g k e t a

19. PRINSIP KAMPANYE Efisien Jujur Efektif Akuntabel Adil Berkepastian Hukum Proporsional Terbuka Tertib Kepentingan Umum Profesional KPU

20. Waktu Kampanye Masa Kampanye Masa Tenang Pada Masa Tenang 21 (dua puluh satu) Hari dan b er a khi r s a m p a i dengan dimulainya Masa Tenang DILARANG melaksanakan K a m p a n y e Pe m i l u dalam bentuk apapun 3 (tiga) Hari se be lum H a ri pemungutan suara

21. Bahan d a l a m u m u m Kampanya Pemilu yang dapat di tempel Pasal 33, DILARANG ditempelkan sebagai berikut : di tempat -   -   -   Tempat Ibadah * Rumah Sakit atau tempat pelayanan Tempat pendidikan (Meliputi Gedung, Sekolah/Kampus) * Gedung/Fasilitas milik pemerintah Jalan-jalan Protokol Jalan bebas hambatan Sarana dan prasarana publik * Taman/pepohonan kesehatan * Halaman -   -   -   -   -   *) termasuk halaman, pagar dan tembok Larangan Kampanye Pemilu

22. Larangan Kampanye Pemilu Alat Peraga Kampanye Pemilu DILARANG dipasang ditempat umum, seperti : Tempat Pendidikan (Gedung/Halaman Sekolah/Kampus) Tempat Ibadah Fasilitas Tertentu Milik Pemerintah Fasilitas lain yang dap at me ng g a ng g u ke te r ti ba n umum (Hala m an, pa g a r / te m b o k ) Rumah Sakit/ Pelayanan Kesehatan Gedung Milik Pemerintah

23. KPU Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu DASAR HUKUM Pasal 455 Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan : Pelanggaran Kode etik KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten / kota , Bawaslu , Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kabupaten / kota , diteruskan oleh bawaslu , bawaslu Provinsi dan/ atau bawaslu kabupaten / kota kepada DKPP Pelanggaran administrative Pemilu diproses oleh bawaslu , bawaslu provinsi , bawaslu Kabupaten / kota , panwaslu kecamatan,panwaslu kelurahan / desa , panwaslu LN dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu : diproses oleh bawaslu , bawaslu Provinsi , bawaslu kabupaten / kota panwaslu kecamatan , panwaslu kelurahan / desa,panwaslu LN, dan pengawasTPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/ atau Diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang . Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaram pemilu diatur dengan peraturan bawaslu . 23

24. JENIS PELANGGARAN Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Pidana Pelanggaran kode etik Pelanggaran hukum lainnya TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE KPU

25. KPU PASAL 9 PASAL 5 PASAL 7 1 PASAL 4 6 PASAL 8 Objek Pelanggaran : Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara , prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksnaanpemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ; Pelapor dugaan pelanggaran administrative pemilu terdiri atas : WNI yang mempunyai hak pilih ; Peserta Pemilu ; atau Pemantau Pemilu . 2) Pelapor Sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu terdiri : Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR; Calon Anggota DPD Calon Anggota DPRD Provinsi . Calon Anggota DPRD Kabupaten / kota , Pasangan Calon Tim kampanye yang terdaftar diKPU , KPU Provinsi , atau KPU Kabupaten / kota KPU KPU Provinsi KPU Kab / kota PPK,PPLN, PPS, KPPS dan/ atau KPPSLN Bawaslu , Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten / kota dan Panwaslu LN menerima , memeriksa , mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrtif pemilu sesuai dengan tempat terjadi pelanggaran . Panwaslu Kecamatan menerima , memriksa , mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang . Panwaslu Kelurahan / desa menyampaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada panwaslu kecamatan Pengawas TPS Menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran , kesalahan dan/ atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS P enemu dugaan administratif pemilu yaitu bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten / kota PASAL 6 TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTARATIF PEMILU Perbawaslu No. 8 tahun 2022 BAB II TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU Pelanggaran Administratif pemilu berasal dari : Temua n atau ; Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran adminitratif pemilu . 2) Tata Cara penetapan temuan dan penyampaian laporan sesuai dengan peraturan bawaslu yang mengatur mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu .

26. KPU TERIMA KASIH